cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2019): April 2019" : 9 Documents clear
PENGARUH PPKD TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BANGGAI LAUT Husin, Hamdin
JURNAL POLITICO Vol 8, No 2 (2019): April 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi pejabat pengelola keuangan daerah mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan, implementasi pengelolaan keuangan daerah, peran manajerial Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), fungsi pemeriksaan intern, dan implikasinya terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Lokasi penelitian adalah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banggai Laut .Penelitian ini merupakan suatu observasi analitik yang dilakukan dengan metode survei dan bersifat non eksperimental. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara sensus, yang berarti seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Unit penelitian adalah  Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut . Responden adalah Sekda, DPRD, Sekda, Bapeda, Dispenda, Inspektorat, Dinas/Bagian Keuangan, Sub Bagian Anggaran, Sub Bagian Perbendaharaan, Sub Bagian Verifikasi, Sub Bagian Akuntansi, Bendaharawan Umum Daerah (BUD), Staf Sekda, Staf Bapeda, Staf Dispenda, Staf BUD . Jumlah responden sebanyak 684 dan jawaban kuesioner yang kembali sebanyak 518 buah. Tingkat kembalian kuesioner secara keseluruhan sebesar 76%.    Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (Path Analysis).                  Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama dengan menggunakan analisis jalur (Path Analysis) menunjukkan bahwa persepsi pejabat pengelola keuangan daerah mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan daerah, baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap peran manajerial pejabat pengelola keuangan daerah.  Hasil uji hipotesis kedua, dengan menggunakan analisis jalur (Path Analysis) menunjukkan  persepsi pejabat pengelola keuangan daerah mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan daerah, baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap fungsi pemeriksaan intern. Hasil uji hipotesis ketiga, dengan menggunakan analisis jalur (Path Analysis) menunjukkan bahwa persepsi pejabat pengelola keuangan daerah mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan, implementasi pengelolaan keuangan daerah, peran manajerial pejabat pengelola keuangan daerah, dan fungsi pemeriksaan intern, baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dan teori yang melandasinya, yaitu Agency Theory, Contingency Theory, dan Prospect Theory. Kata Kunci:      PPKD, Implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan, dan pengelolaan keuangan daerah. ABSTRACTThis study aims to determine and analyze the effect of perceptions of regional financial management officials regarding the implementation of government accounting policies, the implementation of regional financial management, the managerial role of the Regional Financial Management Officer (PPKD), the internal audit function, and its implications for the performance of the Regional Government. The research location is the Regional Government (Pemda) of Banggai Laut Regency.This research is an analytic observation conducted by survey method and is non-experimental in nature. Sampling is done by census, which means that all members of the population are sampled. The research unit is the Regional Government of Banggai Laut Regency. Respondents are the Secretary, DPRD, Secretary, Bapeda, Dispenda, Inspectorate, Service / Finance Section, Budget Subdivision, Treasury Subdivision, Verification Subdivision, Accounting Subdivision, Regional General Treasurer (BUD), Sekda Staff, Bapeda Staff, Dispenda Staff , BUD Staff. The number of respondents was 684 and the returned questionnaires were 518. The overall rate of return for the questionnaire was 76%. The analytical method used is path analysis.Based on the results of the first hypothesis test using path analysis, the perception of regional financial management officials regarding the implementation of government accounting policies and the implementation of regional financial management, both partially and simultaneously influences the managerial role of regional financial management officials. The second hypothesis test results, using path analysis (Path Analysis) shows the perception of regional financial management officials regarding the implementation of government accounting policies and the implementation of regional financial management, both partially and simultaneously affecting the internal audit function. The third hypothesis test results, using path analysis (Path Analysis) shows that the perception of regional financial management officials regarding the implementation of government accounting policies, the implementation of regional financial management, the managerial role of regional financial management officials, and the internal audit function, both partially and simultaneously affect Local Government performance. The results of this study support previous research and the underlying theories, namely Agency Theory, Contingency Theory, and Prospect Theory. Keywords: PPKD, Implementation of government accounting policies, and regional financial management.
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN Sunaryo, Utari Putri
JURNAL POLITICO Vol 8, No 2 (2019): April 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDesa adalah unit penyelenggaraan pemerintah yang paling kecil maka (secara teoritis) terbuka untuk mewujudkan gagasan demokrasi langsung. Upaya pemerintah desa dalam pembangunan desa secara bottom up pada hakekatnya tidak lain dari suatu upaya politik developmentalism di desa, yang penyelenggaraannya ditekankan pada dua aspek yaitu pertama, menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya; kedua, mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar mampu memanfaatkan ruang/peluang yang tercipta (Bintarto, 1989 : 13-15). Desa Kema III, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu desa yang cukup baik dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam politik didesa, hal ini dilihat dari partisipasi politik masyarakat yang meningkat sebanyak 80%. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga masih ada sedikit masyarakat yang belum memahami secara detail mengenai partisipasi politik dan dampaknya bagi pembangunan desa yang diakibatkan oleh kurangnya sumberdaya yang ada di desa Kema III. Perlu diidentifikasi penyebabnya agar ditemukan solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analisis. Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep dari Club du Sahel dalam Mikkelsen (2003) yang memberikan penjelasan tentang partisipasi politik menggunakan beberapa pendekatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kata Kunci : Peran Pemerintah Desa, Partisipasi Politik Masyarakat, Pembangunan.   ABSTRACTThe village is the smallest unit of government administration then (theoretically) open to realizing the idea of direct democracy. The efforts of the village government in bottom-up village development are essentially none other than a political effort of developmentalism in the village, the implementation of which is emphasized on two aspects: first, creating space or opportunities for the community to develop themselves; second, to strive for community empowerment to be able to utilize the space / opportunities created (Bintarto, 1989: 13-15). Kema III Village, Kema District, North Minahasa Regency is one of the villages that is quite good in providing space for the community to participate in village politics, this is seen from the political participation of the community which increased by 80%. But it is also possible that there are still a few people who do not understand in detail about political participation and its impact on village development due to a lack of resources in the village of Kema III. Need to be identified the cause in order to find a solution to overcome them. This research uses a qualitative research method, with a descriptive analysis approach. The concept used in this study is the concept of Club du Sahel in Mikkelsen (2003) which provides an explanation of political participation using several approaches to increase public participation. Keywords: Role of Village Government, Community Political Participation, Development
TIPOLOGI PEMILIH MAHASISWA PADA PEMILIHAN UMUM 2019 (Suatu studi pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo) Melis Hasan, Achmad Husein Hasni &
JURNAL POLITICO Vol 8, No 2 (2019): April 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSebagai masyarakat kampus yang memiliki nalar kekritisan dan sikap idealis, seharus dalam menentukan pilihan politik lebih mengarah pada perilaku yang rasional atau tipologi rasional. Namun demikian sebagai bangsa yang berbudaya, tentunya aspek nilai budaya sangat mempengaruhi pilihan politik seseorang. Hal ini pun terjadi pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo dimana, dalam menentukan hak politik sebahagian besar dipengaruhi oleh pertimbangan pilihan orang tua atau lebih dikenal dengan tipologi tradisional.  Pada aspek preferensi politik terdapat fenomena split ticket voting, atau pilihan politik mahasiswa yang berbeda diantara Pemilihan Presiden dan pemiliHan anggota DPRD tingkat Provinsi dan kabupaten/Kota. Pada pemilihan presiden mereka cenderung menggunakan rasionalitas dalam menentukan pilihan politik, sedangkan pada level pemilihan anggota DPRD lebih cenderung pada tipologi tradisional atau lebih pada pertimbangan orang tua. Atas fenomena tersebut maka penelitian ini menganalisis dan memetakan tipologi pemilih mahasiswa dengan tujuan menjawab pertanyaan 1) Bagaimana tipologi pemilih mahasiswa FIS UNG dalam menentukan pilihan politik dan, 2) Faktor apa yang mempengaruhi tipologi pemilih mahasiswa dalam menentukan hak pilih. Kata Kunci : Tipologi Pemilih, Mahasiswa, Pemilu.   ABSTRACTAs a campus community that has critical reasoning and idealistic attitude, in making political choices it is more directed to rational behavior or rational typology. However, as a civilized nation, of course aspects of cultural values greatly affect one's political choices. This also happened to students of the Faculty of Social Sciences, Gorontalo State University where, in determining political rights, it was largely influenced by considerations of parents' choices or better known as traditional typologies. In the aspect of political preference there is the phenomenon of split ticket voting, or different political choices of students between the Presidential Election and the election of members of the Provincial and Regency / City DPRDs. In presidential elections they tend to use rationality in determining political choices, while at the election level DPRD members are more inclined to traditional typologies or more to the consideration of parents. For this phenomenon, this study analyzes and maps the typology of student voters with the aim of answering questions 1) How typology of FIS UNG student voters in determining political choices and, 2) What factors influence the typology of student voters in determining voting rights. Keywords: Typology of Voters, Students, Elections.
STRATEGI MOBILISASI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) PADA PEMILU 2019 DI DESA KOTA RAJA Nurjana Usman Uno, Wirman Hamid, Nurdin Kadir,
JURNAL POLITICO Vol 8, No 2 (2019): April 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan strategi apa yang dilakukan oleh PDIP di desa Kota Raja dalam memobilisasi pemilih pada saat Pemilu 2019 sehingga dapat meraih suara yang sangat signifikan. Dari Data Pemilih Tetap (DPT) desa Kota Raja berjumlah 1.534 jiwa pilih, sementara pemilih yang mengunakan hak pilih berjumlah 1406 dan tidak menggunakan hak pilih berjumlah 128. PDIP memperoleh suara di tingkat kabupaten  57,25% atau sekitar 805 suara dan sisanya 42,74 % atau 601 suara di miliki oleh partai lain. Strategi mobilisasi PDIP pada pemilu 2019 di desa Kota Raja meliputi pemberian bantuan pada saat kampanye, jaringan tim kerja meliputi tokoh-tokoh masyarakat dan skema tema kampanye melalui isu kandidat dan program pembayaran pajak PBB.  Kata Kunci : Strategi, Mobilisasi, PDIP, Pemilu  ABSTRACTThis study aims to answer the question of the strategy carried out by PDIP in Kota Raja village in mobilizing voters during the 2019 Elections so as to gain a very significant vote. From Kota Kota's Permanent Voter Data (DPT), there were 1,534 voters, while voters who used their voting rights numbered 1406 and did not use voting rights totaling 128. PDIP obtained votes at the district level 57.25% or around 805 votes and the remaining 42.74 % or 601 of the votes are owned by other parties. The PDIP mobilization strategy in the 2019 election in Kota Raja village included providing assistance at the time of the campaign, a network of work teams including community leaders and a campaign theme scheme through candidate issues and the UN tax payment program. Keywords: Strategy, Mobilization, PDIP, Election
STRATEGI PEMENANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM CALON LEGISLATIF PARTAI GERINDRA DI DESA BUO KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2019 Pura, Ariel Kristianto
JURNAL POLITICO Vol 8, No 2 (2019): April 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKemenangan calon legislatif Partai Gerindra pada pemilihan umum legislatif 2019 di daerah pemilihan (Dapil) 3 khususnya Desa Buo cukup menarik perhatian masyarakat pemilih. Karena pada pemilihan umum sebelumnya partai ini tidak memenangkan salah satu kursipun untuk wilayah pemilihan ini. Sehingga bagaimana strategi yang dimainkan oleh caleg maupun partai sangat menarik untuk di lihat. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagaimana strategipemenangan calon partai gerindra dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan modalitas oleh para caleg untuk memenangkan kursi DPRD Kabupaten Halmahera Barat dalam pemilu legislative 2019 di Desa Buo, tampak dalam beberapa pola, yakni: Strategi politik yang berkonsep modern. adapun beberapa fase yang dilakukan, yaitu ; fase analisa situasi, fase formulasi, fase implementasi hingga fase pengawasan dan evaluasi dari sebuah strategi dilakukan oleh para caleg.Kata kunci : Strategi, Partai, Pemilihan Umum legislative. ABSTRACTThe victory of the Gerindra Party's legislative candidates in the 2019 legislative elections in the electoral district (Dapil) 3 especially in Buo Village was quite interesting to the attention of the voting community. Because in the previous general election this party did not win any seats for thiselectoral district. So how  the strategies played by candidates and parties are very interesting to see. Research Objectives To find out how the strategy of winning Gerindra party candidates in the 2019 legislative elections in Buo Village Loloda District, West Halmahera Regency. From the results of the study it can be concluded that the use of modality by the candidates to win the seat of the West Halmahera Regency DPRD in the 2019 legislative elections in Buo Village, appears inseveral patterns, namely: Political strategies with a modern concept. as for several phases carried out, namely; the situation analysis phase, the formulation phase, the implementation phase to the monitoring and evaluation phase of a strategy carried out by the candidates.Keywords: Strategy, Party, legislative general election
PERSPEKTIF DISINTEGRASI BAGI MAHASISWA PAPUA DI GORONTALO Mika Mokoginta, Rusli Moko &
JURNAL POLITICO Vol 8, No 2 (2019): April 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK                Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana perspektif mahasiswa Papua terhadap tuntutan referendum yang mengarah pada proses disintegrasi bangsa di Papua. Hasil penelitian menunjukan bahwa umumnya mahasiswa Papua di Gorontalo tidak sependapat dengan tuntutan tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya diskriminasi yang mereka terima selama mereka di Gorontalo, disisi lain masyarakat Gorontalo sangat terbuka dan menerima keberadaan dengan penuh toleransi antara sesama. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan mereka tidak setuju dengan tuntutan referendum adalah 1) pada aspek pendidikan, mereka telah diperlakukan khusus oleh negara melalui jalur masuk perguruan tinggi dan biaya pendidikan yang mereka terima, selain itu domisili juga menjadi pertimbangan dominan bagi mahsiswa Papua di Gorontalo dalam dunia pendidikan. 2) Pemerataan dan kekhususan kebijakan pembanguan di Papua membuat mahasiswa Papua di Gorontalo merasa kehadiran negara telah membawah efek perubahan bagi masyarakat Papua. 3) kecintaan dan rasa memiliki terhadap negara sebagai faktor penentu mahasiswa tidak menyepakati tuntutan referendum yang mengarah pada disintegrasi bangsa.  Kata Kunci : Perspektif, Disintegrasi, Mahasiswa Papua, Gorontalo  ABSTRACTThis paper aims to see how Papuan students' perspectives on the demand for a referendum lead to the process of disintegration of the nation in Papua. The results showed that generally Papuan students in Gorontalo disagreed with these demands. This is because there is no discrimination that they have received while they are in Gorontalo, on the other hand Gorontalo people are very open and accepting their existence with full tolerance among others. The things that are considered by them not agreeing with the referendum demands are 1) in the aspect of education, they have been specially treated by the state through the entrance to higher education and the cost of education they have received, besides that domicile is also a dominant consideration for Papuan students in Gorontalo in the world of education. 2) Equality and the specificity of development policies in Papua make Papuan students in Gorontalo feel that the presence of the state has led to the effects of change for the people of Papua. 3) love and ownership of the state as a determining factor for students not agreeing to the demand for a referendum that leads to the disintegration of the nation. Keywords: Perspective, Disintegration, Papuan Students, Gorontalo
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PERIZINAN PEMBANGUNAN SARANA TELEKOMUNIKASI Sondakh, Fandy
JURNAL POLITICO Vol 8, No 2 (2019): April 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSeiring dengan perkembangan kebutuhan akan sarana telekomunikasi, telah mendorong meningkatnya tuntutan pembangunan infrastruktur sarana telekomunikasi yang perlu dilakukan oleh penyedia jasa telekomunikasi. Terkait dengan itu banyak dijumpai pembangunan sarana telekomunikasi yang begitu agresif yang dilakukan oleh pelaku usaha telpon seluler telah mengakibatkan gesekan-gesekan dengan masyarakat. Penyebab terjadinya benturan tersebut karena disatu sisi penyedia jasa telekomunikasi ingin memberikan pelayanan terbaik dengan membangun menara (tower) di dekat pemukiman warga, sedangkan warga justru sering merasa terganggu keamanan dan kenyamanannya terkait dengan pembangunan menara telomunikasi tersebut. Oleh karena itu agar dalam proses penderian menara telekomunikasi tersebut berjalan dengan baik dan lancar maka diperlukan adanya suatu aturan dan perijinan yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa telekomunikasi. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini akan mencoba melihat bagaimana pengelolaan perijinan pembangunan menara/ tower telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Dari temuan penelitian pengelolaan perijinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berpatokan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor:02/Per/M.Kominfo/03/2008, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Namun pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangun dan Lingkungan (RTBL), dan peraturan daerah tentang bangunan gedung. Akibatnya, penempatan menara itu terkadang masih tidak sesuai dengan ketentuan. Seperti misalnya jarak menara tower dengan kawasan pemukiman harus menjamin kesehatan masyarakat, atau jarak menara tower ke bangunan terdekat adalah sebesar minimum tinggi bangunan tower, yang bertujuan menjaga keamanan masyarakat, apabila sewaktu-waktu menara itu rubuh tidak akan mengenai bangunan rumah warga. Kata Kunci: Kebijakan; Perizinan; Telekomunikasi  ABSTRACTIn line with the development of the need for telecommunications facilities, this has led to the increasing demands for telecommunication infrastructure development that need to be carried out by telecommunication service providers. Related to that, there have been many cases of aggressive development of telecommunication facilities carried out by cellular telephone business actors which have resulted in friction with the community. The cause of the collision was because on the one hand the telecommunication service providers wanted to provide the best service by building towers near residential areas, while residents often felt their security and comfort was disturbed in connection with the construction of the telecommunication tower. Therefore, in order for the process of obtaining the telecommunication tower to run well and smoothly, it is necessary to have a regulation and license that must be fulfilled by the telecommunication service provider. By using a qualitative method, this research will try to see how the licensing management of telecommunication tower / tower construction is carried out by the South Minahasa Regency government. From the findings of the licensing management research conducted by the South Minahasa Regency Government, based on the regulations stipulated in the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology (Permenkominfo) Number: 02 / Per / M.Kominfo / 03/2008, regarding Guidelines for the Construction and Use of Telecommunication Joint Towers. However, the South Minahasa District government does not yet have a Regional Spatial Plan (RTRW), Detailed Spatial Planning (RDTR), Environmental and Construction Planning (RTBL), and regional regulations regarding buildings. As a result, the placement of the towers is sometimes not in accordance with the regulations. For example, the distance between the tower and the residential area must ensure public health, or the distance between the tower and the nearest building is the minimum height of the tower building, which aims to maintain public safety, if at any time the tower collapses it will not hit the residents' houses. Keywords: Policy; Licensing; Telecommunication
PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA BUOL DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 Fand. Ajada, Yusril Pontoh &
JURNAL POLITICO Vol 8, No 2 (2019): April 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKeberadaan mahasiswa Buol yang tergabung dalam organisasi Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Buol (PPMIB) di Gorontalo berjumlah 152 orang dengan komposisi laki-laki 69 orang dan perempuan 83 orang[1]. Dalam menggunakan hak pilih hanya berkisar 57% yang berpartisipasi dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Buol, sementara sekitar 43 % yang tidak menggunakan hak pilih. Tulisan ini bertujuan untuk melihat partisipasi politik mahasiwa Buol dalam menggunakan hak politik serta faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam menggunakan hak politik. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa, secara keseluruhan mahasiswa Buol di Gorontalo mempunyai keinginan untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2019, namun aspek biaya transportasi yang menjadi kendala bagi mahasiswa untuk menyalurkan hak politiknya. Disisi lain ada sekitar 57% mahasiswa yang mendapat akomodasi transportasi melalui partai politik dan calon legislatif. Adapun yang menjadi faktor pendorong partisipasi politik mahsiswa Buol dalam memberikan hak politik adalah pertimbangan kandidat, faktor mobilisasi dan kinsip atau kekerabatan melalui peguyuban (PPMIB) di Gorontalo. Kata Kunci : Partisipasi Politik, Mahasiswa, Pemilu 2019  ABSTRACT                The existence of Buol students who are members of the Indonesian Buol Student Association (PPMIB) in Gorontalo totaled 152 people with a composition of 69 men and 83 women. In exercising the right to vote only around 57% participated in the 2019 elections in Buol District, while around 43% did not exercise their right to vote. This paper aims to look at the political participation of Buol students in exercising political rights as well as the factors that influence political participation in using political rights. This paper uses a qualitative method with a phenomenological approach. The results showed that, overall, the Buol students in Gorontalo had the desire to participate in the 2019 elections, but aspects of transportation costs were an obstacle for students to channel their political rights. On the other hand there are around 57% of students who get transportation accommodations through political parties and legislative candidates. As for the factors that drive the political participation of Buol students in providing political rights is the consideration of candidates, mobilization factors and principles or kinship through community groups (PPMIB) in Gorontalo. Keywords: Political Participation, Students, 2019 Elections[1] Sumber : Sekretariat PPMIB di Gorontalo tahun 2019
PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT (Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Halamahera Barat Periode 2014-2019 terhadap Pengelolaan APBD Tahun 2018) Alfon Kimbal, George Stenlly Tjaane, Tuerah A.M.R Gosal
JURNAL POLITICO Vol 8, No 2 (2019): April 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK                    Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat terhadap pengelolaan APBD, hanya bisa dinilai jika ada mekanisme yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, proses pengawasan menjadi penting untuk melihat proses pengelolaan APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengapa pengawasan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018 masih lemah. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa lebih memungkinkan  pengkajian secara komprehensif terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan. Analisis difokuskan pada tiga tahap pengawasan, yaitu: pengawasan awal, pengawasan proses dan pengawasan akhir. Temuan penelitian menggambarkan bahwa, pengawasan awal yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada pengelolaan APBD sudah sesuai mekanisme atau peraturan yang ada, hanya saja dalam pelaksanaan dilapangan masih belum optimal, karena ada beberapa program usulan dari masyarakat yang tidak terakomodir dalam pembahasan APBD tahun 2018. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sebagai repsesentasi masyarakat. Pada pengawasan proses yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Halmahera Barat dengan instrumen menggunakan komisi dan hak yang dimilikinya, juga masih jauh dari harapan, hal ini disebabkan karena DPRD belum mampu memaksimalkan perannya dengan baik dalam mengawasi setiap program dari pemerintah. Dari aspek pengawasan akhir sudah dilakukan dengan baik, hanya saja perlu untuk lebih optimal lagi, sehingga dalam proses pertanggungjawaban eksekutif terhadap DPRD bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada bukan karena hasil loby-loby antar fraksi. Kata Kunci: Pengawasan; Anggaran;  Pemerintah  ABSTRACT                      The oversight function of the West Halmahera District People's Representative Council (DPRD) on the management of the APBD can only be assessed if there is a transparent and accountable mechanism. Therefore, the monitoring process is important to see the APBD management process carried out by local governments. This research is intended to find out why supervision in the management of the Regional Budget (APBD) of West Halmahera Regency in 2018 is still weak. This research uses qualitative methods, with a descriptive approach. This is based on the consideration that it is more likely to make a comprehensive assessment of the implementation of the supervisory function. The analysis is focused on three stages of supervision, namely: initial supervision, process supervision and final supervision. The research findings illustrate that, the initial supervision carried out by the West Halmahera Regency DPRD on the management of the APBD is in accordance with the existing mechanisms or regulations, it's just that in field implementation it is still not optimal, because there are several proposed programs from the community that are not accommodated in the 2018 APBD discussion. This is due to the lack of supervision carried out by the DPRD as a community representation. The supervision of the process carried out by the West Halmahera DPRD with instruments using commissions and the rights it has, is also still far from expectations, this is because the DPRD has not been able to maximize its role properly in overseeing every program of the government. From the aspect of final supervision it has been carried out well, it's just that it needs to be more optimal, so that the executive accountability process to the DPRD can run according to the existing mechanism, not because of the results of lobbies between factions. Keywords: Supervision, Budget, Government

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue