cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
ISSN : 23389613     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 63 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK" : 11 Documents clear
PERANAN HUKUM TUA DALAM KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI DESA KANONANG DUA KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA WALANGITAN, HEPI VANDEM; POSUMAH, JOHNNY HANNY; MAMBO, RULLY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 63 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan menjelaskan mengenai Peranan hukum tua dalam keberhasilanpembangunan di desa kanonang dua . Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatankualitatif, dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, teknik wawancara dandokumentasi. Jumlah Informan sebanyak 8 orang. Dalam penelitian ini menggunakan teoripembangunan desa di lihat dari segi pembangunan jalan, drainase, pembuatan gapura danpengeboran air, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pembangunan desa. Hasil penelitianmenunjukan bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah berjalan denganbaik dan telah memperoeh keberhasilan. Hal ini dapat di lihat dari perencanaan dan pelaksanaanpembangunan yang dibuat oleh pemeritah desa. Ada beberapa hal yang perlu di perhatikanpemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan mengenai pembangunan desa denganmengajak masyarakat berpastisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Agar pembangunan didesa kanonang dua meningkatkan dan dapat memperoleh hasil yang lebih baik, tentunya denganbersama-sama membangun dengan lewat perencanaan yang matang serta pelaksaan pembangunanyang baik sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku sesuai dengan undang-undang desaKata Kunci: Hukum Tua, Pembangunan
Efektivitas Kerja Badan Pengelolah Keuangan Dan Pendapatan Daerah Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur MAKALALAG, POPPYANA; OGOTAN, MARTHA; KOLONDAM, HELLY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 63 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kerja Badan Pengelolah Keuangan DanPendapatan Daerah dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Manfaatpenelitian, sebagai bahan informasi atau masukkan kepada pemerintah daerah Kabupaten BolaangMongondow Timur terlebih khusus Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah dalammeningkatkan efektivitas kerja pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Serta lokasi penelitian di Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten BolaangMongondow Timur.Berdasarkan hasil penelitian efektivitas kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerahdalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sudah efektif dilihat daribeberapa unsur efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985) yaitu pencapaian tujuan, integrasi,dan adaptasi.Kata kunci: Efektivitas Kerja, PBB-P2.
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PT. PLN (PERSERO) AREA MANADO) KOLOAY, DEASI; LENGKONG, FLORENCE DEISY JETTY; PLANGITEN, NOVVA NOVITA
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 63 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK: Penelitian yang telah dilakukan bertujuan untuk menganalisis bagaimana PengaruhKualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi Kasus PT. PLN Persero) AreaManado). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif denganpendekatan korelasi dan regresi. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah kualitaspelayanan sebagai variabel bebas sedangkan kepuasan masyarakat sebagai variabel terikat. Jadisampel dalam penelitian ini adalah masyarakat dan pegawai PT. PLN (persero) Area Manado yangberjumlah 35 orang. Berdasarkan hasil penelitiannya kualitas pelayanan berpengaruh positifterhadap kepuasan masyarakat yang ditunjukkan dengan persamaan regresi Ŷ= 12.069 + 0.452X+ e serta pengujian hipotesis dengan Uji-t yang menunjukan nilai thit (3.549) lebih dari nilai ttab(2.034) pada tingkat kekeliruhan 5% dan dk = 33, ditolaknya Ho dan HA diterima. Besar pengaruhditunjukkan dengan koefisien determinasi sebesar 0.276 yang mengandung makna sebanyak276%.Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Kepuasan Masyarakat.
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (Studi di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa) MUSUNG, PATRICE VARANO; RURU, JOORIE; LONDA, VERY YOHANIS
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 63 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK : Penelitian ini diangkat berdasarkan masalah yang ditemui yaitu: Kewenagan pemerintahdesa yang belum sesuai, kemampuan dari aparatur desa yang belum bisa di percaya dan kewenanganpemerintah desa yang tidak tepat sasaran. Jenis penelitan adalah penelitian kualitatif dengan Teknikpengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan data primer. Sementara teknik analisis dengancara, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil Kajian menunjukkan bahwa kebijakankependudukan telah terlaksana dengan baik terbukti dari indikator efektifitas, efisiensi, kecukupan,pemerataan dan ketepatan sedangkan pada indikator responsivitas masih kurang baik. Dalampemberdayaan kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa menurut undang-undang No6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraanpemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkanprakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan lain yang ditugaskan olehpemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.Kata Kunci : Kewenangan, Penyelenggaraan, Pemerintah Desa
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA TANJUNG UNA KECAMATANTALIABU UTARA KABUPATEN PULAU TALIABU KATILI, EKA WULANDARI; PANGKEY, MASJE SILIJA; DENGO, SALMIN
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 63 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan penelitian adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunandesa di Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Informan penelitian ini sebanyak 10orang (Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPM, Kepala Dusun, tokoh masyarakat, perwakilankelompok masyarakat, dan warga Desa Tanjung Una. Pengumpulan data menggunakan pedomanwawancara dan observasi; teknik analisis yang digunakan adalah model interaktif dari Miles danHubernann.Berdasarkan hasil analisa data ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaanpembangunan desa masih kurang/rendah. Masyarakat desa belum banyak berpartisipasi padapenyusunan dan pembahasan RPJM dan RKP, baik secara langsung ikut melalui musrembang desa,maupun secara tidak langsung melalui perwakilan masyarakat seperti tokoh-tokoh masyarakat danperwakilan kelompok-kelompok masyarakat.Masih rendahnya partisipasi masyarakat disebabkandisatu pihak oleh masih rendahnya kesadaran, dan kepedulian terhadap kegiatan perencanaanpembangunan desa (musrembang desa); dan di lain pihak karena masih kurangnya akses dankesempatan yang diberikan kepada masyarakat desa untuk dapat ikutserta dalam musrembang desa.Penelitian ini merekomendasikan : (1) perlu dilakukan sosialisasikan kepada masyarakat tehtangpelaksanaan musrembang; (2) Pemerintah desa hendaklah memberikan akses yang luas kepadamasyarakat desa untuk berpartisipasi; dan (3) BPD dan LPM hendaklah lebih berperan aktifmendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa melaluimusrembang desa.Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan Desa
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGATASI KONFLIK MASYARAKAT DI DESA KUMO KECAMATAN TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA RAHAWARIN, YULIANUS
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 63 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK : Sebagai fokus penelitian dalam mengukur keberhasilan dalam satu komunitas salingmembutuhkan satu sama lain. Berbagai konflik terjadi pada masyarakat hingga akhirnya menimbulkankrisis kepercayaan, dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda. Seperti halnya konflik yangterjadi pada pelaksanaan pemilihan kepada desa kumo.Konflik adalah sebuah gejala sosial yang selaluterdapat didalam setiap masyarakat dalam setiap kurun waktu.Konflik merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari kehidupan bermsyarakat karena konflik merupakan salah satu produk dari hubungansosial (social relation).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN DANA BANTUAN SOSIAL BANJIR DIKECAMATAN TIKALA KOTA MANADO KEMBUAN, MICHELLE ELISABETH LOLA; LENGKONG, FLORENCE DEISY JETTY; KOLONDAM, HELLY; LONDA, VERY YOHANIS
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 63 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Implementasi kebijakan pendistribusian dana bantuan sosial banjir bertujuan untukmembantu masyarakat yang terkena bencana banjir dengan memperbaiki pemukiman warga yanghancur dan sudah tidak layak untuk di tempati namun kenyataannya kebijakan yang dilakukanbelum berjalan dengan maksimal, oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk menjawabpertanyaan tentang bagaimana implementasi kebijakan pendistribusian dana bantuan sosial banjir diKecamatan Tikala. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi dari Donald VanMeter dan Carl Van Horn, dimana dalam implementasi kebijakan dilihat dari 6 variabel yangberpengaruh besar dalam implementasi kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan adalah pentingkarena implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnyamenyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Sumber daya yang memadai baik sumber dayamanusia maupun sumber daya finansial akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan kebijakan.Komunikasi merupakan informasi bagi pemerintah untuk menginformasikan kebijakan kepadamasyarakat sebagai kelompok sasaran. Karakteristik agen pelaksana meliputi organisasi formal danorganisasi informal yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan. Disposisi adalah sikap yangdimiliki oleh pelaksana kebijakan seperti etika dan komitmen untuk membuat kebijakan ini berhasil.Kondisi sosial ekonomi dan politik adalah menilai kinerja implementasi sejauh mana lingkunganeksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Dalam penelitian ini menggunakan metodepenelitian kualitatif deskriptif yaitu melalui wawancara kepada 7 orang informan, observasi secaralangsung dan penelusuran dokumen yang ada kaitannya dengan kebijakan, bahkan dalam penelitiandibantu dengan adanya pedoman wawancara, alat perekam dan alat tulis menulis. Hasil penelitiansecara umum menjelaskan bahwa Implementasi Kebijakan Pendistribusian Dana Bantuan SosialBanjir di Kecamatan Tikala belum berjalan dengan maksimal.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pendistribusian Dana Bantuan Banjir
Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat DIMES, YARNES; PANGKEY, MASJE SILIJA; PLANGITEN, NOVVA
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 63 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe General Election Commission's performance in organizing regional elections for West HalmaheraRegency. This study uses qualitative methods (observation, in-depth interviews (Indepeth Interviw),Documentation). The informants of this research were 9 people including, the Chairperson of the WestHalmahera KPU, the Elected Regent of West Halmahera Regency, the Chairperson of the DPC democrat,the head of the Supervisory Committee of West Halmahera Regency, the Subdistrict SupervisoryCommittee, and several community members. The collection techniques used were interviews, while thedata analysis was carried out with qualitative analysis techniques based on the results of this study drawnconclusions: KPUD performance is a policy process in carrying out the duties and responsibilities toproduce good governance in West Halmahera regency.Keywords: Changing Service and Performance Effectiveness.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN MINAHASA MOKODOMPIS, FALLERY JUNDILOSA PRALIN; LENGKONG, FLORENCE DEISY JETTY; ROMPAS, WELSON YAPPY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 63 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK : Sebagai fokus penelitian dalam mengukur keberhasilan Implementasi Kebijakan yangdibuat Pemerintah Desa di Kecamatan Tombulu ,berdasarkan Aspek standart dan tujuan kebijakan,sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksanan, komunikasi antar organisasiterkait dan kegiatan – kegiatan pelaksana dan lingkungan sosial, ekonomi, politik . Keenam aspek inimerupakan aspek yang sangat berpengaruh yang dapat menentukan berhasil tidaknya suatuimplementasi kebijakan. Hasil penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data yang diperolehmelalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses kebijakan alokasi danadesa dalam pembangunan fisik belum berjalan secara optimal.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Fisik
PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MINHASA SELATAN SEROAN, ESTER; POSUMAH, JOHNNY HANNY; RURU, JOORIE
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 63 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenerapan Sistem Informasi Manajemen merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan di dalaminstansi yang didalamnya memerlukan informasi. Terkait dengan penerapan sistem informasimanajemen Di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan ada beberapa faktor yang dapatdilakukan untuk penerapan sistem informasi manajemen yang baik yaitu berdasarkan teori dariMurdick 2000 yang dapat dilihat dari beberapa faktor meliputi Faktor teknis, faktor operasional, danfaktor ekonomis. Penerapan sistem informasi manajemen dinas kesehatan Kabupaten MinahasaSelatan diadakan tahun 2006. Sistem Informasi Manajemen ini dilaksanakan di Dinas KesehatanKabupaten Minahasa Selatan ditunjukan untuk seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten MinahasaSelatan, dalam Hal ini penerapan sistem informasi Manajemen yaitu berupa pengelolaan data melalulikomputerisasi. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penerapan SistemInformasi Manajemen Di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian yangdilakukan melalui pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Hasilpenelitian menunjukan bahwa proses penerapan Sistem Informasi Manajemen Di Dinas Ini masihkurang optimal di sebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana dalam hal ini menyangkut faktorteknis dan operasional yang masih kurang memadai juga didukung dengan keterbatasan anggaranyang masuk di dinas kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sebagai saran yang adaBerkaitan dengan faktor teknis, Dinas kesehatan kabupaten minahasa selatan dalam menerapkanSistem Informasi Manajemen perlu memperhatikan secara saksama dan teliti, dimana dalam halteknis sendiri sangat membawa pengaruh yang besar terhadap keberhasilan suatu penerapan SIMagar mampu bekerja secara optimal. Untuk faktor operasional sendiri dinas kesehatan kabupatenminahasa selatan, dalam menerapkan sistem informasi manajemen agar tepat sasarannya, diperlukanadanya Sumber Daya manusia yang dimaksud dengan staff atau pegawai yang memiliki keahlian dibidang komputer, yang mampu mengoperasikan komputer dalam pelaksanaan sistem informasimanajemen agar dapat diterapkan dengan baik di dinas ini. Untuk faktor ekonomi diharapkanpemerintah lebih lagi melakukan pengawasan untuk ketersedian kebutuhan sarana dan prasaranajuga kebutuhan yang lain.Kata Kunci: Penerapan, Sistem Informasi Manajemen

Page 1 of 2 | Total Record : 11


Filter by Year

2018 2018


Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 3 (2025): Jurnal Administrasi Publik Vol. 9 No. 4 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 9 No. 3 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 9 No. 2 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 9 No. 1 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 8 No. 126 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 8, No 115 (2022) Vol 8, No 114 (2022) Vol 8, No 113 (2022) Vol. 8 No. 4 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 8 No. 3 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 8 No. 2 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 8 No. 1 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 7, No 112 (2021) Vol 7, No 111 (2021) Vol 7, No 110 (2021) Vol 7, No 109 (2021) Vol 7, No 108 (2021) Vol 7, No 107 (2021) Vol 7, No 106 (2021) Vol 7, No 105 (2021) Vol 7, No 104 (2021) Vol 7, No 103 (2021) Vol 7, No 102 (2021) Vol 7, No 101 (2021) Vol 7, No 100 (2021) Vol 7, No 99 (2021) Vol 6, No 98 (2020) Vol 6, No 97 (2020) Vol 6, No 96 (2020) Vol 6, No 95 (2020) Vol 6, No 94 (2020) Vol 6, No 93 (2020) Vol 6, No 92 (2020) Vol 6, No 91 (2020) Vol 6, No 90 (2020) Vol 6, No 89 (2020) Vol 6, No 88 (2020) Vol 6, No 87 (2019) Vol 5, No 86 (2019) Vol 5, No 85 (2019) Vol 5, No 84 (2019) Vol 5, No 83 (2019) Vol 5, No 82 (2019) Vol 5, No 81 (2019) Vol 5, No 80 (2019) Vol 5, No 79 (2019) Vol 5, No 78 (2019) Vol 5, No 77 (2019) Vol 5, No 76 (2019) Vol 5, No 75 (2019) Vol 5, No 74 (2019) Vol 5, No 73 (2019) Vol 5, No 67 (2019) Vol 5, No 66 (2018) Vol 4, No 65 (2018) Vol 4, No 64 (2018) Vol 4, No 63 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 62 (2018) Vol 4, No 61 (2018) Vol 4, No 60 (2018) Vol 4, No 59 (2018) Vol 4, No 58 (2018) Vol 4, No 57 (2018) Vol 4, No 56 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 55 (2018) Vol 4, No 54 (2018) Vol 4, No 53 (2018) Vol 4, No 52 (2018) Vol 4, No 51 (2018) Vol 4, No 50 (2018) Vol 3, No 046 (2017) Vol 4, No 49 (2017) Vol 4, No 48 (2017) Vol 4, No 47 (2017) Vol 3, No 45 (2017) Vol 3, No 400 (2016) Vol 3, No 038 (2016): Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 044 (2016) Vol 1, No 043 (2016) Vol 3, No 42 (2016) Vol 3, No 41 (2016) Vol 1, No 37 (2016) Vol 1, No 36 (2016) Vol 3, No 031 (2015) Vol 2, No 029 (2015) Vol 1, No 028 (2015) Vol 1, No 010 (2015) Vol 4, No 35 (2015): Jurnall Administrasi Publik Vol 4, No 32 (2015) Vol 2, No 30 (2015) Vol 1, No 12 (2015) Vol 3, No 004 (2014) Vol 2, No 002 (2014) Vol 2, No 001 (2014) Vol 4, No 5 (2014): Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2014) Vol 1, No 1 (2014) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue