cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalakta@unissula.ac.id
Editorial Address
Jln. Kaligawe KM. 4, Semarang City, Central Java, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Akta
Published by Universitas Islam Sultan Agung
ISSN : 24069426     EISSN : 25812114     DOI : http://dx.doi.org/10.30659/akta
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL AKTA (eISSN : 2581-2114, pISSN: 2406-9426) is a peer-reviewed journal published by Master Program (S2) Notary, Faculty of Law, Sultan Agung Islmic University. JURNAL AKTA published four times a year in March, June, September and December. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. This journal has been acredited
Arjuna Subject : -
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 4 (2016)" : 3 Documents clear
PERAN NOTARIS/PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DIDASARI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI MASA DEPAN ANAK Imma Sophia
Jurnal Akta Vol 3, No 4 (2016)
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v3i4.1935

Abstract

Penelitian dengan judul “Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Yang Didasari Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Dan Akibat Hukumnya Bagi Masa Depan Anak” Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, 1) bentuk Penetapan PN Surakarta terkait kekuasaan orang tua/wali terhadapan anak berdasarkan pasal 48 UU Perkawinan adalah penetapan yang isinya mengabulkan apabila syarat formil dan materiil permohonan diterima, menolak apabila syarat formil terpenuhi akan tetapi syarat materiil permohonan tidak terpenuhi, dan permohonan Pemohon tidak dapat diterima apabila syarat formil tidak terpenuhi sehingga pemeriksaan belum sampai kepada materi permohonan, 2) peran Notaris/PPAT dalam pembuatan akta otentik yang didasari Penetapan PN Surakarta terkait kekuasaan orang tua/wali terhadap anak dilakukan sebelum dan sesudah adanya Penetapan Pengadilan, 3) akibat hukum dari Penetapan Pengadilan adalah apabila Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dalam penetapannya untuk mengalihkan harta anak berdasarkan ketentuan pasal 48 UU Perkawinan, maka anak akan kehilangan hartanya, jika Hakim mengabulkan permohonan untuk membebani dengan hak tertentu saja maka anak akan tetap memiliki hartanya apabila orang tua/wali dapat mengelola harta tersebut dengan baik atau sebaliknya anak akan kehilangan hartanya bila orang tua/wali pada akhirnya tidak dapat memenuhi kewajiban mereka sehingga harta tersebut akan dilelang untuk memenuhi kewajiban terhadap Pemegang Hak Tanggungan, jika Hakim menolak permohonan Pemohon karena berkeyakinan alasan permohonan tersebut bukan untuk kepentingan anak berdasarkan pemeriksaan di muka persidangan sehingga dianggap melanggar ketentuan Pasal 48 UU Perkawinan maka orang tua/wali tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan atau membebani dengan hak tertentu harta milik anak yang belum dewasa sehingga anak masih dapat memiliki hartanya. Kata kunci : Peran Notaris/PPAT, Penetapan Pengadilan, Anak
KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK PENJAMIN TERHADAP JAMINAN KREDIT ATAS PENYELESAIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PENJAMIN TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 05/Pdt.G/2016/PN.PWT) Budi Primalia Aldanita
Jurnal Akta Vol 3, No 4 (2016)
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v3i4.2920

Abstract

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang melibatkan debitur dan kreditur, dan terkadang melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin kredit. Pihak kreditur tentu berharap pihak debitur dapat memenuhi prestasinya dengan membayar angsuran kredit tepat waktu. Prakteknya, tidak semua debitur dapat memenuhi prestasinya baik disengaja atau tidak, bahkan memenuhi unsur wanprestasi seperti pada kasus Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.PWT yang dikaji dalam tesis ini.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Kedudukan hukum dan hak penjamin terhadap jaminan kredit atas penyelesaian kredit yang dilakukan oleh Debitur yang wanprestasi dalam Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.PWT, 2) Kendala dan solusi atas penyelesaian kredit yang dilakukan oleh penjamin terhadap debitur yang wanprestasi dalam Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.PWT, dan 3) Akibat hukum atau perlindungan hukum penjamin dalam Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.PWT.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data tersier sebagai data penunjang, yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh disimpulkan bahwa 1) Kedudukan hukum Penjamin dalam perkara Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.PWT adalah sebagai debitur yang berkewajiban untuk membayar kredit debitur, 2) Kendala dalam Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.PWT adalah pihak debitur tidak beritikad baik, dan solusinya adalah melalui jalur hukum dan sudah tepat, karena memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat semua pihak, 3) Akibat hukum atas Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.PWT. adalah ditetapkannya penilaian wanprestasi kepada Andy Syah Putra selaku debitur dan mengakibatkan Yohanes Sucipto Dadi menjadi debitur dan memenuhi kewajibannya membayar semua hutang Andy Syah Putra. Perlindungan hukum bagi Penjamin atas Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.PWT. adalah keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dengan mengabulkan gugatan Penjamin.Kata Kunci: Kedudukan hukum, Hak, Penjamin, Penyelesaian kredit,Debitur wanprestasi
BATAS – BATAS KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN NOTARIS DALAM KAITANNYA HAK INGKAR NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS Prasetya Agung Laksana
Jurnal Akta Vol 3, No 4 (2016)
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v3i4.2919

Abstract

Penulis dalam tulisan ini mngambil judul diatas karena ingin mengetahui batasan kewenangan Notaris dalam menjaga kerahasiaan dalam kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris, bagaimana proses pemanggilan Notaris sebagai saksi dan adakah akibat hukum bagi notaris yang membuka rahasia jabatannya serta bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris itu sendiri.Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, dimana dilakukan penelusuran terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dengan mempelajari ketentuan perundang- undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.Batas-batas kewenangan Notaris dalam menjaga kerahasiaan dalam kaitannya dengan hak ingkar yaitu seorang Notaris yang berkewajiban menjaga isi Akta dan segala sesuatu yang diperoleh guna pembuatan Aktanya dan hanya boleh membuka isi akta  kepada para pihak yang berkepentingan, ahli waris, atau orang yang dikehendaki para pihak diperbolehkan untuk mengetahui isi Akta tersebut.Prosedur pemanggilan Notaris harus berdasarkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dan Notaris harus menggunakan hak ingkarnya sebagai cara untuk menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya.Akibat hukum seorang Notaris membuka isi akta tanpa persetujuan para pihak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dan/atau sangsi yang diberikan Majelis Kehormatan Notaris. Notaris mendapat perlindungan hukum ketika membuka isi akta apabila notaris tersebut telah mendapat persetujauan dari para pihak yang berkepentingan.Kata Kunci : Notaris, Hak Ingkar, Perlindungan Hukum Notaris

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 4 (2025): December 2025 Vol 12, No 3 (2025): September 2025 Vol 12, No 2 (2025): June 2025 Vol 12, No 1 (2025): March 2025 Vol 11, No 4 (2024): December 2024 Vol 11, No 3 (2024): September 2024 Vol 11, No 2 (2024): June 2024 Vol 11, No 1 (2024): March 2024 Vol 10, No 4 (2023): December 2023 Vol 10, No 3 (2023): September 2023 Vol 10, No 2 (2023): June 2023 Vol 10, No 1 (2023): March 2023 Vol 9, No 4 (2022): December 2022 Vol 9, No 3 (2022): September 2022 Vol 9, No 2 (2022): June 2022 Vol 9, No 1 (2022): March 2022 Vol 8, No 4 (2021): December 2021 Vol 8, No 3 (2021): September 2021 Vol 8, No 2 (2021): June 2021 Vol 8, No 1 (2021): March 2021 Vol 7, No 4 (2020): December 2020 Vol 7, No 3 (2020): September 2020 Vol 7, No 2 (2020): June 2020 Vol 7, No 1 (2020): March 2020 Vol 6, No 4 (2019): December 2019 Vol 6, No 3 (2019): September 2019 Vol 6, No 2 (2019): June 2019 Vol 6, No 1 (2019): March 2019 Vol 5, No 4 (2018): December 2018 Vol 5, No 3 (2018): September 2018 Vol 5, No 2 (2018): June 2018 Vol 5, No 1 (2018): March 2018 Vol 4, No 4 (2017): December 2017 Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 4 (2016) More Issue