cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 27, No 3 (2015)" : 14 Documents clear
KEBERLAKUAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI BALI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM M Mulyanto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.029 KB) | DOI: 10.22146/jmh.15880

Abstract

The objective of research to determine the validity of Act No. 6 of 2014 in Bali. The research method used sosiolegal. The results showed there was a conflict between the norms of Article 6 of the explanation of the obligation to choose one type of village. During this time, the system of village administration is double the traditional village (pakraman) and village office (administration) in Bali. Sociologically, society, academics, community leaders, Perbekel and Bendesa declare that Article 6 was not suitable to be applied in Bali. Main Assembly Pakraman (MUDP) proposed Bali get an exception. Tujuan penelitian untuk mengetahui keberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 di Bali. Metode penelitian menggunakan sosiolegal. Hasil penelitian menunjukkan ada konflik norma (conflict of norm) antara Pasal 6 dengan Penjelasannya tentang kewajiban memilih salah satu jenis desa. Selama ini, sistem pemerintahan desa bersifat ganda antara desa adat (pakraman) dan desa dinas (administrasi) di Bali. Secara sosiologis, masyarakat Bali, akademisi, tokoh masyarakat, Perbekel maupun Bendesa menyatakan Pasal 6 tidak cocok diterapkan di Bali. Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) mengusulkan supaya Bali mendapatkan pengecualian.
PRODUCT CERTIFICATION AND LEGAL PROTECTION TO ENHANCE INDONESIAN TRADITIONAL HERBAL PRODUCTIONS Endang Purwaningsih; Nurul Huda; Nelly Ulfah A.R.
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (777.663 KB) | DOI: 10.22146/jmh.15885

Abstract

This study is aimed to empower traditional herbs producer and help legal protection of Indonesian traditional medicines, implementing Participatory Research and juridical-sociological approaches. Data were collected through literary, questionnaire, interview and Focus Group Discussion. The first year study revealed that Herbal Producer Association worked with all members, persuading government offices to get product certification and effective trademark licenses. In the second year study the researchers and Producers Association trained and facilitated vendors to endorse trademark, label registry, and markets shares. Producers maintain traditional medicine management, because product certification is hard to achieve. Penelitian ini bertujuan untuk memberdayakan produsen jamu/OT dan membantu perlindungan hukumnya, dengan memanfaatkan pendekatan penelitian partisipatoris dan sosiologis yuridis. Data dikumpulkan dengan literatur, kuesioner, wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). Pada tahun pertama organisasi gabungan pengusaha jamu (GP Jamu) bersama-sama dengan seluruh anggotanya mendorong pemerintah untuk perolehan sertifikasi produk izin edar dan merek secara efektif. Pada tahun kedua, peneliti dan gabungan pengusaha jamu melakukan pelatihan guna perolehan izin edar, pendaftaran merek, dan peningkatan pemasaran. Para pengusaha jamu tradisional perlu terus menerus didampingi karena perolehan izin edar terkesan sulit.
PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATION UNDER TRADEMARK SYSTEM: TO FIT THE SQUARE INTO THE TRIANGLE? Mas Rahmah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.459 KB) | DOI: 10.22146/jmh.15876

Abstract

This essay will analyse the main problems of protecting Geograhical Indication (GI) under trademark law. The problems includes improper definition, inclusion of craft, the treat becomes generic, the the registration conflict and its obstacles. Furthermore, this essay assumes that trademark law seems insufficient and incompatible to protect GI. Then essay advises an alternative protection under sui generis law by firstly describing legal basis for sui generis system for GI and minimum elements in sui generis law. Finally the essay conclude whether GI in Indonesia be more appropriately protected under sui generis law or not. Saat ini, perlindungan Indikasi Geografis (IG) di Indonesia diatur di bawah rezim Hukum Merek yang menimbulkan beberapa problematika yuridis. Problematika yuridis antara lain definisi IG yang tidak pas,muatan substansi IG, benturan pendaftaran IG dan Merek serta kendala lainnya. Berdasarkan kendalakendala tersebut, makalah ini mensintesakan bahwa perlindungan IG di dalam undang-undang Merek sepertinya tidak tepat sehingga perlu dikeluarkan dari undang-undang Merek. Selanjutnya makalah ini menganalisa alternatif perlindungan IG secara sui generis system sebagai pilihan yang lebih baik, dengan terlebih dahulu memaparkan landasaan hukum sui generis system dan unsur-unsur minimal yang harus ada pada sui generis system.
THE CHOICE OF FOREIGN LEGAL TRANSPLANTS POLICY IN REGULATING INDONESIAN COPYRIGHT LAW: BETWEEN STANDARDIZATION AND COAGULATION O.K. Saidin
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (959.97 KB) | DOI: 10.22146/jmh.15874

Abstract

Any legal development shall be coming along with the development of civilization. Building the whole society to be more civilized–to live by the standardized customs, religions and in accordance with any cultural values to be well-institutionalized normatively in the life of people. The standardization of law in normative form is to adopt legal policy of law transplantation deriving from foreign tradition and culture to be transplanted into model of law in home country. Quite often, such legal transplantation is not effective to be implemented. In the case of Indonesian copyright, the law which was before standardized eventually becomes coagulated. Pembangunan hukum sebenarnya adalah pembangunan peradaban. Membangun masyarakat agar bisa hidup beradab. Hidup dengan standar adat istiadat, kebiasaan, moral, religius dan nilai-nilai kultur yang dibakukan secara normatif. Pembakuan hukum dalam bentuk normatif dengan memilih politik hukum transplantasi adalah memilih model hukum yang berasal dari kultur atau budaya asing untuk dicangkokkan menjadi model hukum di negeri sendiri. Kerap kali hukum hasil pencangkokkan itu tak cukup efektif untuk diterapkan. Dalam kasus transplantasi undang-undang hak cipta Indonesia, hukum yang semula dibakukan akhirnya menjadi hukum yang dibekukan.

Page 2 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue