cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
Search results for , issue "Vol 22, No 2 (2010)" : 13 Documents clear
Tanggung Jawab Pengangkut Udara terhadap Penumpang Annalisa Yahanan Norsuhaida Che Musa; Kamal Halili Hassan
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.711 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16227

Abstract

This research analyses the concepts of air carrier legal liability for losses suffered by the passengers. The results show how the rights of the passengers, particularly on the matter of compensation settlement, are still in a weak position because of the absence of implementing regulations. Penelitian ini menganalisis konsep tanggung jawab hukum pengangkut udara atas kerugian yang diderita oleh penumpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak penumpang, terutama atas penyelesaian ganti rugi, masih berada di posisi yang lemah akibat ketiadaan peraturan pelaksanaan.
Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penanggulangan Bencana Bayu Dwi Anggono
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.15 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16232

Abstract

The Disaster Management Act was set forth to reduce the risk of looming disaster and to relieve the aftermath of an already-happened one. Since this Act relates with the other laws that govern natural resources, overlap and disharmony often arise. Therefore, synchronisation of this Act with sectoral laws is needed. Undang-undang Penanggulangan Bencana disahkan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana serta memitigasi dampak bencana yang telah terjadi. Karena undangundang ini berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur sumber daya alam, tumpang tindih dan ketidakselarasan terjadi. Oleh karena itu, harmonisasi antara Undang-undang Penanggulangan Bencana dengan undangundang sektoral diperlukan.
Akibat Hukum Bagi Bank Bila Kewajiban Modal Inti Minimum Tidak Terpenuhi Indira Retno Aryatie; Adityo Waskito Nugroho
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.357 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16223

Abstract

As an implementation of the Indonesian Banking Architecture policy, the government issues Bank Indonesia Regulation No. 9/16/ PBI/2007 on Minimum Tier One Capital that increases the minimum capital to 100 billion rupiah. This writing discusses the legal complication that a bank will face should it fail to fulfil the minimum ratio. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan Arsitektur Perbankan Indonesia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia 9/16/PBI/2007 tentang Kewajiban Modal Inti Minimum Bank yang menaikkan modal inti minimum bank umum menjadi 100 miliar rupiah. Tulisan ini membahas akibat hukum yang akan dialami bank bila kewajiban modal minimum tersebut gagal dipenuhi.

Page 2 of 2 | Total Record : 13