Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemasaran Politik Bupati Bima Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Bima Tahun 2015 Nurfitriani, Nurfitriani; Hamrun, Hamrun; Taufik, Ahmad
JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 5, No 2 (2017): JPPUMA Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Pemasaran politik merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam suatu pemilihan karena dapat membantu efektifitas penyusunan produk politik, serta dapat menyampaikan produk politik tersebut secara luas kepada masyarakat. Pemasaran politik akan membawa manfaat baik itu bagi partai politik ataupun kandidat pasangan calon karena dengan adanya pemasaran politik hubungan mereka dengan pemilih akan terbangun dan secara tidak langsung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang merupakan konsumen politik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sehingga dapat menjelaskan obyek penelitian di kantor Bupati Bima dan kantor KPU Kabupaten Bima. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi langsung dilokasi penelitian dan wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis melalui reduksi data yaitu merangkum dan fokus pada hal yang penting kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa pemasaran politik yang dilakukan oleh Bupati Bima terpilih belum efektif karena ada beberapa permasalahan yang di anggap sebagai faktor penghambat pada saat melakukan pemasaran politik.

Edukasi politik virtual era demokrasi digital pada sekolah menengah kejuruan Malik, Ihyani; Khaerah, Nur; Prianto, Andi Luhur; Hamrun, Hamrun
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol 1, No 1 (2020): April
Publisher : Research and Social Study Institute

Edukasi politik kepada siswa-siswa di SMK Negeri 1 Bulukumba merupakan instrumen penting untuk membantu memperkenalkan politik sejak di bangku sekolah. Kegiatan yang biasa dilakukan berupa sosialisasi tentang pemilu, pemilukada, dan pendidikan politik bagi siswa. Kegiatan ini bermaksud memberikan trasnfer pengetahuan dan pemantik semangat siswa sebagai pemilih pemula untuk turut berpartisipasi aktif dalam pemilu maupun pemilukada yang akan datang. Tetapi, permasalahan yang dihadapi oleh siswa SMK Negeri 1 Bulukumba yang telah memiliki hak suara, diantaranya: (1) Masih terdapat siswa yang tabu memahami politik sehingga apatis berpartisipasi dalam pemilu. Selain itu, ketidaktahuan terhadap informasi-informasi pemilu dan politik juga salah satu penyebab sikap golput mereka; (2) Terdapat siswa yang senang terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik, tetapi sikap fanatik terhadap salah satu pilihan politiknya sering membuat perseteruan hingga menyebarkan ujaran kebencian dengan pendukung kandidat lainnya di media sosial; (3) Terdapat siswa yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan money politic; (4) Terdapat siswa yang belum mengetahui cara penggunaan media sosial dengan bijak, sehingga banyak yang menjadi pelaku penyebar berita hoax. Oleh karena itu kegiatan pengabdian ini ingin mencapai: (1) Peningkatan pemahaman siswa dalam Demokrasi Digital, dan UU ITE dalam menggunakan Teknologi/media sosial; (2) Peningkatan minat literasi Politik siswa (Mengurangi golput, mencegah Hoax, peduli pemerintahan daerah); (3) Perbaikan tata nilai dan karakter siswa (sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PELAYANAN BERBASIS E-GOVERNMENT DI KABUPATEN MUNA Hamrun, Hamrun; Harakan, Ahmad; Prianto, Andi Luhur; Khaerah, Nur
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 18, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Riau

Di era Revolusi Industri 4.0 kinerja pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas meskipun berada pada pulau yang jauh dari ibukota negara menjadi tantangan bagi stakeholder pemerintahan. Hal ini terjadi dikarenakan pemerataan pembangunan dan kesuksesan pelayanan publik maka pemerintah perlu melakukan bebagai upaya penyediaan fasilitas pelayanan publik yang efektik dan efisien, termasuk memberikan pelayanan berbasis e-government. Artikel ini akan menganalisa dan mengulas dari aspek strategi pengembangan program yang melibatkan sumber daya manusia dan teknologi informasi dengan output pelayanan prima. Meski Realisasi pengembangan pelayanan berbasis e-government di Kabupaten Muna menghadapi banyak tantangan baik dalam hal geografis, ekonomi, teknologi, politik, maupun budaya, namun pelaksanaannya sangat ditunggu oleh masyarakat setempat. Selain itu pelayanan berbasis e-government merupakan tuntutan di era revolusi industri 4.0 saat ini.

Implementasi Good Forest Governance dalam Pengelolaan Hutan Lindung di Kabupaten Bantaeng Taufik, Ahmad; Hamrun, Hamrun; Harakan, Ahmad
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v1i1.2

This article explores the implementation of good forest governance in the management of protection forest in Bantaeng and processes as well as the management stages of protected forest areas in order to utilize and continuity stay awake. This study used a qualitative approach to explainingd main problems discussed by descriptive method. The results of this study found that implementation of forest management in Bantaeng get support from the local government as a form of implementation of good forest governance in the management of protection forest areas include the Strengthening national policy, and as well as the establishment and strengthening of community institutions. While the processes and management stages that lead to cooperation between forum rembuk hutan desa with LSM Balang held village discussions about village forest management for welfare enhancement in Labbo, Pattaneteang and Campaga. Artikel ini mengeksplorasi implementasi good forest governance dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Bantaeng dan proses serta tahapan pengelolaan kawasan hutan lindung agar pemanfaatan dan kelestariannya tetap terjaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan secara metode deskriptif permasalahan pokok yang dibahas. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan hutan di Kabupaten Bantaeng memperoleh dukungan dari pemerintah daerah sebagai wujud pelaksanaan good forest governance dalam pengelolaan hutan lindung dukungan tersebut meliputi Penguatan kebijakan pemerintah pusat, dan pembentukan serta penguatan lembaga kemasyarakatan. Sedangkan proses dan tahapan pengelolaan yang mengarah pada kerjasama forum rembuk hutan desa dengan LSM Balang menggelar diskusi kampung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa pengelolaan hutan desa di Labbo, Pattaneteang dan Campaga.

Pemasaran Politik Bupati Bima Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Bima Tahun 2015 Nurfitriani Nurfitriani; Hamrun Hamrun; Ahmad Taufik
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 5, No 2 (2017): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v5i2.1227

Pemasaran politik merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam suatu pemilihan karena dapat membantu efektifitas penyusunan produk politik, serta dapat menyampaikan produk politik tersebut secara luas kepada masyarakat. Pemasaran politik akan membawa manfaat baik itu bagi partai politik ataupun kandidat pasangan calon karena dengan adanya pemasaran politik hubungan mereka dengan pemilih akan terbangun dan secara tidak langsung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang merupakan konsumen politik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sehingga dapat menjelaskan obyek penelitian di kantor Bupati Bima dan kantor KPU Kabupaten Bima. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi langsung dilokasi penelitian dan wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis melalui reduksi data yaitu merangkum dan fokus pada hal yang penting kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa pemasaran politik yang dilakukan oleh Bupati Bima terpilih belum efektif karena ada beberapa permasalahan yang di anggap sebagai faktor penghambat pada saat melakukan pemasaran politik.

Edukasi politik virtual era demokrasi digital pada sekolah menengah kejuruan Ihyani Malik; Nur Khaerah; Andi Luhur Prianto; Hamrun Hamrun
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol. 1 No. 1 (2020): April
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33292/mayadani.v1i2.14

Edukasi politik kepada siswa-siswa di SMK Negeri 1 Bulukumba merupakan instrumen penting untuk membantu memperkenalkan politik sejak di bangku sekolah. Kegiatan yang biasa dilakukan berupa sosialisasi tentang pemilu, pemilukada, dan pendidikan politik bagi siswa. Kegiatan ini bermaksud memberikan trasnfer pengetahuan dan pemantik semangat siswa sebagai pemilih pemula untuk turut berpartisipasi aktif dalam pemilu maupun pemilukada yang akan datang. Tetapi, permasalahan yang dihadapi oleh siswa SMK Negeri 1 Bulukumba yang telah memiliki hak suara, diantaranya: (1) Masih terdapat siswa yang tabu memahami politik sehingga apatis berpartisipasi dalam pemilu. Selain itu, ketidaktahuan terhadap informasi-informasi pemilu dan politik juga salah satu penyebab sikap golput mereka; (2) Terdapat siswa yang senang terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik, tetapi sikap fanatik terhadap salah satu pilihan politiknya sering membuat perseteruan hingga menyebarkan ujaran kebencian dengan pendukung kandidat lainnya di media sosial; (3) Terdapat siswa yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan money politic; (4) Terdapat siswa yang belum mengetahui cara penggunaan media sosial dengan bijak, sehingga banyak yang menjadi pelaku penyebar berita hoax. Oleh karena itu kegiatan pengabdian ini ingin mencapai: (1) Peningkatan pemahaman siswa dalam Demokrasi Digital, dan UU ITE dalam menggunakan Teknologi/media sosial; (2) Peningkatan minat literasi Politik siswa (Mengurangi golput, mencegah Hoax, peduli pemerintahan daerah); (3) Perbaikan tata nilai dan karakter siswa (sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan

Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pelayanan Berbasis E- Government di Kabupaten Muna Hamrun; Ahmad Harakan; Andi Prianto; Nur Khaerah
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 18 No 2 (2019)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v18i2.7808

Di era Revolusi Industri 4.0 kinerja pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas meskipun berada pada pulau yang jauh dari ibukota negara menjadi tantangan bagi stakeholder pemerintahan. Hal ini terjadi dikarenakan pemerataan pembangunan dan kesuksesan pelayanan publik maka pemerintah perlu melakukan bebagai upaya penyediaan fasilitas pelayanan publik yang efektik dan efisien, termasuk memberikan pelayanan berbasis e-government. Artikel ini akan menganalisa dan mengulas dari aspek strategi pengembangan program yang melibatkan sumber daya manusia dan teknologi informasi dengan output pelayanan prima. Meski Realisasi pengembangan pelayanan berbasis e-government di Kabupaten Muna menghadapi banyak tantangan baik dalam hal geografis, ekonomi, teknologi, politik, maupun budaya, namun pelaksanaannya sangat ditunggu oleh masyarakat setempat. Selain itu pelayanan berbasis e-government merupakan tuntutan di era revolusi industri 4.0 saat ini.

PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN PANGKEP Nasaruddin Nasaruddin; Ansyari Mone; Hamrun Hamrun
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2015): (April 2015)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

The purpose of this study was to determine the supervision by the public to the legislative elections in 2014 in Pangkep. This type of research that is qualitative, as well as data collection was performed using observation and interview techniques. The results showed: public scrutiny of legislative elections in 2014, through direct supervision is done by visiting and performing in locations where objects are monitored as: DPT, campaigning, voting and counting; and Direct supervision is not done without visiting the place of work or object of the supervision is to access the documents of the election by the executive committee elections. This is done to create a fair election, clean, honest and democratic. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014 di Kabupaten Pangkep. Tipe penelitian yakni kualitatif, serta pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan: pengawasan masyarakat terhadap pemilu legislatif 2014, melalui pengawasan langsung dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat terdapat objek yang diawasi seperti: DPT, kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara; dan pengawasan tidak Langsung yaitu dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi yaitu mengakses dokumen-dokumen pelaksanaan pemilu melalui panitia pelaksana pemilu. Hal ini dilakukan untuk menciptakan pemilu yang adil, bersih, jujur dan demokratis.

TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE Kurniadi Kurniadi; Ahmad Taufik; Hamrun Hamrun
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2014): (October 2014)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study aims to determine the budget management infrastructure independent national community empowerment program in District Ulumanda countryside. This type of research is qualitative descriptive study and the use of instruments such as: observation and documentation developed by interviewing informants. The results showed that the Transparency Budget management infrastructure national community empowerment program independently rural (PNPM MP) in District Ulumanda less effective because some indicators of transparency has not been fully implemented, such as the involvement of society in terms of deliberations between the village of proposed development and discussion of the budget managed by PNPM MP in every village. and the lack of information received by the public regarding the amount of budgets managed implementation team (TPK) in every village. with some indicators that make authors conclude baahwa budget management infrastructure independent community empowerment national program of rural (PNPM MP) less effective in this case the lack of transparency. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di Kecamatan Ulumanda. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan instrumen berupa: observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara terhadap informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi Pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM MP) di Kecamatan Ulumanda kurang efektif karena beberapa indikator transparansi belum sepenuhnya terlaksana, seperti keterlibatannya masyarakat dalam hal musyawarah antar desa penetapan usulan dan pembahasan tentang anggaran yang dikelola oleh PNPM MP di setiap Desa. dan kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai besaran anggaran yang dikelola tim pengelola kegiatan (TPK) disetiap Desa. dengan beberapa indikator itulah yang membuat penulis menyimpulkan baahwa pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM MP) kurang efektif dalam hal ini kurang transparansi.

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGAWASI KELESTARIAN TERUMBU KARANG KABUPATEN WAKATOBI La Hasi; Rudi Hardi; Hamrun Hamrun
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2012): (October 2012)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

The purpose of this study was to determine the government's role in overseeing the conservation of coral reefs. This research is a qualitative research. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The results showed that the government's role in overseeing the conservation of coral reefs in the Wakatobi has been accomplished. Factors that support is a strong commitment from local governments, communities, the central government and the institutions of society concerned with the preservation of coral reef resources. Factors that inhibit the lack of labor inspectors, inadequate infrastructure and inadequate budgets to carry out surveillance operations reef conservation. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam mengawasi kelestarian terumbu karang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah daerah dalam mengawasi kelestarian terumbu karang di Kabupaten Wakatobi telah terlaksana. Faktor yang mendukung yaitu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, masyarakat, pemerintah pusat serta lembaga-lembaga masyarakat yang peduli terhadap pelestarian sumberdaya terumbu karang. Faktor yang menghambat yaitu kurangnya tenaga pengawas, sarana prasarana yang kurang memadai dan anggaran yang belum mencukupi untuk menjalankan operasi pengawasan pelestarian terumbu karang.

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search