cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 27, No 1 (2015)" : 14 Documents clear
PROSPEK PENEMPATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG MENGIKAT INDONESIA DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN INDONESIA Mr. Aminoto; Agustina Merdekawati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.705 KB) | DOI: 10.22146/jmh.15912

Abstract

This research aims to know understand the prospects to include international treaties binding to Indonesia in the hierarchy of Indonesian statutory regulations, from the aspects of urgency and challenges. This research is a legal research. Therefore, the data collecting method applied for this research mainly focuses on literature reseach. These materials will be analyzed with a statutory, and comparative approach. The analysis of this research concluded that: Firstly, there were seven reasons of urgency to place international treaties in the hierarchy of statutory regulations and Secondly, there were four main challenges to place international treaties in the hierarchy of statutory regulations. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang penempatan perjanjian internasional yang mengikat Indonesia dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari aspek urgensi dan tantangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis. Pengumpulan sumber-sumber penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (literature reseach) dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, adatujuh alasan utama urgensi penempatan perjanjian internasional dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia; dan Kedua, ada empat tantangan dalam penempatan perjanjian internasional dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.
CRITICIZE THE USE OF ANALOGY PROHIBITION IN CRIMINAL LAW Ali Masyhar Mursyid
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.014 KB) | DOI: 10.22146/jmh.15903

Abstract

The analogy becomes an absolute thing that is not permitted under the Indonesia criminal law. However, in the moving and changing society, written criminal laws are not always able to accommodate all the crime that happened. The prohibition of analogy it is not in line with Islamic law, “qiyas”, which no other is the analogy. Analogy should be accepted as part of a form of interpretation that has been known in the criminal law. Ban the use of analogy also confirmed in the draft Criminal Code. However, reading the ban of analogy must be done carefully. Analogi menjadi satu hal mutlak yang tidak diperkenankan dalam hukum pidana. Namun demikian di tengah perkembangan masyarakat yang bergerak dan senantiasa berubah, perundang-undangan pidana tertulis tidak selamanya mampu menampung seluruh tindak pidana yang terjadi. Doktrin hukum pidana yang melarang analogi ini justru tidak sejalan dengan konsep hukum Islam yang mengenal qiyas, yang tiada lain adalah analogi. Seyogyanya analogi bisa diterima sebagai bagian dari bentuk penafsiran yang selama ini telah dikenal dalam hukum pidana. Larangan penggunaan analogi juga ditegaskan (kembali) dalam Rancangan KUHP. Namun demikian perlu kehati-hatian dalam membaca larangan analogi dalam Rancangan KUHP ini.
PERWUJUDAN PAGUYUBAN MASYARAKAT DAN NILAI KEBERSAMAAN DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA SAMBI DI SLEMAN Mrs. Rimawati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.342 KB) | DOI: 10.22146/jmh.15908

Abstract

This research is empirical juridical research, using primary and secondary data. The collecting data were analyzed qualitatively. Results of the analysis are presented in the form of the description. Basic formation of the Society of the community in the Tourism Village is common values. Its development, the formation of the association has been shifted into patembayan. However patembayan which is formed still reflects the mutual values  of the local community. Penelitian ini bersifat penelitian yuridis empiris, yang menggunakan data primer dan sekunder. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian bersifat deskriptif. Dasar pembentukan Paguyuban pada masyarakat di Desa Wisata adalah nilai kebersamaan. Perkembangannya, pembentukan paguyuban telah bergeser menjadi patembayan. Namun patembayan yang terbentuk masih mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dari masyarakat setempat.
THE STATUS OF MATRIMONIAL PROPERTY OWNERSHIP IN MIXED MARRIAGES Sonny Dewi Judiasih
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.462 KB) | DOI: 10.22146/jmh.15902

Abstract

Many Indonesians have committed themselves into a mixed marriage, both in Indonesia and outside the country. Mixed marriage would mean that there are differing nationalities who abide under two different state laws and as consequence of this, issues of private international law in joint property would emerge. On the status of ownership on immovable assets such as land, the nationality principle must be paid attention to, because according to Indonesian law, only Indonesian citizens may have access to Land Ownership Rights. Thus, in mixed marriages, foreign spouses (husband or wife) may not have land ownership rights. Masyarakat Indonesia banyak yang melakukan perkawinan campuran, baik yang dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri. Pelaksanaan perkawinan campuran menyebabkan adanya perbedaan kewarganegaraan dimana mereka tunduk pada sistem hukum yang berlainan sehingga melahirkan masalah hukum perdata internasional dalam pengaturan harta bersama. Mengenai status kepemilikan atas benda tidak bergerak seperti tanah, terdapat asas nasionalitas yang harus diperhatikan, yaitu hanya WNI saja yang boleh mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Oleh karena itu, dalam perkawinan campuran, suami atau istri yang berkewarganegaraan asing tidak boleh mempunyai hak milik atas tanah.

Page 2 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue