Halu Oleo Law Review
Halu Oleo Law Review (HOLREV) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Halu Oleo University twice a year in March and September. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
The aim of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. HOLREV is available in print and online version.
The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Criminal law; Private law, including business law, economic law, Islamic law, inheritor law, agrarian law, and custom law; Constitutional law; Administrative and government law, including maritime law, mining law, and environmental law.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 1 (2017): Halu Oleo Law Review: Volume 1 Issue 1"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[Kajian Filsafat Tanggungjawab Negara Terhadap Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat ]]>
<![CDATA[Kadidaa, Heryanti]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 1, No 1 (2017): Halu Oleo Law Review: Volume 1 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (751.066 KB)
|
DOI: 10.33561/holrev.v1i1.2351
<![CDATA[Karya ini ditujukan untuk menawarkan metode yang tepat dalam mengkaji secara filosofi tanggungjawab negara terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Selama ini tanggung jawab negara hanya fokus pada problem yuris, dan mengabaikan problem etis filosofis. Penelitian ini adalah sangat penting dalam memperkaya wacana tentang etika. Etika merupakan bagian dari filsafat, nilai, dan moral yang mana etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Kearifan lokal tidak hanya sekedar dipandang sebagai produk kebudayaan semata, tapi harus menjadi sumber konstruksi system hukum yang bertitik tolak dari pemahaman filosofis. Dengan alasan tersebut, karya ini menawarkan suatu metode yang tepat dalam mengkaji dan mengintegrasikan kearifan lokal harus dipandang sebagai sebuah “hukum sebagai perilakuâ€, bukan semata “hukum sebagai aturan, norma atau asas†atas suatu nilai.  Aplikasi metode tersebut dapat menciptakan suatu kebijakan yang holistik yang diintegrasikan alam menjalankan tanggugjawab negara terhadap nilai-nilai kearifan lokal masyarakat hukum adat.]]>
<![CDATA[Good Governance: Importance in Practice, Theories and Definitions ]]>
<![CDATA[Addink, G. H.]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 1, No 1 (2017): Halu Oleo Law Review: Volume 1 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1203.844 KB)
|
DOI: 10.33561/holrev.v1i1.2347
<![CDATA[This work addresses at exploring appropriate method in applying the principle of good governance; importance in practice, theories and definitions. This effort is importance to understand in more detail the three dimensions of good governance. The relationship between good governance and national prosperity is not always clear and opinions vary across countries. But it is seen that good governance is important for the economic and social development of countries and promotion of good governance also creates more open and democratic societies. For that reason, this work offers the three dimensions of good governance: the rule of law, the democracy, and the institutional dimension. The solution of this method would precisely construct a holistic and integrated strategy in managing and optimizing collective strategic resources.This work addresses at exploring appropriate method in applying the principle of good governance; importance in practice, theories and definitions. This effort is importance to understand in more detail the three dimensions of good governance. The relationship between good governance and national prosperity is not always clear and opinions vary across countries. But it is seen that good governance is important for the economic and social development of countries and promotion of good governance also creates more open and democratic societies. For that reason, this work offers the three dimensions of good governance: the rule of law, the democracy, and the institutional dimension. The solution of this method would precisely construct a holistic and integrated strategy in managing and optimizing collective strategic resources.]]>
<![CDATA[Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ]]>
<![CDATA[Wati, Emy Rosna]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 1, No 1 (2017): Halu Oleo Law Review: Volume 1 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (875.86 KB)
|
DOI: 10.33561/holrev.v1i1.2352
<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena “gunung esâ€. Dalam kenyataannya korban yang selalu mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Tidak semuanya bersedia melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib. Dengan alasan bahwa mereka beranggapan membuka aib keluarga dan cenderung takut untuk melaporkan karena dihalang-halangi bahkan diintimidasi oleh pelaku. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pelaksanaan undang-undang tersebut di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan metode yuridis sosiologis (socio legal research) ditunjang dengan data primer berupa dokumen dan wawancara dengan korban kekerasan dalam rumah tangga dilingkungan Kabupaten Sidoarjo yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang hendak dicapai adalah menemukan fakta sejauh mana korban kekerasan dalam rumah tangga dapat terlindungi hak-haknya sebagaimana tercantum dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga khususnya di Kabupaten Sidoarjo.]]>
<![CDATA[Redesain Model Kameralisme Parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ]]>
<![CDATA[Jamal, Adnan]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 1, No 1 (2017): Halu Oleo Law Review: Volume 1 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (752.059 KB)
|
DOI: 10.33561/holrev.v1i1.2348
<![CDATA[Konstitusi sebagai norma dasar dan hukum tertinggi suatu negara merupakan refleksi kehendak rakyat secara keseluruhan. Ide perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam konteks redesain model kameralisme harus menjadi suatu gagasan yang hanya bertujuan untuk penguatan institusi demokrasi di samping hak konstitusional warga Negara sebagai bagian penyempurnaan konstitusi. Paradigma dominasi dan subordinasi pada usulan dan pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi salah satu tolok ukur apakah perubahan konstitusi sebagai norma dasar hanya menjadi area transaksi politik elit atau benar-benar untuk tujuan penyempurnaan konstitusi.]]>
<![CDATA[Kewenangan Hakim Mengadili Sengketa Kontrak ]]>
<![CDATA[Zamroni, Mohammad]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 1, No 1 (2017): Halu Oleo Law Review: Volume 1 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (811.492 KB)
|
DOI: 10.33561/holrev.v1i1.2353
<![CDATA[Penyelesaian sengketa kontrak merupakan upaya untuk mengakhiri konflik atau perbedaan kepentingan yang muncul pada saat pelaksanaan kontrak. Dengan diakhirinya suatu konflik, maka para pihak dapat kembali melanjutkan hubungan kontraktual, atau kembali kepada keadaan seperti sebelum mengadakan hubungan kontraktual. Namun demikian para pihak sering kali tidak mampu menemukan solusi bersama atas konflik yang terjadi, sehingga penyelesaiannya kemudian diserahkan kepada hakim. Masalahnya, asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda telah menegaskan bahwa pihak-pihak di luar kontrak tidak dapat mencampuri apa yang telah disepakati para pihak. Sehingga adanya intervensi terhadap kontrak dianggap mengganggu kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar kewenangan hakim mengadili sengketa kontrak. Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum, serta melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan hakim mengadili sengketa kontrak didasarkan pada tujuan hukum kontrak, yaitu untuk mengayomi pihak-pihak yang bersengketa, dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pihak secara adil, dan memberikan kepastian hukum terhadap kontrak yang disengketakan.]]>
<![CDATA[Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise) ]]>
<![CDATA[Kotimah, Erwin Kusnul]]>;
<![CDATA[Santoso, Lukman]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 1, No 1 (2017): Halu Oleo Law Review: Volume 1 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (806.117 KB)
|
DOI: 10.33561/holrev.v1i1.2349
<![CDATA[Artikel ini mengkaji tentang urgensi tanda tangan dan materai dalam memberikan kepastian hukum terhadap kontrak waralaba. Tema ini berangkat dari maraknya bisnis dengan model franchise dewasa ini di Indonesia. Bisnis ini dianggap dapat meminimalisir risiko kegagalan, selain juga dapat memberikan berbagai kemudahan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis. Dalam kontrak franchise masih banyak hal-hal yang dapat terjadi di masa yang akan datang yang mungkin dapat merugikan para pihak. Oleh karena itu diperlukan adanya payung hukum untuk menaungi dan melindungi dengan tujuan untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak, bukan hanya sekedar mencari keuntungan (profit oriented) tetapi ada pertanggungjawaban terhadap dampak yang ditimbulkan dari operasional bisnis secara menyeluruh tersebut. Untuk memberikan kepastian hukum setiap kontrak franchise harus dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan tanda tangan serta materai agar diperoleh suatu kekuatan hukum dan dapat menjadi alat bukti, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Badan Layanan Umum ]]>
<![CDATA[Muhammadong, Nasrullah]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 1, No 1 (2017): Halu Oleo Law Review: Volume 1 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (809.935 KB)
|
DOI: 10.33561/holrev.v1i1.2354
<![CDATA[Reformasi administrasi publik makin gencar dilakukan dewasa ini, terutama pasca dikenalnya konsep Doktrin New Public Management (NPM) atau Reinventing Government. NPM merupakan pola transformasi manajemen atau pola transformasi fungsi pemerintahan. Negara Indonesia mengadopsi pemikiran NPM dengan melakukan reformasi keuangan negara yang mulai bergulir sejak akhir tahun 2003. Transformasi beberapa kegiatan pemerintah, itulah cikal bakal lahirnya konsep Badan Layanan Umum (BLU). BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU ada di tingkat Pusat, ada pula di tingkat daerah. Adapun instrumen hukum yang mengatur soal BLU, ada berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Tulisan ini, di samping mengulas soal aspek hukum BLU, juga diberikan contoh kasus BLU, yaitu penerapan BLU pada rumah sakit milik pemerintah. Selanjutnya, analisis lebih menukik lagi pada pemecahan masalah, yakni perlu-tidaknya BLU dibuatkan lagi dalam bentuk Peraturan Daerah.]]>
<![CDATA[Reposisi Eksekutif Review Terhadap Peraturan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah ]]>
<![CDATA[Junaidi, Muhammad]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 1, No 1 (2017): Halu Oleo Law Review: Volume 1 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (728.936 KB)
|
DOI: 10.33561/holrev.v1i1.2350
<![CDATA[Kewenangan eksekutif menjalankan eksekutif review menjadi salah satu pertentangan yang berarti terhadap paradigma implementasi pemerintahan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di satu sisi, eksekutif membutuhkan kewenangan eksekutif review dalam mengharmonisasikan kebijakan antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah, akan tetapi disisi lain dalam doktrin pemisahan kekuasaan pengujian Peraturan-peraturan daerah merupakan wewenang dari lembaga yudikatif yang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia amanatnya dijalankan oleh Mahkamah Agung. Berangkat dari kondisi tersebut maka memungkinkan dilakukannya eksekutif review dilakukan bukan hanya oleh Presiden, akan tetapi tetap memperhatikan persetujuan Mahkamah Agung. Diharapkan melalui reposisi yang demikian akan mengedepankan upaya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.]]>
