Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Bina Hukum Lingkungan Bina Hukum Lingkungan
Fajar Winarni
Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Pengaturan Pengendalian Covid-19 Dalam Perspektif Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Fajar Winarni
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 29 No. 2: MEI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss2.art8

Abstract

The right to a good and healthy environment is one of the fundamental human rights, which consequently obliges the state to respect, protect, and fulfill the right. This study aims to analyze the Covid-19 control arrangements associated with the fulfillment of the right to a good and healthy environment, as well as the efforts that can be made if the right is not fulfilled due to Covid-19. This is a normative research, which the data collection technique is carried out by literature study. The results of the study conclude that various regulations have been issued to control the spread of Covid-19, while the fulfillment of the right to a good and healthy environment must be understood as a unit by ensuring the fulfillment of other procedural rights, namely the right to access to information, the right to access to participation, and the right to participate. Access to justice. Efforts that can be made if the right to a good and healthy environment is not fulfilled is that anyone can sue to the court on the grounds that the Government has failed to fulfill its obligations. However, in the event that the Government cannot be sued legally, because the Covid-19 outbreak is a force majeure situation, which cannot be predicted in advance, thus the Government continues to take responsibility conscientiously, namely as a means of fulfilling state responsibilities as the highest public organizational body for situations that arise and affected the people. Key Words: Covid-19, the right to a good and healthy environment Abstrak Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia, yang memberikan konsekuensi pada negara untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak itu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan pengendalian Covid-19 dikaitkan dengan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta upaya yang dapat dilakukan jika hak tersebut tidak terpenuhi karena adanya Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berbagai peraturan telah dikeluarkan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, sedangkan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat harus dipahami sebagai satu kesatuan dengan menjamin terpenuhinya hak prosedural lainnya, yaitu hak akses terhadap informasi, hak akses terhadap partisipasi, dan hak akses terhadap keadilan. Upaya yang dapat dilakukan apabila hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak terpenuhi adalah setiap orang dapat menggugat ke pengadilan dengan alasan Pemerintah telah lalai menunaikan kewajibannya. Namun dalam hal Pemerintah tidak dapat digugat secara hukum, karena wabah Covid-19 merupakan keadaan force majeur, yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, maka Pemerintah tetap memegang tanggung jawab secara responsibilitas, yaitu sebagai sarana penunaian tanggung jawab negara sebagai badan organisasi tertinggi publik atas keadaan yang terjadi pada rakyatnya. Kata Kunci: Pengendalian covid-19; hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
THE RECOGNITION OF THE LEGAL STANDING OF ENVIRONMENTAL ORGANIZATIONS IN INDONESIA Fajar Winarni
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 3 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.179 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16082

Abstract

This study aims to identify and assess the recognition of the legal standing of environmental organizationsin Indonesia as well as to identify and assess the suitability of the use of legal standing environmental organizations with Article 92 of Law Number 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management (UUPPLH). This research is normative. Data were analysed by descriptive qualitative. Research showsthat environmental organizations are very effective push policy reforms and changes attitudes and behaviour of government and business. Legal standing not just filed to the court, but also to the Administrative Court and the Constitutional Court. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji diakuinya legal standing organisasi lingkungan hidup di Indonesia serta untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian penggunaan legal standing organisasi lingkungan hidup dengan Pasal 92 Undang-Undang Number 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi lingkungan hidup sangat efektif mendorong pembaruan kebijakan dan mengubah sikap serta perilaku Pemerintah dan pelaku usaha. Legal standing diajukan tidak hanya ke Pengadilan Negeri, namun juga ke PTUN dan Mahkamah Konstitusi.
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN AIR TANAH OLEH BAKTERI E. COLI DI KOTA YOGYAKARTA Fajar Winarni; Dinarjati Eka Puspitasari
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.805 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16093

Abstract

This study is an empirical legal research that uses primary and secondary data. The result of this  study is to be used f or the handling of  E.  coli  contamination where it  is the government ’s role to procure chlorine diffusers and monitor the quality of drinking water. The high level of contamination caused by the E. coli bacteria is due to the poor sanitation system and the close proximity of wells to septic tanks. Meanwhile, other constraints faced by the government include the lackof routine monitoring, lack of sanitation workers, and lack of proper implementation of the standardtechnical guidance on Procedures Planning Septic Tank with Absorption Systems. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah dalam rangka penanggulangan pencemaran bakteri E. coli dimana Pemerintahberperan dalam pengadaan alat chlorine diffuser, sosialisasi hidup bersih, pengawasan kualitas air minum, dan sebagainya. Tingginya pencemaran bakteri E. coli dikarenakan sistem sanitasi yang buruk, dan jarakyang dekat antara sumur dengan saluran septic tank. Sementara itu kendala yang dihadapi antara lainPemerintah tidak melakukan pengawasan secara rutin, terbatasnya petugas sanitasi, tidak dilaksanakannyapetunjuk teknis SNI tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan.Kata Kunci: peran pemerintah, pencemaran, bakteri E. coli.
PENGGUNAAN LEGAL STANDING ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN Fajar Winarni
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 20, No 1 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.752 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16320

Abstract

The research results show that the implementation of the WALHI legal standing is only implemented in two cases. They are Taman Nasional Gunung Merapi and PT. Griya Perwita Asri case. The efforts of the law enforcement that have been conducted by WALHI tend to the advocacy and the awareness of the community rights toward environmental. Meanwhile, the obstacles which are faced by WALHI in implementing its legal standing are WALHI is tends to do the awareness of the community rights and advocacy than legal standing, because it is most appropriate target; the law officers are lack response to the legal standing case; the regulation is not clear yet; and the lack of the human resources. Although the implementation of the WALHI legal standing is not effective yet, but their roles in criticizing the Government policy have been giving a lot of changes through the pressures that have been done.
ASPEK HUKUM PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA Fajar Winarni
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (554.454 KB) | DOI: 10.22146/jmh.29160

Abstract

AbstractThis research, which has a title “Legal Aspect Of Community Participation In Preservation Of  Cultural Heritage (Study on Cultural Heritage School by Cultural Heritage Preservation Office Special Province of Yogyakarta)”, is to examine the implementation of Cultural Heritage School by Cultural Heritage Preservation Office Special Province of Yogyakarta as a form of community participation in preservation for cultural heritage, and to study the setting of School of Cultural Heritage in the future in order to instill public awareness of the preservation of cultural heritage.This research is an empirical law study. The research material was obtained by field research to obtain primary data and library research to obtain secondary data. Data analysis method used is descriptive qualitative.The results of this research are: First, the School of Cultural Heritage is a new program launched in 2017. The implementation of the activities is intended as an effort of socialization for the community, especially the younger generation, which is packed in the form of cultural heritage learning at school or in the office of Cultural Heritage Preservation Office Special Province of Yogyakarta and the cultural heritage site. Second, the setting of School of Cultural Heritage based on community participation and sustainable is to make the School of Cultural Heritage as a local content in the primary and secondary school curriculum. The need for this activity is set forth in the form of Governor Regulation on Local Content of Cultural Heritage and Governor Regulation concerning School of Cultural Heritage.IntisariPenelitian dengan judul “Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Cagar Budaya (Studi Terhadap Sekolah Cagar Budaya Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Sekolah Cagar Budaya oleh BPCB DIY sebagai salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pelestarian cagar budaya dan untuk mengkaji pengaturan Sekolah Cagar Budaya oleh BPCB DIY di masa yang akan datang dalam tujuannya untuk menanamkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Bahan penelitian didapat dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.Hasil penelitian ini adalah: Pertama, Sekolah Cagar Budaya merupakan program baru yang diluncurkan pada tahun 2017. Pelaksanaan kegiatan dimaksudkan sebagai upaya sosialisasi bagi masyarakat terutama generasi muda, yang dikemas dalam bentuk pembelajaran cagar budaya di sekolah atau di kantor BPCB DIY dan di situs cagar budaya. Kedua, pengaturan Sekolah Cagar Budaya berbasis partisipasi masyarakat dan berkelanjutan adalah menjadikan Sekolah Cagar Budaya sebagai muatan lokal dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah. Perlunya kegiatan ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur tentang Muatan Lokal Cagar Budaya dan Peraturan Gubernur tentang Sekolah Cagar Budaya. 
URGENSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR Fajar Winarni
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.51365

Abstract

AbstractWildlife crimes committed by corporations cannot be charged with Act No. 5 of 1990 concerning The Conservation of Biodiversity and Its Ecosystem, because this Act does not regulate it. This research is a normative study by examining crimes that are formulated in laws whose mode is reasonably suspected of involving corporations. Crimes committed by corporations will have a major impact on the balance of the ecosystem, so it is very important to accommodate corporate criminal liability in a special law on conservation. The regulation of corporate criminal liability includes who is called a corporation, who can be sentenced to crime, what types of sanctions are appropriate for the corporation so that it will have a deterrent effectIntisariKejahatan satwa liar yang dilakukan oleh korporasi tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya (UUKH), karena UUKH tidak mengaturnya. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan mengkaji kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang yang modusnya patut diduga melibatkan korporasi. Kejahatan yang dilakukan korporasi akan menimbulkan dampak yang besar terhadap keseimbangan ekosistem, sehingga sangatlah penting untuk mengakomodasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sebuah undang-undang khusus mengenai konservasi. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi meliputi siapa yang disebut sebagai korporasi, siapa saja yang dapat dijatuhi pidana, jenis sanksi apa yang tepat untuk korporasi sehingga akan menimbulkan efek jera.
PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP Winarni, Fajar
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 3, Juni 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (716.706 KB)

Abstract

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan salah satu hak asasi manusia, yang memberikan konsekuensi pada Negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak itu. Penelitian ini mengambil permasalahan mengenai implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap akses informasi lingkungan hidup bagi setiap orang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh Presiden bersama DPR dan berlaku di Indonesia, ketentuan tentang akses informasi lingkungan hidup mengalami kemunduran, padahal informasi ini sangat penting bagi setiap orang untuk mengaktualisasikan peran sertanya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan akses terhadap informasi lingkungan hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja hanya mengatur cara informasi itu diumumkan, yaitu melalui sistem elektronik atau cara lain.
PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP Winarni, Fajar
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 3, Juni 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan salah satu hak asasi manusia, yang memberikan konsekuensi pada Negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak itu. Penelitian ini mengambil permasalahan mengenai implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap akses informasi lingkungan hidup bagi setiap orang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh Presiden bersama DPR dan berlaku di Indonesia, ketentuan tentang akses informasi lingkungan hidup mengalami kemunduran, padahal informasi ini sangat penting bagi setiap orang untuk mengaktualisasikan peran sertanya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan akses terhadap informasi lingkungan hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja hanya mengatur cara informasi itu diumumkan, yaitu melalui sistem elektronik atau cara lain.
Co-Authors Dinarjati Eka Puspitasari