cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalakta@unissula.ac.id
Editorial Address
Jln. Kaligawe KM. 4, Semarang City, Central Java, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Akta
Published by Universitas Islam Sultan Agung
ISSN : 24069426     EISSN : 25812114     DOI : http://dx.doi.org/10.30659/akta
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL AKTA (eISSN : 2581-2114, pISSN: 2406-9426) is a peer-reviewed journal published by Master Program (S2) Notary, Faculty of Law, Sultan Agung Islmic University. JURNAL AKTA published four times a year in March, June, September and December. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. This journal has been acredited
Arjuna Subject : -
Articles 36 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 4, No 4 (2017): December 2017" : 36 Documents clear
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Notaris Di Tegal Fransiska Mayasari
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2492

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1). pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah berdasarkan akta notaris di Tegal. 2). Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kelemahan-kelemahan pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah berdasarkan akta notaris di Tegal. 3). Untuk menganalisa solusi pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah berdasarkan akta notaris di Tegal. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier yang dapat menunjang pengkajian, yang kemudian dianalisis dengan metode yuridis empiris.Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa: 1) Kedudukan Pengikatan Jual Beli (PJB) tergantung bagaimana perjanjian Pengikatan Jual Beli (PJB) itu dibuat, maka apabila Pengikatan Jual Beli (PJB) yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris maka akta perjanjian Pengikatan Jual Beli (PJB) yang dibuat tersebut akan menjadi sebuah akta yang notariil dan bisa bersifat otentik. Jadi, meskipun perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang terjadi di Tegal dibuat dibawah tangan, khususnya yang dibuat oleh pihak penjual dan pembeli adalah sama dengan kekuatan hukum yang dimiliki oleh akta perjanjian Pengikatan Jual Beli (PJB) yang dibuat secara dibawah tangan, dimana kekuatannya hanya didasarkan kepada Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 2) Kelemahan dalam perjanjian pengikatan jual beli bisa diakibatkan hal-hal sebagai berikut : a. Tidak adanya itikad baik dari pihak penjual maupun pembeli. b. Penyalahgunaan akta dalam bentuk akta PPJB didasarkan atas perjanjian pemberian kuasa, karena Ketika notaris membuat akta PPJB didasarkan akta kuasa yang dibuat di hadapan notaris lain, akan membuat PPJB tanpa harus mengetahui apakah pemberi kuasa telah meninggal dunia. c. Bila dibandingkan dengan kekuatan pembuktian secara akta otentik maka jelas bahwa kekuatan hukum terhadap pembuktian yang dimiliki oleh sebuah akta otentik jauh lebih besar dibandingkan dengan kekuatan hukum pembuktian yang dimiliki oleh akta dibawah tangan.Kata Kunci: Notaris, Perjanjian Pengikatan Jual BeliABSTRACT The purpose of this research is to know and analyze: 1). the implementation of a land purchase and purchase agreement based on notarial deed in Tegal. 2). To find out what are the weaknesses of the implementation of the agreement on the sale and purchase of land rights based on notarial deeds in Tegal. 3). To analyze the solution of the implementation of land purchase and purchase agreement on land based on notarial deed in Tegal. The data used in this study are primary data, secondary data and tertiary data that can support the assessment, which then analyzed by empirical juridical method. Based on the result of data analysis, it is concluded that: 1) Position of Sale and Purchase Bonding (PJB) depends on how the Bid Sales and Purchase Agreement (PJB) is made, if the Sale and Purchase Agreement (PJB) made in front of or by Notary the Deed of Sale and Purchase Agreement (PJB ) made will become a notarized deed and can be authentic. Thus, even if the contract of sale and purchase of land rights that occurred in Tegal is made under the hands, especially those made by the seller and buyer is the same as the legal force owned by the Deed of Sale and Purchase Agreement (PJB) which is made under the control, is only based on Article 1338 of the Civil Code. 2) Weaknesses in binding sale and purchase agreements may result from the following: a. Absence of good faith from both sellers and buyers. b. Abuse of the deed in the form of the Deed of PPJB is based on the power of attorney agreement, because when the notary makes the PPJB deed based on the deed of power made in the presence of another notary, will make PPJB without having to know whether the authorizer has passed away. c. When compared to the authenticity of authentic deeds it is clear that the legal force against proofs possessed by an authentic deed is much greater than the legal power of evidence held by the deed under the hand. Keywords: Notary, Sale and Purchase Agreement
Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Nawaaf Abdullah
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2508

Abstract

ABSTRAKNegara Indonesia adalah Negara Hukum yang dalam setiap interaksi masyarakat dan negara senantiasa didasarkan kepada hukum. Terciptanya kepastian hukum adalah merupakan salah satu tujuan dari negara hukum. Pengesahan atau legalisasi atas pengikatan-pengkatan hukum oleh masyarakat yang dilakukan oleh notaris juga merupakan bentuk pengukuhan untuk adanya kepastian hukum. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah memberikan kewenangan kepada notaris untuk melakukan pembuatan akta-akta otentik tentang pengikatan hukum di luar pertanahan. Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan teori (teoritical approach). Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa notaris adalah seorang pejabat umum/pejabat negara yang diangkat dan disumpah oleh pemerintah, dengan tugas utama memberikan pelayanan dalam pengesahan/legalisasi atas pengikatan-pengiatan hukum oleh masyarakat di bidang-bidang umum dan bidang pertanahan. Tujuan akhirnya dalam rangka memberikan kepastian hukum.Kata Kunci: Kepastian Hukum, Notaris, Akta otentik, Kewenangan.ABSTRACTIndonesia is a rechtsstaat in which every interaction between people and state is always based on the laws. One of the aims of a rechtsstaat is legal certainty. Thus, the contract created by the people, which is then legalised by notary public, is in line with the effort to provide legal certainty. Laws number 30 of 2004 on Notary Public Profession, as amended by Laws number 2 of 2014 on the Amendment of Laws number 30 of 2004 on Notary Public Profession, has given a notary public to make authentic acts, except the deeds relating to land. To answer the problem under study, the authors use the method of normative legal approach, Statute Approach, and Teoritical Approach. It can be concluded that notary is a public officer who is appointed by the government to provide legal services, in example: legalisation of deeds committed by the citizens, in order to ensure the legal certainty among the people.Keywords: Legal Certainty, Notary Public, authentic deed, authority
Implementasi Penundaan Pembayaran Cukai Dengan Jaminan Excise Bond Achmad Sulchan
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2503

Abstract

ABSTRAKPajak merupakan kontribusi besar dalam pembiayaan negara berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan nasional, karena berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Dalam pelaksanaannya jenis pajak negara dapat membantu pemasukan negara diantaranya adalah cukai. Karena cukai merupakan pajak negara dan penggunaannya dibebankan kepada pemakai dan atau pembeli yang bersifat selektif, mengingat pengenaannya berdasarkan sifat dan karakteristik obyek cukai.Menyimak Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor: 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2007, disebutkan “Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran. Bea dan Cukai sebagai instansi berperan dalam mengelola dan mengontrol faktor-faktor industri dan perdagangan diharapkan dapat menerapkan aturan yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.Peredaran barang-barang yang dikenai cukai perlu diawasi dan dibatasi serta diberi fasilitas oleh pemerintah. Fasilitas yang dapat dilakukan pemerintah dalam bidang cukai adalah penundaan pembayaran cukai yang dilakukan oleh importir dan pengusaha pabrik dengan menyerahkan jaminan, dalam bentuk jaminan tunai, jaminan bank (Bank garantie), atau jaminan dari perusahaan asuransi yang ditunjuk pemerintah dengan menerbitkan Excise Bond (penjaminan/jaminan penundaan pembayaran pita cukai), agar dapat memperlancar dan mengembangkan usahanya. Dalam hal ini asuransi yang dapat mengeluarkan Excise Bond adalah asuransi yang ditunjuk pemerintah.Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Kota Semarang telah memberi fasilitas terhadap Pabrik Rokok  untuk melakukan penundaan pembayaran pita cukai melalui Asuransi dan atau melalui Bank. Dengan adanya fasilitas tersebut dapat menambah pemasukan negara dari sektor pajak, yaitu pengusaha pabrik rokok dapat menunda pembayaran pita cukai rokok yang diambil dari bea dan cukai selama 2 (dua) bulan dengan jaminan Excise Bond dan atau Jaminan Bank (Bank garantie) tersebut.Kata Kunci : Penundaan, Cukai, Jaminan.ABSTRACTTaxes are a major contribution in state financing in relation to the implementation of national development, as it serves as a tool for implementing government policies in the economic field. In the implementation of this type of state tax can help the state income such as excise. Since excise is a state tax and its use is imposed on selective users and or buyers, given its imposition by the nature and characteristics of excise objects.Listening to Article 29 Paragraph (1) of Law Number 11 Year 1995 concerning Excise, as amended by Law Number 39 Year 2007, stipulates that "Excisable Goods with customs duty attachment or other customs marking mark shall only be offered , delivered, sold or made available for sale after being packaged for retail sale. Customs and Excise as an institution plays a role in managing and controlling industrial and trade factors are expected to apply the rules that have been established in accordance with applicable regulations.The circulation of goods subject to excise should be monitored and restricted and provided with facilities by the government. The facilities that can be done by the government in the field of excise are delays of excise duties by importers and manufacturers by submitting guarantees, in the form of cash collateral, bank guarantees (bank garantie), or guarantees from government-appointed insurance companies by issuing Excise Bond (underwriting / guarantee of delayed payment of excise band), in order to expedite and expand its business. In this case the insurance that can issue Excise Bond is a government-appointed insurance.Government through the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Directorate General of Customs and Excise Regional Office of Central Java and DIYogyakarta Customs and Excise Supervisory and Service Office of Tanjung Madya Customs Sub-Office of Semarang City has provided facilities to Cigarette Factory to delay payment of excise tape through Insurance and or through Bank . With this facility can increase state revenue from the tax sector, the cigarette manufacturer can postpone the payment of cigarette excise duty tapes taken from the customs and excise for 2 (two) months with the guarantee of Excise Bond and / or Bank Guarantee (Bank garantie).Keywords: Delays, Excise, Warranties.
Penyimpangan Hukum Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Rifka Annisa Apriana; Jawade Hafidz
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2521

Abstract

AbstractThe establishment of a limited liability company has own terms set forth in the law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, however, when a person will establish a limited liability company, there are some who deviate from a law which is established one of which is the requirement of establishment PT is done by (2) two or more persons, but in the Law of the PT is not stipulated clearly about the requirement of being a shareholder so that in practice there is often a deviation in which the nominee shareholder is used. The nominee agreement as a shareholder in the PT is an agreement and/or statement confirming that the ownership of shares in the limited liability company is for and on behalf of others. There is no law on PT provisions regarding the use of nominee shareholders so that it can trigger a legal issue if the nominee shareholder is not good enough.Keywords: Company Irregularities, PT establishment requirements are made by two or more persons, Nominee Agreement AbstrakPendirian perseroan terbatas mempunyai syarat tersendiri yang sudah diatur di dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akan tetapi, ketika seseorang akan mendirikan sebuah perseroan terbatas, ada beberapa yang melakukan penyimpangan dari undang-undang yang terlah ditetapkan salah satunya adalah syarat pendirian PT dilakukan oleh (2) dua orang atau lebih, Namun dalam UU PT tidak diatur secara jelas mengenai syarat menjadi pemegang saham sehingga dalam pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan dimana digunakannya pemegang saham nominee. Perjanjian nominee sebagai pemegang saham dalam PT merupakan perjanjian dan atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas tersebut untuk dan atas nama orang lain. UU PT tidak ada mengatur mengenai ketentuan penggunaan pemegang saham nominee sehingga dapat memicu timbulnya permasalahan hukum apabila pemegang saham nominee tersebut beritikad tidak baik.Kata Kunci: Penyimpangan Perseroan Terbatas, syarat pendirian PT dilakukan oleh (2) dua orang atau lebih, Perjanjian Nominee
Peran Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil Sumini Sumini
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2498

Abstract

ABSTRACTThe agreement is the agreement of both parties to do an act. Agreements are very often used in everyday life, both under contract and notarial agreement. In the contents of the agreement the parties make in accordance with the principle of freedom of contract. Agreement under the hands of frequent problems caused by parties because the strength of the agreement is binding. Therefore, the need of Notary's role in making the notarial agreement deed so that the parties can achieve their respective objectives and secure if one day there will be one of the parties wanprestasi then notariil agreement can be used as legal evidence. The purpose of writing this journal is to know and analyze the role of Notary in making the deed of notarial agreement. The theory used is the theory of legal protection related to notarial agreement deed made Notary can protect the parties in case of dispute or wanprestasi. The method used in the writing of this journal is literature method review books against books related to the theme of the journal that I created and also sourced from several journals from the internet. In making the notarial agreement deed, the notary needs to pay attention to the things that are prohibited in making the agreement, therefore the role of the Notary is very important in the making of Notariil agreement deed.Keywords: Notary's Role, Agreement, Notary Act, Notary ABSTRAKPerjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Perjanjian sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik perjanjian dibawah tangan maupun perjanjian notariil. Dalam isi perjanjian para pihak membuat sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian dibawah tangan sering saja terjadi masalah santar pihak karena tidak kuatnya perjanjian itu mengikat. Untuk itu diperlukannya peran Notaris dalam membuat akta perjanjian notariil agar para pihak dapat mencapai tujuan masing-masing dan aman jika suatu saat nanti ada salah satu pihak yang wanprestasi maka akta perjanjian notariil tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peran Notaris dalam pembuatan akta perjanjian notariil. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum yang berkaitan dengan akta perjanjian notariil yang dibuat Notaris dapat melindungi para pihak jika terjadi sengketa ataupun wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode literatur kaji pustaka terhadap buku-buku yang berhubungan dengan tema jurnal yang saya buat dan juga bersumber dari beberapa jurnal dari internet. Dalam membuat akta perjanjian notariil, notaris perlu memperhatikan hal-hal yang dilarang dalam membuat perjanjian, untuk itu peran Notaris sangatlah penting dalam pembuatan akta perjanjian Notariil.Kata kunci: Peran Notaris, Perjanjian, Akta Notariil, Notaris
Kerjasama Notaris-PPAT Terhadap Bank Di Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Sulistiani Sulistiani
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2514

Abstract

ABSTRAKPelaksanaan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan kepada Bank tidak telepas dari peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kegiatan antara bank dan debitur yang melakukan peralihan jaminan Hak Tanggungan tersebut sangat berkepentingan untuk membuat suatu perjanjian diantara mereka. Dari pandangan perbankan, akta Notaris merupakan alat bukti yang kuat dan menjadi perlindungan bagi bank dalam perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dari perjanjian jaminan Hak Tanggungan.Problematik penelitian ini adalah : Bagaimana Kerjasama Notaris-PPAT Terhadap Bank Di Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan? dan Apakah Kelemahan-kelemahan dan solusi kerjasama Notaris-PPAT Terhadap Bank dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan?Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis-normatif yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (undang-undang, pendapat para ahli dan literatur-literatur buku mengenai tesis ini). Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa Kerjasama notaris dalam sistem pemberian kredit yang dilakukan pihak perbankan adalah untuk memberi kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kredit. Adapun kelemahan kerjasama Notaris-PPAT terhadap Bank dalam pembuatan APHT sehingga menyebabkan perjanjian kredit tersebut diundur yaitu berpeluang karena terdapat kelalaian petugas bank, kepala seksi bagian kredit yang bersangkutan berhalangan serta jarak antara Kantor Notaris-PPAT rekanan dengan kantor bank terlampau jauh. Atas dasar kelemahan diatas maka solusinya adalah sebelum dilakukan pembuatan perjanjian kredit terlebih dahulu pihak-pihak yang bersangkutan dalam pembuatan perjanjian melakukan pengecekan bersama tentang kepastian sertifikat agar tidak terjadi ditemukannya sertifikat belum balik nama pada waktu akan merealisasikan perjanjian tersebut, selain itu para pihak yang berkepentingan harus benar-benar sepakat terhadap waktu yang sudah ditentukan bersama.Saran kepada pihak hak sebaiknya dalam mempersingkat waktu proses pembuatan perjanjian kredit hendaknya bank membuat kesepakatan janji terlabih dahulu untuk melakukan realisasi perjanjian kredit yang valid dengan kesemua pihak yang bersangkutan untuk diharapkan hadir tepat waktu.Kata Kunci : Notaris, PPAT dan Bank ABSTRACTThe implementation of the Deed of Granting of Deposit Rights to the Bank is not stemmed from the role of Notary and Land Deed Officials (PPAT). Activities between banks and borrowers who make the transfer of security guarantee of the Mortgage is very concerned to make an agreement between them. From a banking perspective, a Notary deed is a strong evidence and serves as a safeguard for the bank in the credit agreement as the principal agreement of the guarantee agreement on Mortgage Rights.The problematic of this research is: How to Cooperate Notary-PPAT Against Bank In Making Deed of Granting of Mortgage Right ? and What are the weaknesses and solutions of cooperation between Notary-PPAT Against Bank in Making Deed of Granting of Mortgage Right ?The method used in this research is with the juridical-normative approach derived from data collection obtained from the primary data and secondary data, then analyzed by qualitative analysis method. Data collection techniques used are literature studies (laws, expert opinions and book literature on this thesis). Data analysis techniques used qualitative data analysis.The findings of the research indicate that notary cooperation in the crediting system by the banks is to provide legal certainty for the parties to enter into credit agreement. The weakness of cooperation of Notary-PPAT to Bank in making APHT causing credit agreement is delayed that is because there are negligence of bank officer, head of credit section concerned and unable to distance between Notary Office-PPAT partner with bank office too far. On the basis of the above weakness then the solution is prior to making the credit agreement in advance the parties concerned in making the agreement to check together about the certainty of the certificate in order to avoid the discovery of the certificate has not returned the name at the time will realize the agreement, in addition to the parties concerned should totally agree on a specified time togetherAdvice to the right party should be in shorten the process of making the credit agreement should the bank make a pledge agreement reached to make the realization of a valid credit agreement with all parties concerned to be expected to attend on time.Keywords : Notary, PPAT and Bank
Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 202014 Tentang Jabatan Notaris Agus Wijayanto
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2620

Abstract

ABSTRAKPerkembangan dinamika masyarakat telah memberikan dampak pada semakin bervariasinya kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat pengguna jasa Notaris (klien). Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris harus berpedoman pada kaidah hukum dan kaidah moral. Kaidah hukum yang berlaku bagi Notaris adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sedangkan kaidah moral yang secara khusus mengatur tentang Profesi Notaris adalah Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Namun pada kenyataannya dalam menjalankan tugas jabatannya banyak Notaris yang telah masuk keranah hukum dengan berbagai kasus yang terjadi. Bahkan banyak terbukti di Pengadilan dengan status sebagai terpidana.Penelitian ini akan dikaji mengenai perlindungan hukum terhadap kriminalisasi terhadap Notaris, beserta penerapan sanksi terhadap Notaris apabila Notaris terbukti bersalah di PengadilanMetode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini meliputi : penelitian yang bersifat normatif, jenis pendekatan adalah dekriptif analistis, dengan pendekatan yuridis normative, yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach), pendekatan kasus (case apporah), dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap notaris yang dikriminalisasi dalam pembuatan akta otentik, sebagaimana terdapat pada Pasal 66 UUJN. Dengan demikian, maka Notaris tidak dapat seenaknya dipanggil dalam proses pidana atau peradilan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Pemanggilan yang dilakukan tersebut harus melalui persetujuan MPD terlebih dahulu. Akan tetapi apabila MPD memberikan persetujuan untuk diperiksanya Notaris, maka sebagai bentuk perlindungan terhadap dirinya, Notaris dapat menggunakan hak ingkarnya. Sanksi yang diberikan Notaris apabila kriminalisasi terbukti yaitu mulai dari Teguran, Peringatan, Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak hormat dari perkumpulan. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kwantitas dan kwalitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Dan Notaris baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila keputusan atas hukuman pidana yang diterimanya 5 (lima) tahun atau lebih termasuk telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian status hukum dari Notaris tersebut berubah dari terdakwa menjadi terpidana.Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kriminalisasi Notaris, Pejabat UmumABSTRACTThe development of community dynamics has had an impact on the increasingly varied needs of the community, especially the community of Notary service users (clients). Notary is a general official who is authorized to make authentic deeds and other authorities in carrying out their duties. Notaries shall be guided by the rule of law and moral rules. The rule of law applicable to Notary Public is Law Number 2 Year 2014 about Notary's position, whereas moral rule which specifically regulate Profession Notary is Notary's Code of Ethics specified by Notary Profession Organization that is Notary Association of Indonesia. But in reality in carrying out his duties of office many notaries who have entered the legal ground with various cases that occurred. In fact many are proven in the Court with the status of a convicted person.This research will be studied about legal protection against criminalization of Notary, along with the application of sanction to Notary if Notary is found guilty in CourtThe research methods used in this research include: normative research, the type of approach is descriptive analytical, with normative juridical approach, that is by statute approach, concept approach, case apporah, by way of a review of cases relating to the issues at hand.The result of this research is how the application of legal protection to notary which is criminalized in making authentic deed, as contained in Article 66 UUJN. Thus, a Notary can not be casually summoned in a criminal or judicial process by an investigator, public prosecutor or judge. Such invocations shall be subject to prior MPD approval. However, if the MPD gives approval for the examination of a Notary, then as a form of protection against him, a Notary may use his right of repudiation. Sanctions granted by a Notary if criminalization is evident from the Warning, Warning, Schorsing (temporary dismissal) of the membership of the association, Disobedience with disrespect from the association. The imposition of sanctions as described above against a member in violation of the Code of Ethics shall be in accordance with the quantity and quality of the offenses committed by that member. And the new notary may be dismissed with disrespect from his position by the minister upon the recommendation of the Central Supervisory Council if the decision on criminal penalty he receives 5 (five) years or more including having obtained permanent legal force. Thus the legal status of the Notary is changed from the defendant to the convicted person.Keywords: Legal Protection, Criminalization of Notaries, Public Officials
Perlindungan Hukum Karyawan Notaris Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Asrilia Bayi Saka Putri
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2495

Abstract

ABSTRAKMasalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan perlindungan hukum hukum karyawan notaris pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Kota Pekalongan serta kelemahan-kelemahan dan solusinya pelaksanaan perlindungan hukum karyawan notaris pada perjanjian kera waktu tertentu (PKWT) di Kota PekalonganMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan socio-legal research yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa pelaksanaan perlindungan hukum hukum karyawan notaris pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Kota Pekalongan yaitu dengan mengupayakan langkah represif dalam implikasinya terhadap tenaga kerja bagi karyawan notaris di Kota Pekalongan, terdapat pengawas dalam struktur Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Pekalongan serta Lembaga Kerja Sama Tripartit yang (LKS Tripartit) yang merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan, selain itu Undang-Undang Ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan bagi para pekerja/karyawan yang disebutkan sebagai berikut: yang mana wanprestasi mengenai melaksanakan perjanjian tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan merupakan syarat obyektif yang tidak terpenuhi dapat menimbulkan akibat hukum bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) bagi si karyawan Notaris.Saran dari penelitian ini adalah kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Pekalongan diharapkan agar lebih memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tersebut dan diharapan dapat menajalankan tugas dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tenaga kerja khusunya Karawan Notaris Di Kota Pekalongan lebih terjamin nilai kepastian hukum, nilai kemanfaatan dalam perjanjian bagi para pihak serta terwujudnya niali keadilan bagi para pihak dan bagi karyawan notaris pada khususnya di Kota Pekalongan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Karyawan, Notaris dan PKWT.ABSTRACTThe problem studied in this research is about the implementation of legal protection of notary employee in certain time working agreement (PKWT) in Pekalongan City as well as weaknesses and solution of the implementation of legal protection of notary employee at certain time monkey agreement (PKWT) in Kota Pekalongan Method used in this research is with socio-legal research approach that comes from collecting data obtained from primary data and secondary data, then analyzed by qualitative analysis method.The result of this research ultimately gives the answer that the implementation of legal protection of legal notary employees at certain time labor agreement (PKWT) in Pekalongan City is by seeking repressive step in its implication to labor for notary employee in Pekalongan City, there is supervisor in structure of Department of Labor and Social (Disnakersos) Pekalongan City and Tripartite Cooperation Institution (LKS Tripartit) which is a forum of communication, consultation and deliberation on labor matters, in addition the Labor Law has provided protection for workers mentioned below: concerning the execution of an agreement but not in accordance with what is agreed is an objective requirement that is not fulfilled may result in legal consequences that a certain time work agreement (PKWT) is changed into a non-specific time work agreement (PKWTT) for the Notary's employee.Suggestions from this research is to the Manpower and Transmigration Office of Pekalongan City is expected to better utilize the Human Resources (HR) that exist in the Office of Manpower and Transmigration and hopefully can menajalankan tasks and roles in accordance with the provisions of applicable legislation, so that especially Karawan Karawan Notaris In Pekalongan City is more assured of the value of legal certainty, the value of benefit in the agreement for the parties and the realization of justice niali for the parties and for notary employees in particular in Pekalongan City.Keywords: Legal Protection, Employees, Notaries and PKWT.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemberi Anggunan Dalam Transaksi Kredit Pada Lembaga Keuangan Bank (Kajian Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan) Pada PD BKK Susukan Kabupaten Semarang Arini Sutanti
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2511

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisa penyelesaian fasilitas kredit macet PD BKK Susukan Kabupaten semarang yang menggunakan jaminan benda tidak bergerak yang diikat dengan pengikatan jaminan hak tanggungan dimana PD BKK Susukan Kabupaten Semarang selaku kreditur tidak menggunakan hak preferensinya dan mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur dimana kreditur tidak memanfaatkan hak preferensinya.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang menitikberatkan pada penelitian lapangan. Data yang dipergunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan para responden dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah non probability sampling dengan subyek penelitian terdiri dari responden dan narasumber. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan maksud tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka akan tetapi memahami kebenaran tersebut.Hasil penelitian : 1) Penyelesaian fasilitas kredit macet dilakukan dengan cara kekeluargaan, melakukan penagihan sampai dengan debitur dapat menyelesaikan kewajibannya, melakukan proses administrasi penghapusbukuan. 2) Negara telah memberikan pengayoman kepada kreditur dan debitur dengan diundangkannya Undang-Undang Hak Tanggungan akan tetapi tidak digunakannya hak preferensi oleh kreditur dapat mengakibatkan dampak ketidakpastian hukum terhadap status debitur, dikarenakan waktu penyelesaian yang berlarut-larut.Kata kunci:.perlindungan hukum,pemberi angunan, transaksi kredit,lembaga perbankan  ABSTRACTThis research has purpose to discover and analyze the facility of bad credit PD BKK Susukan Semarang Regency which uses fixed assurance tied up with the binding of mortgages where PD BKK Susukan Semarang District as creditor does not uses its preference rights and know the creditor and debtor law where the creditor is not utilized its preference rights. The method of this research used is empirical juridical which focused on field research. The data used is primary data, the data generated through interview with the respondents and secondary data, the data obtained from library materials. The sampling technique used is non-probability sampling with research subjects consisting of respondents and resource persons. The research used qualitative method to understanding the truth in this research.The result of this research: 1) Setttlement of bad credit facility is done by familiarization, conducting transaction until the debtor can settle it obligation, perform the process of write-off administration. 2) The state has given credit to the creditor and debtor with the promulgation of the Mortgage Law the unavailability of the right of preference by the creditor may be presented its impact on the debtor’s status, the cause of the protracted settlement time. Keywords : Legal Protection, Credit Transactions, Banking Institutions
Peran Notaris Dalam Mewujudkan Badan Hukum Koperasi Melalui Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis ( LKM-A) Di Kabupaten Temanggung Seri Suharsa; Lathifah Hanim
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2614

Abstract

ABSTRAKDalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan / usaha dipedesaan, departemen pertanian pada tahun 2008 samapi dengan tahun 2015 telah melaksanakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis ( PUAP ) yang merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ( PNPM-MD ) dan telah menyalurkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada GOPAKTAN. Gopaktan membentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis.( LKM-A ) sebagai pengelola PUAP dengan nominal perdesa adalah Rp. 100.000.000,- (seratus Juta rupiah ) dalam menjalankan LKM-A ini telah mengelola dengan menerapkan ketentuan seperti yang tercantum dalam Anggaran dasar dan Rumah tangga LKM-A dan setiap Akhir tahun diadakan Rapat Akhir Tahun (RAT) untuk mempertanggung jawabkan pengurus kepada semua anggota. Dana yang ada di LKM-A ini diharapkan setiap tahun akan selalu bertambah. Namun pertambahan dana ini belum signifikan dengan kebutuhan para petani. LKM-A ini kedepan dapat ditingkatkan kapasitasnya menjadi bebadan hukum.Dalam mewujudkan badan hukum koperasi diperlukan beberapa persyaratan prosedur / mekanisme yang baku salah satu peran yang sangat penting adalah adanya Notaris dalam hal ini adalah Notaris Pembuat Akta Koperasi yang akan menuangkan kehendak para pihak dalam suatu akta pendirian koperasi. Dalam mewujudkan badan hokum koperasi diperlukan beberapa persyaratan prosedur / mekanisme yang baku salah satu peran yang sangat penting adalah adanya Notaris dalam hal ini adalah Notaris Pembuat Akta Koperasi yang akan menuangkan kehendak para pihak dalam suatu akta pendirian koperasi.Kata Kunci : Notaris,Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis ABSTRACTIn the context of poverty alleviation and the creation of field / business in rural areas, the agriculture department in 2008 until 2015 has implemented the Agribusiness Development Program (PUAP) which is part of the National Community Empowerment Program (PNPM-MD) and has channeled the Direct Community Assistance BLM) to GOPAKTAN. Gopactan established Agribusiness Micro Finance Institution (LKM-A) as the manager of PUAP with nominal amount of Rp. 100.000.000, - (one hundred million rupiahs) in running this MFI-A has been managing by applying the provisions as stated in the Articles of Association and LKM-A Household and at the end of each year held Year End Meeting (RAT) to account for the board to all member. The funds that are in the MFI-A are expected each year will always increase. But this increase in funding has not been significant with the needs of farmers. This MFI-A in the future can be upgraded its capacity to be legal bebadan.In realizing cooperative legal entity required some requirement of procedure / mechanism which is standard one of very important role is the existence of Notary in this case is Notary Deed Co-Operation Maker who will pour the will of the parties in a deed of establishment of cooperative. In realizing the cooperative legal body required some standard procedure / mechanism requirements one of the most important role is the notary in this case is a Notary Deed Co-operative who will pour the will of the parties in a deed of establishment of the cooperative.Keywords: Notary, Cooperative, Agribusiness Microfinance Institution

Page 3 of 4 | Total Record : 36

 1   2   3   4 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2026): March 2026 Vol 12, No 4 (2025): December 2025 Vol 12, No 3 (2025): September 2025 Vol 12, No 2 (2025): June 2025 Vol 12, No 1 (2025): March 2025 Vol 11, No 4 (2024): December 2024 Vol 11, No 3 (2024): September 2024 Vol 11, No 2 (2024): June 2024 Vol 11, No 1 (2024): March 2024 Vol 10, No 4 (2023): December 2023 Vol 10, No 3 (2023): September 2023 Vol 10, No 2 (2023): June 2023 Vol 10, No 1 (2023): March 2023 Vol 9, No 4 (2022): December 2022 Vol 9, No 3 (2022): September 2022 Vol 9, No 2 (2022): June 2022 Vol 9, No 1 (2022): March 2022 Vol 8, No 4 (2021): December 2021 Vol 8, No 3 (2021): September 2021 Vol 8, No 2 (2021): June 2021 Vol 8, No 1 (2021): March 2021 Vol 7, No 4 (2020): December 2020 Vol 7, No 3 (2020): September 2020 Vol 7, No 2 (2020): June 2020 Vol 7, No 1 (2020): March 2020 Vol 6, No 4 (2019): December 2019 Vol 6, No 3 (2019): September 2019 Vol 6, No 2 (2019): June 2019 Vol 6, No 1 (2019): March 2019 Vol 5, No 4 (2018): December 2018 Vol 5, No 3 (2018): September 2018 Vol 5, No 2 (2018): June 2018 Vol 5, No 1 (2018): March 2018 Vol 4, No 4 (2017): December 2017 Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 4 (2016) More Issue