cover
Contact Name
ADJI SURADJI MUHAMMAD
Contact Email
suradji@umrah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
juan@umrah.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota tanjung pinang,
Kepulauan riau
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)
ISSN : 23545798     EISSN : 26545020     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue "vol 5 no 1 (2017): juni, 2017" : 5 Documents clear
Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Riyanda, Riko
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 5 No 1 (2017): Juni, 2017
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektifitas perda nomor 11 Tahun 2013Tentang pengelolaan sampah di Kota Batam. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif denganpendekatan deskriptif dengan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui metodeobervasi, wawancara, serta dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan teknik reduksi data,penyajian data dan verifikasi/menarik kessimpulan. Hasil penelitiannya adalah bahwa efektifitas perdaNomor 11 Tahun 2013 Tentang pengelolaan sampah di kota Batam sudah efekfif, hanya saja awalawalterbentuk perda ini pada tahap pelaksanaannya terdapat beberapa kendala. Diantara kendalanyaadalah: penduduk KotaBatam baik jumlah penduduk yang datang dan penduduk yang lahir cepatpertumbuhannya, ketidakpatuhan hukum masyarakat dalam melaksanakan perda dan faktormasyarakat kurang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Walaupun terdapat kendala, DinasLingkungan Hidup Kota Batam terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar perda ini efektifdijalankan, sehingga kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah dapat ditingkatkan. Adapunfaktor pendukung dari perda tersebut adalah: Terlihat sebagian masyarakat dalam gerakan banksampah cukup efektif, kemudian adanya kerjasama dengan pemerintah pusat dan badan usaha dalampemberdayaan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah di Kecamatan Punggur.
Penataan Kelembagaan Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Riau lestari, ayu fuji
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 5 No 1 (2017): Juni, 2017
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to formulate a policy alternative institutional arrangement of familyplanning effective and efficient. The method used is descriptive qualitative research that describes asocial phenomenon without comparison and answer hypothesis. In this study, researchers used thetheory of William N Dunn with the problem formulation process analysis and policyrecommendations, and informants in this research were as many as seven people. Data analysistechnique in this research is to use three grooves activities going on simultaneously: data reduction,data presentation and conclusion. The results of this study is the lack of commitment of the centralgovernment and local governments in the province of Riau Islands KB institutional arrangement inTanjungpinang so far has not been established BKKBD in regencies / cities in Riau Islands Province.And the alternative is on offer is immediate establishment of BKKBD in Tanjungpinang and makeFamily Planning Field Officers made in the Civil Service.
Analisis Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Studi Kasus Di Pulau Mapur Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan) azira, era
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 5 No 1 (2017): Juni, 2017
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan merupakan suatu hak yang sangat dasar manusia miliki sebagai warga Negara yang beradadi Indonesia baik pada setiap lapisan masyarakat yang memiliki hak untuk sama-sama salingmendapatkan serta menerima pelayanan kesehatan instansi dari pemerintah yang memberikanpelayanan kesehatan bagi warganya.Oleh karena itu dengan adanya peraturan baru mengenai standarpelayan minimal (SPM) sangat dituntut adanya peran dari tenaga medis atau kesehatan yangmemberikan pelayanan secara professional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). SPMmerupakan standar pelayanan minimal yang merupakan keputusan dari peraturan menteri kesehatanRepublik Indonesia untuk menjalankan 12 jenis layanan standar sesuai dengan Nomor 43 Tahun2016 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Penelitian ini bertujuan untukmendeskripsikan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Pulau-Pulau Terdepan di Pulau MapurKecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptifkualitatif dengan informan peneliti yaitu 12 infroman dan UPT kesehatan Kelong sebagai keyinforman. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data,reduksi data,penyajian data dan penarikan keseimpulan.Kesimpulan standar pelayanan minimal kesehatan di pulau Mapur secara keseluruhan sudah berjalansebagaimana mestinya, tetapi kehandalan (realibility) dan berwujud (tangible) perlu perbaikan danpeningkatan. Saran yang didapat penulis berikan ialah agar SPM yang ada di Pulau Mapur perlu ditingkatkan baikitu terhadap fasilitas medis dan alat analis yang masih sangat minim serta penyediaan obat-obatanagar tidak terjadinya kekurangan stok obat.
KEBIJAKAN PEMBINAAN ATLET OLEH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA (DISPORA) KOTA TANJUNGPINANG Bintana, Muhammad Riau
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 5 No 1 (2017): Juni, 2017
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Coaching is done by the Department of Youth and Sports of Tanjungpinang done only whenthe event will be held, there is no long-term development programmed, planned and sustainableperformed. Planning the future development of the athletes who have not been there and facilities thatdo not support in fostering where many are not national standards even hire private parties. Theresearch problems are how policies coaching athletes by the Department of Youth and Sports (Dispora)TanjungpinangThe purpose of this study was to determine the Athlete Development Policy by theDepartment of Youth and Sports (Dispora) Tanjungpinang. Basic research that relies on theoreticalconcepts M. Furqan (2002: 3) on sports coaching achievements usually follow the stages ofdevelopment that are based on the theory of the pyramid. Furthermore, the frameworks continue torefer to the concept of the above theory with each aspect and above indicators. This type of research isdescriptive using qualitative approach, the research informants amounted to 9 with 1 as keyinformants. Data collection techniques using interview techniques using (interview guides),observation, documentation subsequent data analysis with qualitative.The results showed in the training ground for the athletes there is a mismatch of threedimensions above. From some aspects show that the absence of long-term development policy of theathlete. Planning after the athletes who followed the event to still do the coaching has not been done.Coaching standards and targets it is necessary to measure the athlete's ability. Facilities andinfrastructure are inadequate and national standards. Should the effort of the Department of Youthand Sport to make a long-term development policies, planning ahead to accommodate athletes whoexcel and build a complete infrastructure and a national standard that coaching is done against anathlete can be done effectively and more leverage.
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Ariska, Meysie
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 5 No 1 (2017): Juni, 2017
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanpa Rokok di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan yaitu masih banyaknya pegawaiyang merokok di kawasan tanpa rokok karena belum adanya sikap yang tegas untuk pelaku yangmelanggar Peraturan Daerah serta tingkat pengawasan masih lemah. Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan, serta untukmengetahui kendala-kendala Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Selanjutnya pada kerangka berfikir tetap mengacu pada konsepteori diatas dengan masing-masing aspek dan indikator-indikator tersebut. Teori yang digunakanpeneliti ialah implementasi menurut Edward III (1980 : 10-11) dengan empat faktor yaitukomunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Jenis penelitian yang digunakanialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, informan penelitian berjumlah 26 orang dan 1 orang keyinforman. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan(pedoman wawancara), observasi ( daftar ceklis), dokumentasi selanjutnya analisis data yangdilakukan dengan secara kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu reduksi data,penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasiPeraturan daerah Kabupaten Bintan nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok diOrganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan : 1. Komunikasi sudah terlaksana dari pembinaandan pengawasan, 2. Sumber daya sudah dibentuk Tim Pemantau KTR dan KTM, 3. Sikap pelaksanamasih belum menjalankan tugas seperti membentuk Tim Pemantau Pembantu KTR dan KTM, 4.Struktur birokrasi yaitu sudah tugas masing-masing OPD yang telah ditetapkan. Kesimpulan daripenelitian menunjukkan bahwa sikap pelaksana masih belum menjalankan tugas dengan pengawasanyang tegas terhadap penerapan peraturan daerah kawasan tanpa rokok sehingga masih ada pegawaiyang merokok diruangan kantor dan dikantin. Saran dari penelitian ini perlu adanya grup pengaduanterbuka misalnya grup wa, line, bbm dan sebagainya yang bisa diakses semua masyarakat sehinggakapan saja dan siapa saja bisa menggunggah bukti pelanggaran tanpa menunjukkan identitas diri.

Page 1 of 1 | Total Record : 5


Filter by Year

2017 2017