cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
LANGKAU BETANG: JURNAL ARSITEKTUR
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Engineering,
Arjuna Subject : -
Articles 3 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2016)" : 3 Documents clear
MENGENAL ARSITEKTUR LOKAL: KONSTRUKSI RUMAH KAYU DI TEPIAN SUNGAI KAPUAS, PONTIANAK Lestari, Lestari; Zain, Zairin; ., Rudiyono; ., Irwin
LANGKAU BETANG: JURNAL ARSITEKTUR Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Department of Architecture, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.619 KB) | DOI: 10.26418/lantang.v3i2.18321

Abstract

Keberadaan sungai Kapuas sebagai sumber kehidupan dan jalur transportasi air, memunculkan permukiman-permukiman di tepian sungai Kapuas.Rumah-rumah yang berada di pemukiman tepian sungai Kapuas umumnya didirikan langsung di tepian sungai Kapuas.Rumah tersebut sebagian besar berupa rumah kayu yang terhubung dengan gertak-gertak sebagai jalur penghubung antar rumah.Konstruksi rumah kayu ini menarik untuk diamati mengingat keadaan tepian sungai perlu diselesaikan oleh bangunan agar tetap bertahan.Tulisan ini memaparkan kontruksi rumah kayu pada salah satu kasus daerah tepian sungai kapuas. Daerah kasus yang diambil adalah Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak.Dalam tulisan ini dipaparkan konstruksi kayu berdasarkan bagian-bagian rumah mulai dari pondasi, rangka, dinding, sampai atap.Terdapat beberapa tipe konstruksi pada kasus yang diteliti.Pertimbangan umum terletak pada kemudahan konstruksi, tampilan atau fasad dan lokasi keberadaan rumah The existence of the Kapuas river as a source of life and water transportation, led to settlements growth on side the Kapuas river. The houses are located on side Kapuas river are generally directly constructed at the river. The houses  mostly made of wood which connected by wooden bridge as connecting lines between houses. Construction of wooden houseis interesting to be identifiedbecause the building must bedurable with the condition around the river. This paper describes the wooden houses construction in one case area of the Kapuas riverside. Case study is taken at Kelurahan Bansir Laut, South East Pontianak District. In this paper described the wooden construction : the foundation, frame, wall, and the roof. There are several types of construction in the cases studied. General considerations is the ease of construction, appearance or facade and location of the house.REFERENCESAbdurachman., Nurwati Hadjib. (2006). Pemanfaatan Kayu Hutan Rakyat Untuk Komponen Bangunan. PROSIDING Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan 2006 : 130-148: BogorHidayat, Husnul. (2014). Konteks Ekologi Kota Tepian Sungai dalam Perspektif Lokalitas Bahan Bangunan. Membangun Karakter Kota Berbasis Lokalitas. Architecture Event 2014Hidayati, Zakiah. (2012). Sistem Struktur dan Konstruksi Bangunan Vernakula Rumah Suku Kutai Tenggarong, Kalimantan Timur . JURNAL EKSIS Vol.8 No.1, Mar 2012: 2001 – 2181Khaliesh, Hamdil., Indah Widiastuti., Bambang Setia Budi. (2012). Karakteristik Permukiman Tepian Sungai Kampung Beting di  Kota Pontianak. Prosseding Temu Ilmiah IPLBI 2012. BandungNingsih, Deffi Surya., Za’aziza Ridha Julia., Larissa Hilmi., Leo Darmi. (2016). Rayap Kayu (Isoptera) Pada Rumah-Rumah Adat Minangkabau Di Sumatera Barat diakses online padahttp://artikel.dikti.go.id/index.php/PKM-P/article/viewFile/23/23 pada tanggal 28 September 2016Puspantoro, Ign Benny, Ir. (2005). Konstruksi Bangunan Gedung : Sambungan Kayu Pintu Jendela. Penerbit Andi : YogyakartaZain, Zairin. (2012). Pengaruh Aspek Eksternal pada Rumah Melayu Tradisional di kota Sambas. Jurnal NALARSs Vol 11 No. 2 Juli 2012 .Universitas Muhammadiyah Jakarta. JakartaZain, Zairin., Indra Wahyu Fajar. (2014). Tahapan Konstruksi Rumah Tradisional Suku Melayu di Kota Sambas Kalimantan Barat. Jurnal Langkau Betang Vol 1 No. 1 2014 . Universitas Tanjungpura. Pontianak
KONSEP PERMUKIMAN KOTA TERPADU MANDIRI Kalsum, Emilya; Caesariadi, Tri Wibowo
LANGKAU BETANG: JURNAL ARSITEKTUR Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Department of Architecture, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.378 KB) | DOI: 10.26418/lantang.v3i2.18322

Abstract

Pembangunan transmigrasi pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah, sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama di kawasan terisolir/tertinggal sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitar. Namun tidak seluruh unit permukiman transmigrasi berkembang dengan baik. Berbagai permasalahan terjadi yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat transmigran sampai saat ini. Paradigma baru pembangunan transmigrasi adalah membentuk kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan baru sehingga dapat melibatkan seluruh stakeholder lebih partisipasif, holistik dan berkesinambungan. Berbagai strategi ini disiasati dengan, pencanangan program Kota Terpadu Mandiri (KTM).Untuk mendukung semua aktivitas yang ada di dalam Kota Terpadu Mandiri, perlu dibuat konsep permukiman KTM yang dapat mengarahkan kepada suatu standar/pedoman teknis (NSPM) KTM. Penyusunan konsep permukiman KTM ini didasarkan pada pendekatan strategis, teknis, pengelolaan; partisipasi; pembangunan yang berkelanjutan dan pembangunan berwawasan sosial budaya. Konsep permukiman KTM selanjutnya dibagi dalam identifikasi kondisi awal, potensi dan kendala sumberdaya wilayah serta kebijakan sektoral dan kebijaksanaan pembangunan daerah, analisis potensi dan perkembangan wilayah, pola dan struktur infrastruktur wilayah, identifikasi pokok-pokok permasalahan infrastruktur; dan perumusan konsep permukiman KTM. Analisis dilakukan melalui kajian data lapangan dipadukan dengan landasan teori tata ruang. Konsep permukiman disesuaikan dengan fungsi kawasan diwujudkan dengan konsep dasar kebutuhan sarana dan prasarana yang diselaraskan dengan tahapan pembangunan. Development of transmigration is essentially an integral part of national and regional development, in an effort to accelerate development, especially in a remote area as well as to improve the welfare of the migrants and the surrounding communities. However, not all transmigration settlement units progressed well. Various problems occur and they impact the level of welfare of transmigrants. New development paradigm is shaping the transmigration area to be the center of new growth so as to involve all stakeholders to become more participatory, holistic and sustainable. These strategies are manifested by the declaration of the program Kota Terpadu Mandiri (KTM), Independent Integrated City.In order to support all activities in KTM, a concept of settlements that could lead to a standard / technical guidelines for KTM is needed. The concept is based on the strategic approach, technical, management; participation; sustainable development and socio-cultural oriented development. KTM settlement concept is divided into the identification of initial conditions, potentials and constraints of regional resources and sectoral policies and regional development policies, analysis of the potential and development of the region, the pattern and structure of regional infrastructure, identification of problem issues of infrastructure; and the formulation of the concept of settlement for KTM. Analysis was conducted by analyzing field data combined with the theoretical basis of spatial layout. The concept of neighborhood settlements adapted to function; manifested by the basic concept of facilities and infrastructure needs, and also are synchronized with the phase of development.REFERENCESChambers, Robert. (1969). Settlement Schemes In Tropical Africa. New York: PraegerChiara, Joseph De. (1975). Urban Planning and Design Criteria. New York: Van Nostrand Reinhold.Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi. (2006). Kota Terpadu Mandiri. Jakarta.Nas, PJM Dr. (1979) Kota Di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi Kota dalam Tiga Bagian. Jakarta: Bhratara Karya Aksara
IDENTIFIKASI LETAK DAN JENIS RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN Alifia, Nada; Purnomo, Yudi
LANGKAU BETANG: JURNAL ARSITEKTUR Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Department of Architecture, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.449 KB) | DOI: 10.26418/lantang.v3i2.18329

Abstract

Perkembangan penduduk dalam sebuah kawasan permukiman sejalan dengan meningkatnya pembangunan permukiman. Pembangunan yang dilakukan seringkali tidak di imbangi oleh pemenuhan dan penyediaan ruang terbuka bagi penduduk. Kawasan RW 01 Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak merupakan sebuah kawasan permukiman perkotaan yang memiliki potensi ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan, namun belum secara spesifik difungsikan sebagai ruang terbuka hijau.Penelitian ini dilakukan dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif.. Pada metode kuantitatif akan ditekankan pada analisis data yang berupa perhitungan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah lingkungan Rukun Warga. Metode  kualitatif yang didukung oleh metode AHP (Analytical Hierarchy Process) difungsikan untuk mengetahui kriteria Ruang Terbuka Hijau yang dibutuhkan oleh warga dan mengetahui kepuasan warga terhadap hadirnya Ruang Terbuka yang ada pada saat ini.Hasil akhir dari penelitian ini adalah menemukan titik-titik/letak-letak potensi ruang terbuka hijau (RTH) yang pilih berdasarkan faktor RTH dekat dengan fasilitas umum (fasilitas keagamaan), RTH dekat/tepian anak sungai, RTH berada ditepian jalan utama, RTH memanfaatkan lahan fasilitas umum. Kualitas yang dibutuhkan adalah terlayaninya penduduk, untuk kenyamanan, keindahan, kelestarian serta kesehatan bagi masyarakat. Fungsi yang dibutuhkan adalah sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula dan jenis RTH yang dibutuhkan adalah jenis Taman Lingkungan dan lapangan olahraga. Hasil akhir penelitian ini adalah menemukan titik potensi RTH dan kebutuhan kualitas, fungsi, dan jenis RTH yang dibutuhkan masyarakat. Increasing number of people in a residential area is in line with the increase in settlement construction. Development of urban areas is not balanced by fulfillment and provision of open space. The research location is an urban settlement area that has the potential of open space that can be utilized, but not specifically functioned as a green open space.This research was conducted with qualitative and quantitative methods. In quantitative methods will be emphasized on the analysis of data in the form of green open space requirement calculations based on population and neighborhood area. Qualitative methods are supported by AHP (Analytical Hierarchy Process) to determine the criteria of green open space needed by the citizens and to determine citizen satisfaction towards open space that is available at this time.The final result of this research is to find locations that have the potential as a green open space based on the needs of the community. The chosen location of which is distantly related to public facilities (eg religious facilities), near or on the river bank, located around the main street and in public facilities land. The quality of green open space is needed is to provide a sense of comfort, beauty, sustainability and public health. Functions and types of green open space which is expected by the public are parks and sports fields as a means of social activities for children, adolescents, adults and the elderlyREFERENCESBudi Santoso, R. H. (2012). Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkampungan Plemburan Tegal, Ngaglik Sleman. INERSIA , Vol. VIII No. 1.Departemen Dalam Negeri. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. (1988). Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 Tentang: Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan . Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.Direktorat Jenderal Penataan Ruang. (2008). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.Ida Bagos Mantra, K. d. (2012). Penentuan Sampel. Jakarta: LP3ES.Rushayati, dkk. (2011). Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Distribusi Suhu Permukaan di Kabupaten Bandung. Jurnal Forum Geografi No.25/I/Juli ISSN 0852-2682 .Singarimbun, M. (2012). Metode dan Proses Penelitian. Jakarta: LP3ES

Page 1 of 1 | Total Record : 3