cover
Contact Name
Ahmad Harakan
Contact Email
ahmad.harakan@unismuh.ac.id
Phone
+6285656010878
Journal Mail Official
otoritas@unismuh.ac.id
Editorial Address
Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan
ISSN : 20883706     EISSN : 25029320     DOI : http://doi.org/10.26618/ojip
Core Subject : Social,
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online) is a Peer-reviewed journal published twice a year in April and October by Department of Governmental Science, Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Makassar in collaboration with Muhammadiyah’s College Association of Governmental Science (AIPPTM) and Asia Pacific Society for Public Affairs. It aims to publish research articles in the field of Politics and Governmental Science and its related issues.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2012): (October 2012)" : 8 Documents clear
PENGELOLAAN OBYEK WISATA DANAU MAWANG DI KELURAHAN ROMANG LOMPOA KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA Darmawati Darmawati; Fatmawati Fatmawati; Sitti Nurmaeta
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2012): (October 2012)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.178 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v2i2.45

Abstract

This study aims to determine the management of tourist attractions in the Village of Lake Mawang Romang Lompoa Bontomarannu District of Gowa Regency. This type of research is descriptive qualitative research. Analysis of the data used is the reduction of the data obtained from field observations and from informants. Data were collected by using techniques such as observation and interviews. The results of this study indicate that the management of the lake Mawang is revamping the physical there are some plans that have been made, improving performance, providing, and developing the means and building infrascuture in dining area, a children's entertainment or garden that process is still in the implementation phase and some are already resolved so that the evaluation had been seen. Development of marketing and promotion with the brochures, internet access, banners and direct communication. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan obyek wisata Danau Mawang di Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ialah deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus yaitu untuk memperoleh data yang lebih akurat sesuai permasalahan dalam penelitian. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data yang diperoleh dari observasi lapangan dan dari para informan. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan danau mawang yaitu pembenahan fisik ada beberapa perencanaan yang telah di buat, eningkatan kinerja menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasaraan seperti membangun tempat makan, tempat hiburan anak-anak atau taman yang prosesnya masih dalam tahap pelaksanaan dan ada pula yang telah terselesaikan sehingga evaluasinya telah terlihat. Pengembangan pemasaran dan promosi yakni penyebarab brosur, akses internet, spanduk maupun komunikasi secara langsung.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA ALAM PANTAI KARSUT DI DESA KAMPALA KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO Rizkayana Rizkayana; Abdul Kadir Adys; Ahmad Taufik
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2012): (October 2012)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1236.35 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v2i2.51

Abstract

 The purpose of this study to determine community participation in the management of natural attractions in beach Karsut Jeneponto. This research is a qualitative research. Data collection techniques used were observation , interviews , and documentation . The results showed that the participation of society in the form of participation in management planning, charitable giving in the form of ideas / opinions as well as power and responsibility . Kampala village community participation that has begun to diminish. The factors that inhibit the Object Management Karsut Nature Coast is still a lack of funds obtained to repair any damaged facility in Turkish Karsut and still lack infrastructure facilities owned so it is still inadequate Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objekwisata alam Pantai Karsut di Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berupa keikutsertaan dalam perencanaan pengelolaan, pemberian sumbangan berupa ide/pendapat serta tenaga dan juga tanggungjawab. Keikutsertaan masyarakat Desa Kampala yang sudah mulai berkurang. Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Pantai Karsut yaitu masih kurangnya dana yang diperoleh untuk memperbaiki setiap fasilitas yang rusak di Pantai Karsut dan masih minimnya fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga masih kurang memadai.
KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN HUTAN ADAT DI KAWASAN ADAT AMMATOA KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA Faisal Faisal; Andi Nuraeni Aksa; Muh Ahsan Samad
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2012): (October 2012)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (685.198 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v2i2.46

Abstract

 The purpose of this study was to determine how the coordination between the Institute of Traditional and Local Government in terms of preservation of Indigenous Traditional Forest Region Ammatoa Kajang Kajang Subdistrict Bulukumba. This type of research is qualitative. The data was analyzed by descriptive qualitative. The results showed that the coordination between the local government with customary institutions in preserving indigenous forests in the area of customs Ammatoa Kajang Bulukumba going well although not maximized. Coordination problems in the indigenous forest conservation Ammatoa Kajang today is the communication has not been smooth due to the ego respective sectoral agencies, the lack of human resources in terms of Konjo language interpreter as well as the distance to the area of customs Ammatoa Kajang far enough.   Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Koordinasi antara Lembaga Adat dengan Pemerintah Daerah dalam hal pelestarian Hutan Adat di Kawasan Adat Ammatoa Kajang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian adalah Kualitatif. Data tersebut dianalisis secara Deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi anatara Pemerintah daerah dengan Lembaga adat dalam pelestarian hutan adat di kawasan adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba berjalan dengan baik walaupun belum maksimal. Kendala koordinasi dalam pelestarian hutan adat Ammatoa Kajang saat ini yaitu komunikasi yang belum lancar disebabkan karena adanya ego sektoral masing-masing lembaga, kurangnya sumber daya manusia dalam hal penerjemah bahasa konjo serta jarak tempuh menuju kawasan adat Ammatoa Kajang yang cukup jauh.
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN AGROWISATA DI KABUPATEN BANTAENG usman usman; Lukman Hakim; Ihyani Malik
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2012): (October 2012)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.637 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v2i2.52

Abstract

The purpose of this study to determine the strategy of local governments in the development of agro-tourism in the Bantaeng Regency. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques in this research that observesi, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the strategy of local governments in the development of agro-tourism are socializing/community development, and the provision of technical guidance in the form of a strategic land that will be used as agro-tourism that is easily reached by visitors as well as the strategy of crop cultivation.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi pemerintah daerah dalam pengembangan agrowisata Kabupaten Bantaeng. tipe penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observesi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam pengembangan agrowisata yaitu sosialisasi/pembinaan masyarakat, bimbingan teknis serta penyediaan lahan berupa tempat yang strategis yang akan dijadikan agrowisata yang mudah di jangkau oleh pengunjung serta strategi budi daya tanaman.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA HUTAN BATU RAMMANG – RAMMANG DI KABUPATEN MAROS Harnida Harnida; Muhammad Tahir
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2012): (October 2012)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (677.345 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v2i2.47

Abstract

This study aims to determine the role of local governments in the development of forest tourism rammang rammang stone- Maros and determine the government's efforts in the development of tourism rammang-rammang stone forests Maros, using role government indicator as a facilitator, regulator and mediator. This research is qualitative research type phenomenology. Data were collected using such instruments; Observation, interviews and document searches. The results of this study indicate that in general the role of government in the development of tourism rammang rammang- stone forest in Maros is not maximized. As a facilitator, the government has not been much to facilitate the activities of local communities. As a mediator, local governments lack the desire and complaints from people in the area related to the improvement of facilities and infrastructure. As a regulator, the local government has not communicating about the rules of preservation of these attractions.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pengembangan obyek wisata Hutan Batu Rammang-rammang Kabupaten Maros dan mengetahui upaya pemerintah dalam pengembangan obyek wisata hutan batu rammang- rammang Kabupaten Maros dengan menggunakan indicator pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan mediator. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa; Observasi, wawancara dan penelusuran dokumen. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum peran pemerintah dalam pengembangan obyek wisata hutan batu rammang- rammang di Kabupaten Maros belum maksimal. Sebagai fasilitator, pemerintah belum banyak memfasilitasi aktifitas masyarakat setempat. Sebagai mediator, pemerintah daerah kurang keinginan dan keluhan dari masyarakat di daerah tersebut terkait peningkatan sarana dan prasarana. Sebagai regulator, pemerintah daerah juga kurang berkomunikasi mengenai aturan pelestarian obyek wisata tersebut.
PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM MENGELOLA CAGAR BUDAYA SITUS WADU PA’A DI KECAMATAN SOROMANDI KABUPATEN BIMA Jihatul Akbar; Handam Handam; Ahmad Harakan
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2012): (October 2012)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1177.065 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v2i2.48

Abstract

This study aims to determine the role of culture and tourism agency in managing cultural heritage Wadu pa'a sites in Soromandi District, Bima Regency. The method used in this research is qualitative descriptive approach. Techniques using qualitative data that all materials, information, and facts that can not be measured and calculated systematically because his form is a description of verbal with this technique the researchers only collected data, information, facts. The data collected from agency of Culture and Tourism Bima. Qualitative research is descriptive research and tend to use analisys with inductive approach. Data collection techniques in this research is observation, interview, and documentation. These results indicate that the role of culture and tourism agency in managing the way Wadu Pa'a cultural sites on the protection form of making drainage b. Namely to increase the development of infrastructure facilities, the utilization of the opportunities open to give life to the community, still less than the maximum it can be seen from the inhibiting factors so that the management of cultural heritage sites Wadu Pa'a still not good. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dinas kebudayaandan pariwisata dalam mengelola cagar budaya situs wadu pa’a di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik penelitian ini menggunakan data kualitatif yakni semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena wujudnya adalah keterangan verbal dengan teknik ini peneliti hanya mengumpulkan data-data, informasi-informasi, fakta-fakta dan data dari istansi yang terkait di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bima. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan anlisis dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola cara budaya situs wadu Pa’a terkait perlindungan berupa pembuatan drainase b. Pengembangan yaitu peningkatan fasilitas sarana dan prasarana, pemanfaatan adanya peluang terbuka yang di berikan ke masyarakat, masih kurang maksimal hal ini dapat di lihat dari faktor-faktor penghambat sehingga pengelolaan cagar budaya situs Wadu Pa’a masih kurang baik.
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGAWASI KELESTARIAN TERUMBU KARANG KABUPATEN WAKATOBI La Hasi; Rudi Hardi; Hamrun Hamrun
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2012): (October 2012)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.499 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v2i2.49

Abstract

The purpose of this study was to determine the government's role in overseeing the conservation of coral reefs. This research is a qualitative research. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The results showed that the government's role in overseeing the conservation of coral reefs in the Wakatobi has been accomplished. Factors that support is a strong commitment from local governments, communities, the central government and the institutions of society concerned with the preservation of coral reef resources. Factors that inhibit the lack of labor inspectors, inadequate infrastructure and inadequate budgets to carry out surveillance operations reef conservation. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam mengawasi kelestarian terumbu karang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah daerah dalam mengawasi kelestarian terumbu karang di Kabupaten Wakatobi telah terlaksana. Faktor yang mendukung yaitu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, masyarakat, pemerintah pusat serta lembaga-lembaga masyarakat yang peduli terhadap pelestarian sumberdaya terumbu karang. Faktor yang menghambat yaitu kurangnya tenaga pengawas, sarana prasarana yang kurang memadai dan anggaran yang belum mencukupi untuk menjalankan operasi pengawasan pelestarian terumbu karang.
GOOD CORAL GOVERNANCE (INOVASI PENGELOLAAN TERUMBU KARANG) KABUPATEN WAKATOBI La Radu; Andi Luhur Prianto; Muchlas M Tahir
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2012): (October 2012)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (711.814 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v2i2.50

Abstract

 The purpose of this study aims to determine the innovation management of coral reefs in the perspective of governance and to determine the factors supporting and inhibiting innovation coral reef management by local governments. This type of research is descriptive qualitative. The results showed the involvement of stakeholders in transplanting corals and supervision in the field of conservation of marine protected areas, there is a match between local knowledge and modern knowledge. Supervision and control is carried out by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, Marine and Fisheries Agency well as the community watchdog group. Surveillance and monitoring operations have been allocated budgets of state and local budgets. Authority management refers to the laws, ministerial regulations , local regulations , village regulations and the values of local wisdom   Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi pengelolaan terumbu karang dalam persfektif tata kelola dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam inovasi pengelolaan terumbu karang yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tipe penelitian ini deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam melakukan transplantasi karang dan pengawasan dibidang konservasi daerah perlindungan laut, terdapat kesesuaian antara pengetahuan lokal dan pengetahuan modern. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh kementerian Kelautan dan Perikanan, dinas kelautan dan perikanan serta kelompok masyarakat pengawas. Operasi pengawasan dan pemantauan mendapat alokasi anggaran dari APBN dan APBD. Otoritas pengelolaan mengacu kepada undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan desa serta nilai-nilai kearifan lokal.

Page 1 of 1 | Total Record : 8