Jurnal Akta
JURNAL AKTA (eISSN : 2581-2114, pISSN: 2406-9426) is a peer-reviewed journal published by Master Program (S2) Notary, Faculty of Law, Sultan Agung Islmic University. JURNAL AKTA published four times a year in March, June, September and December. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. This journal has been acredited
Articles
25 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 1 (2017)"
:
25 Documents
clear
<![CDATA[Peran Notaris Dalam Memberikan Pemahaman Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Dalam Memahami Hukum Kaitannya Dalam Pembuatan Akta-Akta Notariil Di Wilayah Kedu Selatan ]]>
<![CDATA[Rahmat Solehan]]>;
<![CDATA[Gunarto Gun]]>
<![CDATA[ Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v4i1.1553
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pemahaman masyarakat terhadap akta notariil dan fungsinya; peran Notaris dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat yang kurang mampu dalam memahami hukum kaitannya dalam pembuatan akta-akta notariil di wilayah Kedu Selatan; serta peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam pembinaan terhadap Notaris untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat yang kurang mampu dalam memahami hukum kaitannya dengan pembuatan akta notariil.penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, karena penelitian ini berangkat dari adanya kekosongan norma (rechtsvacuum). Jenis pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disistematisir kemudian dilakukan analisis secara kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pemahaman masyarakat tentang akta notariil dan fungsinya belum memadai, sehingga banyak orang yang menuangkannya di dalam akta Notaris, baik itu yang berbentuk perikatan yang melibatkan pihak lain maupun sekedar untuk menyatakan maksud tertentu agar dijadikan sebagai dokumen legal yang mempunyai kekuatan hukum, dengan harapan untuk mendapatkan kepastian hukum dikemudian hari. Akan tetapi banyak masyarakat ataupun para penegak hukum dan bahkan para Notaris sendiripun masih banyak yang kurang memahami peranan tugas dan tanggung jawab Notaris dalam masyarakat terutama dalam membuat akta autentik; (2) Peran Notaris dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat yang kurang mampu dalam memahami hukum kaitannya dalam pembuatan akta-akta notariil dilakukan dengan penyuluhan hukum kepada kliennya, dapat dibagi menjadi 2 (dua) kriteria, yaitu penyuluhan hukum yang diikuti dengan pembuatan akta dan penyuluhan hukum tanpa diikuti dengan pembuatan akta. Penyuluhan hukum yang diikuti dengan pembuatan akta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan; serta (3) Tugas Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam pembinaan Notaris tidak lepas dari pada penegakan Etika Notaris, meliputi norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan berhubungan dengan etika. Kode Etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.Kata Kunci: Peran Notaris, Pemahaman Hukum, Masyarakat Kurang Mampu, Akta Notariil]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN AHLI WARIS PENGGANTI (STUDI BANDING BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA) ]]>
<![CDATA[Sarijo Sarijo]]>;
<![CDATA[Akhmad Khisni]]>
<![CDATA[ Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v4i1.1752
<![CDATA[The study aims to determine the extent to which the replacement of substituted heirs in the case of a substituted heirs system, the implementation of substituted heirs and parts thereof, and the similarities and differences of substitute heirs under the Law of Inheritance and the Law of Inheritance of the Civil Code.The research used with approach method that is juridical normative method is legal research done by giving priority to researching library materials and documents. The specification in this research is using analytical descriptive, this method aims to provide an overview that is done by using a qualitative way that consists of: Theory-theory of law, legal doctrines, as well as opinions from legal experts.The results of this study and discussion: 1) The system of heirs according to Islamic Law is "the amount of property of the deceased in the net, after deducting the payment of the debts of the testator". Whereas in the law of the inheritance of the Civil Code there is no known regulatory difference on the basis of the kind or origin of goods left by the heirs.2) According to the Islamic inheritance law that the lineage entitled to obtain part of the substitute is replaced by a downward straight line, from a straight line upward and from a straight line to the side. Meanwhile, according to the law of the Civil Code inheritance from Hazairin's teaching that the brother of his father, both male and female, is not a barrier to replace his father's position, it is most important that his father had died earlier than the heir (grandfather). 3) The equality of the surrogate heirs in both laws is a person who succeeds the heirs who first passed away from the heirs who should have acquired the inheritance, and the replaced heir is the link between a person who succeeds and heirs. While the difference in terms of replacing the position of his father and: the rights obtained by the successor heirsKeywords: heirs, surrogate heirs, Mawali, Islamic Inheritance Law, Inheritance Law of the Civil Code.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Verifikasi Dan Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Terhadap Akta PPAT Di Kabupaten Tegal ]]>
<![CDATA[Junaidi Junaidi]]>;
<![CDATA[Anis Mashdurohatun]]>
<![CDATA[ Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v4i1.1537
<![CDATA[Penelitian dengan judul ” Akibat Hukum Verifikasi Dan Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Terhadap Akta PPAT di Kabupaten Tegal” dengan menggunakan pendekatan metode yuridis empiris, dalam pengumpulan data yang ada dilapangan dengan wawancara kepada para pihak yang terkait dengan masalah yang di teliti kemudian dikaji dengan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, kaidah-kaidah hukum maupun teori ilmu hukum.Penelitian ini menghasilkan pada pokoknya : Pelaksanaan verifikasi dan validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Terhadap Akta PPAT Di Kabupaten Tegal di atur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 tahun 2012 Tentang Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yaitu pasal 31 sampai dengan pasal 35. Dalam penentuan besaran BPHTB mendasarkan pada nilai terbesar antara nilai jual beli sebagaimana akta jual beli dan nilai NJOP dan nilai transaksi/nilai pasar yang telah di tentukan oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah. Akibat hukum dari Sistem verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB yang diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2012 sudah menghilangkan prinsip sistem Self Assessment karena Wajib Pajak tidak dapat lagi menghitung dan membayarkan sendiri utang pajaknya. Sehingga Peraturan Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2012 Tentang Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Darah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, sehingga dapat dibatalkan demi hukum. Akta PPAT selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata, serta di buat oleh pejabat yang berwenang dengan berdasarkan undang-undang sebagaimana Pasal 1868 KUH Perdata mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana kekuatan hukum akta ontentik, meskipun tidak bisa dilaksanakan ketika dalam Verifikasi Dan Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah. Kata kunci : Akibat Hukum, Verifikasi Dan Validasi, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan]]>
<![CDATA[Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ]]>
<![CDATA[Sentiya Dwi Ningsih]]>;
<![CDATA[Munsharif Abdul Chalim]]>
<![CDATA[ Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v4i1.1598
<![CDATA[Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan perjanjian kredit di bank konvensional dengan akad pembiayaan di bank syariah, bagaimana peran Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta akad pembiayaan di Bank Syariah, bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap akta akad pembiayaan di Bank Syariah menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan NotarisHasil penelitian ini menyimpulkan notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta akad pembiayaan di Bank Syariah bahwa peran notaris di dalam pembuatan akta akad pembiayaan di bank syariah sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya, Notaris berperan sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, Notaris berperan sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat dan Notaris berperan sepanjang tempat kedudukan pembuatan akta itu. Akibat hukum yang timbul terhadap akta akad pembiayaan di Bank Syariah adalah bahwa pihak yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, terkecuali wewenang tersebut diserahkan pada pejabat lain atau orang lain, kemudian dari sisi Grosse Akta Pengakuan Hutang akan mempunyai kekuatan eksekutorial dan di samakan dengan keputusan hakim. Akibat yang lain adalah ketergantungan bank terhadap Notaris hingga notaris harus dianggap sebagai mitra atau rekanan dalam pelaksanaan suatu akta akad pembiayaan. Kata Kunci: Perjanjian Akad Pembiayaan Syariah Notaris]]>
<![CDATA[Milik Yang Telah Meninggal Dunia Yang Dilakukan Proses Turun Waris Kepada Ahli Waris Berbasis Keadilan ]]>
<![CDATA[Dian Melina]]>;
<![CDATA[Lathifah Hanim]]>
<![CDATA[ Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v4i1.1580
<![CDATA[Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atas benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya.Terhadap Pemasangan Hak Tanggungan masih ada yang menggunakan Nama Sertifikat Hak Milik yang telah Meninggal Dunia. Disinilah Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah berlaku.Tujuan dilaksanakannya Penelitian ini karena untuk mengetahui Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pemasangan Hak Tanggungan dengan Nama Sertifikat Hak Milik yang telah Meninggal Dunia yang dilakukan proses Turun Waris kepada Ahli Waris Berbasis Keadilan, Problematika Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pemasangan Hak Tanggungan dengan Nama Sertifikat Hak Milik yang telah Meninggal Dunia yang dilakukan proses Turun Waris kepada Ahli Waris Berbasis Keadilan, dan Cara mengatasi Problematika Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pemasangan Hak Tanggungan dengan Nama Sertifikat Hak Milik yang telah Meninggal Dunia yang dilakukan proses Turun Waris kepada Ahli Waris Berbasis Keadilan.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, dalam pengumpulan data lebih ditekankan pada penguraian dan penafsiran data-data yang dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum, yakni berupa peraturan perundang-undangan, menelaah kaidah-kaidah hukum maupun teori ilmu hukum serta di tambah dengan wawancara kepada para pihak yang terkait dengan masalah yang di teliti.Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut : Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pemasangan Hak Tanggungan dengan Nama Sertifikat Hak Milik yang telah Meninggal Dunia yang dilakukan proses Turun Waris kepada Ahli Waris Berbasis Keadilan, Problematika dan Cara Mengatasi Problematikan Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pemasangan Hak Tanggungan dengan Nama Sertifikat Hak Milik yang telah Meninggal Dunia yang dilakukan proses Turun Waris kepada Ahli Waris Berbasis.Kata kunci : Pejabat Pembuat Akta Tanah, Hak Tanggungan, Sertifikat hak Milik, Turun Waris]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang Dan Debitor Wanprestasi (Studi Kasus Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga) ]]>
<![CDATA[Martin Anggiat Maranata Manurung]]>;
<![CDATA[Jawade Hafidz]]>
<![CDATA[ Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v4i1.1554
<![CDATA[Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang Dan Debitor Wanprestasi (Studi Kasus di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga)” adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit bermasalah terhadap objek jaminan fidusia yang hilang dan apabila debitor wanprestasi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga dan untuk mengetahui sampai sejauh mana perlindungan hukumnya.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana sumber datanya adalah data primer dan data sekunder.Penyelesaian kredit bermasalah dalam hal objek jaminan fidusia yang ternyata hilang dan apabila debitor wanprestasi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga ternyata dilakukan dengan cara yang sama yaitu : melakukan pendekatan secara kekeluargaan; melakukan penagihan secara langsung ke debitor; melakukan analisa ulang terhadap kredit; dan melakukan tindakan litigasi.Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam hal jaminan fidusia adalah sampai sejauh mana eksekusi dapat dilakukan. Apakah kreditor dalam posisi safety untuk melaksanakan eksekusi dengan dokumen pengikatan kredit dan agunan yang ada. Pengikatan agunan secara fidusia harus didaftarkan, dimana akta jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kreditor juga mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum serta melakukan pelunasan utang dari hasil penjualan, atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak, dimana penjualan secara sukarela ini biasanya melalui penyerahan secara sukarela dari debitor kepada bank untuk melunasi hutang debitor. Kata Kunci : Perlindungan Hukum Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang Dan Debitor Wanprestasi]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan Di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Mitra Usaha Rakyat Cabang Tegal ]]>
<![CDATA[Gilang Bayuaji]]>;
<![CDATA[Sukarmi Sukarmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v4i1.1534
<![CDATA[Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur cidera janji. Hal tersebut diwujudkan dengan disediakannya cara-cara pelaksanaan eksekusi yang lebih mudah daripada melalui gugatan seperti perkara perdata biasa. Namun dalam prakteknya banyak terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan dari hak eksekutorial yang terdapat pada Hak Tanggungan. Dengan adanya bantahan tersebut maka pihak kreditur yang piutangnya telah dijamin dengan Hak Tanggungan, tertunda dalam melaksanakan hak sesuai peraturan tentang Hak Tanggungan yaitu hak eksekutorial. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang kekuatan eksekutorial dari sertipikat Hak Tanggungan dalam pemenuhan hak-hak para pihak yang terikat dalam jaminan dengan Hak Tanggungan serta prosedur dan kekuatan eksekutorial dari sertipikat Hak Tanggungan dalam pemenuhan hak-hak para pihak sudah terpenuhi dalam proses Eksekusi Hak Tanggungan.Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, data diperoleh, melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sebagai penguat. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.Dari hasil penelitian ini disimpulkan, Undang-Undang Hak Tanggungan telah memberikan kekuatan eksekutorial yang besar kepada sertifikat Hak Tanggungan, yaitu dengan dicantumkannya irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga kedudukan dari sertifikat Hak Tanggungan sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Adapun cara untuk melaksanakan kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh sertifikat Hak Tanggungan dilakukan melalui dua cara yaitu eksekusi langsung yang didasarkan pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dan eksekusi melalui titel eksekutorial yang diatur dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan dan kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh Hak Tanggungan telah dijalankan sesuai dengan aturan eksekusi Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang- Undang Hak Tanggungan. Sehingga pemenuhan hak-hak para pihak juga terlaksana dengan baik. Kata kunci: perjanjian, kredit dan eksekusi jaminan]]>
<![CDATA[Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Terhadap Pembagian Waris Yang Berbeda Agama Atas Tanah Dan Bangunan ]]>
<![CDATA[Tatik Arjiati]]>;
<![CDATA[Lathifah Hanim]]>
<![CDATA[ Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v4i1.1597
<![CDATA[Notaris/PPAT adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik yang dapat dipercaya. Pemisahan harta waris dilaksanakan dalam suatu akta dimuka seorang Notaris yang berupa Surat Keterangan Waris. Pembagian harta warisan bagi ahli waris dapat menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama tersebut berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pewarisan dalam Islam menganal adanya keberadaan yang sama terkait agama pewaris dan ahli waris.Permasalahan dalam penelitian ini: Bagaimana peran Notaris/PPAT dalam pembuatan APHB terhadap pembagian waris beda agama? Apakah kendala-kendala dan solusi terhadap pembuatan APHB terhadap pembagian waris beda agama? Bagaimana akibat hukum jika ada ahli waris yang berbeda agama yang tidak mau hadir menandatangani APHB dihadapan notaris?Tujuan dari Penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis peran Notaris/PPAT terhadap pembuatan APHB pembagian waris beda agama. (2) Untuk menganalisis kendala-kendala dan solusi terhadap pembuatan APHB terhadap pembagian waris; dan (3) Untuk mengetahui akibat hukum jika ada ahli waris yang tidak mau hadir menandatangani APHB di depan Notaris.Penelitian yang penulis lakukan yakni di Provinsi Jawa Tengah yaitu di Kota Semarang. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan studi non doktrinal.Hasil penelitian ini adalah: 1) Peran Notaris/PPAT adalah membuat Akta pernyataan ahli waris yang dibuat dalam bentuk tulisan yang ditandatangani oleh notaris/PPAT sebagai alat pembuktian yang sah. 2) Kendala dalam pembuatan APHB terhadap pembagian waris beda agama atas tanah dan bangunan adalah masyarakat pribumi masih berorientasi pada Hukum Adat yang berlaku umumnya. Solusi Kantor pertanahan lebih banyak melakukan sosialisasi peraturan kepada masyarakat. 3) Akibat hukum jika ada ahli waris yang berbeda agama yang tidak mau hadir menandatangani APHB dihadapan notaris adalah kedudukan akta Notaris dapat dibatalkan demi hukum, dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.Kata kunci : Peran Notaris/PPAT, Akta Otentik, Pembagian Waris]]>
<![CDATA[Analisis Pelaksanaan Perubahan Hak Guna Bangunan Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik ]]>
<![CDATA[Nur Sofiatun]]>
<![CDATA[ Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v4i1.1579
<![CDATA[berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pelaksanaan perubahan Hak Guna Bangunan atas tanah untuk rumah tinggal menjadi Hak Milik yang dibebani Hak Tanggungan adalah perubahan dilakukan atas permohonan pemegang hak dengan persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan, dengan pernyataan persetujuan tertulis disertai penyerahan sertipikat Hak Tanggungan yang bersangkutan. Akibat hukumnya dengan perubahan Hak Guna Bangunan atas tanah untuk rumah tinggal menjadi Hak Milik yang dibebani Hak Tanggungan adalah dengan perubahan hak tersebut maka hak atas tanahnya hapus menjadi Tanah Negara, dengan hapusnya hak atas tanah yang dibebaninya, maka Hak Tanggungan hapus dengan sendirinya.Kata Kunci : Hak Guna Bangunan, Hak Milik, Hak Tanggungan]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Pembubuhan Sidik Jari Tangan Para Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Sebagai Sempurnya Akta Autentik Menurut UU No 2 Tahun 2014 Jo UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ]]>
<![CDATA[Khalam Faozy]]>;
<![CDATA[Jawade Hafidz]]>
<![CDATA[ Jurnal Akta Vol 4, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v4i1.1539
<![CDATA[Jabatan Notaris terus menerus mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dalam artian perubahan-perubahan di dalam mempersiapkan para Notaris untuk kepentingan masyarakat, diantaranya diundangkannya perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Salah satunya adalah mengenai pengertian tentang minuta akta dan kewajiban Notaris melekatkan cap ibu jari/sidik jari tangan penghadap. Penelitian dengan judul ”Akibat Hukum Pembubuhan Sidik Jari Tangan Para Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Sebagai Sempurnanya Akta Autentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, bertujuan untuk mengetahui prosedur pembubuhan sidik jari tangan para penghadap sebagaimana dinyatakan dalam UUJN, karena bila tidak dilaksanakan Notaris bisa mendapatkan sanksi administratif.Dalam hal ini pokok permasalahannya yaitu bagaimana prosedur pembubuhan sidik jari tangan para penghadap berdasarkan UUJN dan sampai sejauh mana sanksi yang dikenakan atas akta yang dibuatnya serta sanksi kepada Notaris sendiri jika tidak melakukan kewajiban tersebut.Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan dengan teknik Deskriptif dan Interpretasi, adapun jenis dan sumber datanya menggunakan data sekunder sebagai sumber utamanya, yaitu mempelajari aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab mengenai isu hukum yang dihadapi serta melakukan wawancara dengan Notaris/PPAT sebagai nara sumber.Kesimpulannya adalah Notaris wajib melakukan pembubuhan sidik jari tangan para penghadap sebagaimana tersebut pada UUJN yang mengatur hal tersebut. Apabila Notaris tidak melakukan pembubuhan sidik jari tangan para penghadap dapat terkena sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11). Terhadap kedudukan aktanya tetap sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sudah seharusnya Notaris melakukan kewajiban pembubuhan sidik jari tangan para penghadap dalam pembuatan akta, sehingga amanat Pasal 16 ayat (1) huruf c terpenuhi dan akta yang dibuatnya akan lebih sempurna.Kata Kunci : Pembubuhan Sidik Jari, Minuta Akta]]>
