cover
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019" : 10 Documents clear
PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2018 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DI KECAMATAN KHUSUS MIANGAS Riung, Wolter
JURNAL POLITICO Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSalah satu kunci dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah perilaku pemilih. Perilaku pemilih sebagai keikutsertaan masyarakat dalam sebuah pemilihan umum, mulai dari menentukan apakah akan ikut memilih atau tidak memilih sampai pada proses menentukan pilihan pada pemilihan bupati dan Wakil bupati tersebut. Penelitian ini mencoba memotret perilaku pemilih pada pemilihan bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2018. Metode yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang di lakukan di lokasi penelitian dan pengkajian dokumen pendukung. Perilaku pemilih di Kabupaten Kepulauan Talaud khususnya di Kecamatan Khusus Miangas lebih dominan di pengaruhi oleh pendekatan psikologis yaitu mempertimbangkan pilihan pada figure dari pasangan calon dan faktor mengidentifikasi partai. Pemilih juga di pengaruhi oleh pendekatan Sosiologis yaitu mempertimbangkan pilihan pada faktor kekeluargaan dan adanya pendekatan pilihan Rasional yaitu melihat visi dan misi serta kinerja dari pasangan calon yang membuat pemilih mempertimbangkan pilihannya dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2018 di Kecamatan Khusus Miangas. Kata Kunci: Perilaku Pemilih, Pilkada, Demokrasi   ABSTRACTOne of the keys in conducting elections is voter behavior. Behavior of voters as public participation in a general election, ranging from determining whether to vote or not vote until the process of determining the choice in the election of the regent and deputy regent. This study tries to portray the behavior of voters in the election of  the regent  and vice regent of Talaud Islands Regency in 2018. The method used is a qualitative research method with data collection techniques through interviews conducted at the research location and review of supporting documents. Voter behavior in the Talaud Islands District, especially in the Khusus District of Miangas, is more dominantly influenced by a psychological approach, namely considering the choice of figure of the candidate pair and identifying factors of the party. Voters are also influenced by the Sociological approach which is to consider choices on family factors and the rational choice approach which is to see the vision and mission as well as the performance of the candidate pairs that make voters consider their choices in the regional head election of the Talaud Islands Regency in 2018 in Miangas Khusus District Keywords: Voter Behavior, Local Election, Democracy
PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 ( Suatu Studi Di Kelurahan Taas Kecamatan Tikala Kota Manado) Rivo Sumampouw, Sigit Kantohe &
JURNAL POLITICO Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPerilaku pemilih masyarakat adalah aspek penting yang menunjang keberhasilan suatu pelaksanaan pemilu. Perilaku pemilih dalam tulisan ini adalah bagaimana peran masyarakat dalam pelaksanan kampanye, kepartaian dan juga proses voting atau pemberian suara. Keterlibatan masyarakat Kelurahan Taas didalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada 17 April 2019 merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin negara untuk lima tahun. Di Kelurahan Taas jumlah pemilih yang terdaftar dalam  Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu 4.737 orang. Pada saat proses Pemilu berjalan partisipasi masyarakat di kelurahan ini sangat aktif. Yang menarik masyarakat di kelurahan Taas ini sangat heterogen namun pada saat proses pemilu berlangsung sangat minim terjadi konflik horizontal. Kata Kunci: Perilaku Pemilih; Pilpres; Kelurahan Taas. ABSTRACTThe behavior of public voters is an important aspect that supports the success of an election. Voter behavior in this paper is how the community's role in the implementation of the campaign, party and also the process of voting or voting. The involvement of the Taas Kelurahan community in the General Election of the President and Vice President on April 17, 2019 is a form of community participation in electing the country's leaders for five years. In Taas Kelurahan the number of voters registered in the Permanent Voter List (DPT) was 4,737 people. At the time of the Election process the community participation in this village was very active. What is interesting is that the people in Taas are very heterogeneous, but during the election process there was very little horizontal conflict. Keywords: Voter Behavior; Presidential Election; Taas Village.
POLITICAL MARKETING PARTAI POLITIK PDIP DI KOTA BITUNG PADA PEMILIHAN UMUM CALON LEGISLATIF 2019 Makaminang, Daniel
JURNAL POLITICO Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) Dikota Bitung pada tahun 2019 merupakan suatu prestasi bagi partai tersebut sepanjang menjadi peserta pemilu. Karena sejak era reformasi PDIP tidak pernah meraih kemenangan sebesar ini yaitu meraih kursi terbanyak pada Pileg di Kota Bitung. Penelitian ini akan melihat apa yang menjadi factor pendorong kemenangan partai PDIP pada Pileg di Kota Bitungpada tahun 2019. Dengan menggunakan pendekatan marketing politik kemenangan PDIP disebabkan oleh keberhasilan dalam menciptakan Produk (figuritas, platform partai, dan janji-janji politik), Promosi (terkait dengan penggunaan media), Harga (biaya kampanye), dan Penempatan (bagaimana memetakan masyarakat guna menetapkan strategi yang akan dimainkan). Namun begitu strategi yang dimainkan oleh partai PDIP masih ada yang memanipulasi masyarakat pemilih.Kata Kunci : Marketing Politik; Partai Politik; Pileg ABSTRACTThe victory of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) in the Legislative Election (Pileg) in the City of Bitung in 2019 was an achievement for the party as long as it was an election participant. Because since the reform era PDIP has never won a victory of this magnitude that is to win the most seats in the Pileg in Bitung City. This research will look at what are the factors drivingthe victory of the PDIP party in the Pileg in Bitung City in 2019. By using the political marketing approach, the PDIP victory is caused by the success in creating a product (figure, party platform, and political promises), Promotion (related with the use of media), Price (campaign costs), and Placement(how to map the community to determine the strategy to be played). But once the strategy played by the PDIP party is still there that manipulates the voting community.Keywords: Political Marketing; Political parties; Pileg
PENGELOLAAN POTENSI WISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Manoppo, Rio
JURNAL POLITICO Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPengelolaan potensi daerah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun masih banyak pemerintah di daerah yang belum maksimal dalam memanfaatkan potensi yang dimilikki di daerahnya, karena minimnya pengetahuan tentang bagaimana menggali potensi daerah. Hal itu berdampak pada tidak terkelolanya potensi daerah yang sebenarnya memiliki potensi untuk dikembangkan. Salah satu potensi daerah yang paling sering dimanfaatkan oleh kebanyakan pemerintah daerah yang ada diwilayah Indonesia, adalah potensi wisata. Minahasa Tenggara merupakan salah satu wilayah yang memilikki potensi besar terkait dengan potensi wisatanya. Namun karena belum terkelola dengan maksimal, akibatnya, hasil yang sebenarnya bisa di rasakan oleh masyarakat Minahasa Tenggara, belum maksimal. Agar mendapat hasil yang mangaksimal diperlukan kerjasama dan kordinasi seluruh stakeholder. Memang yang paling berperan seharusnya adalah pihak yang dalam hal ini merupakan pihak yang menjadi leading sector, seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan Daerah. Temuan penelitian menggambarkan bahwa pengelolaan potensi wisata yang ada di kabupaten Minahasa Tenggara masih belum maksimal, karena koodinasi semua pihak terutama antara pihak Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan Daerah belum maksimal yang berdampak pada program yang akan dijalankan. Kata Kunci: Pengelolaan; Potensi Wisata; PAD   ABSTRACTManagement of regional potential is one of the means that can be used in an effort to increase Regional Original Income (PAD). However, there are still many governments in the regions that have not maximally exploited the potential that they have in their regions, because of the lack of knowledge on how to explore regional potential. This has an impact on the unmanaged potential of the regions that actually have the potential to be developed. One of the regional potentials that most local governments in Indonesia use is tourism potential. Southeast Minahasa is one of the regions that has great potential in relation to its tourism potential. However, because it has not been managed optimally, as a result, the results that can actually be felt by the people of Southeast Minahasa are not yet optimal. In order to get maximum results, cooperation and coordination of all stakeholders is required. Indeed, those who play the most role should be those who in this case are the leading sector, such as the Tourism Office and the Regional Revenue Service. The research findings illustrate that the management of tourism potential in Southeast Minahasa district is still not optimal, because the coordination of all parties, especially between the Tourism Office and the Regional Revenue Service, has not been maximized which has an impact on the program to be implemented. Keywords: Management; Tourism Potential; PAD
KUALITAS PELAYANAN BADAN PERTAHANAN NASIONAL KOTA BITUNG DALAM PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH Dapahari, Brenda Veibi
JURNAL POLITICO Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPermasalahan pertanahan di Kota Bitung sampai saat ini masih kompleks. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini akan melihat bagaimana kualitas pelayanan Badan Nasional Kota Bitung dalam menjalankan salah satu tugas pokok dan fungsinya yaitu pembuatan sertifikat tanah. Temuan penelitian menggambarkan bahwa kualitas pelayanan di Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung dapat dikatakan masih sangat rendah. Hal itu terlihat dari banyaknya keluhan masyarakat sebagai penerima layanan khususnya dalam pembuatan sertifikat tanah. Yang paling banyak disorot oleh masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung adalah responsifitas dan kedisiplinan dari para pegawai yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan; BPN  ABSTRACTUntil now, land issues in Bitung City are still complex. By using a qualitative method, this research will see how the service quality of the National Agency for Bitung City in carrying out one of its main tasks and functions, namely making land certificates. Research findings illustrate that the quality of service at the National Land Agency of Bitung City is still very low. This can be seen from the many complaints from the community as service recipients, especially in making land certificates. The most highlighted by the community regarding the quality of services available at the Bitung City National Land Agency is the responsiveness and discipline of employees in the Bitung City National Land Agency. Keywords: Service Quality; BPN
PROSPEK PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS INDONESIA MALAYSIA DI KAWASAN SEKTOR BARAT KALIMANTAN-SARAWAK Trilke E. Tulung, Listianingsih Susanto, Michael Mamentu,
JURNAL POLITICO Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKMeskipun Indonesia dan Malaysia merupakan dua bangsa serumpun, namun hingga kini masih sering terjadi permasalahan antara kedua negara. Salah satu permasalahan yang hingga kini belum terselesaikan adalah terkait dengan sengketa perbatasandarat, antara kedua negara mulai dari perbatasan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat hingga wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sering muncul masalah terkait isu pergeseran dan pencabutan patok batas secara sepihak yang diklaim dilakukan oleh pihak lawan. Hal ini tidak terlepas dari dasar hukum dijadikan argumen dari masing-masing negara baik Indonesia dan Malaysia, perbedaan pendapat mengenai batas Negara oleh Indonesia dan Malaysia sering kali tidak mencapai titik temu. Terakhir 2018 lalu Indonesia dan Malaysia telah melakukan sedikitnya sembilan pertemuan teknik membahas demarkasi penyelesaian sengketa batas kedua negara. Penelitian mencoba untuk menganalisis prospek penyelesaian masalah tapal batas kedua Negarakhususnya di sector barat. Dari hasil penelitian menggambarkan prospek penyelesaian masalah tapal batas kedua Negara, suda mulai berjalan efektif. Tahap-tahap di dalam penyelesaian yang efektif yaitu negosiasi berdasarkan MoU yang beroreantasi pada traktat London.Kata Kunci :Prospek Penyelesaian, Sengketa Tapal Batas WilayahPROSPECT OF DISPUTE SETTLEMENT OF THE INDONESIAN BATTLE OF MALAYSIA IN THE WEST SECTOR AREA KALIMANTAN-SARAWAKABSTRACTAlthough Indonesia and Malaysia are two allied nations, there are still frequent problems between the two countries. One of the problems that has yet to be resolved is related to land border disputes, between the two countries starting from the borders in West Kalimantan Province to East Kalimantan Province. Problems often arise related to the issue of unilaterally shifting and removing boundaries claimed by the opposing party. This is inseparable from the legal basis used as an argument from each country both Indonesia and Malaysia, differences of opinion regarding the boundaries of the State by Indonesia and Malaysia often do not reach common ground. Last 2018, Indonesia and Malaysia had held at least nine technical meetings discussing the demarcation of the dispute resolution of the two countries. This research tries to analyze the prospect of solving the problem of the boundaries of the two countries, especially the western sector. The results of the study illustrate the prospect of resolving the border issue between the two countries, which has begun to run effectively. The stages, in an effective settlement, are negotiations based on an MOU that orientates in the London treaty.Keywords: Settlement Prospect, Territorial Border Dispute
IMPLEMENTASI SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Makawata, Raynaldo Vialy
JURNAL POLITICO Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis saat ini. Fakta menunjukan perbaikan pelayanan publik di Indonesia cenderung “berjalan di tempat” sedangkan implikasinya sangatlah luas, khususnya di bidang ekonomi. Salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki pelayanan public adalah kehadiran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kehadiran PTSP mempunyai tujuan untuk memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. Namun dibeberapa tempat termasuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, tujuan tersebut belum bisa terwujud. Penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai problem yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga belum bisa memenuhi tugas dan kewajibannya tersebut.  Dalam upayanya, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai penyelenggara Perizinan dan terbentuk dari sebuah proses dalam rangka pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mencari pola yang terbaik dalam memberikan pelayanan Perizinan dan kepada masyarakat, terkendala oleh beberapa permasalahan seperti, sarana prasarana yang dimiliki, sumber daya manusia yang tersedia, komitmen dari pihak-pihak yang terlibat, yang diperparah dengan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat yang belum maksimal. Oleh sebab itu berbagai upaya yang komprehensif dan terpadu juga perlu dilakukan, agar dinas ini bisa menjalankan tugas dan fungsinya seperti yang di harapkan. Kata Kunci: Implementasi, Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).  ABSTRACTPublic services are becoming an increasingly strategic policy issue today. The facts show that the improvement of public services in Indonesia tends to "run in place" while the implications are very broad, especially in the economic sector. One of the government's efforts to improve public services is the presence of One Stop Services (PTSP). The presence of PTSP has the aim of shortening the service process, realizing a service process that is fast, easy, inexpensive, transparent, sure and affordable and to bring and provide a wider range of services to the community. However, in several places, including Sangihe Islands Regency, this goal has not yet been realized. This research will identify various problems faced by the Integrated Licensing Service Agency of Sangihe Islands Regency, so that it cannot fulfill its duties and obligations. In its efforts, the Sangihe Islands Regency Integrated Licensing Service Agency, as the organizer of licensing and was formed from a process in the framework of the Sangihe Islands Regency government looking for the best pattern in providing licensing services and to the community, constrained by several problems such as, owned infrastructure, resources available human beings, commitment from the parties involved, which is exacerbated by the socialization that has not been maximized. Therefore, various comprehensive and integrated efforts also need to be made, so that this service can carry out its duties and functions as expected. Keywords: Implementation, One Stop Integrated Service System (PTSP).
BENTUK PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL (Identifikasi Bentuk Penyelesaian Konflik antara Public Relations PT DONGGI SENORO LIQUEFIED NATURAL GAS Kabupaten Luwuk Banggai dengan Masyarakat) Mahmud, Siska
JURNAL POLITICO Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKonflik Sosial adalah suatu peristiwa sosial yang mana orang perorangan atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyelesaian konflik sosial antara Public Relations PT Donggi Senoro Liquefied Natural Gas dengan masyarakat sekitar perusahaan, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan di kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah. Data diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan informan yang mengetahui dan terkait dengan masalah serta penyelesaian konflik sosial yang terjadi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyelesaian konflik sosial yang dilakukan adalah dengan cara mediasi yang mengikut sertakan pemerintah setempat dan masyarakat melalui bentuk kebijakan manajemen Public Relations PT DSLNG Luwuk Banggai dengan melakukan langkah Community Relations melalui kegiatan CSR kepada masyarakat sekitar perusahaan melalui rumah pendampingan kepada masyarakat petani dan nelayan dalam bentuk pendidikan bidang sosial, dan pertanian. Kata Kunci : Public Relations; Konflik Sosial  ABSTRACTSocial Conflict is a social event in which an individual or group tries to fulfill its objectives by opposing an opposing party accompanied by threats or violence. This study aims to determine the form of social conflict resolution between the Public Relations of PT Donggi Senoro Liquefied Natural Gas and the community around the company. The method used in this research is descriptive qualitative conducted in Banggai Regency, Central Sulawesi Province. Data obtained from the results of observations, documentation and interviews with informants who know and are associated with problems and resolution of social conflicts that occur. The results showed that the form of social conflict resolution carried out was by means of mediation which included the local government and the community through the form of Public Relations management policy of PT DSLNG Luwuk Banggai by carrying out Community Relations steps through CSR activities to the community around the company through a house of assistance to the farming community and fishermen in the form of social education, and agriculture. Keywords: Public Relations; Social Conflict
MANAJEMEN PEMERINTAH DALAM PENATAAN PERPARKIRAN DI KOTA MANADO Lasahinda, Riandi
JURNAL POLITICO Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dilatar belakangi oleh manajemen pemerintah dalam penataan perparkiran di kota manado yang belum berjalan maksimal karena masih ditemukannya masalah dalam hal pengelolaan, ketersediaan sarana dan parsarana yang belum memadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang manajemen pemerintah dalam penataan perparkiran di kota manado. Teori yang digunakan menurut George. R. Terry dalam (Hasibuan, 2012:16) yaitu manajemen merupakan proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Penggerakan (Actuanting) dan Pengawasan (Controlling). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dukumentasi. Informan terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Manado, Seksi UPT Perparkiran, Bidang Lalulintas dan Jalan, Masyarakat. Temuan penelitian menunjukan terkait dengan penataan perpakiran di Kota Manado, dapat dikatakan tidak masksimal. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: manajemen pemerintahan dari sisi perencanaan belum dijalankan secara maksimal, masih perlu pembenahan dalam berbagai sistem yang ada, kurang koordinasi serta kurang ketegasan dan pengawasan yang belum maksimal dalam hal evaluasi, sanksi dan alternatif solusi. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam berbagai segi, sistem yang jelas, dan peningkatan pengawasan. Kata Kunci: Manajemen; Penataan; Perparkiran  ABSTRACTThis research is motivated by government management in managing parking in Manado city which has not been running optimally because there are still problems in terms of management, the availability of facilities and inadequate facilities. The purpose of this study was to determine and analyze government management in parking arrangements in the city of Manado. The theory used according to George. R. Terry in (Hasibuan, 2012: 16) that management is a distinctive process, which consists of Planning, Organizing, Actuanting and Controlling actions. The research method used is a qualitative approach, data collection through observation, interviews and documentation studies. The informants consisted of the Head of the Manado City Transportation Agency, the UPT Parking Section, the Traffic and Road Sector, the Community. The findings of the study show that it can be said that it is related to the arrangement of estimates in the city of Manado, which is not maximal. This is due to several things including: government management in terms of planning has not been implemented optimally, still needs improvement in various existing systems, lack of coordination and lack of decisiveness and supervision that has not been maximal in terms of evaluation, sanctions and alternative solutions. This requires careful planning in various aspects, a clear system, and increased supervision. Keywords: Management; Arrangement; Parking
KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN SERTIFIKAT HAK MILIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO Tumuju, Stevan Sevry
JURNAL POLITICO Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPelayanan public merupakan salah satu tugas utama dari pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah wajib melayani kebutuhan masyarakat sebaik mungkin. Namun dalam menjalankan tugas utama tersebut, sangat sering terjadi bahwa pihak yang seharusnya melayani yang dalam hal ini pemerintah, justru di lapangan yang meminta untuk dilayani oleh masyarakat yang seharusnya mereka layani. Problematika terkait dengan pelayanan public hingga kini masih terasa sulit untuk di atasi. Seperti yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Manado yang salah satu tugasnya adalah melayani pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM).  Masih dirasakan oleh masyarakat dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Kota Manado sangat tidak maksimal, jika dikaitkan dengan pelayanan public yang berintegritas. Dari hasil penelitian pihak Kantor Pertanahan Kota Manado mengakui hal tersebut, dengan berbagai alasan yang dijadikan penyebabnya. Tidak  maksimalnya pelayanan yang mereka bisa berikan kepada masyarakat terkait dengan pembuatan Sertifikat Hak Milik, adalah selain personil, sarana prasarana yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota Manado, juga yang tidak memungkinkan maksimalnya pelayanan tersebut. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan; SHM; Kantor Pertanahan Kota Manado  ABSTRACTPublic service is one of the main tasks of the government. Therefore, the government is obliged to serve the needs of the community as best as possible. However, in carrying out this main task, it very often happens that those who are supposed to serve, in this case the government, are actually in the field who ask to be served by the people they are supposed to serve. Until now, the problems related to public services are still difficult to overcome. As happened at the Manado City Land Office, which one of the tasks is to provide services for the making of Property Rights Certificates (SHM). It is still felt by the community that in the management of Property Rights Certificates at the Manado City Land Office, it is not optimal, if it is related to public services with integrity. From the results of research, the Manado City Land Office acknowledged this, with various reasons being the cause. The services they can provide to the community are not maximal in relation to the making of Freehold Certificates. Apart from personnel, the infrastructure owned by the Manado City Land Office also does not allow the maximum service. Keywords: Service Quality; SHM; Manado City Land Office

Page 1 of 1 | Total Record : 10


Filter by Year

2019 2019


Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue