cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
journal.pm.uinsuka@gmail.com
Editorial Address
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281, Indonesia.
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 2580863X     EISSN : 25977768     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan (ISSN : (p) 2580-863X | (e) 2597-7768 ) is a peer-reviewed journal published and managed by Islamic Community Development, Faculty of Da'wah and Communication, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta in collaboration with Asosiasi Pembangunan Sosial Indonesia (APSI) and Perkumpulan Pengembangan Masyarakat Islam (P2MI). This scientific journal specifically addresses findings, new methods, and research experiences on Muslim society development. This journal includes, but not limited to, research in social policy of development, community-based tourism, Islamic philanthropy of development, and Islamic community development. The journal has been indexed in DOAJ and accredited by the Indonesian Ministry of Research Technology and ranked Sinta 2 (second grade) by Science and Technology Index.
Arjuna Subject : -
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 2, No 2 (2018)" : 3 Documents clear
AKAR DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN NEGARA PADA AGAMA PRIBUMI DALAM PERSPEKTIF SOSIAL-ANTROPOLOGI Aziz Faiz, Abd.
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.601 KB) | DOI: 10.14421/jpm.2018.%x

Abstract

 In a practical context, the state of Indonesia  has accommodated and acknowledged the existence of indigenous religions with other names, Penghayat Kepercayaan (belivers of mystical gorup), even its position now maybe equivalent to six religions recognized by the state,  but in the context of practical services it needs to be investigated further. Unfortunately, the state has not used the definition of religion social-anthropologically yet, it uses a biased politically definition. The implication is that the state see indigenous religion as not religion. This led to the need for religiousization of it followers which led to the conflicts of mission from six world religions. Because of this, indigenous religions experienced conflict with the state, in the same time it also conflict with six world religions. Their position was finally squashed, therefore the recommendations of this paper looked at the need for Penghayat Kepercayaan to be placed in the Ministry of Religion by forming the BIMAS Penghayat Kepercayaan, at least the country put indigenous religion important and equivalent with six world religions.  Dalam konteks yang praktis, negara telah mengakomodir dan mengakui eksistensi agama pribumi dengan nama lain yaitu Penghayat Kepercayaan, dan bahkan kedudukannya mungkin setara dengan agama besar, meski dalam konteks pelayanan praktis perlu diteliti lebih jauh. Sayangnya hinga saat ini negara belum menggunakan definisi agama secara sosial-antropologis, tetapi menggunakan definisi yang bias politik kekuasaan. Implikasinya adalah negara memandang agama pribumi bukan agama. Hal ini membawa perlunya agamaisasi pengikut agama pribumi yang menimbulkan konflik misi dari agama-agama besar. Karena itu, agama pribumi mengalami konflik denga negara, juga dengan agama-agama besar sekaligus. Posisi mereka akhirnya serba terjepit, karena itu rekomendasi tulisan ini memandang perlu Penghayat Kepercayaan diletakkan di Kemeterian Agama dengan membentuk BIMAS Penghayat Kepercayaan, setidaknya dengan demikian negara meletakkan agama pribumi penting dan setara dengan agama besar lainnya
MAS ZAKKY: MODEL ZAKAT PEMBERDAYAAN DARI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA Jaya, Pajar Hatma Indra
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jpm.2018.%x

Abstract

Ada dua model pengelolaan zakat di masyarakat, yaitu model carity (zakat konsumtif) dan model zakat produktif (zakat pemberdayaan). Dari dua model tersebut, model carity merupakan model yang paling sering digunakan. Padahal menurut Zakiyuddin Baidhawy (2015) model carity akan kesulitan untuk metransformasikan mustahik menjadi muzaki. Oleh karena itu saat ini BAZ/LAZ mulai mencoba bereksperimen untuk mempraktikan model zakat produktif, namun hasilnya belum optimal. Masih diperlukan eksperimen untuk membangun model zakat produktif yang ideal. Di BAZNAS Kota Yogyakarta terdapat program zakat pemberdayaan yang unik dengan nama Mas Zakky dalam Program Yogya Sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pentasarufan zakat pemberdayaan model Mas Zakky dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Pentasarufan model Mas Zakky dilakukan dengan empat tahap, yaitu penentuan muztahak yang tepat, pembekalan, pemberian daya, dan pendampingan yang terkontrol secara ketat. Penelitian ini menemukan bahwa kata kunci keberhasilan program zakat pemberdayaan adalah tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan, namun harus dilakukan pendampingan dalam waktu satu tahun sehingga terbentuk kebiasaan baru dari para mustahik. Kebiasaan baru tersebut muncul karena penyadaran, pembiasaan, serta kontrol ketat lewat pemantauan tentang manajemen keuangan yang baik, yangmana mustahik diwajibkan untuk memberikan laporan usaha harian, laporan keuntungan bulanan, kewajiban menabung minimal 2,5 persen dari penjualan kotor setiap bulan, dan belajar berinfaq dengan menaruh kaleng “sedino sewu” di tempat usaha mereka. Program Mas Zakky berdampak pada mulai hilangnya kondisi fakir para mustahik karena munculnya pekerjaan baru, tumbuhnya kesadaran bahwa usaha dagang merupakan bentuk pekerjaan yang menguntungkan, munculnya kesadaran untuk menabung, rajin sholat dhuha, terbentuknya jaringan, dan munculnya kebiasaan berinfak.
KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN: SEBUAH PELUANG ATAU TANTANGAN? Wahyu Safitri, Ika
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The economy in Indonesia in the past few years is still on the decline and has not shown an indication of collective improvement in the economic aspects of both micro and macro. Islamic economic development is used as an alternative in solving the problem of poverty in an effort to prosper the people. The approach to Islamic economic development is seen from the institutional and government dimensions. First, equal opportunities in terms of education and employment so that the community can grow and prosper well. Second, zakat waqf and sodaqoh where good performance in the institution can improve people's welfare because the aim of the institution is to focus on poverty alleviation. Third, Islamic banking is one alternative to improve economic downturn in Indonesia, where it must grow and breed more widely. Fourth, the role of the government is not only to pay attention to the regulatory and formal legal aspects but also the real alignments to Islamic banking and sharia financial institutions in economic and development policies[Ekonomi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih terpuruk dan belum menunjukkan indikasi perbaikan secara kolektif pada aspek mikro maupun makro. Di tengah deras pesaingan ekonomi global, tawaran ekonomi Islam dapat menjadi alternatif untuk memecahkan masalah kemiskinan sebagai upaya untuk mensejahterakan umat. Tentu saja, jika kita sepakat ekonomi Islam memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan, maka konteks ini perlu mensinergiskan peran swasta dengan pemerintah. Pertama, peluang yang sama dalam hal pendidikan dan pekerjaan agar masyarakat dapat tumbuh dan sejahtera dengan baik. Kedua, zakat wakaf dan sodaqoh dimana kinerja yang baik dalam lembaga tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan umat karena tujuan dari lembaga tersebut berfokus pada pengentasan kemiskinan. Ketiga, perbankan syariah merupakan salah satu alternative untuk memperbaiki keterpuruan ekonomi di Indonesia dimana harus tumbuh dan dikembangbiakkan secara lebih luas. Keempat, peran pemerintah yang tidak hanya memperhatikan segi regulasi dan legal formal tetapi juga keberpihakan yang riil kepada lembaga perbankan syariah dan keuangan syariah dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan.]

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 5, No 2 (2021) Vol. 5 No. 2 (2021): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2021): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 5, No 1 (2021) Vol. 4 No. 2 (2020): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol. 4 No. 1 (2020): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol. 3 No. 1 (2019): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 2, No 2 (2018) Vol. 2 No. 2 (2018): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol. 2 No. 1 (2018): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol. 1 No. 2 (2017): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2017): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 1, No 1 (2017) More Issue