cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)
Published by Universitas Pelita Harapan
ISSN : 20865554     EISSN : 26140470     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) is published by the Faculty of Social and Political Science of the University of Pelita Harapan. The journal aims to facilitate the exchange and deployment of scientific ideas by academics and practitioners in the field of International Relations. The topics in Verity consist of International Political Economy, Security Studies, Poverty and Social Gap, International Development, Regional and International Cooperation, International Organized Crime, Human Rights, Nationalism and Conflict, Global Governance, Gender, Globalization, Diplomatic Relations, and Economic Development. Verity has been published since 2009 and it is a bi-annual publication with an issue in January-June and another in July–December.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 24 (2020): July - December" : 5 Documents clear
INDONESIA’S 2020 NEW PARADIGM OF COLLABORATIVE STRATEGIC OUTLOOK IN THE SOUTH-SOUTH COOPERATION (SSC) AS THE BRIDGE-BUILDER FOR THE POST-PANDEMIC DEVELOPMENT [PARADIGMA BARU PANDANGAN KOLABORASI STRATEGIS DI TAHUN 2020 MILIK INDONESIA DALAM KERJA SAMA SELATAN-SELATAN SEBAGAI UPAYA PENGHUBUNG PERKEMBANGAN PASCA PANDEMI] Abraham Hino Samuel Jose
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 12, No 24 (2020): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v12i24.3278

Abstract

The role of middle-income countries and the LDCs have been empowered through the South-South Cooperation (SSC) since 1955 when the Asia-African Conference was held in Bandung, Indonesia. The SSC itself uses the frame of triangular cooperation to achieve sustainable development goals and technical collaboration with its member states. At the beginning of 2020, the annual press statement of Indonesia’s Foreign Minister speech emphasized Indonesia’s principle on diplomacy that mutual benefit within international cooperation needs to be done by reinforcing the new paradigm of multilateralism – a collaborative strategic outlook. This article linked the new paradigm with the current context of the world’s economic polarisation and its unprecedented impacts that has made shifts towards middle-income and least-developing countries to be more resilient and cooperative amid the pandemic. With the new landscape of the global economy, Indonesia is now challenged to move forward and reinforce its partnerships in multilateralism amidst the fading global altruism and protectionism, hence this was contested during the G-20 Sherpas meeting. The document-based and internet-based research with qualitative analysis in this article also considers the recent development of conferences and meetings with the stakeholders in SSC within the period of Mrs. Retno Marsudi’s term as Indonesia’s foreign minister from 2014 until 2020. The article concludes the trajectories of Indonesia’s post-pandemic public diplomacy in SSC, the new role of Indonesia as the bridgebuilder in the post-pandemic cooperation norms to achieve the SDGs through cooperation in the G-20, and public diplomacy for the political influence and economic interdependence. Bahasa Indonesia Abstract: Peran negara menengah dan terbelakang semakin diperkuat dengan adanya Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) sejak 1955 ketika Konferensi Asia Afrika (KAA) diadakan di Bandung, Indonesia. KSS sendiri menggunakan kerangka kerjasama segitiga untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan dan kolaborasi teknis bersama dengan negara anggotanya. Pada tahun 2020, Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI mempertegas prinsip diplomasi Indonesia bahwa keuntungan bersama perlu dicapai dengan memperkuat paradigma baru dalam multilateralisme yaitu pandangan strategis untuk berkolaborasi. Artikel ini menghubungkan paradigma baru tersebut dengan konteks polarisasi ekonomi dunia saat ini serta dampak yang sangat berpengaruh pada perubahan kepada negara menengah dan terbelakang untuk lebih tahan dan kooperatif ditengah pandemi. Dengan lanskap perekonomian dunia yang baru, Indonesia saat ini ditantang untuk maju dan memperkuat kemitraan dalam multilateralisme di tengah memudarnya altruisme global dan proteksionisme seperti yang telah diutarakan Indonesia pada pertemuan Sherpa G20. Penelitian di artikel ini menggunakan metode riset berbasis dokumen dan internet dengan analisa kualitatif yang mempertimbangkan rekam jejak mengenai perkembangan terbaru dari konferensi dan pertemuan dengan para pemangku kepentingan dalam kerangka kerja KSS selama masa jabatan Menteri Luar Negeri RI Ibu Retno Marsudi dari 2014 hingga 2020. Artikel ini menyimpulkan trayektori dari diplomasi publik post-pandemi Indonesia dalam KSS, peran baru dari Indonesia sebagai pembangun jembatan dalam norma kerjasama post-pandemi untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama di G-20 dan diplomasi publik untuk pengaruh politik dan interdependensi ekonomi.
EVOLUSI PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI ERA GLOBALISASI [EVOLUTION OF WOMEN'S ROLE ON POLITICS IN THE ERA OF GLOBALIZATION] Elyzabeth Bonethe Nasution; Junika Gozal; Monica Kirana
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 12, No 24 (2020): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v12i24.3279

Abstract

Feminism Theory was born because of the inequality between men’s and women’s rights. Women rejects the popular ideas and opinions saying that their tasks are just handling works around the house, kitchen, husband, and their children. It seems like women’s rights in other fields are just avoided and unacknowledged. In a patriarchy world, women are just objects that could not have any opinions and ideas. So, sometimes women are treated unfairly, especially in the world of politics. As a reaction to that, the waves of Feminism exist. This wave exists in four different types of waves, with one of them is to fight for women’s rights in the world of politics. Globalization, the thing that responsible for the connectivity of the world and easing the flow of information, helps developing the Feminist movement and drives women to have a better awareness of their rights. This research uses historical comparative method, executed by collecting references related to the theme of the research and then comparing it. Based on the results of the research, it shows that the more integrated world, thanks to globalization, plays the role as the drive behind the development of women’s role in the world of politics as well. Bahasa Indonesia Abstract: Teori Feminisme lahir karena adanya kondisi tidak berimbang antara hak laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan menolak untuk menerima pendapat yang telah melekat, bahwa tugasnya hanyalah mengurus rumah, dapur, suami dan anak saja. Hak para perempuan di bidang lain seakan-akan diabaikan dan tidak diakui. Dalam dunia yang patrialis, perempuan hanyalah objek yang tidak boleh memiliki pendapat dan tidak boleh berpendapat, sehingga sering kali masih mendapat ketidakadilan, salah satunya dalam bidang politik. Sebagai reaksi terhadap hal tersebut, timbul gelombang Feminisme. Gelombang Feminisme timbul dalam empat gelombang, yang antara lain memperjuangkan hak perempuan di bidang politik. Globalisasi, yang telah membuat dunia terhubung satu sama lain dan memperlancar informasi yang ada, telah membantu memperbesar gerakan feminis dan menggerakkan banyak kaum perempuan untuk sadar akan haknya. Penelitian ini menggunakan metode historis komparatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan erat dengan tema makalah dan membandingkannya. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa semakin terintegrasinya dunia melalui globalisasi turut menjadi dorongan atas perkembangan bagi peran perempuan dalam bidang politik.
PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH PLASTIK ANTARNEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HIJAU: KASUS PENCEMARAN DI DESA TROPODO, JAWA TIMUR [ENVIRONMENT CONTAMINATION CAUSED BY TRANSNATIONAL PLASTIC WASTE IN THE PERSPECTIVE OF GREEN POLITICS: CONTAMINATION CASE IN TROPODO VILLAGE, EAST JAVA] Gusti Patading
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 12, No 24 (2020): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v12i24.3280

Abstract

AANZFTA: UPAYA MEMBANGUN PERDAMAIAN NEGATIF MELALUI KERJA SAMA INTERNASIONAL [AANZFTA: EFFORTS ON BUILDING NEGATIVE PEACE THROUGH INTERNATIONAL COOPERATION] Jane Sherly Stephanie; Jasmine Sika Dewita
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 12, No 24 (2020): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v12i24.3281

Abstract

COOPERATION BETWEEN INDONESIA-PHILIPPINES ON COMBATING DRUGS IN ASEAN [KERJA SAMA INDONESIA-FILIPINA TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA DI ASEAN] Yovan Gary Otniel; Avirell Felicia Kangmajaya
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 12, No 24 (2020): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v12i24.3282

Abstract

The cooperation between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines in regards to combating the illicit drug trade signed in 2015 was an extension to the 2010 bilateral agreement to combat transnational organized crime. So far, this cooperation with the Republic of the Philippines hasn’t been successful in reducing the number of drugs being trafficked to Indonesia. Instead, Indonesia has shifted from being a transit hub to a lucrative market for the international illicit drug industry. Thus, this research is aimed to identify and analyze the reasons behind Indonesia’s decision to extend the latter in 2015 and the implementation of this new agreement with the Philippines in regards to Indonesia’s effort on combating the illicit drug trade in Southeast Asia. This research applies the qualitative descriptive approach in this research, especially on the concepts foreign policy and bilateral security cooperation, achieved through both literature studies and interviews. Results of the research showed that the continuous rise of Indonesia’s drug trafficking numbers and the profits being used as funding for other transnational criminal activities such as but not limited to terrorist groups, serves as the foundation behind Indonesia’s decision in its bilateral agreement of intelligent and best practice exchanges with the Republic of the Philippines in regards to combat drug trafficking, which has positively impact Indonesia’s capability on combating the illicit drug trade in the Association of Southeast Asian Nation (ASEAN). Bahasa Indonesia Abstract: Kerja sama antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina berkaitan dengan upaya melawan perdagangan narkotika ilegal yang ditandatangani pada 2015 merupakan kelanjutan dari kesepakatan bilateral untuk melawan kejahatan transnasional yang terorganisir pada 2010. Sejauh ini, kerja sama dengan Republik Filipina tersebut masih belum berhasil mengurangi jumlah narkotika yang diperdagangkan secara ilegal di Indonesia. Bahkan, Indonesia justru beralih dari peran sebagai “terminal penghubung” menjadi pasar yang sangat menjanjikan bagi industry perdagangan narkotika ilegal. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis alasan-alasan dibalik keputusan Indonesia untuk melanjutkan proses kerja sama pada 2015 serta implementasi dari kesepakatan baru dengan Filipina tersebut dikaitkan dengan upaya-upaya Indonesia dalam melawan perdagangan narkotika ilegal di Asia Tenggara. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif deskriptif, terutama yang berkaitan dengan konsep kebijakan luar negeri dan kerja sama keamanan bilateral, yang dicapai melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan angka perdagangan narkotika ilegal di Indonesia yang berkelanjutan serta keuntungan yang digunakan sebagai pendanaan terhadap aktivitas kejahatan transnasional lainnya (terutama dan tidak terbatas kepada kelompok terorisme) adalah fondasi dibalik keputusan Indonesia terhadap kesepakatan bilateral dengan Republik Filipina di bidang pertukaran intelijen dan praktik terbaik sebagai upaya melawan perdagangan narkotika ilegal. Hal ini memberikan dampak yang positif terhadap kapabilitas Indonesia dalam melawan perdagangan narkotika ilegal di kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 33 (2025): January - June Vol. 16 No. 32 (2024): July - December Vol 16, No 31 (2024): January - June Vol. 16 No. 31 (2024): January - June Vol. 15 No. 30 (2023): July - December Vol 15, No 30 (2023): July - December Vol 15, No 29 (2023): January - June Vol. 15 No. 29 (2023): January - June Vol 14, No 28 (2022): July - December Vol. 14 No. 28 (2022): July - December Vol 14, No 27 (2022): January - June Vol 13, No 26 (2021): July - December Vol 13, No 25 (2021): January - June Vol 12, No 24 (2020): July - December Vol 12, No 23 (2020): January - June Vol 11, No 22 (2019): July - December Vol 11, No 21 (2019): January - June Vol 10, No 20 (2018): July - December Vol 10, No 19 (2018): January - June Vol 9, No 18 (2017): July - December Vol 9, No 17 (2017): January - June Vol 8, No 16 (2016): July - December More Issue