cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 2 (2018): April 2018" : 7 Documents clear
SOSIALISASI POLITIK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MELALUI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA Stefanus Sampe, Eka Budiawan, Daud M. Liando,
JURNAL POLITICO Vol 7, No 2 (2018): April 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKBelum meningkatnya partisipasi pemilih di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur menyiratkan bahwa sosialisasi politik yang dilakukan oleh pasangan calon melalui fasilitasi penyelenggara belum berjalan dengan baik.  Penyelenggara telah melakukan upaya pelaksanaan fasilitasi akan tetapi harus diakui bahwa penurunan partisipasi merupakan fenomena bahwa sosialisasi politik pasangan calon belum berjalan dengan baik.  Oleh karenanya dianggap perlu untuk mencari jalan keluar melalui penelitian ilmiah. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa proses keberhasilan sosialisasi politik melalui Agen Sosialisasi Politik yaitu KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Materi Sosialisasi Politik berupa alat peraga kampanye berbentuk baliho, umbul-umbul, dan spanduk bukanlah penyebab penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilihan.  Bahan kampanye membantu masyarakat pemilih untuk mengetahui program dan visi misi pasangan calon.  Mekanisme Sosialisasi Politik, pemilih tidak terlalu termotivasi untuk mengikuti ajakan memilih pasangan tertentu, pilihan masyarakat ditentukan lebih kepada keterwakilan kedaerahan.  Pola Sosialisasi Politik,  penempatan alat peraga kampanye selama tahapan kampanye telah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, penyebaran bahan kampanye langsung oleh tim kampanye pasangan calon kepada masyarakat pemilih. Kata Kunci : Sosialisasi Politik, Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye  ABSTRACTThe low level of voters’ participation in the 2015 gubernatorial election in North Sulawesi Province showed that the candidates’ political socialization done by the local electoral commission was looked not work well.  The local electoral commission had attempted to introduce the candidate but the level of public participation in the election was still low.  Thus, it is necessary to find a way out through research.From the research, it can be informed that the political socialization was implemented the local electoral commission based on the regulation.  The materials of political socialization including banners and billboards were not the cause of the low level of public participation in the election.  They help the voters to know the candidates’ vision, mission and program.  But they were not able to encourage the voters to vote.  The voters’ preferences were determined by the regional representation of the candidates.  The patern of socialization and the placement of campaign props during campaign period were done through coordination with the local governments.  The spread of campaign materials were done by the candidates’ campaign teams to the people. Keywords : Political Socialization, Campaign Props, Campaign Materials
PROFESIONALISME KPU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DALAM REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015 Daud M. Liando, Ambar Purdanata Sebastin, Patar Rumapea,
JURNAL POLITICO Vol 7, No 2 (2018): April 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSalah satu amanat UUD NRI 1945 adalah pemilihan kepala daerah secara demokratis. Makna demokratis dijabarkan dalam prinsip dasar atau asas penyelenggaraan pilkada yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dapat terwujud oleh penyelenggara pemilihan yang independen, berintegritas, profesional dan akuntabel. Namun harapan berbanding terbalik dengan kenyataan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang diharapkan menjadi penegak asas penyelenggara dan kode etik penyelenggara justru melakukan aksi kecurangan dengan melakukan manipulasi terhadap data hasil rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat kecamatan saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015. Mengapa itu terjadi akan coba diidentifikasi oleh penelitian ini. Penelitian ini menemukan fakta bahwa KPU Kabupaten Halmahera Selatan akibat memihak kepada salah satu kandidat maka melakukan penetapan hasil rekapitulasi yang datanya tidak sesuai dengan hasil rekapan di tingkat Kecamatan.  Kata Kunci : Profesionalisme, Rekapitulasi, Pilkada  ABSTRACTOne of the mandates of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is democratic regional head elections. The meaning of democratic is described in the basic principles or principles of regional election, namely direct, general, free, confidential, honest and fair election organizers who are independent, with integrity, professional and accountable. However, the expectations are inversely proportional to the reality carried out by the Election Commission of South Halmahera Regency which is expected to be the enforcer of the principles of the organizers and the code of ethics of the organizers has actually committed fraudulent acts by manipulating the results of the recapitulation of vote counting data from the sub-district level during the elections for Regent and Deputy Regent of South Halmahera Regency in 2015. This research will try to identify why it happened. This research found the fact that the Election Commission of South Halmahera Regency, due to siding with one of the candidates, determined the results of the recapitulation whose data did not match the results of the recapitulation at the District level. Keywords: Professionalism; Recapitulation; Pilkada
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA MELALUI KEPUTUSAN KPU NOMOR 506/Kpts/KPU/ TAHUN 2013 Magdalena Wullur, Mochammad Bachtiar, William A. Areros,
JURNAL POLITICO Vol 7, No 2 (2018): April 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPengelolaan keuangan Negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab. Wujud dari pengelolaan keuangan Negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan pengelolaan keuangan pada KPU Provinsi Maluku Utara melalui Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan KPU. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap penyimpangan dalam implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan di Lingkungan KPU Provinsi Maluku Utara, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan jumlah informan 7 (tujuh) informan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan langkah-langkah analisis kualitatif dan mengunakan metode analisis Brainstorming dan Fishbone Diagrams. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan mengunakan teknik triangulasi.Hasil penelitian ini adalah dalam hal pelaksanaan prinsip APBN yaitu transparansi, akuntabilitas dan efesiensi tidak berjalan secara optimal. Faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan APBN pada KPU Provinsi Maluku Utara adalah Komunikasi, kurangnya komunikasi inten yang dilakukan antara pejabat pengelola keuangan. faktor sumberdaya, dimana setiap pejabat pengelola keuangan tidak faham akan aturan dan proses pengelolaan keuangan yang disebabkan oleh tidak sesuainya latar belakang pendidikan setiap pejabat. Disposisi, yaitu tidak komitmennya pimpinan dalam mendistribusikan pekerjaan kepada setiap pejabat. Struktur organisasi, yaitu tidak adanya SOP dan sanksi tegas yang diberikan kepada pejabat yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan keuangan, Komisi Pemilihan Umum  ABSTRACTState financial management should be held professionally, openly and responsibly. The manifestation of State financial management is the State Budget (APBN) which is the main tool of the government to prosper the people and at the same time the government tool to manage the state economy. This research focuses on the implementation of financial management policy at North Maluku Provincial KPU through KPU Decree Number 506 / Kpts / KPU / Year 2013 About Guidelines of Budget Implementation in KPU Environment. The purpose of this research is to uncover the deviation in the implementation of policy in financial management in North Maluku Provincial KPU Environment. This research uses descriptive qualitative research type with the number of informants 7 (seven) informants. Techniques of collecting data through interviews, observation, and documentation. Data analysis uses qualitative analysis steps and uses Brainstorming and Fishbone Diagrams analysis methods. Technique examination of data validity by using triangulation techniqueThe result of this research is in the implementation of APBN principle that is transparency, accountability and efficiency not running optimally. Factors affecting the non-optimal implementation of the APBN at the North Maluku Provincial KPU is Communication, lack of inten communication conducted between the financial management officials. Resource factors, in which every financial management official does not understand the rules and processes of financial management caused by the inappropriateness of the educational background of each official. Disposition, which is not the commitment of leaders in distributing work to every official. Organizational structure, namely the absence of SOPs and strict sanctions given to officials who do not perform their duties and functions. Keywords: Policy Implementation, Financial Management, Election Commission
KINERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN TOMOHON BARAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TOMOHON TAHUN 2015 Turambi, Jein Mariana
JURNAL POLITICO Vol 7, No 2 (2018): April 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDalam kaitannya dengan penyelengaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada), keberadaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu komponen penyelenggara. Keberadaan PPK diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. PPK memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemilukada, oleh karena posisinya sebagai penanggung jawab lapangan penyelenggaraan Pemilukada. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa Panitia Pemilih Tingkat Kecamatan (PPK) merupakan salah satu “ujung tombak”  yang menentukan baik atau buruknya pelaksanaan Pemilukada. Ironisnya saat menjalankan peran tersebut justru keberadaan PPK sering menjadi permasalahan baik sejak proses hingga hasil dari pemilukada.. Penelitian ini akan mencoba menggali dan mengidentikasi kinerja PPK kecamatan Tomohon Barat pada saat penyelenggaraan Pemilihan Walikota (PILWAKO) kota Tomohon pada tahun 2015. Berbeda dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, yang melihat kelemahan dari kinerja PPK, maka penelitian ini berupaya menggali aspek keunggulan dari kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tomohon Barat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2015 lalu. Hal ini didasari pada fakta bahwa dalam keterbatasannya Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) kecamatan Tomohon Barat, merupakan PPK dengan kinerja yang terbaik. Hal ini terukur dari kemampuan melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya secara tepat waktu. Oleh sebab itu penelitian ini akan mencoba untuk menganalisis dan menemukan model atau konsep baru yang dapat diaplikasikan untuk memperkuat kinerja PPK dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil walikota selanjutnya. Kata Kunci : Kinerja, PPK, Pilwako ABSTRACTIn relation to the holding of Regional Head Elections (Pemilukada), the existence of the District Election Committee (PPK) is one of the components of the organizer. The existence of PPK is regulated based on Law Number 1 of 2015 concerning General Election Organizers. PPK has a very strategic function in the implementation of Pemilukada, because of its position as the person in charge of the field for Pemilukada implementation. Therefore it can be said that the District Level Voting Committee (PPK) is one of the "spearheads" that determines the good or bad implementation of the Pemilukada. Ironically, when carrying out this role, the existence of PPK often becomes a problem both from the process to the results of the post-conflict local election. This research will try to explore and identify the performance of the West Tomohon PPK at the time of holding the Tomohon Mayor Election (PILWAKO) in 2015. Different from the research- research that has been done before, which saw the weaknesses of the performance of the PPK, this research seeks to explore the superior aspects of the performance of the District Election Committee in West Tomohon Subdistrict in the 2015 election for Mayor and Deputy Mayor of Tomohon. This is based on the fact that, within its limitations, the Subdistrict Electoral Committee (PPK) of West Tomohon Subdistrict is the KDP with the best performance. This is measured by the ability to carry out and complete tasks in a timely manner. Therefore this research will try to analyze and find new models or concepts that can be applied to strengthen the performance of KDP in the implementation of the next election for Mayor and Deputy Mayor.Keywords: Performance, PPK, Pilwako
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE Michael Mamentu, Andrie Fajar Halyb, Daud M. Liando,
JURNAL POLITICO Vol 7, No 2 (2018): April 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK                Penelitian ini memfokuskan perhatian pada dimensi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dengan tujuan untuk dapat menemukan penyebab tidak baiknya  akuntabilitas pengelolaan keuangan pada kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe. Penelitian ini dilakukan karena pengelola keuangan dalam menyelenggarakan administrasi keuangannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor KPU Kabupaten Konawe dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan desain penelitian kualitatif pada kantor KPU Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai informan adalah para pejabat pengelola keuangan di kantor KPU Kabupaten Konawe.                 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dilihat dalam dimensi akuntabilitas Hukum dan kejujuran, dimensi akuntabilitas Program, dimensi akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kebijakan tidak satupun yang diterapkan secara akuntabel oleh unsur pejabat pengelola keuangan pada kantor KPU Kabupaten Konawe terutama oleh unsur pimpinan selaku penerima kewenangan, Namun terlihat secara proses pengelolaan keuangan nampaknya berjalan secara akuntabel hal ini dikarenakan peran staf dan pihak eksternal yakni Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lebih aktif dalam sosialisasi maupun komunikasi kepada staf pengelola keuangan. Kesimpulan dari penelitian ini Bahwa Kuasa Pengguna anggaran (KPA)  tidak memiliki integritas terhadap jabatan yang diembannya, sehingga menghambat akuntabilitas pengelolaan keuangan. Undang-undang keuangan negara nomor 17 tahun 2003 belum menyesuaikan sistem pengelolaan keuangan dengan model kelembagaan seperti KPU. Sosialisasi regulasi kurang tepat sasaran dan minat oleh KPA untuk menghadiri sosialisasi terkait pengelolaan keuangan oleh KPPN kurang. Sosialisasi terkait regulasi pengelolaan keuangan lebih disosialisasikan ditingkat bawah. Apabila ada undangan untuk KPA lebih sering diwakilkan oleh staf pengelola keuangan. Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan,  Pengawasan. ABSTRACT                This study focuses on the dimension of accountability in public finance management in order to find the cause of non-performing accountability of financial management at the office of the General Election Commission (KPU) of Konawe Regency. This research is conducted because the financial manager in organizing its financial administration not in accordance with applicable provisions. This research is expected to be useful for KPU Office of Konawe Regency in an effort to improve financial management accountability. This research was conducted with qualitative research design at KPU office of Konawe Regency of Southeast Sulawesi Province, as the location of Financial Management implementation. As selected informants are the managers of financial management in Finance. The research was conducted by in-depth interviews and by direct observation on the implementation of financial management.                The results of this study indicate that the application of accountability seen in the dimensions of accountability Law and honesty, the dimensions of Accountability Program, dimensions of accountability process, and accountability of the policy none applied by the accountant officials in the office of KPU Kabupaten Konawe mainly by the elements of leadership as the recipient of authority, But visible in the financial management process seems to run accountably this is because the role of staff and external parties that the Office of State Treasury Services more active in socialization and communication to the financial management staff. The conclusion of this study that the Budget User Authority (KPA) does not have integrity to its position, thus hampering accountability of financial management, State law number 17 of 2003 has not adjusted financial management system with institutional Model such as KPU. Regulation socialization is less appropriate target and interest by KPA to attend socialization related to financial management by KPPN less. Socialization related to financial management regulation more socialized at lower level. If there is an invitation for KPA more often represented by the financial management staff. Keywords: Accountability, Financial Management,  Supervision.
KUALITAS KERJA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2014 Gorantokan, Eduard Ola Bebe
JURNAL POLITICO Vol 7, No 2 (2018): April 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKeberadaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan salah satu penentu dalam menghasilkan pemilu yang berkualitas. Namun dalam kenyataannya kinerja dari KPPS ini terus menjadi sorotan dari masyarakat terkait dengan berbagai persoalan. Misalnya saja hasil temuan tim pemantau Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DIY yang mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 di TPS. Pelanggaran yang banyak terjadi yakni, adanya perbedaan jumlah DPT, perbedaan C-1 dengan C-1 Plano dan D-1, C-1 Plano yang mengalami penggelembungan suara, KPPS memalsukan jumlah suara di form C-1, KPPS dan PPS tidak memberikan form C1 kepada Saksi, KPPS memaksa Saksi menulis C-1, KPPS menggunakan kalender sebagai pengganti C-1 plano, serta petugas KPPS yang masih kelas 2 SMA dan belum memenuhi syarat menjadi anggota KPPS, padahal ini bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Permasalahan lain sesuai  hasil laporan pemantauan pemilu legislatif tahun 2014 oleh Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) di beberapa propinsi, ditemukan ada  291 TPS yang tidak memasang DPT di tempat pemungutan suara, masih banyak masyarakat yang tidak menerima surat C6, yakni surat pemberitahuan untuk memilih, masih ada pemilih yang menerima surat suara tanpa tandatangan KPPS. Selain itu sesuai dengan laporan hasil evaluasi pemilu legislatif 2014 oleh Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) adalah banyak ditemukannya TPS yang tidak menjalankan ketentuan terkait ketepatan dimulai dan berakhirnya waktu pemungutan suara hingga penghitungan, petugas KPPS masih memberikan kesempatan kepada pemilih untuk mendaftar di TPS menunggu pemanggilan untuk pemungutan suara, sekalipun sudah melewati batas waktu yang telah ditetapkan, terdapat KPPS yang justru melakukan sendiri pemungutan suara atau pencoblosan terhadap seluruh kertas suara. Berbagai fakta serupa juga terjadi di Kabupaten Lembata pada pemilu legislatif 2014. Banyak tahapan yang terlaksana pada pemilu legislatif 2014 masih menyalahi aturan atau regulasi pemilu yang ada. Salah satunya adalah pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu legislatif. Untk itu penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi berbagai problematika yang dihadapi oleh KPPS di Kabupaten Lembaga guna mencari solusi pemecahannya.   Kata Kunci : Kinerja, KPPS ABSTRACTThe existence of Voting Organizing Groups (KPPS) is one of the determinants in producing quality elections. However, in reality the performance of the KPPS continues to be under the spotlight of the public regarding various problems. For example, the findings of the PKS DIY Regional Leadership Council (DPW) monitoring team identified various forms of violations in the 2014 Legislative Election at TPS. The most frequent violations, namely, the difference in the number of DPT, the difference between C-1 and C-1 Plano and D-1, C-1 Plano which experienced an inflation of votes, KPPS falsified the number of votes in the C-1 form, KPPS and PPS did not provide the form C1 to the Witness, KPPS forced the Witness to write C-1, KPPS used a calendar as a substitute for the C-1 plano, and KPPS officers who are still in grade 2 of high school and have not met the requirements to become members of KPPS, even though this is contrary to Article 53 of Law Number 15 Years 2011 Regarding the General Election Organizer. Another problem according to the results of the 2014 legislative election monitoring report by the People's Voter Education Network (JPPR) in several provinces, it was found that 291 polling stations did not install DPT at polling stations, there were still many people who did not receive a C6 letter, namely a notification letter to vote, there are still voters who receive ballots without the signature of the KPPS. In addition, according to the 2014 legislative election evaluation results report by the Social Economic Information Education Research Institute (LP3ES), there were many polling stations that did not carry out the provisions regarding the starting and ending of voting time until the counting, KPPS officers still gave voters the opportunity to register at TPS. waiting for the summons for voting, even though it has passed the predetermined time limit, there is a KPPS which in fact conducts voting or voting for all ballot papers.Similar facts also occurred in Lembata Regency in the 2014 legislative elections. Many of the stages carried out in the 2014 legislative elections still violated existing election rules or regulations. One of them is at the stages of voting and counting votes in the legislative elections. For this reason, this research will try to identify the various problems faced by KPPS in the District Institutions in order to find solutions to solve them. Keywords: Performance; KPPS
KUALITAS KPU KOTA MANADO SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO TAHUN 2015 Johny P. Lengkong, Fachrudin Lauma, Daud M. Liando,
JURNAL POLITICO Vol 7, No 2 (2018): April 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini menggambarkan tentang kualitas penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Manado tahun 2015 yang fungsinya dijalankan oleh KPU Kota Manado dengan tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh data dan gambaran secara aktual dan faktual tentang kualitas penyelenggara, melalui pengetahuan, keterampilan dan kemampuan penyelenggara pemilu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas KPU Kota Manado sebagai lembaga independen dan netral dalam penyelenggaraan Pilwako Manado tahun 2015 sangat penting untuk menciptakan kehidupan demokrasi di tingkat lokal daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pilwako Manado tahun 2015 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Manado secara independen dan netral, pencapaiannya belum memuaskan. Disebabkan tidak saja karena belum sepenuhnya didasarkan pada aspek kualitas, yakni: pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, akan tetapi juga karena diabaikannya aspek komitmen organisasi yang menjadi sebagai salah satu syarat untuk menentukan pencapaian hasil dari setiap aspek kualitas tersebut. Kata kunci : Kualitas Penyelenggara, KPU Kota Manado, Pilwako.  ABSTRACTThis study describes the quality of the organizers of the 2015 Manado Mayor and Deputy Mayor election (Pilwako) whose functions are carried out by the Manado City KPU with the aim of research, namely to obtain actual and factual data and images about the quality of organizers, through the knowledge, skills and abilities of election organizers. By using a qualitative approach, the results of the study show that the quality of the Manado City Election Commission as an independent and neutral institution in organizing the Manado Pilwako in 2015 is very important for creating democratic life at the local regional level. So it can be concluded that the 2015 Manado Pilwako organized by the Manado City KPU independently and neutrally has not achieved satisfactory results. This is caused not only because it is not fully based on quality aspects, namely: knowledge, skills, and abilities, but also because of the neglect of the aspect of organizational commitment which is one of the conditions for determining the achievement of the results of each of these quality aspects. Keywords: Quality of the organizers, Manado City KPU, Pilwako

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue