Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurist-Diction Pelita Masyarakat Airlangga Journal of Innovation Management Yuridika Journal of Governance Risk Management Compliance and Sustainability Journal of Infrastructure Policy and Management (JIPM)
Mas Rahmah, Mas
Department Of Civil Law, Faculty Of Law Airlangga University, Surabaya
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Heads of Agreement Sebagai Instrumen dalam Pengambilalihan Saham Milik PMA oleh PMDN Tanton Swastika Adi; Mas Rahmah
Jurist-Diction Vol. 2 No. 5 (2019): Volume 2 No. 5, September 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v2i5.15246

Abstract

Perbuatan hukum pengambilalihan saham adalah kegiatan yang lazim dilakukan dalam kegiatan penanamanan modal oleh penanam modal baik oleh penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri. Dalam proses pengambilalihan saham, para pihak lazim menggunakan perjanjian pra-kontrak sebelum membuat perjanjian kontrak utama. Perjanjian pra-kontrak adalah dokumen hukum yang biasa digunakan dalam proses transaksi bisnis baik nasional maupun internasional yang dibuat saat proses negosiasi berlangsung. Perjanjian pra-kontrak yang sering digunakan di Indonesia adalah Memorandum of Understanding (MoU)/Memoranda of Agreement (MoA) atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Nota Kesepahaman. Perjanjian pra-kontrak berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan (preliminary agreement) yang dibuat para pihak sebelum kontrak utama dibuat. Nota kesepahaman berfungsi sebagai acuan dalam melakukan negosiasi bisnis bagi para pelaku bisnis pada umumnya, hal ini berbeda dengan Heads of Agreement (HoA) atau Pokok-Pokok perjanjian. HoA sendiri termasuk perjanjian pra-kontrak yang baru dikenal dalam praktek hukum di Indonesia dan belum ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Berbeda dengan MoU sebagai aturan dalam bernegosiasi bisnis, sifat HoA adalah sebagai partial agreement (bagian dari kontrak utama) yang berisi kesepakatan yang telah disetujui para pihak dan kemungkinan besar akan dicantumkan dalam Perjanjian/Kontrak utama nantinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum ini berusaha menjawab mengenai karakteristik dari Heads of Agreement dalam proses pengambilalihan saham dan/atau divestasi saham. Selain itu, mengenai kedudukan hukum Heads of Agreement dalam sistem hukum Indonesia dimana belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. 
Pembatalan Merek Terkenal yang Berubah Menjadi Istilah Umum Muhammad Dayyan Sunni; Mas Rahmah
Jurist-Diction Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3 No. 2, Maret 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.513 KB) | DOI: 10.20473/jd.v3i2.18200

Abstract

Pemilik merek terkenal memiliki hak eksklusif untuk dapat mengeksploitasi mereknya, baik melalui penggunaan yang dilakukannya sendiri, atau dilisensikan atau bahkan dialihkan kepada pihak lain. Pengaturan mengenai hak eksklusif sebagai perlindungan merek terkenal telah diatur di dalam Article 6 bis Paris Convention. Namun, suatu merek yang awalnya dapat didaftarkan menjadi merek dapat berubah menjadi generic jika persepsi masyarakat mengidentikkan merek tersebut dengan suatu barang atau jasa yang sejenis. Akibatnya, merek tersebut menjadi istilah yang umum sehingga tidak eligibel untuk tetap terdaftar sebagai merek serta tidak layak untuk diberikan hak eksklusif serta perlindungan hukum. Pembatalan merek terkenal merupakan upaya perlindungan hukum yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai akibat dari suatu merek terkenal telah menjadi istilah yang umum sehingga tidak lagi eligibel untuk tetap terdaftar sebagai merek serta mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan suatu merek terkenal yang dapat kehilangan secondary meaning sehingga berubah menjadi istilah umum serta gugatan pembatalan atas merek terkenal yang berubah menjadi istilah umum. Pendekatan yang dipergunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konsep (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Aprroach). Dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut diharapkan menjadi suatu kesatuan yang saling melengkapi dan nantinya dapat memperoleh hasil penelitian yang komprehensif.
Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang Memperjanjikan Fix Return Agung Jaya Kusuma; Mas Rahmah
Jurist-Diction Vol. 4 No. 4 (2021): Volume 4 No. 4, Juli 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v4i4.28438

Abstract

AbstractWith the increasing number of people who develop mutual fund investment products, competition between Investment Managers as mutual fund managers is increasing. As a result, several investment managers commit fraud in the marketing of mutual fund product sales, one of which is offering Fix-Return Mutual Fund products. To analysis the problem, this research will review the validity of the mutual fund marketing which is offering a Fix Return income according to the Indonesian regulations, and the Liability of Investment Managers who sale the fixed-income mutual funds by promising a Fix Return. The type of this research is normative legal research with the statutory and conceptual approach. The results show that although the marketing of mutual fund products with Fix Return is formally regulated in the provisions of article 37 letter (d), Financial Services Authority Regulation Number:39/POJK.04/2014. However, investment managers who sale fix return mutual fund products may be punished by civil, administrative and criminal sanction because of their faud and misconduct. Keywords: Protection; Mutual Fund Participation Units; Fix Return.AbstrakDengan semakin maraknya masyarakat yang berinvestasi pada produk investasi reksa dana, membuat persaingan antar Manajer Investasi sebagai pihak pengelola reksa dana semakin meningkat. Akibatnya terdapat beberapa manajer investasi yang melakukan kecurangan dalam pemasaran penjualan produk reksa dananya, salah satunya yaitu dengan menjanjikan suatu imbal hasil pasti pada produk reksa dananya, atau juga dikenal dengan istilah Fix Return. Untuk menganalisis masalah tersebut, penelitian ini akan mengkaji validitas pemasaran reksa dana yang menawarkan pendapatan Fix Return menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Tanggung gugat Manajer Investasi yang memasarkan reksa dana jenis reksa dana pendapatan tetap dengan memperjanjikan Fix Return. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemasaran produk reksa dana dengan Fix Return diatur dalam ketentuan pasal 37 huruf (d), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:39/POJK.04/2014, namun apabila Manajer Investasi memasarkan produk reksa dana dengan Fix Return, Manajer investasi dapat dikenakan sanksi perdata, administratif dan pidana apabila terbukti memasarkan produknya dengan Fix Return. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Unit Penyertaan Reksa Dana; Fix Return.
THE ROLE OF INSURANCE IN ANTICIPATING THE RISK OF DEFAULT IN PEER TO PEER (P2P) LENDING SCHEME Ida Ayu Rhadana Satvikarani; Mas Rahmah; Dian Purnama Anugerah
Airlangga Journal of Innovation Management Vol. 2 No. 2 (2021): Airlangga Journal of Innovation Management
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ajim.v2i2.27332

Abstract

The presence of fintech in Indonesia is said as an answer of people needs about the ease on transaction and financing in business activity. According to Article 3 of POJK No.77 of 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services, it is explained that Information Technology-based Money Lending Service is the implementation of financial services to bring lenders together with borrowers in order to make loan agreements in rupiah currency directly through electronic systems using internet networks commonly referred to as Peer to Peer (P2P) Lending. Commonly when the default in P2P Lending exist, the role of insurance is to mitigate the risk in order to support lender protection. This study reviewed the risk of default in P2P lending schemes, within discussion of insurance role in doing mitigation of default risk in P2P lending. This legal research uses normative juridical research method with statute approach and conceptual approach. The study result explain that P2P Lending is a form of investment, in which every investment must have a risk, and this risk is directly proportional to the high risk high return. Default or often referred to as non-performing loan (NPL) is a situation where borrowers are late to return principal of the loan more than 90 days from maturity time, therefore risk mitigation is important. The purpose of insurance scheme in P2P Lending fintech services is an effort to overcome losses suffered by lenders.
PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATION UNDER TRADEMARK SYSTEM: TO FIT THE SQUARE INTO THE TRIANGLE? Mas Rahmah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.459 KB) | DOI: 10.22146/jmh.15876

Abstract

This essay will analyse the main problems of protecting Geograhical Indication (GI) under trademark law. The problems includes improper definition, inclusion of craft, the treat becomes generic, the the registration conflict and its obstacles. Furthermore, this essay assumes that trademark law seems insufficient and incompatible to protect GI. Then essay advises an alternative protection under sui generis law by firstly describing legal basis for sui generis system for GI and minimum elements in sui generis law. Finally the essay conclude whether GI in Indonesia be more appropriately protected under sui generis law or not. Saat ini, perlindungan Indikasi Geografis (IG) di Indonesia diatur di bawah rezim Hukum Merek yang menimbulkan beberapa problematika yuridis. Problematika yuridis antara lain definisi IG yang tidak pas,muatan substansi IG, benturan pendaftaran IG dan Merek serta kendala lainnya. Berdasarkan kendalakendala tersebut, makalah ini mensintesakan bahwa perlindungan IG di dalam undang-undang Merek sepertinya tidak tepat sehingga perlu dikeluarkan dari undang-undang Merek. Selanjutnya makalah ini menganalisa alternatif perlindungan IG secara sui generis system sebagai pilihan yang lebih baik, dengan terlebih dahulu memaparkan landasaan hukum sui generis system dan unsur-unsur minimal yang harus ada pada sui generis system.
THE EXTENSION OF GEOGRAPHICAL INDICATION PROTECTION: NECESSARY FOR DEVELOPING COUNTRY Mas Rahmah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 3 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.563 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16028

Abstract

This paper analyses the need of extension of Geographical Indication (GI) protection since the current protection under Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS) is insufficient to cover all products as a result of discriminatory provisions in TRIPS regulating a greater protection to wines and spirits only and different level of GI protection under Article 22 and Article 23 TRIPS. This paper then assumes that the extensive GI protection for all products should be supported because it would give greater benefits particularly to developing countries such as prevent the free riding, attract regional investment and obtain market power. Perlindungan Indikasi Geografis (IG) perlu diperluas tidak hanya pada produk tertentu seperti wines danspiritskarena perlindungan IG diatur di dalam TRIPS tidak cukup memberikan perlindungan kepada semua produk sebagai akibat perbedaan pengaturan di TRIPS yang memberikan perlindungan lebih kepada wines danspirits saja dan adanya perbedaan tingkat perlindungan pada Pasal 22 dan 23 TRIPS. Perluasan perlindungan IG harus didukung karena akan memberikan manfaat khususnya kepada negara berkembang. Perluasan perlindungan IG dapat melarang pemboncengan reputasi, menarik investasi dan meningkatkan kekuatan produk negara berkembang di pasaran.
The Tensions On The Protection Of Local-Traditional Indonesian Batik Ria Setyawati; Mas Rahmah; Rahmi Jened; Nurul Barizah; Agung Sujatmiko
Yuridika Vol. 36 No. 1 (2021): Volume 36 No 1 January 2021
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.895 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v36i1.24077

Abstract

Batik artwork has been known for hundreds of years and has become part of the culture of Indonesian society. Some batik motifs in Indonesia have philosophical values and are part of traditional traditional ceremony activities. Along with the times, the creativity of batik artists has become varied even though ancient traditional motifs are still mass produced and used as inspiration. This research examines the legal protection for traditional batik in order to avoid the abuse of rights by certain parties who merely exploit it in order to benefit from the existence of traditional batik works. The formulation of the problem that will be examined in this research is whether traditional batik gets legal protection under the copyright regime in Indonesia? Are there any legal safeguards at the international level for traditional Indonesian batik works? In answering this problem formulation will use a conceptual approach and a statutory approach. This research is a legal research that will examine existing legal concepts and related legal rules in solving legal problems related to the protection of traditional batik.
Perlindungan Karya Batik Tradisional Kampung Pesilat Melalui Merek Kolektif Ria Setyawati; Mas Rahmah; Normandyarsa Rahman
Pelita Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Pelita Masyarakat, Maret
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/pelitamasyarakat.v4i2.8638

Abstract

Traditional batik products made by artisans in a community or region are often not aware of the importance of protecting their work through Intellectual Property Rights, especially brands. Even though the potential for the development of traditional batik products can be optimized through brand protection. An example is the traditional batik work produced by the people of Kampung Pesilat in Madiun Regency. Kampung Pesilat's batik creations already exist and have been passed down from generation to generation until now, the batik craftsmen still carry out small-scale production. This research will examine the proper brand protection for the development of traditional Batik handicraft products. This research is legal research, namely normative legal research. The approach used is the statute approach and conceptual approach.
Pendampingan Hukum E-Contract Serta Implikasinya Dalam Pengadaan Barang/Jasa Bidang Keolahragaan Di KONI Jawa Timur Rahmah, Mas; Thalib, Prawitra; Pamoro, Giza’a Jati; W Lesawengen, Roinardes; Permanasari, Tyasning
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8 No 2 (2024): Amaliah Jurnal: Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v8i2.3986

Abstract

Penggunaan teknologi digital yang semakin berkembang pesat berdampak terhadap kehidupan sehari-hari termasuk pada aspek pengadaan barang/jasa dibidang keolahragaan, pemanfaatan teknologi ini bukan tanpa masalah, regulasi yang ada saat ini dengan kondisi empiris seringkali bersinggungan menjadi problem tersendiri, terutama pada bidang keolahragaan. Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum terkait penggunaan e-contract dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan KONI Jawa Timur. Kegiatan ini melibatkan pelatihan dan pendampingan terhadap Ketua, Bendahara dan staf KONI seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, agar dalam penyelenggaraannya dapat memahami prinsip-prinsip hukum yang mengatur e-contract, serta implikasinya terhadap pengadaan barang dan jasa keolahragaan. Diharapkan, dengan penerapan e-contract, proses pengadaan menjadi lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga berfokus pada mitigasi risiko hukum yang dapat timbul dari penggunaan e-contract, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Implementasi yang sukses diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa di KONI Jawa Timur dalam mendukung kemajuan dunia olahraga di daerah tersebut.
Legal Frameworks for Cybersecurity and Data Protection in Cloud-Based Notarial Systems in Indonesia: An Intersectional Analysis of Positive Law and Islamic Legal Principles Sitaresmi, Adhisty; Rahmah, Mas; Wijoyo, Suparto; Anom, Adhitya Panji; Prayogo, Fatma Merve
al-'adalah Vol 22 No 1 (2025): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v22i1.26813

Abstract

This study aims to develop a hybrid legal framework that integrates Indonesia's positive Law with Islamic legal principles to regulate cloud-based notarial practices. This research is motivated by the increasing use of digital technology, particularly cloud computing, in notarial services. On one hand, this development offers greater convenience and efficiency, but on the other hand, it also raises serious concerns regarding cybersecurity and the protection of personal data. Employing a normative juridical method supported by conceptual and comparative approaches, this qualitative literature study examines key legal instruments, including the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), the Personal Data Protection Law, and the Notary Law, alongside classical and modern sources of Islamic jurisprudence. The analysis reveals a normative gap in Indonesia’s existing regulations concerning notaries' responsibilities in digital settings. In addressing this issue, Islamic principles such as amanah (moral responsibility), maslahah (public interest), and ḥifẓ al-māl (protection of wealth) provide ethical foundations that can meaningfully support and strengthen the legal framework. The main finding highlights that the integration of these legal systems not only strengthens the legal protection of data but also enhances public trust by embedding ethical values within regulatory structures. This research contributes a practical and conceptual model for digital notarial governance that is technologically responsive and culturally rooted, supporting the formulation of future regulations in Indonesia
Co-Authors Agung Jaya Kusuma Agung Sujatmiko Anom, Adhitya Panji Ardiany, Meiko Fairuzia Asih Saraswati Dian Purnama Anugerah Fatimah, Rahmania Ida Ayu Rhadana Satvikarani Normandyarsa Rahman Nurul Barizah Pamoro, Giza’a Jati Permanasari, Tyasning Prawitra Thalib Prayogo, Fatma Merve Rahmi Jened Sari, Ratna Wahyu Kartika Setyawati, Ria Sitaresmi, Adhisty Suparto Wijoyo Syamsul Arifin Tanton Swastika Adi W Lesawengen, Roinardes