Articles
21 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 2 (2019)"
:
21 Documents
clear
<![CDATA[TINJAUAN HUBUNGAN HUKUM PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR ]]>
<![CDATA[Silvi Triadita Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum para pihak dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan sumber data sekunder yang ditunjang dengan data primer sebagai data pendukungnya. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan metode deduksi. Hasil penelitian yang penulis lakukan didapatkan kesimpulan bahwa konstruksi hukum perjanjian leasing tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang keempat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian leasing bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal hak milik objek leasing secara yuridis berdasarkan BPKB. Meskipun perjanjian leasing didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, namun keberadaannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaaan, maupun ketertiban umum seperti yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Sehingga akibat hukumnya perjanjian tersebut seharusnya batal demi hukum. Khusus untuk leasing kendaraan bermotor dalam perjanjian leasing, para pihak seharusnya sepakat untuk mengesampingkan Pasal 65 ayat (2) tersebut sebagaimana para pihak mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata bagi debitur dalam perjanjian. Kata Kunci : Perjanjian Leasing; Hubungan hukum; Akibat hukum.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PENGURUS YAYASAN ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH MILIK YAYASAN (Studi Kasus pada Yayasan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada) ]]>
<![CDATA[Susanto, Christ Aldo]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terbentuknya sebuah yayasan, syarat serta tanggung jawab yang dimiliki oleh yayasan sebagai badan hukum di Indonesia serta untuk mengetahui apa tugas dan wewenang dari seluruh organ baik itu pengurus, pembina dan pengawas terutama dalam hal peralihan aset milik yayasan di Indonesia. Penelitin ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Perkembangan yayasan di Indonesia sudah sangat baik, hal ini dibuktikan dengan adanya undang-undang yang telah disahkan dan harus ditaati oleh seluruh komponen yayasan di Indonesia. Yayasan sebagai sebuah badan hukum tentu memiliki aturan seperti badan hukum lain di Indonesia, termasuk tentang peralihan aset milik yayasan. Peraturan peralihan aset yayasan ini yang seringkali menimbulkan banyak masalah. Penelitian ini akan megkaji tentang bagaimana peraturan peralihan aset milik yayasan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kata Kunci: Yayasan; Badan hokum; Peralihan Aset; Tanah milik Yayasan]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN SUROGASI DAN STATUS HUKUM ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Malindi, Lintang Wistu]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Kajian ini bertujuan untuk menganalisa kedudukan dan status hukum anak yang dilahirkan dari surogasi berdasarkan hukum perdata di Indonesia. Guna mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, sementara bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi seperti buku-buku dan publikasi lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik surogasi bertentangan dengan hukum dan status hukum anak yang dilahirkan melalui surogasi masih belum memiliki kepastian berdasarkan hukum pedata di Indonesia. Kata kunci: Surogasi; Status Hukum Anak; KUHPerdata]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS HAK PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA ]]>
<![CDATA[Arinda Dyah Pratiwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berlakunya Pasal 55 Perpres No.82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan terhadap problematika yang dihadapi oleh peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan haknya di FKTP. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder, yang ditunjang dengan data primer sebagai pendukungnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah teknik deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika peserta BPJS Kesehatan di FKTP meliputi problematika peserta BPJS Kesehatan di luar wilayah faskes dan di dalam wilayah faskes. Adapun problematika di luar wilayah faskes meliputi tafsir dan batasan diluar wilayah faskes yang tidak diatur secara jelas sehingga masing-masing pihak menafsirkan makna di luar wilayah faskes sesuai kepentingannya, perawatan berkelanjutan, dan pengaruh dana kapitasi terhadap klaim FKTP. Sedangkan, problematika di dalam wilayah faskes meliputi peserta yang berada di wilayah yang sama maka tidak mendapat pelayanan kesehatan.Kata Kunci: Peserta; BPJS Kesehatan; dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus PT BPD Bank Jateng Cabang Surakarta) ]]>
<![CDATA[Angelina Maharani Ngesti]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Artikel ini membahas problematika yang dihadapi PT BPD Bank Jateng Cabang surakarta sehingga belum bisa melaksanakan amanat Pasal 108 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengenai pengikatan paten sebagai objek jaminan fidusia. Penelitian hukum ini menggunakan metode penulisan hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan melakukan analisis secara kualitatif pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hambatan dalam sistem hukum pelaksanaan paten sebagai jaminan fidusia. Hambatan tersebut berkaitan dengan kepastian hukum proses pengikatan dan metode penilaian aset paten sebagai objek jaminan fidusia. Agar pihak perbankan khususnya PT BPD Bank Jateng Cabang Surakarta bisa segera melakukan pengikatan paten sebagai jaminan fidusia pemerintah dalam hal ini BI atau OJK perlu segera membentuk suatu peraturan yang memberi kepastian hukum bagi kreditur maupun debitur yang akan melakukan pengikatan paten sebagai objek jaminan fidusia. Kata Kunci: Perjanjian Kredit; Kredit Perbankan; Fidusia; Paten.]]>
<![CDATA[KEPEMILIKAN PERSEORANGAN HAK ATAS TANAH HAK MILIK TERHADAP HAK MILIK YAYASAN DI KABUPATEN KARANGANYAR ]]>
<![CDATA[Aditya Dimas Wijaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum hak atas tanah milik yayasan yang tertulis atas nama ketua yayasan, prosedur penyelesaian hak atas tanah milik yayasan yang tertulis atas nama ketua yayasan apabila ketua yayasan meninggal dunia, kendala proses balik nama pengurus yayasan agar tanah milik yayasan bersertipikat atas nama Yayasan. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Notaris, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Surakarta. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa: Pengurus Yayasan telah melaksanakan tugasnya yaitu melakukan klarifikasi kepada pihak keluarga almarhum Ketua Yayasan untuk melakukan proses peralihan hak 13 (tiga belas) sertifikat tanah agar dikembalikan kepada yayasan atas dukungan pihak ahli waris almarhum ketua Yayasan. Implikasi dalam tesis ini yaitu pengurus yayasan, pihak keluarga dan notaris telah melakasanakan tugasnya untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan status tanah untuk menghindari ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, penyelesaian perselisihan yang telah terpecahkan dalam hal peralihan hak kepada yayasan. Hendaknya BPN Kabupaten Karanganyar untuk segera menerbitkan sertifikat yang baru dengan atas nama Yayasan Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Hak Milik, Yayasan.]]>
<![CDATA[LEGALITAS SISTEM PEER TO PEER LENDING FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ditarizky Wijayanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak:Artikel ini bertujuan mengkaji terkait perlindungan hukum bagi investor peer to peer lending di Indonesia. Permasalahan yang dibahas adalah terkait bagaimana regulasi hukum mengenai peer to peer lending serta kelemahan penerapan peer to peer lending di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dengan menggunakan pendekatan statute approach dan conseptual approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang sudah ada pengaturan yang mengatur terkait perlindungan hukum bagi investor secara preventif dan represif, tindakan represif bisa dilaksanakan melalui jalur non litigasi dan litigasi, namun belum ada undang-undang secara spesifik yang mengatur terkait financial technology dan peer to peer lending itu sendiri.Kata Kunci: peer to peer lending; peraturan; perlindungan hukum; investor; Otoritas Jasa Keuangann (OJK)]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Ervita Tri Aryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum dan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa transaksi e-commerce dan untuk mengetahui mekanisme ganti rugi lintas negara dalam penyelesaian sengketa transaksi e -commerce. Penelitian ini bersifat normatif preskriptif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan teknik analisis dengan metode deduksi. Terdapat upaya preventif dan represif dalam menyelesaikan sengketa transaksi e-commerce. Sedangkan pilihan hukum yang dikenal dalam Hukum Perdata Internasional yaitu pilihan hukum secara tegas, pilihan hukum secara diam-diam, pilihan hukum yang dianggap, dan pilihan hukum secara hipotesis. Kemudian mekanisme ganti rugi lintas negara dalam penyelesaian sengketa transaksi e-commerce terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu ganti rugi yang dilakukan secara sukarela, ganti rugi melalui non litigasi, dan melalui litigasi.Kata Kunci: Pilihan Hukum; Sengketa; Transaksi E-Commerce; Ganti Rugi]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HAK MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN PENJAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Prasidya Mohammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakKajian ini dimaksudkan untuk membahas implementasi hak merek yang hingga kini belum terdapat kepastian hukum dalam pengalihan hak merek sebagai jaminan fidusia, tidak adanya pengaturan secara khusus menimbulkan terjadinya perbedaan pernafsiran terhadap pengalihan hak merek sebagai objek jaminan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari kumpulan bahan hukum primer dan kumpulan bahan hukum sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dalam menganalisis bahan hukum, digunakan cara silogisme deduksi untuk menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus dan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi hak merek sebagai jaminan fidusia perlu adanya peraturan khusus sebagai bentuk kepastian hukum atas pengalihan hak merek berupa jaminan fidusia dalam mendukung perkembangan ekonomi di zaman moderen saat ini.Kata Kunci : Hak Merek;Jaminan;Fidusia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI NOTARIS SEBAGAI SAKSI DI PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Radix E.S.]]>
<![CDATA[ Jurnal Repertorium Vol 6, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPenulisan ini hendak mengetahui lebih dalam tentang perlindungan terhadap profesi notaris sebagai saksi di Pengadilan. Tulisan ini dianalisis dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap profesi notaris sebagai saksi pada perkara pidana dan perdata mengenai kewajiban notaris yang harus dirahasiakan berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris meliputi: keseluruhan isi Akta yang terdiri dari awal Akta, badan Akta dan akhir Akta, Akta-Akta yang dibuat notaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta keterangan dan serangkaian fakta yang diberitahukan oleh klien kepada notaris baik yang tercantum dalam Akta maupun yang tidak tercantum di dalam Akta dalam proses pembuatan Akta. Berkaitan dengan proses peradilan pidana yang harus dijalani notaris sehubungan pemanggilannya sebagai saksi, kewajiban menjaga rahasia jabatan ini bersifat relatif. Notaris dapat memilih untuk tetap melaksanakan kewajiban ingkarnya untuk sebagian ataupun keseluruhan yang berkaitan dengan isi Akta dengan menggunakan hak ingkarnya. Notaris memilih membuka sebagian isi Akta hal tersebut hanya sebatas pada awal Akta maupun akhir Akta. Namun apabila notaris memilih merahasiakan keseluruhan isi Akta maka hal tersebut meliputi tiap-tiap bagian dari Akta mulai dari awal Akta, badan Akta hingga akhir Akta.Kata Kunci : Rahasia Jabatan, Notaris, Akta]]>
