cover
Contact Name
Ahmad Sururi
Contact Email
Ahmad Sururi
Phone
-
Journal Mail Official
prodiadmpublik@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Sawala : Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 23022231     EISSN : 25984039     DOI : -
Core Subject : Social,
Journal Sawala is published two times a year in April and Oktober. This journal contains scientific articles on Public Administration science written in two languages: Bahasa Indonesia and English. The article is published in form of empirical research, conceptual or theoretical framework or issues related to the Public Administration sciences. Journal Sawala particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the Administration Development, The Regional Autonomy And Bureaucracy, The State Apparatus, Good Governance, Government, The Decentralisation, Public Services, The Public Management, The Governance And Its Policy, And Any Social Sciences, Politics and Regional Planning.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2013)" : 6 Documents clear
FENOMENA DEMOKRATISASI LOKAL DI PROVINSI BANTEN Delly Maulana
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2013)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1755.65 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v2i2.508

Abstract

Tulisan ini mengambarkan tentang fenomena demokratisasi lokal di Provinsi Banten pasca diberlakukannya kebijakan desentrasalisasi atau otonomi daerah pada tahun 1999. Kondisi tersebut jelas membawa konsekuensi bagi Provinsi Banten untuk mengatur dan menentukan urusan rumah tangganya sendiri serta merealisasikan terciptanya persamaan politik, akuntabilitas lokal, dan kepekaan lokal di Provinsi tersebut. Namun, fakta membuktikan bahwa penerapan demokratisasi lokal di Provinsi Banten mengalami kemandegan, hal tersebut dikarenakan masih menguatnya posisi elit oligarki di tingkat lokal (keluarga politik) sehingga sirkulasi kekuasaan hanya berputar pada segilintir orang saja.
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK DAN PEMBANGUNAN DI BANTEN Liisttyaniingsiih Liisttyaniingsiih
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2013)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v2i2.509

Abstract

Manusia sebagai warga negara merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan di Indonesia. Namun, di tingkat daerah tidak demikian halnya, terutama di desa-desa yang masih jauh dari peradaban kota. Keberadaan perempuan belum terlihat nyata dalam setiap pergerakanpembangunan di Banten. Sehingga menarik peneliti untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai partisipasi perempuan dalam politik dan pembangunan di Banten. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan maksud untuk memudahkan peneliti dalam menjaring data-data kualitatif dalam bentuk eksplorasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik dan pembangunan masih tertinggal oleh kaum laki-laki yang disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor struktural dan faktor kultural yang menyelimuti keadaal sosial, budaya dan politik di Propinsi Banten.tl
INTEGRASI CSR DAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM KERANGKA MEWUJUDKAN MODEL BARU PELAKSANAAN CSR M. Lukman Hakim
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2013)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1755.592 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v2i2.510

Abstract

Implementation of the concept of corporate social responsibility (CSR) is mainly not coincided with the local government policy.The local government development planner (Bappeda) designs its policy according to national plan and budget from the central government, whereas the company’s CSR team is doing “business as usual” regardless whether its program’s design match with the government plan or not. Consequently, many of CSR projects do not reach satisfactory outcome as it clashed with governments’ projects. A number of programs such as poverty alleviation, greening, and strengthening local economies that the company does are often collide with those from government. If there is a match, it leads to a double budgeting of same target place or a double counting in a program budget. This situation adds to the long list of classic local planning issues which is overlapping programs among government agencies. Hence, the implementation of CSR and the design of regional planning that are intended to further advance the regional development has often resulted in disappointment. An obvious example of this argument is in the case of PT Kalimantan Prima Coal (KPC) which operates in Kabupaten of Kutai Timur. Despite the fact that the district has a regional budget of Rp. 2.4 trillion, which is 86% of it obtained from the mine and mostly came from the royalty ofKPC, but the development process of the region is considered relatively slow. Many consider local government has failed in carrying out the development goal, whereas KPC is considered only want to make profits and ignoring the well-being of surrounding community.This paper argues that in order to find solution of this impasse formulation and a new conception is needed to integrate the company's CSR program with the development plan set out by the local government. By doing so, a new model of CSR is expected to be successfully implemented.
PERUBAHAN KEBIJAKAN DI SEKTOR MIGAS PASCA REZIM ORDE BARU Syamsul Ma’arif
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2013)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1755.557 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v2i2.506

Abstract

Monetary crisis that later developed wide become economic crisis at the end of 1997 had cripled the government capacity in providing material resources for the people. Politically, the crisis had made people’s support decline and created low trust over the government. In order to protect the existence, the government demanded support of the international finance institution especially IMF. Consequently, weak bargaining position of the government made the government could’nt avoid political intervention of IMF and other international finance institution which were so dominant in forcing the government to change economy policy radically. One of policy change was done through liberalization of petroleum sector as a sector which had been regulated strickly by the government for a long time. Lesson learn that could be taken were: firstly, situation of crisis created pressure to change policy radically; secondly, need of capital injection in large number from abroad had made policy change be domined by international capitalist.
QUICK COUNT (Metode Hitung Cepat) DALAM PERSPEKTIF PEMILUKADA Robi Cahyadi Kurniawan
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2013)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1755.56 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v2i2.511

Abstract

Metode quick count (hitung cepat) mulai merebak ditanah air semenjak diberlakukannya pemilihan umum langsung, baik nasional maupun pemilihan kepala daerah langsung (pilkada). Metode ini dengan cepat menjadi sebuah alternatif baru yang diidolakan para pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terkait dengan perebutan kekuasaan (pemilu) baik dalam skala nasional dan dalam konteks lokal. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2012. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif analisis dengan studi pustaka dan observasi pilkada Kabupaten di Lampung sepanjang tahun 2011.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode hitung cepat semakin dipercya sebagai sebuah analisis dalam keputusan politik, dalam hal ini memprediksi hasil sebuah pilkada/pemilukada dengan tingkat akurasi yang mendekati perhitungan resmi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilukada (KPUD Kabupaten
Meningkatkan Ketahanan Pangan Dalam Masyarakat (Studi : Sinergi Kelembagaan dalam Implementasi kebijakan Pengadaan Beras di Kab. Banyumas ) Hikmah Nuraini
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2013)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1755.537 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v2i2.507

Abstract

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang permintaannya terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup, namun demikian dalam beberapa hal definisi atau konsep ketahanan pangan sangat bervariasi pada banyak pihak yang berkepentingan. Ketahanan pangan mencangkup paling tidak tiga dimensi utama, ketiga dimensi tersebut adalah penyediaan, distribusi dan konsumsi. Kepentingan ketahanan pangan juga menyangkut kepentingan dua sisi, yaitu kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Pemerintah berkepentingan untuk menjamin ketersediaan dan distribusi pangan bagi masyarakat sedangkan masyarakat berkepentingan untuk dapat mengakses pangan. Untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan diperlukan adanya kesatuapaduan lembaga/organisasi yang berkaitan dengan pengadaan panngam yang berinteraksi secara harmonis dalam usaha memenuhi kebutuhan pangan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6