Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

TANJUNGPURA LAW JOURNAL

Website

Published by Universitas Tanjungpura

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2017): VOLUME 1 ISSUE 1, JANUARY 2017" : 6 Documents clear

KONSEPSI DAN PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA: PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Bangun, Budi Hermawan
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 1, No 1 (2017): VOLUME 1 ISSUE 1, JANUARY 2017
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Wilayah perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Permasalahan menyangkut perbatasan memiliki dimensi yang sangat kompleks. Tulisan ini akan menjelaskan tentang konsepsi dan pengelolaan wilayah perbatasan negara dari perspektif hukum internasional. Dari perspektif hukum internasional, wilayah perbatasan adalah batas terluar dari negara yang berupa garis imajiner yang memisahkan negara dengan negara lain baik darat, laut atau udara yang harus diatur melalui perjanjian. Sehubungan dengan pengelolaan perbatasan negara, â€œpenguasaan efektifâ€ terbukti menjadi hal yang signifikan untuk menghilangkan ancaman terhadap eksistensi kedaulatan teritorial suatu negara. Meski begitu, pembangunan wilayah perbatasan tidak bisa hanya menggunakan perspektif geografis dan perspektif politik saja, tetapi juga harus menggunakan perspektif sosial karena akan berbicara tentang orang-orang yang menghuni dan melintasi perbatasan.

ANALISIS INTERPRETASI DAN IMPLEMENTASI PASAL 55 UUPS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA PT BANK SYARIâ€™AH BUKOPIN Umam, Khotibul
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 1, No 1 (2017): VOLUME 1 ISSUE 1, JANUARY 2017
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai interpretasidan implementasi Pasal 55 Undang-Undang No. 21/2008 tentang Bank Syariah. Penelitian inimerupakan penelitian hukum normatif-empiris, yakni penelitian yang berdasarkan data sekunderdan untuk melengkapi data ini, peneliti telah melaksanakan penelitian lapangan melaluiwawancara dengan koresponden yakni, Compliance Directore pada PT Bank Syariah Bukopin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Syariah Bukopin menginterpretasikan Pasal 55Undang-Undang No. 21/2008 sebagai lex specialis dari Pasal 49 Undang-Undang No. 3/2006tentang Amandemen Undang-Undang No. 7/1989 tentang Pengadilan Agama. Oleh karena itu,PT Bank Syariah Bukopin menggunakan Pasal 55 sebagai pedoman, sehingga di dalam klausapenyelesaian sengketanya digunakanlah Pasal 55 ayat (2). Implementasi dari interprestasi iniadalah bahwa PT Bank Syariah Bukopin lebih memilih Pengadilan Negeri daripada PengadilanAgama.

DEKONSTRUKSI EQUITABLE PRINCIPLE DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL Purwanti, Evi
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 1, No 1 (2017): VOLUME 1 ISSUE 1, JANUARY 2017
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Equitable principle merupakan prinsip yang mendasari proses delimitasi perbatasan maritim antara negara-negara yang berhadapan atau bersebelahan di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. Saat ini perbatasan maritim antar negara masih banyak yang belum terselesaikan. Percepatan penyelesaian perbatasan maritim merupakan hal penting yang harus dilakukan agar eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan hak kedaulatan di ZEE dan landas kontinen dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu perlu pengkajian secara mendalam tentang konsep equitable principle. Substansi equitable principle dapat di dekonstruksi melalui beberapa sudut pandang, yaitu: dari sisi interpretasi, area, orientasi, cakupan serta tujuan equitable principle. Dari analisis kelima kerangka itu dapat disimpulkan bahwa equitable principle merupakan suatu asas yang absolut dalam pencapaian delimitasi serta merupakan suatu bentuk turunan keadilan yang lebih fleksibel dari pengertian keadilan substantif, yang penting adalah para pihak mendapatkan manfaat yang maksimal dari hasil delimitasi yang disepakati.

TANGGUNG JAWAB SEKUTU FIRMA ATAS KEPAILITAN Annurdi, Annurdi
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 1, No 1 (2017): VOLUME 1 ISSUE 1, JANUARY 2017
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Firma sebagai sebuah badan usaha pada dasarnya merupakan sebuah perkumpulan, dimana firma dalam menjalankan memiliki para sekutu (anggota) yang memiliki kewenangan untuk bertindak keluar atas nama firma. Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut tidak jarang menimbulkan utang bagi firma, dimana berdasarkan ketentuan hukum kepailitan adanya utang merupakan salah satu syarat pernyataan pailit. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana data yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan firma dan kepailitan, putusan pengadilan niaga mengenai perkara kepailitan, serta dokumen-dokumen maupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan meneliti permasalahan terkait tanggung jawab para sekutu firma atas kepailitan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa para sekutu firma bertanggung jawab atas segala utang yang dimiliki firma secara tanggung renteng dan yang dapat dinyatakan dalam keadaan pailit bukanlah firma melainkan para sekutu firma.

KEPUTUSAN FIKTIF NEGATIF DAN FIKTIF POSITIF DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Rodding, Budiamin
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 1, No 1 (2017): VOLUME 1 ISSUE 1, JANUARY 2017
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau penyelenggara pelayanan publik dalam hal adanya permohonan yang diajukan oleh mayarakat, tentunya mengharapkan dapat dipenuhi. Akan tetapi terkadang permohonan untuk mendapatkan surat keputusan tidak dapat terpenuhi baik dari segi persyaratan yang tidak terpenuhi maupun dari aspek prosedural yang lama dan panjang. Salah satu jalur yang ditempuh selain pengaduan atau keberatan yang disampaikan kepada pemerintah, adalah melalui jalur hukum dengan mengajukan permohonan atau gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Baik permohonan untuk mendapatkan keputusan penerimaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maupun melalui gugatan yang diajukan terkait keputusan penolakan atau keputusan fiktif negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Upaya penyelesaian melalui jalur Pengadilan merupakan ultimum remudium (upaya terakhir) bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang sesuai diharapkan. Gugatan maupun permohonan untuk mendapatkan keputusan dari Pemerintah tentunya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, selain itu sebagai koreksi bagi pelayan publik dalam melayani masyarakat.

LEGAL PLURALISM AND COMMUNITY CHANGES: A REVIEW OF LEGAL PLURALISM INTEGRATION SYSTEM Muhtamar, Syafruddin; Maskawati, Maskawati; Azikin, Arqam; M, Andriani; Moenta, A. Pangerang
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 1, No 1 (2017): VOLUME 1 ISSUE 1, JANUARY 2017
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

The system of Eastern nationsâ€™ people lives is characteristic of Eastern cultures. Indonesia is a nation that also reflects these characteristics, in social and legal systems. Pre-colonization, the Indonesian people has been living in a pluralistic legal system, both in religious or customcharacterized systems. Until now, the both characteristic being a living law system inherited in history. The presence of colonization changed the model and the basic characteristics of the nation into a modern society with the west-styled colonial legal system. These western-modern systems continued post-independence and became the main pillar of development to change people lives. Therein the basic problem of the national legal system, that is legal pluralistic of society to be helpless in front of the hegemonic system of state law. Community changes in legal pluralism can occur if the contribution of living law systems (religion and customs) extends, without being sub-system or supporting or complementary of state law system. Hegemonic dominance of state law must continue to loosened, so that a free space of contribution for nation culturebased people legal system increasingly wider. Therefore, the legal pluralism integration system is important to establish in the national life. The paradigm of this system is a legal pluralism and its operation is integration of living law system with state law within the spirit and scope of legal pluralism. Thus, the purpose of this article are to analyze and determine the extent of relevance the concept of legal pluralism in the national development process concerned with a diversity of Indonesian culture.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2017 2017

Filter By Issues

All Issue Vol 9, No 2 (2025): VOLUME 9 NUMBER 2, JULY 2025 Vol 9, No 1 (2025): VOLUME 9 NUMBER 1, JANUARY 2025 Vol 8, No 2 (2024): VOLUME 8 NUMBER 2, JULY 2024 Vol 8, No 1 (2024): VOLUME 8 NUMBER 1, JANUARY 2024 Vol 7, No 2 (2023): VOLUME 7 NUMBER 2, JULY 2023 Vol 7, No 1 (2023): VOLUME 7 NUMBER 1, JANUARY 2023 Vol 6, No 1 (2022): VOLUME 6 NUMBER 1, JANUARY 2022 Vol 5, No 2 (2021): VOLUME 5 ISSUE 2, JULY 2021 Vol 5, No 1 (2021): VOLUME 5 ISSUE 1, JANUARY 2021 Vol 4, No 2 (2020): VOLUME 4 ISSUE 2, JULY 2020 Vol 4, No 1 (2020): VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2020 Vol 3, No 2 (2019): VOLUME 3 ISSUE 2, JULY 2019 Vol 3, No 1 (2019): VOLUME 3 ISSUE 1, JANUARY 2019 Vol 2, No 2 (2018): VOLUME 2 ISSUE 2, JULY 2018 Vol 2, No 2 (2018): VOLUME 2 ISSUE 2, JULY 2018 Vol 2, No 1 (2018): VOLUME 2 ISSUE 1, JANUARY 2018 Vol 1, No 2 (2017): VOLUME 1 ISSUE 2, JULY 2017 Vol 1, No 1 (2017): VOLUME 1 ISSUE 1, JANUARY 2017 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA