cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Herie Saksono
Contact Email
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Phone
+628118899965
Journal Mail Official
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat DKI Jakarta - 10430
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bina Praja
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : 20854323     EISSN : 25033360     DOI : https://doi.org/10.21787/jbp.16(3).2024
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Jurnal Bina Praja (JBP) is an open access journal which publishes significant, cutting-edge, and multidisciplinary research drawn from all areas of Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 3 (2015)" : 7 Documents clear
Pengembangan Kapasitas Petani Kecil Lahan Kering untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Sitti Aminah
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 3 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.197-209

Abstract

AbstrakPetani lahan kering belum berperan mendukung ketahanan pangan. Sebagian besar petani adalah petani kecil dengan kapasitas yang rendah untuk menghasilkan pangan. Penelitian bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kapasitas petani kecil untuk mendukung ketahanan pangan. Data dikumpulkan menggunakan beberapa instrumen: kuesioner, wawancara dan fokus group diskusi. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menunjukan bahwa karakteristik dan kapasitas petani kecil berada pada kategori rendah, berpengaruh terhadap tingkat ketahanan pangan yang rendah. Rekomendasi kebijakan  meningkatkan kapasitas petani kecil untuk menciptakan ketahanan pangan melalui: menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan secara partisipatif, meningkatkan kualitas peran pendamping da peneliti dalam proses pemberdayaan, meningkatkan akses petani terhadap input, fasilitas modal, dan pasar, memberikan insentif agar petani mau berusaha sampingan serta meningkatkan koordinasi antara institusi pemerintah dan stakeholder. AbstractLand dry farmers have not enrole in supporting food security. Most of the farmer are the peasants with low capacity to produce food. The purpose of the research is to formulate policy recommendation to increase capacity of the peasants for support food security. The data were collected using following techniques: questionnaire, interview and focus group discussion. The data were analyzed using descriptive statistics and structural equation modelling (SEM). The research results showed that the peasant characteristics and the peasants capacity are within low category, influencing the level of food security. The Government are expected actively to increase the peasants capacity by optimizing efforts: providing extension and training in participatory ways; increasing role of facilitator and researcher in empowerment process, increasing the peasants’ access to production input, credit facilities and wider markets, give incentive to the peasants so that they can do double working, as well as increasing coordination between government institutions and stakeholder.
Strategi Bertahan Hidup Nelayan P. Rimau Balak di Kabupaten Lampung Selatan Sudiyono Sudiyono
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 3 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.211-225

Abstract

AbstrakMasyarakat nelayan P. Rimau Balak di Kabupaten Lampung Selatan, merupakan salah satu kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin. Ada dua faktor yang menyebabkan kemiskinan, yakni; faktor yang bersifat alamiah, dan yang bersifat non-alamiah atau faktor struktural. Faktor alamiah  meliputi, degradasi lingkungan perairan, cuaca yang tidak menentu dan perubahan iklim, serta kondisi tangkap lebih (over fishing). Faktor yang bersifat struktural meliputi, sedang faktor struktural meliputi; terbatasnya akses modal, terbatasnya teknologi alat tangkap, kebijakan pemerintah, dan ketidakadilan dalam lembaga sistem bagi hasil. Studi ini bertujuan ingin menjelaskan bagaimana kommunitas masyarakat nelayan P. Rimau Balak dapat bertahan hidup. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, observasi, dan buku-buku literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara vertikal nelayan memiliki hubungan baik dengan pihak yang menguasai sumber ekonomi, melibatkan keluarga dalam mencari nafkah, serta menghemat pengeluaran. Kemiskinan nelayan bersifat multi-dimensi, sehingga penanganannya tidak secara tambal sulam. AbstractThe fishermen community in Rimau Balak island South Lampung Regencies, is one of the fisherman community which lifing in poverty condition. There are two factors that coused of poverty, namely; natural and non-natural or structural factor. The natural factor are weather uncertinity and climate change, degradation of sea resource and over fishing condition. The factor structural are, low of education and unskill of the fisherman community, limitation of the access of capital,  limitation  of the technology fishing gear, the gouvermen policy,  and unequity institutions sharing sistem. This study  aims to exsplain how the fishermen community in Rimau Balak island can be survival life? This article  has been written  by descriptive qualitatif aproach. Source of data  obtained  trough indepth interview, document colection, observation, and books litterature. This article is a byproduct of the Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP) survey,  that has been done by Population Research Center in Indonesia Institute of Sciences (P2K – LIPI) on Aprill 22 – 30 – 2015.
Analisis Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang dalam Pembinaan ASN di Instansi Pemerintah (Studi: Kabupaten Lampung Utara, Kota Cilegon, dan Kota Kediri) Ajib Rakhmawanto
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 3 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.227-237

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini; pertama, menganalisis peran Pejabat Pembina Kepe­gawaian dan Pejabat Yang Berwenang dalam sistem pembinaan ASN sebagaimana tertuang dalam UU ASN; kedua, mengidentifikasi implementasi sistem pembinaan PNS yang telah dijalankan instansi pemerintah. Pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan informan akademisi SDM publik dan praktisi pengelola SDM ASN di beberapa instansi pemerintah. Teknik pengambilan data penelitian dengan cara FGD dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan; pertama, sistem pembinaan ASN dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berperan sebagai pengambil kebijakan dan Pejabat Yang Berwenang yang berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan; kedua, implementasi pembinaan PNS di instansi pemerintah yang telah berjalan selama ini kurang obyektif karena mengabaikan prinsip merit dan banyak kepentingan politik. Rekomendasi penelitian; pertama, menciptakan kode etik penyeleng­garaan pembinaan ASN, dan adanya koordinasi antara Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang dalam mejalankan peran, tugas, dan fungsinya masing-masing. Kedua, lembaga pengawas (Deputi Pengawasan dan Pengendalian BKN) melakukan pemantauan secara intensif terhadap pembinaan pegawai ASN, dan memberikan sanksi tegas terhadap segala bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan manajemen ASN.AbstractThe purpose of this research; first, to analyze the role of Civil Service Advisor Officials and Authorized Officials in the development system as mentioned in the State Apparatus Law. Second, to identify the implementation of civil servant development system that conducted by the government. This research used descriptive qualitative approach with informants from the public human resources academician and practitioners from human resources managers in several government agencies. The technique used to take the reserach data was using Focus Group Discussion and interview. The research results shows; first, state apparatus development system was conducted by civil service Advisor Official whose role is as decision maker and authorized officials whose role is as  technical policy executives. Second, the on going state apparatus development system in the government environtment is ignoring the merit system. The recommendation of the research; first providing the ASN management code of conduct and a coordination between civil service advisor official and authorized officials in conducting their roles and function. Second, the supervisory institution (Supervisory Deputy in BKN) monitor the implementation of ASN management intensively, and pose a sanction against all form of breach in the ASN management.
Batas Wilayah Desa Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Hasoloan Nadeak; Alexander Y Dalla; Deden Nuryadin; Anung S. Hadi
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 3 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.239-250

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: realitas penetapan dan penegasan batas wilayah desa menurut UU No 32 tahun 2014, masalah dan solusi yang diambil untuk mengatasi masalah, peran camat dalam hal penetapan dan penegasan batas desa sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini penting mengingat UU No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, beberapa pasal telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, tetapi pasal yang mengamanatkan tentang batas desa tetap berlaku. Sementara itu telah terbit 2 (dua) UU yang baru sebagai penganti dan merupakan turunan dari UU no. 32 tahun 2004 yaitu, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Meskipun pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas wilayah desa diatur secara rinci dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagai turunan dari UU no. 32 tahun 2004 tentang dan peraturan pemerintah No. 72 tentang Desa namun dalam realitanya terjadi hal yang kotroversial, karena penetapan dan penegasan batas desa diatur secara teknis melalui Permendagri No. 27 tahun 2006 tersebut, tidak satupun para stakeholder yaitu para Bupati paling tidak di 4 (empat) provinsi daerah sampel penelitian yang mengimplementasikan Permendagri dimaksud dalam penetapan dan penegasan desa di daerahnya masing-masing.AbstractThe purpose of this study is to determine and analyze: the reality of the establishment and affirmation of village boundaries according to Law No. 32 of 2014; problems and solutions are taken to address the problem; and; the role of the district head in terms of determination and demarcation of village boundaries according to Law No. 23 Year 2014 on Regional Government. The approach used in this study is a qualitative-descriptive method. This study is important due to in the Law No. 32 of 2014 on Local Government, several articles have been removed and no longer valid, but the article that mandates village boundaries are still applied. Meanwhile, has been published two (2) new law as a substitute, and as a derivative of the Law No. 32 2004, that is, Law No. 6 of 2014 on The Village and the Law No. 23 of 2014 on Local Government. Although the arrangement of the establishment and affirmation of village boundaries is provided in detail in the regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) No. 27 in 2006, but in reality occur controversial thing. This is because the determination and village demarcation technically regulated by the Permendagri No. 27 In 2006 that none Regent/Bupati of four selected samples implementing the Permendagri referred to in the establishment and affirmation of the village in their own regions.
Strategi Pengembangan Ekonomi Rakyat di Provinsi Papua Muhamad Ismail
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 3 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.251-259

Abstract

AbstrakPengembangan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Pengembangan ekomomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi Usaha Mikro Kecil Menengah selama ini belum memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Tujuan studi untuk melihat sejauh mana pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua, dan merumuskan strategi pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua. Menggunakan analsis SWOT, menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena dipengaruhi oleh beberapa kelemahan dan kendala teknis lainnya seperti kekurangan modal usaha, peralatan yang masih sederhana, kualitas dan kuantitas produk yang rendah, sulitnya akses pasar dan lemahnya jiwa kewirausahaan khususnya bagi masyarakat/pelaku ekonomi rakyat asli Papua. Pengembangan ekonomi kerakyatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan peran Usaha mikro dan menengah dan Koperasi/KUD karena masyarakat dengan mudah dapat dilibatkan dalam kedua wadah ekonomi tersebut. Pengembangan ekonomi kerakyatan dapat dilakukan dengan : Peningkatan kualitas dan kuantitas  produk lokal agar dapat bersaing dengan pasar regional dan internasional, pemberian dana stimulan untuk modal usaha bagi para pelaku ekonomi rakyat dengan memanfaatkan dana OTSUS, dan APBN, Peningkatan SDM pertanian melalui dukungan sektor swasta (mitra usaha) dan permodalan  dari lembaga perbankan. Untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki dalam pengembangan ekonomi kerakyatan maka dapat dilakukan melalui: Meningkatan kuallitas SDM pelaku ekonomi rakyat  melalui pendidikan non formal/pelatihan, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi para tenaga pendamping, pemberian modal usaha dan peralatan pertanian dengan memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG), meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi sampai ke seluruh kabupaten/kota, Pemanfatan dana program untuk kegiatan ekonomi produktif. Kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan memiliki peluang berupa meningkatkanya kualitas dan kuantitas produk lokal yang berdaya saing, masyarakat tidak selalu mengantungkan pada bantuan modal pemerintah, pelaku ekonomi kerakyatan tidak selamanya tergantung pada tenaga pendamping. AbstractBased economic development aims to increase community participation in various development activities, especially in the economic field. Populist both economic development by exploiting the potential of Micro Small Medium Enterprises has not made a significant impact to the welfare of society. The purpose of the study to see how far the populist economic development in Papua, and formulate a strategy based economic development in the province of Papua. Using SWOT the analysis, using primary and secondary data. The results showed populist economic development in Papua province could not be implemented to the fullest because it is affected by several drawbacks and other technical constraints such as shortage of working capital, equipment is still modest, the quality and quantity of the product is low, the difficulty of access to markets and weak entrepreneurial spirit, especially for community / indigenous people of Papua economic actors. Based economic development can be done by utilizing the role of micro and medium-sized businesses and cooperatives / KUD because people could easily be involved in both the economic container. Based economic development can be done by: Increasing the quality and quantity of local products to compete with regional and international markets, giving stimulant fund for venture capital for the economic actors of the people by utilizing funds OTSUS, and the state budget, Improved HR agriculture through private sector support (partners business) and capital of banking institutions. To overcome the weaknesses in the development of community economy, it can be done through: Boosting kuallitas SDM economic actors people through non-formal education / training, education and ongoing training for facilitators, provision of venture capital and agricultural equipment by utilizing appropriate technology (TTG ), increasing the role of Micro, Small and Medium Enterprises and co-operatives to all districts / cities, utilization of program funds for productive economic activities. Populist economic development policy has a chance in the form of increasing the quality and quantity of local products competitive, people do not always pocket on government capital assistance, populist economic actors do not always depend on the facilitators.
Pemanfaatan Spent Resources dalam Mendukung Kegiatan Eco-economic Decoupling di Provinsi Jawa Tengah Nuril Fikri Aulia
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 3 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.259-267

Abstract

AbstrakKajian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pembangunan yang dilakukan seringkali menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Dampak buruk tersebut adalah kerusakan lingkungan dan semakin menipisnya ketersediaan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu diupayakan agar pembangunan yang dilaksanakan tetap dapat berjalan, lingkungan tidak rusak, dan ketersediaan sumberdaya tetap terjaga. Salah satu upaya adalah melalui kegiatan eco-economic decoupling dengan pemanfaatan spent resources. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui potensi spent resources di Provinsi Jawa Tengah, mengetahui permasalahan dalam pemanfaatan spent resources di Provinsi Jawa Tengah, dan untuk mengetahui dampak pemanfaatan spent resources di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah  melalui kajian deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki potensi eco-economic decoupling  yang ditunjukan dengan adanya ketersediaan dan pemanfaatan  spent resources. Namun demikian potensi tersebut belum berkembang optimal, karena masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pemanfaatannya. Permasalahan dalam pemanfaatan spent resources antara lain:kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang eco-economic decoupling dan spent resources diantara stakeholders, belum ada kebijakan khusus tentang eco-economic decoupling, kurangnya peran Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan spent resources, dan belum adanya sinergitas program dan kegiatan dalam mendukung pemanfaatan spent resources. Pemanfaatan spent resources memberikan dampak positif yaitu pengurangan tekanan terhadap lingkungan dan sumberdaya alam, peningkatan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat. AbstractImplementation of the development is often cause adverse environmental impacts . Adverse effects are environmental degradation and decreasing  avaibility of resources.  To overcome this it is necessary that the development  can still continue , the environment is not damaged , and the availability of resources is maintained . One effort is through eco - economic decoupling activities with the use of spent resources. The aim of study to determine the potential of spent resources in Central Java , knows the problems in the utilization of spent resources in Central Java , and to determine the impact of the utilization of spent resources in Central Java  by a qualitative descriptive method. The results show that in the study have the potential of eco - economic decoupling indicated by the availability of spent resources and had done utilization of spent resources . However, this potential has not been optimally developed, because there are still some  problems in its utilization . Problems in the use of spent resources are  the lack of knowledge about  eco-economic decoupling and spent resources among stakeholder , there is no specific policy on eco - economic decoupling , the lack of Local Government 's role in the utilization of spent resource , and the lack of synergy programs and activities in supporting the utilization of spent resources. Utilization of spent resources have  positive impact to reduce  pressure on the environment and natural resources, create a new job, and increase  incomes for society.
Sistem Produksi dan Potensi Pengembangan Jagung di Kabupaten Pasaman Barat Yulmar Jastra
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 3 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.271-278

Abstract

AbstrakJagung (Zea mays L.) merupakan tanaman pangan nasional kedua setelah padi dan perannya semakin meningkat sejalan bertambahnya jumlah penduduk, usaha peternakan, dan berkembangnya industri olahan berbahan baku jagung. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan kuantitatif serta dilakukan secara bertahap yaitu: pra-study dalam rangka pengumpulan informasi tetang kondisi umum dan petani di kabupaten Pasaman Barat, desk study intensif terhadap data luasan dan perkembangan jagung hibrida serta  semua informasi yang diperoleh dari kegiatan pra-study; observasi, survey lapangan. Penelitian ini bertujuan : mengidentifikasi system produksi jagung di Pasaman Barat mengidentifikasi potensi  pengembangan areal dan analisa  usahatani jagung, menyusun Program Aksi Pengembangan jagung di Pasaman Barat. Umur petani jagung di Kabupaten Pasaman Barat antara 40-60 tahun, dengan  lama sekolah selama dari 9 tahun dan jumlah anggota keluarga petani 5 orang. Produksi jagung tertinggi di kabupaten Pasaman Barat terjadi pada tahun 2009 sebesar  364.287 ton  dengan luas panen 44.793 ha dan produktivitas 6,99 ton/ha, pada tahun 2010 terjadi penurunan produksi menjadi 220.761 ton dengan produktivitas 6,3 ton/ karena terjadinya penurunan luas panen menjadi 33.757 ha. Dan pada tahun 2011 produksi jagung kembali normal dengan produksi 286.078 ton/tahun dengan luas tanam 44.360 ha dan produktivitas 6,50 ton/ha. Potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk usahatani jagung mencapai 142.850 ha yang didominasi tanah gambut dan mineral masing-masing seluas 7.550 ha dan 16.550 ha. Dari usahatani jagung dapat memberikan keuntungan sebesar Rp 8.860.000,-/ha. Bila masa pertanaman jagung 4 bulan maka pendapatan petani jagung per bulannya sebesar Rp 2.215.000,-.AbstractMaize ( Zea mays L. ) is the second national food crop after rice and its role is increasing in line increase of population , livestock operations , and development of raw material corn processing industry. This research is a descriptive qualitative and quantitative as well as done in stages , namely: pre -study in order neighbor information gathering and general condition of farmers in the districts of West Pasaman , intensive desk study on the extent of data and the development of hybrid corn and all information obtained from pre -study activities ; observation , field survey. This study aims to: identify systems of maize production in West Pasaman, identify potential areas of development and  analysis of maize farming, Prepare Corn Development Action Programme in West Pasaman . Age maize farmers in West Pasaman between 40-60 years old , with old school for 9 years and the number of family members of farmers 5 . The highest maize production in West Pasaman district occurred in 2009 amounted to 364 287 tonnes with  44 793 ha of harvested area and productivity of 6.99 tonnes / ha , in 2010, a decline in production to 220 761 tonnes with a productivity of 6.3 tons /ha due to a decline in harvested area into 33 757 ha . And in 2011 the production of corn production back to normal by 286 078 tons / year with  44 360 ha of harvested area and productivity of 6.50 tonnes / ha . Potential land that can be used to achieve the 142 850 ha of maize farming dominated peat and mineral soil of each area of 7,550 ha and 16,550 ha . Of corn farming can provide a gain of Rp 8,860,000 , -/ha . When the period of 4 months of the corn crop corn farmer income per month is Rp 2.215.00,-

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 (2025): [Sedang Berjalan] Vol 17 No 1 (2025) Vol 16 No 3 (2024) Vol 16 No 2 (2024) Vol 16 No 1 (2024) Vol 15 No 3 (2023) Vol 15 No 2 (2023) Vol 15 No 1 (2023): City Branding Vol 14 No 3 (2022) Vol 14 No 2 (2022) Vol 14 No 1 (2022) Vol 13 No 3 (2021) Vol 13 No 2 (2021) Vol 13 No 1 (2021) Vol 12 No 2 (2020): Pemilihan Kepala Daerah Vol 12 No 1 (2020) Vol 11 No 2 (2019) Vol 11 No 1 (2019) Vol 10 No 2 (2018) Vol 10 No 1 (2018) Vol 9 No 1 (2017): Vol. 9 Iss. 1 May 2017 Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 1 (2017) Vol 8 No 2 (2016) Vol 8 No 2 (2016): November Vol 8 No 1 (2016): May Vol 8 No 1 (2016) Vol 7 No 4 (2015): Desember Vol. 7 No. 4 (2015) Vol. 7 No. 3 (2015) Vol 7 No 3 (2015): September Vol 7 No 2 (2015): Juni Vol. 7 No. 2 (2015) Vol 7 No 1 (2015): Maret Vol. 7 No. 1 (2015) Vol. 6 No. 4 (2014) Vol 6 No 4 (2014): Desember Vol 6 No 3 (2014): September Vol. 6 No. 3 (2014) Vol 6 No 2 (2014): Juni Vol. 6 No. 2 (2014) Vol 6 No 1 (2014): Maret Vol. 6 No. 1 (2014) Vol. 5 No. 4 (2013) Vol 5 No 4 (2013): Desember Vol 5 No 3 (2013): September Vol. 5 No. 3 (2013) Vol. 5 No. 2 (2013) Vol 5 No 2 (2013): Juni Vol. 5 No. 1 (2013) Vol 5 No 1 (2013): Maret Vol. 4 No. 4 (2012) Vol 4 No 4 (2012): Desember Vol 4 No 3 (2012): September Vol. 4 No. 3 (2012) Vol 4 No 2 (2012): Juni Vol. 4 No. 2 (2012) Vol 4 No 1 (2012): Maret Vol. 4 No. 1 (2012) Vol 1 No 3 (2009) More Issue