Articles
13 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013"
:
13 Documents
clear
<![CDATA[PROSES INTEGRASI IRIAN BARAT KE DALAM NKRI ]]>
<![CDATA[Korwa, Rycho]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS SAM RATULANGI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKSalah satu esensi kemerdekaan bagi suatu bangsa adalah terbebas dari ketertindasan (penjajahan), karena kemerdekaan memiliki nilai positif bagi keberlangsungan kehidupan suatu negara bangsa. Sebagai bangsa yang merdeka,berdaulat dan dilatarbelakangi oleh keanekaragaman suku,ras,budaya dan lain-lain adalah suatu kenyataan logis yang membentuk identitas keindonesiaan. Oleh sebabnya menggalang nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam merajut keindonesiaan adalah hal yang mutlak dan sangat penting mendapatkan perhatian serius dari setiap komponen anak bangsa , sebab bila tidak, hasrat persatuan dan kesatuan yang digaungkan dalam “Bhineka Tunggal Ika†yang sebagai andagium pemersatu bangsa sekaligus sebagai tiang penyangga eksistensi kedaulatan NKRI “mungkin†akan tinggal kenangan apabila peristiwa-peristiwa sejarah yang melatarbelakanginya tidak dipahami dengan baik, karena keberadaan suatu Negara-bangsa yang dilatari oleh peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu akan memberikan corak tersendiri bagi dinamika keberlangsungan kehidupan bangsa itu. Adapun maksud dilakukannya penelitian tentang “Proses Integrasi Irian Barat ke dalam NKRI†dilatarbelakangi lebih kepada fakta empiris di Papua bahwa walaupun wilayah Irian Barat atau yang sekarang kita kenal dengan nama Papua adalah bagian dari wilayah kedaulatan RI semenjak berintegrasi pada waktu silam, namun tuntutan akan pemisahan diri dari sebagian atau sekelompok orang Papua untuk terpisah dari NKRI dan membentuk sebuah Negara baru masih terdengar jelas ditelinga kita hingga sekarang Atas urgensi pemikiran ini, penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu kajian terkait “Proses Integrasi Irian Barat ke dalam NKRI, dimana tema ini juga merupakan salah satu dari sekian banyak peristiwa yang melatarbelakangi terbentuknya identitas keindonesiaan.Kata Kunci : Integrasi, Papua Barat, NKRI]]>
<![CDATA[PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT 1 (Studi di Kabupaten Bolaang Monggondow Utara) ]]>
<![CDATA[Talibo, Gito]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS SAM RATULANGI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKPenyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Konsekuensi dari adanya Pemilihan kepala daerah secara langsung, maka rakyat memiliki peran yang nyata dalam rangka ikut menentukan nasib daerahnya dengan perluasan partisipasi politik yang bersifat progresif melalui pemilihan umum dimana pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kehidupan demokrasi. Mengingat sebelum aturan ini dikeluarkan maka yang berhak memilih Kepala Daerah adalah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terdapat di daerah tersebut. Hal ini mengidentifikasi dua jalan terpenting menuju demokrasi yaitu kompetisi dan partisipasi (Sorensen, 2003:21). Meningkatnya partisipasi berarti meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh hak- hak politik dan kebebasan, sedangkan kompetisi menyangkut pada tersedianya hak-hak dan kebebasan bagi anggota sistem politik. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan suatu lembaga yang mampu mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang mampu dan berkompeten. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah dimana mereka bertugas untuk mempersiapkan apa-apa saja yang perlu untuk melakukan pemilihan umum. KPUD juga memiliki tanggungjawab untuk mengarahkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga Penyelenggaraan sebuah Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan dengan tepat dan dengan asas Demokrasi karena tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik masyarakatnya.Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Ingin mengetahui Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow UtaraKata kunci : Peran KPUD, Partisipasi Politik.]]>
<![CDATA[PENTINGNYA FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH MENYANGKUT PEMBAGIAN DANA PEMBERDAYAAN KAMPUNG di DISTRIK ANGKAISERA KAMPUNG MENAWI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN ]]>
<![CDATA[Bonai, Herman]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS SAM RATULANGI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACTTidak dapat disangkal bahwa penguatan peran lembaga legislatif di era reformasi ini adalah suatu keharusan yang tidak dapat dibantahkan lagi. Seperti diketahui fungsi dan peran DPRD adalah melaksanakan fungsi-fungsi, budgeting, legislation, dan controlling sudah merupakan kebutuhan internal bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan kinerjanya. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakilan tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menyuarakan kepentingannya, lewat lembaga ini akan keluar kebijakan yang menjadi dasar bagi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah. Sebagai ganti dari demokrasi langsung maka lahirlah demokrasi perwakilan, yang diwujudkan dengan adanya pembentukan lembaga tempat untuk menyuarakan berbagai kepentingan dan kehendak masyarakat. Secara umum lembaga ini dikenal dengan nama “parlemenâ€. Dengan demikian dalam penelitian skripsi ini akan dititik beratkan pada kajian tentang salah satu fungsi pokok DPR yaitu fungsi pengawasan, bahwa fungsi pengawasan terutama fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini menyangkut pembagian dana pemberdayaan kampung di distrik angkaesera kampung Menawi Kabupaten Yapen. Dari gambaran ini akan di peroleh gambaran sejauh mana DPRD Kabupaten telah menjalankan fungsinya kontrolnya atau pengawasannya.Kata Kunci : Fungsi Pengawasan, Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan]]>
<![CDATA[KINERJA DPRD DIBIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN ]]>
<![CDATA[Gorab, Jeklin]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS SAM RATULANGI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKDPRD sebagai badan legislatif daerah yang anggota-anggotanya dipilih oleh raykat di daerah, merupakan tumpuan masyarakat agar aspirasinya diakomodasikan. Oleh karena itu, DPRD dalam menjalankan perannya hendaknya dapat menjaga kepercayaan masyarakat, dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.Selanjutnya lembaga legislatif atau DPRD kabupaten merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila, artinya bahwa keberadaan mereka harus dapat mendahulukan kepentingan masyarakat, karena demokrasi yang sesungguhnya adalah di tangan rakyat, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan hendaknya dilaksanakan dengan prinsip dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, DPRD yang adalah wakil rakyat dalam pembuatan kebijakan hendaknya memperjuangkan dan ikut mempertimbangkan aspirasi rakyat yang memilih mereka, dan yang dapat mengikat seluruh masyarakat serta dapat menciptakan kondisi aman dan tenteram dalam kehidupan sosial“suatu Pembangunan yang dimaksud tidak jalan atau terbengkalai itu terjadi karna kurangnya pengawasan dari anggota DPRD karna seperti alasan yang telah disampaikan oleh salah satu anggota Dewan tentang letak lokasinya tidak strategis disini timbul pertanyaan bahwa apabila lokasinya tidak strategis kenapa itu dibuat jalan Raya.â€Kata Kunci : Kinerja DPRD, Pengawasan Pembangunan.]]>
<![CDATA[KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI LEMBAGA LEGISLATIF (Suatu Kajian pada DPRD Kota Tomohon Periode 2009-2014) 1 ]]>
<![CDATA[Wuisan, Feybe]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS SAM RATULANGI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKKemajuan zaman telah banyak mengubah pandangan terhadap perempuan. Apabila sebelumnya ada pandangan yang menyebutkan bahwa perempuan hanya berhak mengurus rumah dan selalu berada di rumah, sedangkan laki-laki harus berada di luar rumah, ternyata dengan adanya perkembangan zaman dan munculnya tuntutan emansipasi, maka perempuan dan laki-laki kini mempunyai kedudukan yang sama. Realitas minimnya kaum perempuan di panggung politik kini membuat banyak pihak telah membangun komitmen penting sebagai rekonstruksi sosial guna meningkatkan peluang kaum perempuan agar bisa dapat lebih aktif di panggung politik. Untuk merealisasikan maksud tersebut berbagai peraturan perundangan telah dibuat untuk memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk ikut aktif berperan dalam politik. UU yang dimaksud antara lain UUD 1945 Pasal 27, UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu, UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu. Tampilnya kaum perempuan dalam panggung politik diberbagai daerah menunjukkan ada perubahan paradigma politik yang menginginkan kesetaraan gender dimana ada tuntutan agar kaum perempuan dan kaum laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam bidang politik.Kata kunci : Perempuan, Politik , Legislatif.]]>
<![CDATA[PERANAN GMIM (GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA) DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS MASYARAKAT DI BIDANG POLITIK ]]>
<![CDATA[Toreh, Grace]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS SAM RATULANGI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACTKeterlibatan para tokoh GMIM dalam kancah perpolitikan di Sulawesi Utara pasca orde baru, semakin besar Setelah orde baru. Di era reformasi membuka peluang bagi institusi-institusi masyarakat untuk mengambil peran besar dalam pergerakan politik baik nasional maupun didaerah. Pergulatan politik di Indonesia yang ditandai dengan pergulatan baik menuju kekuasaan maupun proses legislasi di DPR disertai dengan seringnya prilaku politisi yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moralitas menjadi warna kelam dunia politik yang dimasuki oleh jemaat beragama, dalam hal ini jemaat Kristen. Catatan keikutsertaan politisi Kristen dalam perjalanan politik bangsa Indonesia dalam dua dekade terakhir ini justru mengambarkan perekayasaan dan pemanipulasian legitimasi kelompok (agama) Kristen untuk mengupayakan kekuasaan dan tidak menjamin kekuasaan tersebut dipakai untuk kesejahteraan masyarakat menjadi wajah buruk keterlibatan agama dalam politik Bahkan politisi Kristen termasuk didalamnya beberapa oknum tokoh pimpinan Kristen yang tidak mencerminkan prilaku yang diharapkan secara Kristiani memunculkan pertanyaan sejauh mana keterlibatan tokoh agama Kristen; Pendeta, Gembala, penatua atau pemegang tugas dan jabatan gerejawi lainnya dalam arena politik praktis. Yang dimaksudkan dengan politik praktis disini adalah keikutertaan dalam usaha memperoleh kekuasaan politik.Usaha meperoleh kekuasaan politik ini dapat dilakukan untuk dirinya, kelompoknya atau partainya atau sekurang-kurangnya membantu orang lain atau partai yang didukungnya untuk memperoleh kekuasaan sesuai aturan main yang berlaku dalam sistem politik yang ada.Key words : GMIM, partisipasi Politik]]>
<![CDATA[POSISI AMERIKA SERIKAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PALESTINA-ISRAEL 1 ]]>
<![CDATA[Paat, Vera]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS SAM RATULANGI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKKonflik Palestina-Israel boleh jadi merupakan konflik yang memakan waktu panjang setelah Perang Salib yang pernah terjadi antara dunia Timur dan Barat di sekitar abad keduabelas. Konflik yang telah berlangsung enam puluhan tahun ini menjadi konflik cukup akut yang menyita perhatian masyarakat dunia. Penyelesaian konflikPalestina-Israel, semakin menunjukkan bahwa perdamaian Palestina-Israel memang sulit diwujudkan. Pasalnya, akhir 2008 yang diprediksi dunia Internasional (dalam hal ini Amerika) sebagai puncak penyelesaian konfik Palestina-Israel justru menampakkan kondisi sebaliknya.Fakta lain yang penulis maksud adalah dimensi politik yang juga demikian kental dalam konflik Palestina-Israel. Fakta ini setidaknya ditunjukkan dengan keberpihakkan Amerika Serikat sebagai negara adidaya pada Israel. Keberpihakan tersebut semakin terlihat jelas ketika tidak kurang dari puluhan resolusi yang dikeluarkan PBB untuk konflikPalestina-Israel kerap “dimentahkan“ Amerika dengan vetonya.Kata Kunci : Konflik, PBB, Dunia Internasional]]>
<![CDATA[“Evaluasi Strategi Kemenangan Anggota Legislatif Perempuan Di Dapil IV Kabupaten Minahasa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.†1 (Suatu Studi di Partai Golkar Kabupaten Minahasa) ]]>
<![CDATA[Rumondor, Esther]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS SAM RATULANGI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKPeluang yang diberikan kepada kaum politisi perempuan untuk mengambil bagian dalam pesta demokrasi ditandai dalam pencalonan anggota legislatif, dengan kesempatan dan peraturan-peraturan yang mendukung seperti UU No 2 tahun 2008 tentang partai politik. Kemudian menyusul pula UU No 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum. Yang didalamnya memuat instrument-instrumen regulasi untuk lebih memungkinkan secara luas kaum perempuan ambil bagian di bidang politik, yakni di pentas partai dan parlemen (wakil rakyat). Walaupun berbagai aturan yang disebutkan diatas, memberikan jaminan terhadap hak berpolitik bagi kaum perempuan, namun kenyataannya diskriminasi terhadap kaum perempuan masih saja tampak menggejala sampai saat ini, sehingga dari segi kuantitas total jabatan yang dipegang oleh kaum perempuan mulai dari level Negara sampai ketingkat desa sebagian besar masih didominasi oleh kaum laki-laki. Dalam menghadapi pemilu strategi politik yang dilakukan oleh setiap calon anggota legislatif khususnya calon anggota legislatif perempuan Partai Golkar di Dapil IV dalam merebut kursi di DPRD Kabupaten Minahasa merupakan hal yang sangat penting. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Ingin mengetahui strategi-strategi politik yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan dalam kemenangan pemilu legislatif di Minahasa tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan yang dialami oleh anggota legislatif yang ada tidak lepas juga dari peran tim kerja atau tim sukses yang ada. Pentingnya suatu tim kerja atau tim sukses dalam pemilihan umum sangat besar, kerja sama dan kepercayaan atas tim kerjanya dapat berpengaruh besar dalam pemilihan, karena seorang tim sukses merupakan bagian yang penting dalam mensosialisasikan atau mengkampanyekan seorang calon. Pemilihan tim sukses adalah orang yang benar-benar dipercaya untuk membantu calon serta mampu bertugasKata kunci : Strategi, Perempuan, Anggota Legislatif.1]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN BATAS WILAYAH KOTA BITUNG DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA (SUATU STUDY TENTANG KEHADIRAN DESA ROK-ROK DALAM WILAYAH KELURAHAN TENDEKI KECAMATAN MATUARI) ]]>
<![CDATA[Witrano, Arif]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS SAM RATULANGI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKSIPasca pemekaran persoalan yang sering muncul di sebagian besar wilayah yang dimekarkan adalah masalah penetapan batas wilayah. Penelitian ini menarik di angkat karena berbicara tentang sengketa wilayah daerah otonom yang satu dengan lainnya yakni antara kota Bitung dengan Kabupaten Minahasa Utara yakni antara kelurahan tendeki kecematan matuari dengan desa rok-rok tontalele.rumusan penelitian ini adalah bagaimana kedua daerah tersebut menyelesaikan masalah di kedua daerah otonom tersebut yang bersengketa karna Pasca penerapan otonomi daerah.metode penelitian ini mengunakanmetode penelitian kualitatif, dengan metode analisis deskriptif. Pada dasarnya desain deskriptif kualitatif disebut pula dengan kuasi kualitatif (Bungin, 2009). Maksudnya, desain ini belumlah benar-benar kualitatif karena bentuknya masih dipengaruhi oleh tradisi kuantitatif, terutama dalam menempatkan teori pada data yang diperolehnya. Format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada, kemudian berupaya untuk menarik realitas ke permukaan sebagai suatu ciri, kharakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, ataupun fenomena tertentu. Format ini tidak memiliki ciri seperti air (menyebar di permukaan), tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena.berdasarkan tesis penelitian ini di dapatkan banyaknya terjadi persepsi kesalahan daerah dalam mengartikan penerapan otonomi daerah yang seluas-luasnya dan nyatayang terjadi antara kedua kabupaten/kota tersebut.Kata Kunci : Batas Wilayah]]>
<![CDATA[PERAN BUPATI DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN JALAN DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH ]]>
<![CDATA[Djabar, Wiwi]]>
<![CDATA[ JURNAL POLITICO Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS SAM RATULANGI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACTPeran kepala daerah sangat menentukan daerah yang di pimpinnya agar lebih baik lagi dan dapat meningkatkan pembangunan daerah untuk kedepannya. Dari peran bupati Ir. H.M. AL Yasin, Ali. M.MT pada tahun 2007 perlahan-lahan membangun infrastruktur kabupaten Halmahera tengah yang dalam waktu lima tahun.Dalam waktu lima tahun tersebut kesuksesan Bupati dalam meningkatkan pembangunan daerahnya di Kabupaten Halmahera Tengah sudah terbukti dengan dana APBD yang hanya 300 Miliyar beliau dapat membangun daerah ini lebih berkembang dari tahun sebelumnya. Tetapi dalam kenyataan masih ada permasalah jalan yang belum terselesaikan.Dari hasil penelitian mengenai peran bupati dalam meningkatan pembangunan jalan di kabupaten Halmahera Tengah, bisa dilihat dengan pembangunan jalan yang ada di kecamatan dan desa yang semakin membaik dari tahun ke tahunnya.Kata Kunci : Peran, Bupati, Pembangunan]]>
