Articles
Document Study of UNNES Legality as Legal Entity State University
Masyhar, Ali;
Maskur, Muhammad Azil;
Widodo, Mulyo
JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Vol 3 No 2 (2018): Crimes and Society: General Issues on Criminal Law in Indonesia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (625.927 KB)
|
DOI: 10.15294/jils.v3i02.27605
Unit of Public Service Agency (PSA Work Unit). UNNES continues to improve itself towards better community service, which is as a Legal Entity State University. Legal Entity State University will have a highly positive impact, especially the autonomy of academic and non-academic administration and management. One of the important efforts in order to achieve the status of UNNES as a Legal Entity State University, it is necessary to form a legal document that is the basis of an organization in the form of a Statute. In the preparation of the Statute, it will not be likely to obtain a suitable Statute without the study and analysis outlined in the Academic Document. Based on this background, this research was based on the formulation of the problem on what is the rationality of the Academic Document that needs to be built, in order to produce a Statute of Legal Entity State University that is suitable for UNNES? And what is the formulation/draft of the Statute of UNNES as a Legal Entity State University in order to materialize the vision of UNNES, which is the Conservation Vision-Based University and International Reputation? Based on the formulation of the problem it is intended to produce an Academic Document of the Statute of UNNES as a Legal Entity State University and the legality document of UNNES as a Legal Entity State University, especially in the form of a constitutional Draft Statute.
How Should Student Behave? A Legal Ethics and Policy towards Nationalism and Anti-Radicalism Characters
Rodiyah, Rodiyah;
Laskarwati, Batari;
Masyhar, Ali;
Waspiah, Waspiah
JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Vol 4 No 2 (2019): Contemporary Issues on Law Enforcement in Indonesia and Global Context
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.7 KB)
|
DOI: 10.15294/jils.v4i2.34343
The university has become an important place in the cultivation of character for generations in many countries. Many universities in the world also apply a variety of systems in making policies to shape the character of campus communities, including students. This study aims to analyze legal and ethical policies for students in fostering an attitude of nationalism and anti-radicalism. This study also aims to describe the various forms of implementation of student ethics policies that are applied in the Faculty of Law, Semarang State University, Indonesia. This study uses a qualitative method with direct data collection through observation and interviews. This study bases its analysis on the theory of the operation of Lawrence M Friedman's law. The results of this study indicate that legal and ethical policies for students are interpreted by a variety of different interpretations both between managers and students. Various cases of inequality of perception lead to pros and cons. However, this research proves that the implementation of legal ethics and student character policies have been regulated in various rules, both at the national level (ministerial regulation), university level (rector regulation), and faculty level (dean regulation) all of which emphasize on forming attitudes nationalism and anti-radicalism.
URGENSI PEMBENTENGAN MASYARAKAT DARI RADIKALISME DAN TERORISME (UPAYA TERHADAP JAMIYYAH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK)
Masyhar, Ali;
Arifin, Ridwan
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagem
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (315.71 KB)
Jawa Tengah sebagai cermin masyarakat yang tenang dan tentram terusik atas maraknya terorisme yang menjadikan wilayah Jawa Tengah sebagai basis perekrutan, dan regenerasi teror. Aksi teror selalu saja diawali dengan penanaman paham/aliran radikalisme. Untuk itulah perlu dilakukan upaya preventif dalam menghadang penyebaran aliran-aliran radikalisme tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap preventif guna menangkal aliran-aliran radikalisme pada Gerakan Pemuda Anshor Anak Cabang Bonang Kabupaten Demak terhadap aliran-aliran terorisme dan radikalisme menumbuhkan sikap preventif guna menangkal aliran-aliran radikalisme pada Gerakan Pemuda Anshor Anak Cabang Bonang Kabupaten Demakl terhadap aliran-aliran terorisme dan radikalisme, serta memberikan masukan kepada pemerintah terkait bentuk tindakan yang harus diambil dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi Gerakan Pemuda Anshor Anak Cabang Bonang Kabupaten Demak terhadap aliran-aliran terorisme dan radikalisme.
PERLINDUNGAN HUKUM GURU DALAM KEDINASAN (UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU-GURU MGMP PKN KABUPATEN REMBANG)
Rasdi, Rasdi;
Masyhar, Ali
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagem
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (353.789 KB)
Sederet kasus bisa menjadi contoh peristiwa kelam dalam dunia pendidikan seperti Nurmayani di Bentaeng Sulawesi Selatan, Samhudi di Sidoharjo dan Judi Santoso di Blitar yang harus berurusan dengan yang berwajib karena dilaporkan oleh orang tua muridnya lantaran tidak terima anaknya dikenakan ?penertiban?. Tidak hanya berhadapan dengan hukum, guru juga sering menjadi sasaran penganiayaan oleh orang tua siswa/murid hanya karena persoalan yang sepele. MGMP PKn selaku wadah komunikasi guru juga berkepentingan atas perlindungan guru-guru, khususnya dalam tugas pengajaran di sekolah. Untuk itulah perlu dilakukan upaya penguatan pemahaman guru MGMP PKn Kabupaten Rembang terkait perlindungan hukum yang dimilikinya. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali anggota MGMP PKn Kabupaten Rembang terkait kepastian hukum dalam pendisiplinan anak didik pada proses belajar mengajar; dan memperkuat pemahaman terkait perlindungan guru MGMP PKn Kabupaten Rembang dalam menjalankan tugas belajar mengajar. Adapun luaran yang akan dihasilkan adalah (1) tumbuhnya pemahaman terkait perlindungan guru MGMP PKn Kabupaten Rembang dalam menjalankan tugas belajar mengajar; dan (2) menghasilkan artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah tidak terakreditasi nasional. Metode yang digunakan dalam kegiatan adalah metode ceramah dan dialog, serta diskusi terfokus. Selain itu, metode brainstorming ?pengumpulan pendapat- dari para audiens juga akan digunakan, sebagai upaya penggalian awal pengetahuan mereka tentang perlindungan hukum terhadap guru. Dari kegiatan ini diharapkan tumbuh pemahaman perlindungan guru dalam proses belajar mengajar.
SAMPUL DEPAN JPHI VOL 1(1), NOVEMBER 2018
Masyhar, Ali
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagem
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (9203.864 KB)
SAMPUL BELAKANG JPHI VOL 1(1), NOVEMBER 2018
Masyhar, Ali
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagem
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (444.343 KB)
Peran Khutbah Jum’at dalam Mengantisipasi Radikalisme Beragama
Masyhar, Ali;
Rasdi, Rasdi;
Harmoko, Fendi Setyo
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (340.835 KB)
|
DOI: 10.15294/jphi.v1i2.28578
Khutbah Jum’at dapat digunakan sebagai sarana ampuh dalam menangkal tumbuh berkembangnya ideologi/paham radikalisme di masyarakat. Kalisegoro yang secara basis masyarakatnya merupakan masyarakat pedesaan (rural), mengalami kegagapan saat banyaknya serbuan modernisme dan heterogenitas masyarakat yang datang dari latar belakang budaya. Kondisi demikian bisa dimanfaatkan oleh kalangan tertentu untuk menanamkan paham radikalisme yang bisa berujung pada tindakan terorisme. berbagai Aksi teror selalu saja diawali dengan menjalarnya paham/aliran radikalisme. Untuk itulah perlu dilakukan upaya preventif dalam menghadang penyebaran aliran-aliran radikalisme tersebut. Upaya preventif ini harus dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan penguatan/upgrading konten khutbah Jum’at. Kegiatan ini diharapkan dapat memberi solusi (1) menyusun materi khutbah jum’at antiradikalisme guna mewujudkan Islam yang Rohmatan Lil Alamin, dengan prinsip tawasuth (tengah-tengah), tasamuh (toleransi), tawazun (seimbang) dan i’tidal (tegak lurus); (2) memberi modal dasar/upgrading bagi Khotib dalam menyajikan materi antiradikalisme; dan (3) Pelaksanaan Khutbah Jumat antiradikalisme di Masjid Kelurahan Kalisegoro. Adapun luaran yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah dihasilkannya: (1) Materi Khutbah Jum’at Antiradikalisme; (2) Penguatan dan Upgrading Khotib agar menyampaikan materi Khutbah Jum’at yang Rohmatan Lil Alamin, dengan prinsip tawasuth (tengah-tengah), tasamuh (toleransi), tawazun (seimbang) dan i’tidal (tegak lurus); dan (3). Menghasilkan artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah.
Sertifikasi Alih Nadzir Wakaf Perorangan Kepada Nadzir Badan Hukum Bagi Masjid/Musholla di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
Masyhar, Ali;
Arifin, Ridwan;
Fuad, Adib Nor
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v2i1.34054
Legalitas wakaf masjid/musholla akhir-akhir ini tidak bisa lagi dianggap sebagai pelengkap. Bahkan untuk menjaga dan menjamin kemaslahatan ummat, pewakafan masjid harus diwujudkan dalam wujud terbitnya sertifikat wakaf. Salah satu unsur dipenuhinya wakaf adalah adanya wakif (pihak yang mewakafkan) dan nadzir (pihak penerima wakaf). Nadzir bisa dalam bentuk perorangan maupun badan hukum/organisasi. Nadzir badan hukum/organisasi jauh lebih menjamin untuk tidak bergonta-gantinya nadzir. Dengan demikian nadzir badan hukum/organisasi lebih menjamin keberlangsungan harta/tanah wakaf itu, dan menghindari potensi terjadinya sengketa. Organisasi/Badan Hukum Nahdlatul Ulama dengan legalitas dan keorganisasiannya yang mapan, sangat relevan apabila dijadikan nadzir sertifikat wakaf, khususnya di Gunungpati yang secara kultur dan sosiologisnya mengamalkan amaliyah Nahdliyyin. Pengabdian Kepada Masyarakat ini berfokus pada (1) mitigasi sengketa/konflik terkait hak kepemilikan tanah masjid/musholla; (2) pemberian dasar legalitas dalam bentuk sertifikat wakaf bagi masjid/musholla di Kecamatan Gunungpati; (3) menerbitkan sertifikat wakaf dengan nadzir badan hukum/organisasi dari NU. Adapun luaran yang akan dihasilkan adalah (1) Pemahaman pentingnya legalitas formal sertifikat wakaf (khususnya nadzir badan hukum/organisasi) bagi takmir masjid/musholla di Gunungpati; (2) terbitnya sertifikat wakaf dengan nadzir badan hukum; dan (3) Menghasilkan artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah. Kegiatan ini bermitra dengan MWC NU Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Kegiatan ini dilakukan dalam 4 tahapan yang saling terkait yaitu inventarisasi masjid/musholla yang potensial disertifikasi; Pemahaman pada takmir masjid/musholla tentang pentingnya sertifikasi wakaf; pengurusan sertifikat wakaf di KUA dan BPN; dan Penyerahan sertifikat alih nadzir.
Balancing Principles of Legality in Teaching Legal Studies
Masyhar, Ali
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol 1 No 3 (2019): Indonesian J. Int'l Clinical Leg. Educ. (September, 2019)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/iccle.v1i01.20709
Principle of legality is a fundamental principle in criminal law, in which at the beginning of its birth, it was an oasis amid confusion of legal uncertainty. In the past, the law belonged to the king. People had no right to know whether or not that their actions were considered unlawful, all of them depend on subjectivity of the king. With this principle, the king no longer had a role to decide whether or not that a person is wicked but he was deprived of that authority. Everything was left to the judiciary (judge), even judges were only limited to apply the rules, as it should not be more and less. Whether or not someone is wicked, it clearly has been constructed in a rule. The rules define whether or not that the act was criminal. Next consequence was no crime beyond the written rules. Thus, disgraceful acts that harm the community will not be subject to criminal law (based on customary law), it will not be subject to criminal sanction if it is not formally formulated in criminal law. This is the main drawback of this principle of legality. If applied rigidly, then the next drawback is likewise very likelyto happen. A person will be easily criminalized if it has grazed the written rules, although in real sociological terms there is no legal injury and no harm to both material and immaterial.