Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 14 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 30, No 1 (2018)" : 14 Documents clear

KONTRIBUSI FATWA MUI NO.11 TAHUN 2012 TENTANG ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA Haniah Ilhami
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractIdentifying the contributions of Fatwa MUI No. 1 year 2012 in Indonesian Islamic Family Law, this research finds that the Fatwa has contributed in 2 (two) positions. First, the Fatwa contributes to the development of the substance of Islamic family law through its position as the clarification and explanation of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, as the confirmation of the prohibition of adultery, as the recommendation for the Government, and as the regulation that provides children’s protection. In the other side, the Fatwa contributes practically in Religious Courts through its contribution as the Judge's guidance, completes the absence of related regulations, and the source of material law. IntisariDalam kajian terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, penelitian ini menemukan bahwa Fatwa MUI No.11 tahun 2012 telah memberikan kontribusi bagi hukum keluarga Islam di Indonesia dalam 2 (dua) bentuk. Pertama, fatwa berperan terhadap pengembangan substansi hukum keluarga Islam karena telah memberikan klarifikasi dan penjelasan atas Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, mengatur larangan perbuatan zina, sebagai rekomendasi bagi Pemerintah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terkait zina, dan memberikan perlindungan hukum bagi anak hasil zina. Kedua, fatwa berkontribusi dalam tataran praktis di Pengadilan Agama sebagai pedoman Hakim, pengisi kekosongan hukum, dan sebagai sumber hukum materiil.

NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL YANG DITERAPKAN DALAM PENGELOLAAN TANAH PARIWISATA SRI GETHUK DI BLEBERAN, PLAYEN, GUNUNG KIDUL Agus Sudaryanto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThe management of the land of Sri Gethuk waterfall in Bleberan Playen Gunungkidul should be by applying local wisdom values locally. The results showed: first, the value of local wisdom used in the management of Srigethuk tourism is the value of innovation, persistence value, the value of togetherness, the value of musyawarah, the value of locality and religious value; secondly, the Solution if there is a conflict of value in the management of Srigethuk tourism is done through compromise, deliberation or wisdom. IntisariPengelolaan tanah wisata air terjun Sri Gethuk di Bleberan Playen Gunungkidul seharusnya dengan menerapkan nilai kearifan lokal setempat. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, nilai kearifan lokal yang digunakan dalam pengelolaan wisata Srigethuk adalah nilai inovatif, nilai kegigihan, nilai kebersamaan, nilai musyawarah, nilai lokalitas dan nilai religious; kedua, Solusi jika terjadi benturan nilai dalam pengelolaan wisata Srigethuk dilakukan melalui kompromi, musyawarah atau kebijaksanaan/ kearifan.

ASPEK HUKUM PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA Fajar Winarni
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThis research, which has a title “Legal Aspect Of Community Participation In Preservation Of Cultural Heritage (Study on Cultural Heritage School by Cultural Heritage Preservation Office Special Province of Yogyakarta)”, is to examine the implementation of Cultural Heritage School by Cultural Heritage Preservation Office Special Province of Yogyakarta as a form of community participation in preservation for cultural heritage, and to study the setting of School of Cultural Heritage in the future in order to instill public awareness of the preservation of cultural heritage.This research is an empirical law study. The research material was obtained by field research to obtain primary data and library research to obtain secondary data. Data analysis method used is descriptive qualitative.The results of this research are: First, the School of Cultural Heritage is a new program launched in 2017. The implementation of the activities is intended as an effort of socialization for the community, especially the younger generation, which is packed in the form of cultural heritage learning at school or in the office of Cultural Heritage Preservation Office Special Province of Yogyakarta and the cultural heritage site. Second, the setting of School of Cultural Heritage based on community participation and sustainable is to make the School of Cultural Heritage as a local content in the primary and secondary school curriculum. The need for this activity is set forth in the form of Governor Regulation on Local Content of Cultural Heritage and Governor Regulation concerning School of Cultural Heritage.IntisariPenelitian dengan judul “Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Cagar Budaya (Studi Terhadap Sekolah Cagar Budaya Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Sekolah Cagar Budaya oleh BPCB DIY sebagai salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pelestarian cagar budaya dan untuk mengkaji pengaturan Sekolah Cagar Budaya oleh BPCB DIY di masa yang akan datang dalam tujuannya untuk menanamkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Bahan penelitian didapat dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.Hasil penelitian ini adalah: Pertama, Sekolah Cagar Budaya merupakan program baru yang diluncurkan pada tahun 2017. Pelaksanaan kegiatan dimaksudkan sebagai upaya sosialisasi bagi masyarakat terutama generasi muda, yang dikemas dalam bentuk pembelajaran cagar budaya di sekolah atau di kantor BPCB DIY dan di situs cagar budaya. Kedua, pengaturan Sekolah Cagar Budaya berbasis partisipasi masyarakat dan berkelanjutan adalah menjadikan Sekolah Cagar Budaya sebagai muatan lokal dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah. Perlunya kegiatan ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur tentang Muatan Lokal Cagar Budaya dan Peraturan Gubernur tentang Sekolah Cagar Budaya.

THE GREEN CONSTITUTION CONCEPT IN THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Sekar Anggun Gading Pinilih
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThis article aims to analyze the concept of Green Constitution in The Amandment of Constitution of Indonesia. The method used is a normative juridical, with secondary data which analyzed in qualitative. Based on results that Constitution of Indonesia before and after the amendment has accommodated the protection of human and natural resources. Such arrangements outlined in the Preamble and the articles, and sectoral legislation. All policy formulation should be in line with the mandate of Constitution of Indonesia. In the environmental norms into the Constitution, it is expected to minimize environmental damage. Intisari Artikel ini bertujuan menganalisis konsep Konstitusi Hijau dalam UUD NRI Tahun 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen telah mengakomodir perlindungan terhadap manusia dan alam sekitarnya. Pengaturan tersebut dijabarkan pada Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal serta peraturan sektoralnya. Semua perumusan kebijakan harus sejalan dengan amanat dari UUD NRI Tahun 1945. Dinormakannya lingkungan hidup ke dalam UUD NRI Tahun 1945, maka diharapkan akan meminimalisasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Page 2 of 2 | Total Record : 14

1 2

Filter by Year

2018 2018

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA