Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dengan Pendekatan Self Assessment System Ronal Ravianto
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2499

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika pengelolaan BPHTB setelah dialihkan menjadi pajak daerah serta mengkaji peran PPAT untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 13 Tahun 2010 terhadap penerapan sistem self assessment pada pemungutan BPHTB dalam transaksi jual beli hak atas tanah dan bangunan. Metode penelitian menggunakan yaitu digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas norma hukum.Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah di Kota Surakarta merupakan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Pemerintah daerah Kota Surakarta cukup siap dalam menghadapi pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah. Hal ini dapat dilihat dari segi kelembagaan (peraturan perundang-undangan, organisasi serta prosedur pelaksanaan), sarana prasarana dan SDM, walaupun dalam beberapa aspek masih perlu ditingkatkan. Peranan Notaris selaku PPAT dalam penerapan sistem self assessment pada pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) berkaitan dengan akta yang dibuatnya diharapkan Notaris selaku PPAT berperan aktif mensyaratkan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) dalam melakukan pemindahan hak atas tanah dan bangunan, yang mana setelah terjadinya kesepakatan dan dilakukan transaksi pembayarannya, pajak sesegera mungkin harus dibayar, kemudian diteliti kebenarannya agar akta yang dibuatnya dapat segera ditandatangani.Kata Kunci: self assessment, pemungutan BPHTB. ABSTRACT This study aims to describe the dynamics of management BPHTB after redirected into tax areas as well as to examine the role of Conveyancer to support the implementation of the regulations of the Surakarta Area No. 13 Year 2010 against the application of the system of self assessment on ballots in buying and selling BPHTB rights over land and buildings. Research methods use that is used as the primary approach in unearthing the law based on laws and regulations by reviewing and studying as well as examines the theories, concepts and principles of legal norms.The research results obtained the conclusion that a transfer of tax areas become BPHTB Surakarta is the right policy to improve the fiscal capacity of local governments. Local government city of Surakarta is quite ready in the face of the transfer tax be BPHTB area. This can be seen in terms of institutional arrangements (legislation, organization and procedures of implementation), infrastructure and human resources, although in some aspects still need to be improved. The role of the Notary as a conveyancer in the application of the system of Customs self assessment on voting rights over Land Acquisition (BPHTB) relating to the deed of notary public as he is expected to play an active role requires payment of the conveyancer Bea Acquisition (land rights BPHTB) in conducting the transfer of rights over land and buildings, which after the deal and the payment transaction is carried out, the tax shall be paid as soon as possible, and then examined the truth so that he can act immediately signed.Keywords: self assessment, polling BPHTB.

Implementasi Kepastian Hukum Akta Notaris Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Riftia Anggita Wulan Sari; Jawade Hafidz
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2515

ABSTRAKJurnal akta ini akan mengupas dan membahas agar dapat menganalisis serta dapat mengetahui mengenai bentuk Akta Notaris berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta dapat mengetaui bagaimana tanggung jawab notaris apabila akta perseroan terbatas yang sudah dibuatnya terjadi kesalahan ketika pendaftaran secara On Line?.Dalam pembuatan jurnal ini, peneliti menggunakan analisis data dengan beberapa metode, yakni berupa analisis data primer, analisis data sekunder dan analisis data tersier. metode deskriptif-kualitatif dipilih menunjang pengkajian, guna menganalisis data penelitian.Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan sebagai berikut: bentuk Akta Notaris berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah pendirian Perseroan Terbatas (“PT”) yang mendasarkan pada perjanjian dibuat dalam bentuk akta pihak. Adapun PT setelah memperoleh status badan hukum akan berlaku anggaran dasar dari perseroan tersebut sehingga sama keadaannya dengan yayasan yang telah memperoleh status badan hukum. Keputusan yang diambil oleh para pemegang saham yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bentuk aktanya adalah akta berita acara (relaas). Sedangkan tanggung jawab notaris apabila akta perseroan terbatas yang sudah dibuatnya terjadi kesalahan ketika pendaftaran secara On Line , Notaris bertanggungjawab untuk menganti kerugian dengan membuat akta perubahan, merubah dan memperbaiki data pendaftaran Perseroan Terbatas ketika terjadi kesalahan dalam pemasukan data.Kata Kunci: Notaris, Kepastian Hukum, Akta, Perseroan Terbatas ABSTRACTJournal of this deed will explore and discuss in order to analyze and can know about the form of Notary Deed based on Perspective of Law Number 40 Year 2007 About Limited Liability Company and can know how the responsibility of notary when the certificate of limited liability company which has made mistake when registration on On Line ?In making this journal, researcher use data analysis with some method, that is primary data analysis, secondary data analysis and tertiary data analysis. descriptive-qualitative method was chosen to support the study, to analyze the research data.Based on the result of data analysis, it can be concluded as follows: Deed of Notary Deed based on Perspective of Law Number 40 Year 2007 About Limited Liability Company is the establishment of Limited Liability Company ("PT") based on agreement made in the form of deed of party. The PT after obtaining the status of legal entity will apply the articles of association of the company so that the same situation with the foundation that has obtained the status of legal entity. Decisions taken by shareholders conducted through the General Meeting of Shareholders (AGM) form of act is the deed of the minutes of the event (relaas). Whereas the notary's responsibility when the certificate of incorporation is made by mistake when the registration is On Line, the Notary is responsible to redress the loss by making the deed of amendment, modify and improve the registration data of the Limited Liability Company in the event of errors in the data entry.Keywords: Notary, Legal Certainty, Deed, Limited Liability Company

Tugas Dan Kewenangan Camat Sebagai PPAT Sementara Dalam Pembuatan Akta-Akta Tentang Tanah (Studi Di Kabupaten Boyolali) Muhammad Muthohar
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2494

ABSTRAKSeorang camat di samping sebagai aparatur pemerintah juga merangkap sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun dalam wilayah Kecamatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan tugas dan kewenangan Camat sebagai PPAT Sementara dalam pembuatan akta-akta tentang tanah di Kabupaten Boyolali, mengetahui dan memahami hambatan-hambatan yang dihadapi Camat sebagai PPAT Sementara berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam pembuatan akta-akta tanah di Kabupaten Boyolali, serta upaya yang dapat dilakukan oleh camat sebagai PPAT Sementara dalam mengatasi hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam pembuatan akta-akta tanah di Kabupaten Boyolali.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis empiris (socio legal research). Dalam penulisan tesis ini spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif dan kuantitatif.Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan tugas dan kewenangan camat sebagai PPAT Sementara dalam pembuatan akta-akta tentang tanah di Kabupaten Boyolali dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. kendala-kendala yang dihadapi Camat Sebagai PPAT Sementara berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam pembuatan akta-akta tanah di Kabupaten Boyolali, yaitu Adanya pembeli obyek hak atas tanah pertanian yang tidak tinggal di daerah Boyolali, Adanya keinginan dari ahli waris yang ingin menjual tanah pewaris dengan segera, Permasalahan yang timbul sebelum akta jual beli ditandatangani. Upaya yang dapat dilakukan oleh Camat Sebagai PPAT Sementara dalam mengatasi kendala yang dihadapi, yaitu : PPAT memberikan pertimbangan, dan saran kepada pihak-pihak yang membutuhkan akta.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Camat sebagai PPAT Sementara telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuatu peraturan yang ada. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut terdapat beberapa kendala yang ditemui. Camat sebagai PPAT Sementara melakukan upaya untuk mengatasi kendala yang ada.Kata Kunci :Tugas dan Kewenangan, Camat, PPAT Sementara ABSTRACT A subdistrict officer as a government officer also doubles as a public official authorized to make an authentic deed regarding certain legal acts concerning the right to land, property rights of apartment units within the Kecamatan. The purpose of this study is to know and understand the implementation of duties and authority of the Camat as the Official Deed of Land Authority (PPAT) Meanwhile, in making the deeds of land in Boyolali District, know and understand the obstacles faced by the Camat as PPAT Meanwhile related to the implementation of duties and authority in the making of land deeds in Boyolali District, as well as efforts that can be done by the subdistrict head as PPAT While in overcoming the obstacles encountered during the implementation of duties and authority in the making of land deeds in Boyolali District.This research is a legal research using juridical empirical approach (socio legal research). In writing this thesis research specifications used are descriptive analytical. Data analysis was done by using qualitative and quantitative normative analysis method.The results show the implementation of duties and authority of the subdistrict head as PPAT Meanwhile, in the making of deeds on land in Boyolali District conducted in accordance with the provisions of applicable legislation. constraints faced by Camat As PPAT While related to the implementation of duties and authority in the making of deeds of land in Boyolali District, namely the existence of buyers of agricultural land rights objects that do not live in the area Boyolali, The desire of the heirs who want to sell heirs land immediately, problems arising before the sale and purchase deed signed. Efforts that can be done by the Camat as PPAT Meanwhile, in overcoming the obstacles encountered, namely: PPAT gives consideration, and advice to the parties who need the deed.Based on the results of the research can be concluded that the Camat as PPAT Meanwhile has carried out the duties and authority of existing regulations. In the implementation of these duties and authorities there are several obstacles encountered. Camat as PPAT While making efforts to overcome the existing obstacles.Keywords: Duties and Authority, Sub-district Head, Interim PPAT

Akibat Hukum Penandatangan Perpanjangan Akta Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Dibuat Oleh Notaris Tanpa Menghadirkan Kembali Para Pihak Wiranto Wiranto
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2510

ABSTRAKMekanisme penandatanganan akta notariil tidak hanya terbatas pada persoalan bahwa akta tersebut harus ditandatangani, namun penandatangan akta tersebut juga harus dihadapan notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN. Hal tersebut merupakan salah satu kewajiban dari seorang notaris sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN dimana jika notaris tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka konsekuensi yang diimplementasikan oleh UUJN adalah terdegradasinya akta tersebut menjadi akta dibawah tangan atau akta tersebut akan kehilangan otentisitasnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN. Hal tersebut akan berdampak pada perlindungan dan kepastian hukum yang merugikan para pihak itu sendiri, dalam hal ini adalah kreditor dan debitor. Dimana akta autentik tersebut tidak lagi menjadi alat bukti yang sempurna melainkan hanya sebagai alat bukti akta dibawah tangan.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tentang akibat hukum dari penandatanganan perpanjangan akta kuasa membebankan hak tanggungan yang dibuat oleh notaris tanpa menghadirkan kembali para pihak. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain : teori kepastian hukum, teori pertanggungjawaban, teori kewenangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pengumpulan data menggunakan teknik interview, maka dalam mengumpulkan data-data dari hasil wawancara dan observasi yang berkenaan dengan akibat hukum penandatanganan perpanjangan akta kuasa membebankan hak tangggungan yang dibuat oleh notaris tanpa menghadirkan kembali para pihak.Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa penandatanganan perpanjangan akta kuasa membebankan hak tangggungan yang dibuat oleh notaris tanpa menghadirkan kembali para pihak berakibat hukum bahwa akta yang dibuat oleh notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum sebagai akta dibawah tangan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN.Kata Kunci : Akta Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Notaris, dan Para Pihak. ABSTRACT The mechanism of signing notarial deeds is not limited to the matter that the deed has to be signed but it tends to the matter that the signing of the deed has to also be executed before a notary as stipulated in Article 16 paragraph (1) of the UUJN. This is one of the obligations of a notary as stipulated in the provisions of Article 16 paragraph (1) UUJN where in the case that the notary does not fulfill its obligations, the consequence implemented by UUJN is the degradation of the deed into an underhand deed/private deed which means the deed will lose its authenticity as stipulated in Article 16 paragraph (9) UUJN. This situation will lead to an impact of the protection and legal certainty of the deed and might harm the involved parties themselves, in this case are creditors and debtors since the authentic deed is no longer treated as perfect evidence but only as a proof of underhand deed.The objective of this study is to analyze the legal consequences of mortgage deed prolongation signature created by a notary without presenting the parties. The legal theories applied in this research are among others; the theory of legal of certainty, theory of accountability and theory of authority while the research method applied in this research is empirical juridical approach that is a data collection method gained by interviewing the respective resource persons.Hence the data is gained by collecting the result of interview and the observation with respect to the legal consequences of mortgage deed prolongation signature created by a notary without presenting the parties.The results of this study will ultimately provide the answer that the signature of the mortgage deed prolongation created by a notary without presenting the partieswill lead to the consequences of the deed made by the notary will only has the legal power as an underhand deed since it is not in accordance with the provisions of Article 16 paragraph 1) UUJN.Keywords : Mortgage Deed Prolongation, Notary, and The Parties.

Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas Dewi Kurnia Putri
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2505

ABSTRAKPerjanjian pengikatan jual beli sebenarnya tidak ada perbedaan dengan perjanjian pada umunya. Hanya saja perjanjian pengikatan jual beli merupakan perjanjian yang lahir akibat adanya sifat terbuka dari Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan berbentuk apa saja, asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian pengikatan jual beli lahir sebagai akibat terhambatnya atau terdapatnya beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan jual beli hak atas tanah yang akhirnya agak menghambat penyelesaian transaksi dalam jual beli hak atas tanah. Persyaratan tersebut ada yang lahir dari peraturan perundang-undangan yang ada dan ada pula yang timbul sebagai kesepakatan para pihak yang akan melakukan jual beli hak atas tanah. Persyaratan yang timbul dari undang-undang misalnya jual beli harus telah lunas baru Akta Jual Beli dapat di tandatanganiMetode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif, adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang mempola Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini, adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan.Kesimpulan dalam PPJB lunas juga dicantumkan kuasa dari penjual kepada pembeli untuk menandatangani Akta Jual Beli, sehingga penandatanganan Akta Jual Beli tidak memerlukan kehadiran penjual. Perjanjian Pengikatan Jual Beli lunas umum dilakukan untuk transaksi atas objek jual beli yang berada diluar wilayah kerja notaris atau PPAT yang bersangkutan. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli lunas bisa dibuatkan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah di tempat lokasi objek berada. PPJB tidak lunas, dibuat apabila pembayaran harga jual beli belum lunas diterima oleh penjual. Di dalam pasal-pasal PJB tidak lunas sekurang-kurangnya dicantumkan jumlah uang muka yang dibayarkan pada saat penandatanganan akta PJB, cara atau termin pembayaran, kapan pelunasan dan sanksi-sanksi yang disepakati apabila salah satu pihak wanprestasi. PJB tidak lunas juga harus ditindaklanjuti dengan AJB pada saat pelunasan. Kata kunci : perjanjian pengikatan jual beli, akta jual beli,perjanjian jual beli lunas dan tidak lunas, ABSTRACTThe sale and purchase binding agreement is actually no different from the agreement in general. It's just that the binding agreement of sale and sale is an agreement that was born due to the open nature of Book III of the Civil Code (KUHPer), which gives the widest possible freedom to legal subjects to enter into agreements that contain anything and anything, provided that does not violate the laws and regulations, public order and morals. The contract of sale and purchase bindings was born as a result of the delay or the existence of several requirements determined by the law relating to the sale and purchase of land rights which ultimately rather hamper the settlement of transactions in the sale and purchase of land rights. There are requirements that are born from the existing legislation and some are arising as an agreement the parties who will conduct a sale of land rights. Requirements arising from the law such as sale and purchase must have been paid off new Deed of Sale and Purchase can be signedThe approach method used in this research is primarily the normative juridical approach. Normative juridical, is to identify and conceptualize law as a real and functional social institution in life system that pattern juridical approach in this research, is approach in terms of legislation and legal norms in accordance with existing problems, normative juridical approach done by examining and interpreting theoretical matters concerning the relevant principles, concepts, doctrines and legal norms.The conclusion in the PPJB paid off also included the authorized power of the seller to the buyer to sign the Sale and Purchase Deed, so the signing of the Deed of Sale and Sale does not require the presence of the seller. The Sale and Purchase Agreement is fully paid for transactions on objects of sale and purchase which are outside the notary work area or the respective PPAT. Based on the Sale and Purchase Agreement, the Deed of Sale and Purchase Deed can be made in the presence of the Land Deed Officer at the place where the object is located. PPJB is not paid off, made if payment of purchase price has not been paid by seller. In the articles of the PJB are not paid at least the amount of the advance payment paid at the signing of the Deed of PJB, the manner or term of payment, when the repayment and sanctions are agreed upon if one of the parties is defaulted. PJB is not paid off should also be followed up with AJB at the time of repayment.Keywords: sale and purchase binding agreement, deed of sale and purchase, sale and purchase agreement is paid off and not paid off

Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pratis Widyalestari; Lathifah Hanim
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2523

ABSTRAK Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Seorang Notaris dituntut untuk bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya dengan mengindahkan larangan-larangan yang terdeapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai jabatan Notaris tersebut. Dalam dunia bisnis dan perekonomian tidak dapat dipungkiri kemungkinan akan timbulnya sengketa dan perselisihan antara para pihak. Maka dikenal suatu cara lain yang memberikan kemungkinan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan menyelesaikan perkara yang timbul di luar jalur kekuasaan pengadilan apabila mereka menghendakinya, yaitu melalui arbitrase. Untuk penyelesaian perkara yang diajukan kepada Arbiter diselesaikan oleh Arbiter. Dalam Notaris merangkap jabatan sebagai Arbiter juga tida dapat lepas dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Peraturan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris dan peraturan mengenai Arbitrase tidak terdapat Larangan untuk Notaris merangkap jabatan sebagai arbiter. Menurut penulis seorang Notaris yang akan merangkap jabatan senagai arbiter tidak dilarang, karena pada dasarnya kedua jabatan tersebut memilik persamaan anatara lain sama-sama berfungsi untuk menghindari terjadinya sengketa yang lebih jauh anatara para pihak, hanaya saja notaris bersangkutan perlu dengan bijaksana mengatur mekanisme kerjanya dan waktu yang akan digunakan akibat rangkap jabatannya tersebut. Notaris juga perlu memperhatikan kaidah hukum mana yang mengikatnya ketika menjalankan salah satu dari rangkap jabatannya tersebut. Sehingga dapat dicapai suatu keseimbangan dalam menjalankan rangkap jabatan tersebut. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian hukum Normatif dan data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan tertier. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif.Kata Kunci : Notaris Merangkap Jabatan Sebagai ArbiterABSTARCTNotary are public officials who are authorized to make an authentic deed and other authoroties referred to in the Notary Act No 30 Of 2004. A Notary had to act professional in doing their position, they also had to take attentions to the restrictions where set on the Notary Act. In terms of business and the economy will not be denied the possibility of the emergence of disputes and disputes between the parties. Then known another way that gives the possibility for the parties to the dispute to bring and resolves a case arising out of judicial power lines if they so desire, through arbitration. For the prposed settlement to be completed by the Arbitrators. Also for Notary that had a dual position as an Arbitrator can not be separated from the provisions of Act Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The Regulation governing the Notary who also become an Arbitrator. According to the author, a Notary who also become an Arbitrator is not prohibited, because basicallt these two position have in common, among others equally serve to avoid further disputes between the parties, but the revelent notary needs to prudently manage its mechanism of action and time that will be used due to the dual position. Notary should also pay attention to legal rules which blind when running one of these dual position. So that it can achieve a balance when running that dual position. Writing method used is a normative legal research methods and data used are primary data, secondary, and tertiary. In processing the data used qualitative methods.Keyword : Notary In Dual Position

Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Mariah Kamelia
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2500

ABSTRAKPeran notaris dalam perspektif hukum Islam yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau debitur berlandaskan Alqur’an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam dan undang-undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam, di samping itu memegang teguh prinsip keadilan dan kepastian hukum dan akhlak dalam melaksanakan tugas kenotariatan. Dan peran notaris dalam perspektif hukum positif adalah mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Kode Etik Notaris dan peraturan hukum lainnya dalam melaksanakan perannya dimasyarakat. Seorang notaris harus bersikap profesional, mandiri, tidak memihak atau menjembatani para pihak yang datang kepadanya dan menjunjung tinggi kode etik profesinya. Selain itu notaris harus mengikuti perkembangan hukum sehingga membantu mengatasi dan memenuhi kebutuhan hukum yang terus berkembang dalam memberikan jalan keluar yang dibenarkan oleh hukum.Kata Kunci : Peran Notaris, Akta Perjanjian Kredit, Pelayanan terhadap masyarakat. ABSTRACTThe role of notary in the perspective of Islamic law relating to the service of society or debtor based on Alqur’an and Hadith as the souce of Islamic law and the applicable law and not contradicting the shari’ah of Islam, in addition to holding the principle of justice and legal certainty and morals in carrying out the task of notary and the role of notary in the perspective of positive law is based on the civil code law, law number 2 of 2014 concerning the amandement to law number 30 of 2004 concerning the position of a notary, law number 10 of 1998 on the amandement of the law number 7 of 1992 on banking, notary code of the ethics and other legal regulations in carrying out its role in society. A notary must be professional, independent, impartial or bridge the parties who come to him and upload his professional code of ethics. Besides that the notary must follow the development of the law so as to help overcome and fulfill the growing legal obligation in providing legal solutions.Keyword : the role of notary, deed of credit agreement, service to the public.

Akibat Hukum Akta Kuasa Menjual Lepas Yang Dibuat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Dan Bangunan Oleh Notaris Paulus Meldif Dika Pratama
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2516

ABSTRAKAkibat hukum akta kuasa menjual lepas yang dibuat oleh Notaris dalam hal demi berlangsungnya pembuatan akta jual beli tanah dan bangunan berakibat hukum bahwa terhitung pada saat penandatanganan akta kuasa menjual lepas tersebut timbul pajak penghasilan yang dibebankan kepada penjual yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan pajak. Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016. Dalam Peraturan ini diatur bahwa setiap wajib pajak orang pribadi yang melakukan jual beli tanah dan bangunan baik dengan cara memberikan kuasa menjual lepas kepada pihak penerima kuasa tersebut untuk melakukan tindakan hukum. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya. Apabila pihak penerima kuasa tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak atas penjualan tanah dan/atau bangunan tersebut maka dapat diindikasikan suatu tindakan hukum dengan penggelapan pajak. Hal tersebut akan berdampak pada kerugian pendapatan negara. Dimana Notaris dan para pihak (pemberi kuasa dan penerima kuasa) bertanggungjawab terkait akta kuasa menjual lepas yang tidak dibayarkan kewajiban atas pajak tanah dan atau bangunan tersebut.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tentang akibat hukum akta kuasa menjual lepas yang dibuat dalam pembuatan akta jual beli oleh Notaris. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain : teori keadilan, teori kewenangan, dan teori tanggungjawab. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa akta kuasa menjual lepas yang dibuat pihak pemberi kuasa kepada penerima kuasa sebaiknya tetap dikenakan dan diwajibkan untuk pembayaran pajak hasil penjualan tanah dan/atau bangunan yang telah dijual tersebut, hal demikian wajib Notaris sosialisasikan pada saat para pihak menghadap karena itu berkaitan tanggungjawab dengan akta kuasa menjual yang dibuatnya tersebut dalam pembuatan akta jual beli sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya.Kata Kunci : akta kuasa menjual, akta jual beli, dan Notaris. ABSTRACTAs a result of the law, the notarial deed of sale of goods made by Notary in the case of the ongoing act of making the deed of sale and purchase of land and building resulted in the law that at the time of the signing of the power of attorney selling, the income tax arising from the seller shall be paid in accordance with the tax regulation. Income Tax (PPh) is regulated in Government Regulation No. 34 of 2016. In this Regulation, it is stipulated that every individual taxpayer who undertakes the sale and purchase of land and building either by giving the power of freelance to the authorized party to take legal action. As stipulated in Article 1 paragraph (2) of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 34 of 2016 concerning Income Tax on Income from Transfer of Right to Land and/or Building, And Agreement of Sale and Purchase Bond on Land and/or Building and Its Amendment. If the power of attorney fails to perform the tax payment on the sale of the land and / or the building, it may indicate a legal action with tax evasion. This will have an impact on the loss of state revenues. Where the Notary and the parties (the authorizer and the proxy) are liable in relation to a power of attorney selling non-payment of liabilities on the land and or building tax.The purpose of this study is to analyze the legal consequences of the deed of sale of freight made in the making of the deed of sale by the Notary. The legal theory used in this research, among others: the theory of justice, the theory of authority, and the theory of responsibility. The approach method used in this research is primarily a sociological juridical approach. The sociological juridical approach is to identify and conceptualize the law as a real and functional social institution in a real life system.The results of this study ultimately provide an answer that the power of attorney to sell off which made the power of attorney to the power of attorney should still be imposed and required to pay taxes on the sale of land and / or buildings that have been sold, such thing shall be notarized socialization at the time of the parties facing because it is related to the responsibility of the deed of the sale that he made in the making of the deed of sale and purchase in accordance with the provisions stipulated in Government Regulation No. 36 of 2016 on Income Tax on the Income from Transfer of Land and / or Buildings and Binding Sale Agreement On Land And / Or Building With Its Changes.Keywords: Deed of Might Sale, Deed of Sale and Buy, and Notary.

Peran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Kurang Bayar Didalam Pembayaran Pajak Harits Manggala Tama
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2493

ABSTRAKPajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran didalam peningkatan pendapatan daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi pajak daerah propinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan salah satu pajak daerah yang pemungutannya menggunakan self assesment system. salah satu permasalahan didalam pemungutan pajak daerah adalah kurang atau tidak bayarnya wajib pajak. Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya dapat membuat akta tentang peralihan hak atas tanah apabila pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah dibayarkan oleh wajib pajak. Pejabat Pembuat Akta Tanah juga memiliki peran didalam pembetulan pajak apabila wajib pajak kurang bayar didalam penyetorannya. Wajib pajak dan pejabat yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi apabila tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada.Kata kunci : Pajak, Pajak Daerah, PPAT, Wajib Pajak, BPHTBABSTRACTTax is one source of local revenue that has a role in increasing local revenue. Regional taxes are divided into provincial and district / municipal taxes. Acquisition of Land and Building Rights of one of the local taxes that collected using self essesment system. one of the problems in the local tax collection is the lack or non-payment of the taxpayer. The Land Deed Officer may only make a deed on the transfer of landrights if the Tax on Acquisition of Land and Building Rights has been paid by the taxpayer. The Land Deed Authority also has a role in tax correction if the underpayment taxpayer is in remittance. The taxpayer and the respective official may be liable to sanctions if they do not perform their obligations in accordance with existing regulations.Keywords: Taxes, Local Taxes, Land Acquisition Officials, Taxpayers, Land Acquisition Duties and Buildings

Tinjauan Pelaksanaan Eksekutorial Terhadap Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Dalam Perjanjian Kredit Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Mitra Sejahtera Semarang Wahyuning Ajimat
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2509

ABSTRAKKeberadaan Tanah sebagai jaminan dalam sistem hukum di Indonesia sudah disempurnakan dalam Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT), yang sejak tanggal 9 April 1996 telah diundangkan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. UUHT member kemudahan bagi para kreditur pemegang Hak Tanggungan manakala debitur cidera janji, berdasar pasal 20 ayat (1) huruf a dan b UUHT eksekusi atas benda jaminan hak tanggungan dapat ditempuh melalui 3 (tiga) cara yaitu: Parate executie, Title executorial, Penjualan sukarela.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan eksekutorial terhadap Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Sinar Mitra Sejahtera Semarang?Kedua, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekutorial dan ketiga Bagiamana kedudukan debitur dan kreditur?Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris.Hasil pembahasan permasalahan adalah bahwa cara untuk melaksanakan kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh sertifikat Hak Tanggungan dilakukan melalui dua cara yaitu eksekusi langsung yang didasarkan pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dan eksekusi melalui titel eksekutorial yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan. Hambatan yang ditemukan pada proses eksekusi hak tanggungan antara lain perlawanan pihak tereksekusi melalui gugatan perdata, perlawanan pihak tereksekusi melalui pelaporan ke kepolisian, perlawanan pihak ketiga melalui akta pengakuan hutang, dan pengerahan masa untuk mempertahankan objek lelang/ objek hak tanggungan.Kata Kunci : eksekusi, hak tanggungan, jaminan ABSTRACTThe existence of the Land as a guarantee in the legal system in Indonesia has been perfected in the Law on the Rights of Insurance (UUHT), which since April 9, 1996 has been enacted namely Law No. 4 of 1996 on the Rights of the Count of Land and Materials Related to the Land. UUHT facilitates the creditors holding the Guarantee Rights when the debtor breaches the promise, based on Article 20 paragraph (1) a and b UUHT execution of the guarantee of mortgage can be done through 3 (three) ways: Parate executie, Title executorial, Voluntary Sales .The problem raised in this research is how the execution executor against the Certificate of Mortgage Rights (SHT) in Credit Agreement at Rural Bank of Sinar Mitra Sejahtera Semarang Secondly, the obstacles in executive and third execution What is the position of the debtor and the creditor?The approach method used in this research is Juridical Empirical approach method.The result of the discussion of the problem is that the way to implement the execution power owned by the Certificate of Mortgage right is done through two ways: direct execution based on the provisions of Article 6 of the Mortgage Rights Act and execution through eksekutorial title as regulated in Article 20 paragraph (1) Invite Mortgage Rights. Obstacles found in the execution process of mortgages include the resistance of the executed parties through civil suits, the resistance of the executed party through reporting to the police, the resistance of the third party through the deed of debt recognition, and the mobilization of the period to defend the object of the auction / object of mortgage.Keywords: execution, mortgage, security

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalakta@unissula.ac.id

Editorial Address
Jln. Kaligawe KM. 4, Semarang City, Central Java, Indonesia

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official jurnalakta@unissula.ac.id

Editorial Address Jln. Kaligawe KM. 4, Semarang City, Central Java, Indonesia

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalakta@unissula.ac.id

Editorial Address
Jln. Kaligawe KM. 4, Semarang City, Central Java, Indonesia

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA