cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Herie Saksono
Contact Email
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Phone
+628118899965
Journal Mail Official
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat DKI Jakarta - 10430
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bina Praja
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : 20854323     EISSN : 25033360     DOI : https://doi.org/10.21787/jbp.16(3).2024
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Jurnal Bina Praja (JBP) is an open access journal which publishes significant, cutting-edge, and multidisciplinary research drawn from all areas of Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 6 No. 3 (2014)" : 6 Documents clear
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Hasoloan Nadeak
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 3 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.183-195

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan tentang kecamatan di kota Bogor; untuk mengetahui dan menganalisis dukungan juklak dan juknis yang ditetapkan terhadap tugas-tugas Camat dan perangkat kecamatan yang ada di kota Bogor; dan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja kebijakan setelah diimplementasikan para camat dan perangkat kecamatan di wilayahnya masing-masing. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan adalah suatu keharusan, karena Peraturan Pemerintah dimaksud adalah peraturan pelaksanaan yang berlaku secara nasional dan diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan yang digunakan untuk melihat permasalahan dimaksud adalah deskriptif kualitatif dengan metode content analysis atau document analysis. Berdasarkan pendekatan dimaksud diketahui bahwa Pemerintah Kota Bogor telah mengimplementasikan PP No.19 Tahun 2008 ke dalam bentuk Peraturan Walikota No. 54 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Kecamatan dan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan. Pengimplemantasian kebijakan dimaksud meliputi: (1) Tugas Umum Pemerintahan, dan (2) Sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dalam kaitan otonomi daerah. AbstractThe purpose of this study was to determine and analyze the implementation of the policy of districts in the city of Bogor; to determine and analyze the technical and operational guidelines support the tasks assigned to the sub-district and the districts in the city of Bogor; and to determine and analyze the performance of the policy after the implementation of the district and sub-district in each region. Implementation of Government Regulation Number 19 Year 2008 concerning the sub-district is a must, because of government regulation in question is the implementing regulations that apply nationally and mandated by Law No. 32 of 2004 on Regional Government. The approach used to look at the problem in question is descriptive qualitative content analysis or document analysis. Based approach is known that the City Government has implemented PP No. 19 of 2008 in the form of Mayor Regulation No. 54 Year 2010 on Main Duties, Functions, Duties Work Procedures and structural positions within the District and No. 10 of 2010 on Delegation of Authority. The implementation of  policy shall include: (1) Common Tasks Government, and (2) Some tasks are delegated by the Mayor of the District Head in terms of regional autonomy.
Potensi Investasi Jalur Lintas Selatan di Provinsi Jawa Timur Abdul Hamid
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 3 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.197-203

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, permasalahan, dan tantangan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) serta strategi dalam peningkatan investasi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan selatan Jawa Timur. Kajian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan wilayah sampel di beberapa kabupaten/kota di wilayah JLS, yaitu Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi. Dengan menggunakan analisis daya saing wilayah serta analisis struktur harga sehingga diketahui keunggulan komparatif (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage)yang dimiliki oleh industri di masing-masing wilayah sampel. Keunggulankomparatif dicerminkan olehtinggirendahnya biaya produksi, sedangkan keunggulan kompetitif dicerminkan oleh peranan biaya transaksi, termasuk biayatransportasi.Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa: (i) perkembangan industri di kawasan selatan sangat ditentukan oleh kemampuan industri dalam melakukan penekanan biaya melalui efisiensi produksi, (ii) pembangunan JLS berperan untuk menurunkan biaya transportasi sehingga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif, dimana wilayah yang memperoleh manfaat terbesar adalah Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Blitar, dan (iii) pembangunan JLS akan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terutama di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Blitar. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah adanya penyusunan master plan pengembangan JLS, terutama untuk wilayah Pacitan, Blitar, dan Trenggalek. Dimana dalam penyusunan master plan tersebut diperlukan adanya kajianmengenai perencanaan pengembangan wilayah selatan, seperti  penetapan pusat-pusat pengembangan wilayah selatan yang dilihat berdasarkan karakteristik ekonomi daerah. AbstractThis article aims to identify potential problems, and development challenges Trails South (JLS) as well as increased investment strategies in an attempt to improve the welfare of the people in the southern region of East Java. The study was conducted using descriptive method with sample areas in several districts / cities in the area of JLS, namely Pacitan, Terri, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember and Banyuwangi. By using the analysis of the competitiveness of the region as well as the analysis of the pricing structure that is known comparative advantage (comparative advantage) and competitive advantage (competitive advantage) owned by the industry in each region of the sample. Comparative advantage was reflected in the level of production costs, while the competitive advantage is reflected by the role of transaction costs, including transportation cost. Based to the results of the study revealed that: (i) development of the industry in the southern region is largely determined by the ability of the industry to conduct cost reduction through production efficiency, (ii) development JLS contribute to lower transport costs, thereby increasing competitive advantage, where the region is the biggest benefit Pacitan and Blitar, and (iii) development of JLS will result in increased economic activity and employment, especially in Pacitan and Blitar. Recommendations that can be submitted is the preparation of a master plan development of JLS, especially for the area Pacitan, Blitar, and Psychology. Where in the preparation of the master plan is needed studies on southern regional development planning, such as the establishment of centers of development of the southern region is seen by the economic characteristics of the area.
Kelayakan Industri Kopi di Provinsi Kalimantan Barat Rudy Setyo Utomo
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 3 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.205-211

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan industri kopi rakyat sebagai penghasil produk komersial di Kalimantan Barat. Penelitian dilakukan secara deskriptif dan observasi untuk mengetahui potensi bahan baku, potensi pasar dan pemasaran, ketersediaan teknologi, dan analisis kelayakan finansial pendirian pabrik. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan bahan baku berupa hasil panen kopi menurun setiap tahun dan ketersediaannya pada setiap masyarakat kecil, dan tidak menarik bagi petani untuk budidaya komersial, kalah bersaing dengan keberadaan tanaman karet, kelapa sawit, atau tanaman hortikultura atau perkebunan lain, sehingga masyarakat enggan menanam kopi kembali. Walaupun, pemasaran kopi tersedia pada pasar domestik, pasar nasional, dan luar negeri, akan tetapi mutu kopi yang berkaitan dengan keunggulan rasa, aroma, dan indikasi geografi merupakan keunggulan tersendiri, yang belum tampak untuk hasil kopi asal Kalimantan Barat. Teknologi pengolahan kopi menunjukkan adanya kesiapan teknologi untuk aplikasi, seperti teknologi untuk menghasilkan produk kopi primer dan kopi sekunder. Saran yang dapat diberikan adalah budidaya kopi dan produk kopi luwak liar (Paradoxurus hermaphrodites) dari Kabupaten Sambas perlu diperhatikan dan dibina intensif oleh Pemerintah Daerah setempat, agar memiliki peluang komersialisasi kompetitif. Sebaiknya Pemerintah Daerah membina kembali teknik budidaya dan manajemen usaha tani kopi. AbstractThe purpose of this study was to determine the feasibility of the coffee industry folk as a commercial producer in West Kalimantan. Research conducted descriptive and observation to determine the potential of raw materials, market potential and marketing, availability of technology, and financial feasibility analyzes plant establishment. The results of the study showed that the availability of raw materials such as coffee yields declined every year and its availability on every small community, and not attractive to farmers for commercial cultivation, where plants can not compete with rubber, palm oil, or other horticultural crops or plantation, so people are reluctant to plant coffee again. Although, the marketing of coffee available on the domestic market, national market and abroad, but the quality of the coffee that is associated with superior taste, aroma, and geography indications is its own advantages, which have not seemed to result from West Kalimantan coffee. Coffee processing technology indicates the readiness of technology for applications, such as the technology to produce coffee of primary and secondary copy. Advice can be given is the cultivation of coffee and wild civet coffee products (Paradoxurus hermaphrodites) from Sambas district and fostered intensive note by the local government, in order to have a competitive commercialization opportunities. Local Government should re-establish cultivation techniques and management of coffee farming.
Political Broker and Budget Mafia in Indonesian Parliament Moh. Ilham A. Hamudy; Ahmad Imam M. Rais
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 3 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.213-219

Abstract

AbstractBudget mafia practices and brokerage phenomenon in ministries/agencies and the parliament in the country's financial dredge is very alarming. Not counted how much money is successfully robbed. The modus is varying, so it is not easy to dismantle. Because expert move, the law enforcers had trouble catching them. This article tried to describe the mode of action and often they do. The method is done by tracing the various reports in newspapers. From tracking and in-depth analysis it could be concluded that in order to minimize the action of brokers and budget mafia practices there are some necessary steps. First, fixing the finances system of political parties, reducing the dominance of parliament in budget management and election of public officials, and encourage law enforcement. Second, transparency debates the state budget in the parliament to be a key budget reforms. Third, the involvement of the community is also important to increase the transparency of the state budget discussions. AbstrakPraktik mafia anggaran dan fenomena broker di kementerian/lembaga dan parlemen yang mengeruk keuangan negara sangat memprihatinkan. Tidak terhitung berapa banyak uang yang berhasil dirampok. Modusnya berbeda-beda, sehingga tidak mudah untuk membongkar. Saking ahlinya, para penegak hukum mengalami kesulitan menangkap mereka. Artikel ini mencoba untuk menjelaskan modus tindakan yang kerap mereka lakukan. Metode kajian dilakukan dengan menelusuri berbagai laporan di surat kabar. Dari pelacakan dan analisis mendalam itu dapat disimpulkan bahwa untuk meminimalkan aksi broker dan praktik mafia anggaran ada beberapa langkah yang diperlukan. Pertama, memperbaiki sistem keuangan partai politik, mengurangi dominasi parlemen dalam pengelolaan anggaran dan pemilihan pejabat publik, dan mendorong penegakan hukum. Kedua, transparansi dalam perdebatan penentuan anggaran negara di parlemen menjadi kunci bagi reformasi anggaran. Ketiga, keterlibatan masyarakat juga penting untuk meningkatkan transparansi pembahasan APBN.
Perbedaan Status Gizi Balita Berdasarkan Frekuensi Kunjungan ke Posyandu dan Tingkat Pengetahuan Ibu di Desa Bungaya Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Sukartini Adnyana
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 3 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.221-226

Abstract

AbstrakKehadiran ibu balita di Posyandu diharapkan dapat menambah pengetahuan ibu balita tentang gizi dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan status gizi balita berdasarkan frekuensi kunjungan ke Posyandu dan pengetahuan gizi ibu balita di Desa Bungaya Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Sesuai dengan hasil analisis statistik dengan uji independen t-test pada taraf signifikan 5% (α = 0,05) dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan status gizi balita berdasarkan frekuensi kunjungan sampel ke Posyandu, tidak terdapat perbedaan tingkat pengetahuan sampel berdasarkan frekuensi kunjungan sampel ke Posyandu dan didapatkan bahwa tidak terdapat perbedaan status gizi balita berdasarkan tingkat pengetahuan sampel. Alasan ibu balita tidak berkunjung ke Posyandu yaitu sebagian besar karena alasan sibuk, maka untuk meningkatkan kunjungan ibu balita ke Posyandu jadwal kegiatan Posyandu perlu disesuaikan dengan kesibukan masyarakat khususnya ibu balita. AbstractThe toddler’s mother Posyandu presence is expected to add to the knowledge about the toddler’s mother nutrition and health. This study aims to determine the differences in nutritional status of children based on the frequency of visits to health posts and toddler nutrition knowledge of mothers in the village Bungaya Bebandem Subdistrict Karangasem regency Bali province. In accordance with the results of statistical analysis with independent t-test test at 5 % significance level (α = 0.05) it can be concluded that there are differences in nutritional status of children based on the frequency of visits to the neighborhood health center sample, there were no differences in the level of knowledge of the sample based on the frequency of visits to a sample of Posyandu and found that there was no difference in nutritional status of children based on the level of knowledge of the sample. Reasons not to visit the toddler’s mother Posyandu is largely for reasons of busy, so to improve the toddler’s mother visits to Posyandu activities need to be tailored to particular communities flurry toddler’s mother.
Dampak Ekspansi Hypermarket terhadap Pasar Tradisional di Daerah Bagas Haryotejo
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 3 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.241-248

Abstract

AbstrakTujuan kajian ini adalah untuk melihat i) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen berbelanja di hypermarket dan pasar tradisional; (ii) melihat dampak keberadaan hypermarket di Indonesia terhadap jumlah pedagang, jam buka, jumlah pembeli, omzet pedagang di pasar tradisional, dan terhadap pasar tradisional itu sendiri; (iii) melihat dampak ekonomi hypermarket terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, konsumen dan pendapatan negara; (iv) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kinerja pasar tradisional dan pengaturan pendirian hypermarket. Analisis data sekunder menunjukkan bahwa setiap tambahan jumlah pasar modern belum bersifat menurunkan jumlah pasar tradisional (toko atau warung). Hal ini menunjukkan bahwa pasar modern dan pasar tradisional sama-sama berkembang dan bersifat "complementary" satu sama lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa kontribusi terhadap PDRB non migas lebih besar pasar tradisional (toko atau warung) dibandingkan pasar modern. Namun, kondisi yang sebaliknya terjadi, bahwa pasar modern (supermarket) di wilayah propinsi, dalam hal ini perkotaan, mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan APBD dibandingkan dengan wilayah kota/kabupaten. Sebaliknya, pasar tradisional mempunyai keunggulan non ekonomi dari sudut pandang kepentingan ekonomi makro, yaitu penyediaan pilihan kesempatan usaha, penyediaan lapangan kerja, dan kontribusi output, meskipun pilihan-pilihan tersebut dapat berbenturan dengan kepentingan-kepentingan pemda untuk meningkatkan perolehan PAD. AbstractThe aim of this research are i) identify the factors that influence consumers willingness; (ii) the impact of hypermarkets in Indonesia to number of traders, opening hours, number of buyers, turnover traders in traditional markets, and the traditional market itself; (iii) economic impact of hypermarkets on economic growth, employment, consumer and government revenues; (iv) formulating policy recommendations to improve the performance of traditional markets and setting the establishment of hypermarkets. Secondary data analysis showed that every additional amount of modern markets (supermarkets) not decrease the number of traditional markets (shops or stalls). This shows that modern markets and traditional markets are both growing and is "complementary" to each other. The study results indicates that the contribution to non-oil GDP of traditional markets (shops or stalls) larger than the modern market (supermarket). However, the opposite condition occurs, the modern market (supermarkets) in the province, has a greater contribution to revenues, compared to the municipal / district. In contrast, non-traditional markets have economic advantages from the standpoint of macro-economic interests, such as the provision of choice of business opportunities, employment and output contribution, although those options may cause conflict with the interests of local governments to raise the revenue.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 (2025): [Sedang Berjalan] Vol 17 No 1 (2025) Vol 16 No 3 (2024) Vol 16 No 2 (2024) Vol 16 No 1 (2024) Vol 15 No 3 (2023) Vol 15 No 2 (2023) Vol 15 No 1 (2023): City Branding Vol 14 No 3 (2022) Vol 14 No 2 (2022) Vol 14 No 1 (2022) Vol 13 No 3 (2021) Vol 13 No 2 (2021) Vol 13 No 1 (2021) Vol 12 No 2 (2020): Pemilihan Kepala Daerah Vol 12 No 1 (2020) Vol 11 No 2 (2019) Vol 11 No 1 (2019) Vol 10 No 2 (2018) Vol 10 No 1 (2018) Vol 9 No 1 (2017): Vol. 9 Iss. 1 May 2017 Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 1 (2017) Vol 8 No 2 (2016) Vol 8 No 2 (2016): November Vol 8 No 1 (2016) Vol 8 No 1 (2016): May Vol 7 No 4 (2015): Desember Vol. 7 No. 4 (2015) Vol 7 No 3 (2015): September Vol. 7 No. 3 (2015) Vol. 7 No. 2 (2015) Vol 7 No 2 (2015): Juni Vol. 7 No. 1 (2015) Vol 7 No 1 (2015): Maret Vol. 6 No. 4 (2014) Vol 6 No 4 (2014): Desember Vol. 6 No. 3 (2014) Vol 6 No 3 (2014): September Vol 6 No 2 (2014): Juni Vol. 6 No. 2 (2014) Vol 6 No 1 (2014): Maret Vol. 6 No. 1 (2014) Vol 5 No 4 (2013): Desember Vol. 5 No. 4 (2013) Vol 5 No 3 (2013): September Vol. 5 No. 3 (2013) Vol 5 No 2 (2013): Juni Vol. 5 No. 2 (2013) Vol 5 No 1 (2013): Maret Vol. 5 No. 1 (2013) Vol. 4 No. 4 (2012) Vol 4 No 4 (2012): Desember Vol 4 No 3 (2012): September Vol. 4 No. 3 (2012) Vol. 4 No. 2 (2012) Vol 4 No 2 (2012): Juni Vol. 4 No. 1 (2012) Vol 4 No 1 (2012): Maret Vol 1 No 3 (2009) More Issue