Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah

JIS
Website

Published by Institut Agama Islam Negeri Manado

ISSN : 16934202 EISSN : 25280368 DOI : -

Core Subject : Education, Social,

Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, with registered number ISSN 1693-4202 (Print), ISSN 2528-0368 (Online) is a peer-reviewed journal published twice a year in June and December by Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Religious Affairs (IAIN) Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah is a Communication Media between Sharia and Law Scholars (Law, Islamic Law, Sharia Economic Law and Social Society). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah invites enthusiasts and experts in Islamic Law and Legal Sciences to write or disseminate research results relating to Sharia and Law issues.

Arjuna Subject : -

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol 10, No 1 (2012)" : 6 Documents clear

STRATEGI POLITIK HUKUM ORDE BARU TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Muhammad Kasim
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 10, No 1 (2012)
Publisher : IAIN Manado

Di dalam GBHN sepanjang Orde Baru Hukum Islam tidak pernah memiliki kebijaksanaantersendiri secara khusus. Tak ada satu pointer pun dalam teks-teks politik hukum Orde Baruyang berkenaan dengan eksistensi Hukum Islam, namun begitu, tidak berarti Hukum Islam tidakmendapatkan perhatian, dalam kenyataan praktis empiries Hukum Islam mempunyai tempatdalam tata hukum Nasional, bahkan secara formal posisinya lebih baik dari masa sebelumnya.Kata kunci : Hukum Islam dan politik hukum Orde Baru

EKSISTENSI DAN PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA Edi Gunawan
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 10, No 1 (2012)
Publisher : IAIN Manado

Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yangmembutuhkannya tidak membedakan agama, ras, budaya, keturunan, pangkat danjabatan, bahkan kaya atau miskin. Hal itu guna untuk mencapai kebenaran dankeadilan di depan hukum. Advokat dalam memberikan jasa hukum dapatberperan sebagai pendamping, pemberi advise hukum, atau menjadi kuasa hukumatas nama kliennya. Advokat termasuk profesi yang mulia karena ia dapatmenjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baikyang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara.Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran danmenegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikanpembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Eksistensi dan peran seorangadvokat untuk beracara dan menggunakan jasanya di Pengadilan Agama samadengan eksistensi dan perannya di pengadilan umum. Walaupun perkara yangditangani berbeda dan masyarakat yang menggunakan jasa advokat diPengadilan Agama lebih sedikit. Tantangan seorang advokat untuk beracara danmenggunakan jasanya di Pengadilan Agama adalah tidak semua hukum acarayang berlaku di Pengadilan Agama diberlakukan juga di pengadilan umum,sehingga sebagian advokat yang menggunakan jasanya di Pengadilan Agamatidak menguasai sepenuhnya hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama.Kata Kunci: Eksistensi, Peran, Advokat, Bantuan Hukum, Pengadilan Agama

TEORI PERUBAHAN UUD DAN PRAKTEK BERDASARKAN UUD 1945 Nenden Herawaty
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 10, No 1 (2012)
Publisher : IAIN Manado

Berdasarkan pandangan Wade (et.a.l.) dapat disimpulkan bahwa konvensiketatanegaraan berdasarkan dari tiga sumber, yaitu :1) Kebiasaan ketatanegaraan;2) Kepatutan (expediency)3) Express agreement.Perubahan konstitusi itu dilakukan dengan tujuan : 1) untuk memperbaiki sistemkekuasaan agar mampu mengikuti perkembangan tuntutan zaman sari sistem yangotoriter kepada sistem yang demokratis; 2) untuk menciptakan sistem kekuasaanyang sifat check and balance dan melindungi hak-hak asasi manusia. Perubahankonstitusi di negara-negara tersebut diatas pada umumnya dilakukan oleh satukomisi konstitusi yang bersifat independen

Ţariq al-istinbāţ: al-ţarīqah al-lafẓiah wa mażhab al-ẓāhirīah (Cara beristinbaţ dengan metode lafẓiah dan mażhab ẓahiriyah) frangky suleman
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 10, No 1 (2012)
Publisher : IAIN Manado

Islam merupakan ajaran yang disampaikan oleh Rasullah sebagai utusan Allah. Yangmembawa aturan-aturan untuk kehidupan manusia demi kebahagiaan dunia danakhirat. Dalam proses perkembangan hukum tidak lepas dari zaman ke zaman,sehingga banyak menimbulkan berbagai permasalahan dan berbagai persoalan yangtimbul dalam menetapakan suatu sumber hukum. Sehingga kondisi dimana hukum itudilahirkan dan kondisi itu ditetapkan adalah berbeda bagaimana mengaktualisasikanpemahaman dan mengistinbathkan suatu sumber hukum dalam kehidupan mereka.Kata kunci : Mazhab Zahiriyah, Metode

MANIFESTASI AKUNTANSI SYARIAH DALAM ETIKA BISNIS ISLAM Ridwan Tabe
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 10, No 1 (2012)
Publisher : IAIN Manado

Tulisan ini membahas tentang manifestasi akuntansi syariah dalam etika bisnisIslam, dengan berdasar pada konsep akuntansi syariah dan standar etika bisnisyang diatur dalam bisnis Islam, meskipun tidak membahas secara rinci tentangakuntansi syariah, namun dalam melihat keterpaduan antara konsep dan etikadapat diambil satu makna bahwa keduanya saling sejalan. Dimana konsepakuntansi syariah didasarkan pada pertanggungjawaban, keadilan, dankebenaran. Sedangkan etika bisnis merupakan penerapan tanggung jawab sosialyang mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil (fairness), jujur,dan bijaksana. Kemudian konsep dan etika tersebut bila dicermati surat Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT memerintahkan untuk melakukan penulisan secarabenar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah.Pada intinya ayat ini berkaitan dengan proses catat mencatat (akuntansi) dalamkegiatan bisnis dengan konsep accountability atau pertanggungjawaban,kejujuran, keadilan dan kebenaran.Melakukan kegiatan bisnis dengan etika Islamberarti menerapkan bagian akuntansi syariah.Kata Kunci: Konsep akuntansi syariah, etika bisnis Islam

KAJIAN TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DAN PRAKTEKNYA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 Rosdalina Bukido
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 10, No 1 (2012)
Publisher : IAIN Manado

Sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada dua hal yaitu sistempemerintahan sebelum amandemen dan sistem pemerintahan setelahamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Praktik sistem pemerintahanIndonesia mengalami beberapa variasi. Pada bulan Oktober 1945 sampaisebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah berlaku Sistem PemerintahanParlementer. Dimana dapat difahami bahwa dalam konstitusi Negara kita tidakdikenal Sistem tersebut namun secara praktiknya menyimpang dari amanatkonstitusi.Dalam tulisan ini penulis mengangkat permasalahan yaitu apakah sistempemerintahan Indonesia dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan UUD 1945.Dalam menjawab permasalahan di atas penulis melakukan kajian pustaka/teoritis dalam beberapa literatur, baik dalam bentuk kajian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen, literatur yang terkait danjuga pada beberapa jurnal ilmiah. Kemudian dari kajian tersebut dianalisissecara yuridis normatif.Inkonsistensi penerapan Sistem Pemerintahan ini merupakan bentukpenyimpangan terhadap ketentuan UUD 1945. Keinkonsistensian penerapanSistem Pemerintahan tersebut didasari atas konvensi ketatanegaraan dan hukumkebiasaan yang telah diterapkan sebelumnya. Disamping itu juga dapatdikatakan karena UUD 1945 sendiri memang dimaksudkan hanya sebagairevolutie –grondwet atau undang-undang dasar kilat (ucapan Bung Karnodalam sidang BPUPKI) yaitu undang-undang dasar yang hanya dimaksudkansebagai naskah konstitusi untuk sementara waktu dalam rangka persiapanIndonesia menjadi Negara yang merdeka dan berdaulat.Setelah UUD 1945 mengalami empat kali perubahan yaitu dari tahun 1999,2000, 2001 dan 2002 praktik Sistem Pemerintahan kita berlaku SistemPemerintahan Presidensial. Sistem ini menganut prinsip Separation of power(pemisahan kekuasaan) terhadap masing-masing lembaga Negara. Praktiksistem pemerintahan setelah amandemen ini belum sepenuhnya menganutsistem pemerintahan Presidensial murni dimana antara Presiden dan DPR masihmemiliki hubungan yang sangat erat disamping sebagai fungsi pengawasan.Kata kunci : Sistem, Pemerintahan, Amandemen

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2012 2012

Filter By Issues

All Issue Vol 23, No 2 (2025) Vol 23, No 1 (2025) Vol 22, No 2 (2024) Vol 22, No 1 (2024) Vol 21, No 2 (2023) Vol 21, No 1 (2023) Vol 20, No 2 (2022) Vol 20, No 1 (2022) Vol 19, No 2 (2021) Vol 19, No 1 (2021) Vol 18, No 2 (2020) Vol 18, No 1 (2020) Vol 17, No 2 (2019) Vol 17, No 1 (2019) Vol 16, No 2 (2018) Vol 16, No 1 (2018) Vol 15, No 2 (2017) Vol 15, No 1 (2017) Vol 14, No 2 (2016) Vol 14, No 1 (2016) Vol 13, No 2 (2015) Vol 13, No 1 (2015) Vol 12, No 2 (2014) Vol 12, No 1 (2014) Vol 11, No 2 (2013) Vol 11, No 1 (2013) Vol 10, No 2 (2012) Vol 10, No 1 (2012) Vol 9, No 2 (2011) Vol 9, No 1 (2011) Vol 8, No 2 (2010) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 2 (2009) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 2 (2008) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 2 (2007) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 2 (2006) Vol 4, No 2 (2006) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 2 (2005) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 2 (2004) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 2 (2003) Vol 1, No 1 (2003) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Faradila Hasan

Contact Email
Faradila Hasan

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.alsyirah@iain-manado.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota manado,

Sulawesi utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Faradila Hasan

Contact Email Faradila Hasan

Phone -

Journal Mail Official jurnal.alsyirah@iain-manado.ac.id

Editorial Address -

Location Kota manado, Sulawesi utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Faradila Hasan

Contact Email
Faradila Hasan

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.alsyirah@iain-manado.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota manado,

Sulawesi utara

INDONESIA