Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.75

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal SOLMA TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Balobe Law Journal Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jurnal Mahasiswa Kesehatan Nestor Tanjungpura Journal Of Law Noblesse Oblige Law Journal Tanjungpura Acta Borneo Journal Jurnal Penelitian Hukum De Jure

Evi Purwanti

Faculty Of Law, Tanjungpura University

Author-ID : 794908

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

DEKONSTRUKSI EQUITABLE PRINCIPLE DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL Purwanti, Evi
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 1, No 1 (2017): VOLUME 1 ISSUE 1, JANUARY 2017
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Equitable principle merupakan prinsip yang mendasari proses delimitasi perbatasan maritim antara negara-negara yang berhadapan atau bersebelahan di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. Saat ini perbatasan maritim antar negara masih banyak yang belum terselesaikan. Percepatan penyelesaian perbatasan maritim merupakan hal penting yang harus dilakukan agar eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan hak kedaulatan di ZEE dan landas kontinen dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu perlu pengkajian secara mendalam tentang konsep equitable principle. Substansi equitable principle dapat di dekonstruksi melalui beberapa sudut pandang, yaitu: dari sisi interpretasi, area, orientasi, cakupan serta tujuan equitable principle. Dari analisis kelima kerangka itu dapat disimpulkan bahwa equitable principle merupakan suatu asas yang absolut dalam pencapaian delimitasi serta merupakan suatu bentuk turunan keadilan yang lebih fleksibel dari pengertian keadilan substantif, yang penting adalah para pihak mendapatkan manfaat yang maksimal dari hasil delimitasi yang disepakati.

Relevansi Delimitasi Perbatasan Maritim Dengan Faktor Lingkungan Evi Purwanti
Balobe Law Journal Vol. 1 No. 2 (2021): Volume 1 Nomor 2, Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Introductioan: This article discusses the relevance of maritime border delimitation with environmental factors that affect the determination of delimitation.Purposes of the Research: The purpose of this study is to analyze the urgency of the role of the environment in the maritime border delimitation process. Specifically focused on analyzing whether there is a positive relationship between environmental considerations and the development of the delimitation process and to determine the environmental factors that influence the delimitation.Methods of the Research: This research uses normative research with a conceptual approach. Researchers use relevant environmental law concepts in the maritime border delimitation process.Results of the Research: The results of the study show that there is a relevance of environmental factors in determining maritime border delimitation, among others from factors: conservation of wildlife reserves, the principle of natural prolongation, the principle of sustainable development, mineral resources, and fisheries. The relationship between environmental factors and the delimitation process occurs in two ways: First, environmental considerations show a direct influence in the selection of the delimitation method. Here environmental factors are an important motive in the delimitation process. Second, environmental factors affect the delimitation process indirectly where there are a number of delimitation agreements that do not include specific provisions regarding the environment, but the evidence shows that the parties are motivated by environmental factors in negotiating delimitation.

Perkembangan Sistem Pemerintahan dan Konsep Kedaulatan Pasca Revolusi Perancis Terhadap Hukum Internasional Sandy Kurnia Christmas; Evi Purwanti
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v2i2.222-235

Revolusi Perancis merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan perubahan sosial dan pergeseran budaya politik. Revolusi ini membentuk paham-paham seperti Liberalisme, Demokrasi, dan Nasionalisme yang berdampak pada perubahan sistem pemerintahan dan kedaulatan. Bagaimana pola sistem pemerintahan Pra-Revolusi Perancis, serta apa perubahan yang berdampak membawa perkembangan hukum internasional Pasca Revolusi Perancis. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara historis bagaimana sebuah peristiwa sejarah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola sistem pemerintahan yang sampai sekarang digunakan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dimana pengkajian menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa paham-paham yang terbentuk saat terjadinya Revolusi Perancis, seperti Liberalisme, Demokrasi, dan Nasionalise berdampak besar terhadap perubahan sistem pemerintahan yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat serta perkembangan hukum internasional. Pola sistem pemerintahan Pra-Revolusi Perancis berbentuk Monarki nyatanya banyak mengalami kegagalan dan dianggap terlalu menekan rakyat. Adanya perubahan terhadap pola sistem pemerintahan yang dipicu oleh Revolusi Perancis dianggap sebagai revolusi rakyat karena banyak menciptakan berbagaii bentuk tatanan konsep negara yang baik yang menjadi cita-cita rakyat yang berpengaruh hingga sekarang.

Penguatan Pemahaman Hak – Hak Konstitusional Perempuan Pada Desa Konstitusi Mekarsari Kabupaten Kubu Raya Fatma Muthia Kinanti; Budi Hermawan Bangun; Erwin Erwin; Evi Purwanti; Sri Agustriani Elida
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Cv. Utility Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v4i3.1607

Pemerintahan yang berlandaskan pada negara hukum mengamanatkan perlindungan hak dasar manusia dan HAM sebagai hak kodrati yang universal. HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), memberikan jaminan legal yang kuat terhadap hak-hak individu dan berfungsi sebagai pembatasan terhadap kekuasaan negara. Meskipun begitu, Indonesia masih menghadapi ketidaksetaraan gender dan kekerasan berbasis gender yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang tinggi. Desa Mekarsari Kabupaten Kubu Raya, sebagai Desa Konstitusi, menjadi tempat implementasi program penguatan pemahaman hak konstitusional perempuan. Hak konstitusional perempuan diatur dalam pasal 28 A hingga pasal 28 J UUD 1945, dan harus dijalankan tanpa diskriminasi. Meski demikian, implementasi hak ini di lapangan menghadapi tantangan, dan solusi melibatkan peningkatan kesadaran publik dan pemahaman terhadap hak-hak perempuan. Program ini menggunakan metode penyuluhan dengan menyusun booklet berkolaborasi dengan LSM Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Barat (RPA Kalbar). Sasaran program adalah masyarakat Desa Mekarsari, dengan tujuan menyebarkan pemahaman tentang hak konstitusional perempuan dan pencegahan pelanggarannya. Di tengah ketimpangan gender yang masih terjadi, program ini memberikan kontribusi dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional perempuan.

Implementation of the right to health through vaccination Itasari, Endah Rantau; Erwin; Bangun, Budi Hermawan; Sagio, Ibrahim; Purwanti, Evi; Elida, Sri Agustriani; Wulandari, Ria; Darajati, Muhammad Rafi; Kinanti, Fatma Muthia; Arsensius; Thomas, Silvester
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Vol 7 No 3 (2024)
Publisher : University of Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jipemas.v7i3.22170

Health is regarded as a basic human need Health is a fundamental right recognized in various international human rights instruments, such as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The World Health Organization (WHO) has declared COVID-19 a global public health pandemic on January 30, 2020. Based on the data collected, there are still members of the community who have not received the Covid-19 Booster vaccine even though it is urgently given as an antiviral. Therefore, as part of an effort to increase the coverage of vaccination, it is necessary to implement a Covid-19 public dedication as the fulfilment of the right to health. The method of community-based participatory research (Community Based Participatory Research, CBPR) is implemented. The results of the vaccination activities carried out at Tanjungpura University Faculty of Law can contribute to the vaccine coverage that exists in the community. As for the number of participants of the activity was 172 (one hundred seventy-two) people consisting of 117 (a hundred seventeen) students and 61 (sixty-one) the general public. In addition, there are students and members of the community who have not received the Covid-19 Booster Vaccine while the delivery is very urgent as an anti-virus, even there are those who have never received the vaccine at all.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN SANGGAU Widiyaningsih, Agnes; Purwanti, Evi; Nafsiatun, Nafsiatun
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 2 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i2.93339

Abstrak Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat dan upaya pemerintah dalam perlindungan untuk pendaftaran tanah ulayat, khususnya di Kabupaten Sanggau. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris atau non doktrinal, dengan pendekatan sosio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Sanggau dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan untuk pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Sanggau ditunjukkan dengan adanya kemauan politik yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau No. 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta beberapa Keputusan Bupati Sanggau serta upaya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan sosialisasi, koordinasi hingga pengecekan secara spasial dan lapangan untuk memastikan tanah ulayat masyarakat hukum adat secara jelas dan pasti dapat didaftarkan. Kata Kunci: Masyarakat hukum adat; Perlindungan hukum; Tanah ulayat

Analisis Faktor Kejadian TBC Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pencegahan Tb Paru Dengan Pendekatan Teori Lawrence Green Purwanti, Evi; Winarti, Eko; Haryuni, Sri; Novita Agnes, Yeni Lutfiana
Jurnal Mahasiswa Kesehatan Vol. 5 No. 2 (2024): MARET 2024
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jumakes.v5i2.5537

Indonesia merupakan negara kedua yang memiliki kasus TBC terbanyak di dunia. Salah satuprovinsi di Kalimantan yang memiliki kasus TBC tertinggi adalah Kalimantan Barat. Kalimantan Baratmenjadi salah satu provinsi yang memiliki angka penyelesaian terendah. Rendahnya angka penyelesaiankasus TBC di Kalimantan Barat menyebabkan kasus TBC semakin meningkat. Penelitian ini dilakukanuntuk mengetahui faktor kejadian TBC yang berhubungan dengan perilaku pencegahan TBC paru. Jenispenelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 96 responden. Respondendalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun Tanah Merah, Desa Sungai Kelik, Kecamatan NangaTayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang memiliki keluarga mengidap TBC. Data penelitiandikumpulkan menggunakan teknik kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis univariat, bivariat,multivariat, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Adapun grand theory yang digunakan dalam penelitianini adalah teori Lawrence Green (1980). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuantidak berpengaruh (0,129 > 0,05) terhadap perilaku pencegahan TBC paru, perilaku kesehatanberpengaruh signifikan (0,043 < 0,05) terhadap perilaku pencegahan TBC paru, sikap berpengaruhsignifikan (0,013 < 0,05) terhadap perilaku pencegahan TBC paru, tindakan berpengaruh signifikan(0,032 < 0,05) terhadap perilaku pencegahan TBC paru, persepsi berpengaruh signifikan (0,049 < 0,05)terhadap perilaku pencegahan TBC paru.

Sosialisasi Penguatan Kesadaran Hukum Tentang Kenakalan Remaja Di Sekolah Menengah Atas Thomas, Silvester; Itasari, Endah R.; Sagio, Ibrahim; Bangun, Budi H.; Elida, Sri Agustriani; Purwanti, Evi; Wulandari, Ria; Arsensius, Arsensius; Erwin, Erwin; Darajati, Muhammad Rafi; Kinanti, Fatma Muthia
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4335

Kenakalan remaja di Pontianak, yang mencakup pelanggaran aturan sekolah, kejahatan, penyalahgunaan narkoba, dan pergaulan bebas, mencerminkan fenomena sosial dan psikologis kompleks. Penyebabnya meliputi faktor internal seperti perubahan emosional dan sosial, serta faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan dan tekanan teman sebaya. Pontianak, dengan ketimpangan sosial dan ekonomi, turut memengaruhi perilaku remaja. Penelitian menunjukkan pentingnya pemahaman psikologis dan sosial dalam mengatasi masalah ini. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di SMA 3 Pontianak bertujuan meningkatkan kesadaran tentang kenakalan remaja melalui pendekatan holistik, melibatkan siswa, guru, dan masyarakat. Kegiatan ini mencakup penyuluhan, workshop, dan peningkatan koordinasi antar stakeholder untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung perkembangan positif. Evaluasi dilakukan melalui wawancara dan antusiasme peserta, dengan harapan program ini dapat memberikan dampak jangka panjang dalam mencegah perilaku negatif dan meningkatkan kualitas pendidikan di Pontianak.

Dampak Delimitasi Maritim Terhadap Masyarakat Pesisir di Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat Alfarisi, Muhammad Salman; Darajati, Muhammad Rafi; Purwanti, Evi
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 2 (2024): Desmeber 2024
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v14i2.13535

Penelitian ini membahas dampak delimitasi maritim yang belum disepakati terhadap masyarakat pesisir, khususnya nelayan di Tanjung Datu, Kalimantan Barat, Indonesia. Topik ini dipilih karena lautan, sebagai kekayaan berharga bagi negara-negara maritim, sering menjadi pusat ketegangan dan konflik, terutama terkait wilayah delimitasi maritim yang belum disepakati antara negara tetangga. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dampak delimitasi maritim terhadap hak dan mata pencaharian nelayan di Tanjung Datu serta menyoroti ancaman terhadap tradisi, mata pencaharian, dan ekonomi masyarakat pesisir di wilayah ini akibat ketidakjelasan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan menggabungkan pendekatan hukum normatif dan empiris. Pendekatan hukum normatif menganalisis kerangka hukum internasional dan nasional terkait delimitasi maritim, sementara pendekatan hukum empiris melibatkan studi kasus di Tanjung Datu. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dengan fokus pada dampak ekonomi, sosial, dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak utama delimitasi maritim adalah pada aspek ekonomi, dengan perubahan hak akses dan ketidakpastian ekonomi; dampak sosial berupa ancaman terhadap keamanan masyarakat pesisir; serta dampak budaya terkait kekhawatiran terhadap pelestarian budaya dan tradisi. Konflik antara Indonesia dan Malaysia juga menimbulkan ketidakpastian hukum wilayah perairan tangkap ikan nelayan. Urgensi penyelesaian delimitasi maritim yang adil dan berkelanjutan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat pesisir, menjaga keberlanjutan warisan budaya lokal, serta menciptakan kondisi stabil dan sejahtera bagi komunitas pesisir yang bergantung pada sumber daya laut. Title: Impact of Maritime Delimitation on Coastal Communities at the Indonesia-Malaysia Border in West Kalimantan This study examines the impact of unresolved maritime delimitation on coastal communities, particularly fishermen in Tanjung Datu, West Kalimantan, Indonesia. The topic was chosen because oceans, as valuable assets for maritime countries, often become centers of tension and conflict, especially regarding unresolved maritime boundaries between neighboring countries. The purpose of this research is to identify the impact of maritime delimitation on the rights and livelihoods of fishermen in Tanjung Datu and to highlight threats to the traditions, livelihoods, and economies of coastal communities in this region due to the unclear maritime boundaries between Indonesia and Malaysia. The research methodology combines normative legal and empirical approaches. The normative legal approach analyzes the international and national legal frameworks related to maritime delimitation, while the empirical legal approach involves a case study in Tanjung Datu. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, focusing on economic, social, and cultural impacts. The research findings indicate that the primary impact of maritime delimitation is economic, with changes in access rights and economic uncertainty; the social impact includes threats to the security of coastal communities; and the cultural impact relates to concerns about preserving cultural heritage and traditions. The conflict between Indonesia and Malaysia also creates legal uncertainty regarding the fishing waters of fishermen. There is an urgency to resolve maritime delimitation fairly and sustainably to accommodate the needs of coastal communities, preserve their cultural heritage, and create stable and prosperous conditions for coastal communities that rely on marine resources.

IMPLIKASI KEWAJIBAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERSEROAN PERORANGAN Sanea, Madelin; Purwanti, Evi; Ismawartati, Ismawartati
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 1, No 2 (2023): Volume 1, Issue 2, April 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v1i2.58928

Abstract To improve economic conditions which are categorized as still low, the government as the holder of the regulatory function opens opportunities for micro and small business actors to establish businesses which are realized through simplification of business establishment registration and capital exemption by adopting the World Bank program, namely EODB (Ease of Doing Business) as an indicator. ease of doing business in a country. The application of EoDB contained in Article 109 of the Job Creation Law Number 11 of 2020 affects Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which through this rule is recognized as a legal entity, namely an Individual Company based on Government Regulation Number 8 of 2021 concerning Capital Company's Foundation and Registration of Establishment, Amendment, and Dissolution of Companies that Meet the Criteria for Micro and Small Businesses. This study examines the implications of financial statement obligations on individual companies, from the perspective of EoDB or the ease of doing business index adopted by Indonesia from the World Bank. This study uses a normative juridical approach, which consists of primary and secondary legal materials. The research method used in the preparation of this thesis is a normative juridical legal research method. The form of research used by the author is analytical perspective research. The technique used in collecting data is a literature study and the data analysis technique used by the author in this paper is qualitative analysis. The result of this research is that the implication of this financial statement obligation gives a burden to the community in carrying out micro and small businesses. First, the obligation of financial statements that are contrary to the perspective of EODB, secondly, the obligation of Financial Statements cannot support Micro and Small Businesses, and thirdly, the existence of Financial Reporting Obligations in Individual Companies causes difficulties for the community in carrying out Micro and Small businesses. administrative in the form of: a. written warning; b. cessation of Iraq's access to services; or c. revocation of legal entity status.AbstrakUntuk memperbaiki kondisi perekonomian yang dikategorikan masih rendah, pemerintah selaku pemegang fungsi regulator membuka peluang bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan usaha yang direalisasikan melalui penyederhanaan pendaftaran pendirian usaha dan pembebasan modal dengan mengadopsi program Bank Dunia yaitu EODB (Ease of Doing Bussiness) sebagai indikator kemudahan berbisnis dalam suatu negara. Penerapan EoDB yang terdapat pada Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mempengaruhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana melalui aturan ini diakui suatu badan hukum yaitu Perseroan Perseorangan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Penelitian ini mengkaji tentang Implikasi kewajiban laporan keuangan pada Perseroan Perorangan, dalam prespektif EoDB atau Indeks kemudahan berusaha yang diadopsi oleh Indonesia dari Bank Dunia.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Bentuk penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian prespektif analisis. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah studi Pustaka dan Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan ini ialah analisis kualitatif.Hasil dari penelitian ini, ialah dengan adanya implikasi pada kewajiban laporan keuangan ini memberikan beban kepada masyarakat dalam melaksanakan usaha mikro dan kecil. Pertama kewajiban laporan keuangan yang bertentangan dengan perspektif EODB, kedua kewajiban Laporan Keuangan tidak dapat menunjang Usaha Mikro dan Kecil, dan ketiga adanya Kewajiban Laporan Keuangan pada Perseroan Perorangan mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat dalam melaksanakan usaha Mikro dan Kecil.Adapun akibat dari adanya laporan keuangan ialah sanksi admintratif berupa : a. teguran tertulis; b. penghentian irak akses atas layanan; atau c. perrcabutan status badan hukum.

Co-Authors AA Sudharmawan, AA Aktris Nuryanti, Aktris Alfarisi, Muhammad Salman Anhari, Radifan Anisa Azzaulfa ARBAS, ETRA Arsensius Arsensius Arsensius, Arsensius Asikin, Asikin Azizurrahman, Sy Hasyim Azzaulfa, Annisa Bangun, Budi H. Budi Hermawan Bangun Dionesius Dionesius Djun'astuti, Erni Doan Mauli Tua Siahaan Editya, Melia Lovy Elida, Sri Agustriani Endah Rantau Itasari, Endah Ervin Riandy Erwin Erwin Erwin Erwin Fatma Muthia Kinanti Fatma Muthia Kinanti, Fatma Muthia ghazali, Achmad Al Hudana, Uray Nada Afifa Ismawartati, Ismawartati Itasari, Endah R. M. Rafi Maharani, Chandra Muhammad Jihad Maulana Nafsiatun Novita Agnes, Yeni Lutfiana Radifan Anhari Sagio, Ibrahim Sandy Kurnia Christmas Sanea, Madelin Silvester Thomas Simanungkalit, Rosinton Siti Rohani Sri Agustriani Elida Sri Haryuni SULASTRI Syamsiar, Syamsiar Thomas, Silvester Tri Susilowati Widiyaningsih, Agnes winarti, eko Yudith Evametha Vitranilla

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search