Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Dinamika Sosial Budaya

jdsb
Website

Published by Universitas Semarang

ISSN : 14109859 EISSN : 25808524 DOI : -

Core Subject : Humanities, Art,

Arts Humanities

Jurnal Dinamika Sosial Budaya (JDSB) adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Semarang (LPPM USM), jurnal ini melingkupi bidang ilmu ekonomi, bidang ilmu manajemen, akuntansi, bidang ilmu hukung dan bidang ilmu psikologi.

Arjuna Subject : -

Articles 13 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 17, No 2 (2015): Desember" : 13 Documents clear

MODEL PREDIKSI ARUS KAS MASA DEPAN PADA EMITEN LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA Yulianti Yulianti; Nirsetyo Wahdi; Saifudin Saifudin
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 2 (2015): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi arus kas masa depan melalui kemampuan laba bersih, arus kas, perubahan piutang dan perubahan hutang. Penelitian ini menggunakan komponen laba bersih, arus kas, perubahan piutang dan perubahan hutang sebagai variabel independen dan arus kas masa depan sebagai variabel dependen.Penelitian ini meggunakan model regresi linier barganda untuk menguji kemampuan laba bersih, arus kas, perubahan piutang dan perubahan hutang dalam memprediksi arus kas masa depan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2008-2012. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan jumlah sampel 50 perusahaan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laba bersih dan arus kas berpengaruh signifikan terhadap arus kas di masa depan, hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dahler dan Febriyanto (2006). Variabel perubahan piutang dan perubahan hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap arus kas di masa depan, hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Triyono (2011).

KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN PADA LEMBAGA KEUANGAN BANK PASCA LAHIRNYA UU NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG 218 OTORITAS JASA KEUANGAN Dhian Indah A; Dharu Triasih; Agus Syaiful Adib
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 2 (2015): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Pemanfaatan jasa lembaga keuangan semakin meningkat seiring perkembangan teknologi dan informasi dalam kehidupan masyarakat. Pada kesempatan yang bersamaan, kondisi demikian turut serta mendukung upaya peningkatan perekonomian nasional. Salah satu elemen yang berkaitan dengan perekonomian nasional adalah masalah sistem keuangan dan kegiatan industri jasa keuangan yang lain, seperti misalnya lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Eksistensi lembaga keuangan dalam mendukung perekonomian nasional adalah merupakan salah satu dampak dari globalisasi dan kemajuan teknologi yang berujung pada kompleksitas sistem keuangan di Indonesia. Kompleksitas yang terjadi perlu diurai sehingga dapat ditemukan solusinya, karena sistem keuangan yang kondusif akan mendukung terciptanya stabilitas perekonomian. Masalah pengawasan perbankan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi sorotan, dari kasus BLBI, kredit macet, kasus bank Global, kasus bank Century, yang kesemuanya itu menunjukkan bahwa masih banyak bank yang belum sepenuhnya menjalankan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya dan lemahnya pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia. Permasalahan yang kami angkat bagaimana kewenangan BI dalam melakukan fungsi pada lembaga keuangan pasca lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan bagaimana independesi OJK dalam melakukan fungsipengawasan pada lembaga keuangan bank. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif,dengan mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan.Spesfikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan hasilnya akan diuraikan dalam bentuk laporan. Penelitian ini akan mengkaji mengenai kewenangan BI dalam melakukan fungsi pengawasan pada lembaga keuangan Bank pasca lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia memiliki kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. Azas independensi lebih tegas dituangkan dalam penjelasan umum UU OJK yang menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan azas independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan jasa lembaga keuangan semakin meningkat seiring perkembangan teknologi dan informasidalam kehidupan masyarakat. Pada kesempatan yang bersamaan, kondisi demikian turut serta mendukungupaya peningkatan perekonomian nasional. Salah satu elemen yang berkaitan dengan perekonomian nasionaladalah masalah sistem keuangan dan kegiatan industri jasa keuangan yang lain, seperti misalnya lembagakeuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Eksistensi lembaga keuangan dalam mendukungperekonomian nasional adalah merupakan salah satu dampak dari globalisasi dan kemajuan teknologi yangberujung pada kompleksitas sistem keuangan di Indonesia. Kompleksitas yang terjadi perlu diurai sehinggadapat ditemukan solusinya, karena sistem keuangan yang kondusif akan mendukung terciptanya stabilitasperekonomian. Masalah pengawasan perbankan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi sorotan, darikasus BLBI, kredit macet, kasus bank Global, kasus bank Century, yang kesemuanya itu menunjukkanbahwa masih banyak bank yang belum sepenuhnya menjalankan prinsip kehati-hatian dalam kegiatanusahanya dan lemahnya pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia. Permasalahan yang kami angkatbagaimana kewenangan BI dalam melakukan fungsi pada lembaga keuangan pasca lahirnya UU Nomor 21Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan bagaimana independesi OJK dalam melakukan fungsipengawasan pada lembaga keuangan bank. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridisnormatif,dengan mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan.Spesfikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunderyang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Data-data tersebutkemudian dianalisis secara kualitatif dan hasilnya akan diuraikan dalam bentuk laporan. Penelitian ini akanmengkaji mengenai kewenangan BI dalam melakukan fungsi pengawasan pada lembaga keuangan Bankpasca lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia memilikikewenangan, tanggung jawab dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasanterhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. Azasindependensi lebih tegas dituangkan dalam penjelasan umum UU OJK yang menyatakan bahwa OJKmelaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan azas independen dalam pengambilan keputusan danpelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yangberlaku.

PENGARUH PSIKOEDUKASI MANAJEMEN BURNOUT TERHADAP STRATEGI KOPING PADA IBU ASUH SEBAGAI CAREGIVER Di SOS CHILDREN’S VIILAGES SEMARANG Mulya Virgonita Iswindari Winta; Putri Marleny Puspitawati
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 2 (2015): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh psikoedukasi manajemen burnout terhadap strategi koping pada ibu asuh sebagai caregiver pada SOS Children’s Villages Semarang. Subjek penelitian berjumlah 25 orang. Profesi penolong atau profesi yang terkait bidang sosial sangat rentan mengalami burnout atau kejenuhan. Pekerja sosial seperti caregiver pun termasuk rentan mengalami kondisi mental tersebut. Adapun sumber burnout yang dialami oleh para caregiver seperti beban kerja yang terlalu berlebihan, tuntutan pekerjaan yang tinggi, harapan orang lain yang tidak realistis terhadap hasil kerja caregiver, dan lain-lain. Kejenuhan atau burnout dapat menyebabkan penurunan efektifitas kerja kinerja individu. Burnout atau kejenuhan yang merupakan sindrom psikologis terdiri tiga dimensi, yaitu kelelahan emosi, depersonalisasi, dan penurunan pencapaian prestasi. Diperlukan kemampuan untuk manajemen burnout agar caregiver dapat mengatasi burnout yang dialaminya, penanganan ini disebut strategi koping, sehingga dapat melakukan tugasnya sebagai ibu asuh dengan lebih efektif.Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode ekspreimen, dengan disain penelitian pre-test post-test without control group dimana subjek penelitian diberi perlakuan berupa psikoedukasi untuk dilihat pengaruhnya terhadap strategi koping untuk mengatasi burnout dan diukur saat sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 6,9 % strategi koping dalam mengatasi burnout dipengaruhi oleh psikoedukasi manajemen burnout, yang bermakna terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi strategi koping pada ibu asuh sebagai caregiver di SOS Children Villages Semarang

ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN GIRO WAJIB MINIMUM (GWM), POSISI DEVISA NETTO (PDN), LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR), CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI (CKPN), DAN SUKU BUNGA SBI TERHADAP PERUBAHAN LABA (Studi Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia Periode 2009-2013) Dwi Widi Pratito; Diana Puspitasari
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 2 (2015): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh rasio Giro Wajib Minimum (GWM), Posisi Devisa Netto (PDN), Loan to Deposit Ratio (LDR), Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dan tingkat suku bunga SBI terhadap Perubahan Laba (Studi Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia Periode 2009-2013). Metodologi pengambilan sampel dengan purposive sampling sehingga diperoleh sebanyak 34 Bank Devisa di IndonesModel yang digunakan adalah model regresi linier berganda yang telah diuji dengan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Untuk menguji Hipotesis mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji statistic t-test dan uji statistik F-test dengan taraf signifikansi 5%. Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara simultan antara ketujuh variabel independen terhadap variabel dependen maka dengan melihat koefisien determinasinya (R2). Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara parsial variabel, Posisi Devisa Netto (PDN), Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dan tingkat suku bunga SBI tidak berpengaruh signifikan terhadap Perubahan Laba, sedangkan variabel Giro Wajib Minimum (GWM) dan Loan to Deposit Ratio (LDR), memiliki pengaruh signifikan terhadap Perubahan Laba.

PELAJARAN BAHASA INDONESIA PESERTA DIDIK KELAS XI SMK GARUDA NUSANTARA, DEMAK Rati Riana; Sofyandanu Setiadi
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 2 (2015): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Keterampilan berbicara merupakan salah satu keterampilan yang dibutuhkan dalam pendidikan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud (2011) mengungkapkan bahwa nilai rata-rata UN pada pelajaran bahasa Indonesia untuk sekolah menengah atas dan sederajat terendah, yaitu sebesar 7,12. Sementara itu, nilai bahasa Inggris 7,52, Matematika 7,30, dan IPA 7,41. Untuk meningkatkan proses pembelajaran diperlukan model penelitian baru, antara lain Think Pair Share dalam pembelajaran membaca. Tahap-tahap dalam pembelajaran Think Pair Share adalah thinking (berpikir), pairing (berpasangan), dan sharing (berbagi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan bericara pada peserta didik. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas XI SMK Garuda Nusantara tahun ajaran 2014/2015. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Pengambilan data dilakukan dengan metode tes, observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Desain penelitian ini terdiri 2 siklus. Setiap siklus terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Hasil refleksi dijadikan dasar untuk menentukan keputusan perbaikan pada siklus berikutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prasiklus, dari 37 peserta didik yang mengikuti pembelajaran, memperoleh nilai 70 ke atas hanya 8 orang (21,62%). Sementara itu, pada siklus I terjadi peningkatan yang signifikan, yaitu sebanyak 25 orang (55,56%). Jadi, kenaikannya sebesar 33,94%. Setelah diadakan perbaikan siklus II, peserta didik yang memperoleh nilai di atas 70 sebanyak 42 orang (93,33%), sedangkan yang belum tuntas 3 orang (06,67%). Hasil siklus II ini telah mencapai KKM dan memenuhi standar ketuntasan sebesar 75%. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif teknik Think Pair Share dapat meningkatan kemampuan berbicara peserta didik pada mata pelajaran bahasa Indonesia.

REPOSISI KEDUDUKAN JANDA (CERAI MATI) DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK DALAM PERSPEKTIF GENDER Amri P Sihotang; Endah P A; A Heru N
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 2 (2015): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Tulisan ini mengkaji tentang reposisi kedudukan janda (cerai mati) dalam hukum waris adat Batak dengan pendekatan gender. Hukum waris adat Batak, masih cenderung merujuk pada sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak, dimana janda (cerai mati) bukanlah ahli waris dari suaminya, karena yang menjadi ahli waris pada masyarakat Batak hanya anak laki-laki. Dengan perkembangan zaman dan semakin besarnya peran seorang ibu/ wanita dalam rumah tangga, maka perlu dikaji lebih mendalam materi kedudukan seorang ibu/ wanita yang ditinggal mati suaminya (janda cerai mati) dalam hukum waris adat Batak dengan berbagai pendekatan, salah satunya dengan pendekatan gender. Hal tersebut penting dilakukan, karena telah banyak pemikir modern hukum adat yang ingin melakukan pembaruan dalam hukum adat, khususnya waris demi tercapainya kesetaraan gender yang sesuai dengan perkembangan zaman, diantaranya dengan cara mereposisi kedudukan janda (cerai mati) dalam sistem pewarisan melalui pembentukan hukum adat waris nasional yang bersifat bilateral. Pembelajaran hukum waris adat Batak dengan pendekatan gender, masyarakat Batak dapat berfikir kritis dan tidak kaku dalam menyelesaikan tentang masalah pembagian warisan dengan menempatkan janda (cerai mati) sebagai ahli warisThis writing mengkaji about widow position reposition (off divorce) in custom beneficial owner law Robs with gender's approaching. Custom beneficial owner law Robs, still tend refers on patrilineal's kinship system, which is cold-drawn kinship system terminological father lining, where are widow (off divorce) not heir of its husband, since one becomes heir on society just Rob boy. With epoch developing and the greater role a mother / woman in family, therefore need more been assessed visceral material domiciles a mother / woman that is stayed behind dies its husband (widow parts to die) in custom beneficial owner law Robs with approaching sort, one of it with gender's approaching. That thing essential is done, since have a lot of commons law modern thinker which want to do renewal in common law, notably beneficial owner after be reached gender's equivalence that corresponds to epoch developing, amongst those by repositions widow position (off divorce) in endowment system via formation national beneficial owner common law that gets bilateral's character. Expected by beneficial owner law learning custom Robs with gender's approaching, society Robs to get bethinks critical and not rigorous in solves about inheritance division problem by place widow (off divorce) as heir.

TUJUAN NEGARA DALAM MENGATUR FREKUENSI RADIO KOMUNITAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN (STUDI KASUS DI WILAYAH SEMARANG) Doddy Kridasaksana; M Junaidi; Muhammad Iftar Aryaputra
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 2 (2015): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Saat ini di berbagai penjuru dunia bermunculan radio komunitas yang digunakan untuk berbagi informasi dalam sebuah komunitas.Demikian pula keberadaan radio komunitas di Semarang. Radio komunitas sendiri adalah lembaga penyiaran atau stasiun radio yang dimiliki, dikelola, diperuntukkan, diinisiatifkan, dan didirikan oleh sebuah komunitas. Sebelum di sahkannya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, radio komunitas (community radio) di Indonesia sering disebut "radio ilegal". Mengenai frekuensinya oleh Negara dialokasikan antara 107,7 MHz hingga 107,9 MHz dan radius siaran LPK dibatasi maksimum 2,5 km (dua setengah kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan Effective Radiated Power (ERP) maksimum 50 (lima puluh) watt.Laporan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tujuan Negara dalam mengatur frekuensi radio komunitas dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan radio komunitas dan untuk menemukan problema yang ditemui dan solusi yang diberikan oleh Negara dalam pengaturan radio komunitas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, Penyusunan dan penulisan digunakan deskriptif analitis. Data berasal dari primer dan sekunder. Pengumpulannya dengan metode literatur (kepustakaan), disamping wawancara kepada Humas Departemen Komunikasi dan InformatikaRepublik Indonesia, Humas DinasPerhubungan dan Informatika Propinsi Jawa Tengah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Semarang. Disamping itu penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap data primer.Hasil penelitian diperoleh bahwa 1)Tujuan Negara sebagai pembuat peraturan perundangan tentang penyiaran sekaligus mengatur frekuensi radio komunitas perlu menertibkan, memberi keadilan bagi pelaku radio komunitas dan memberi sanksi hukum bagi pelanggarnya karena hokum berakar dan terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keagamaan dan lain–lain. Hal tersebut diatur dalam UU N0.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan mulai berlaku efektif Desember 2002.2) Sebanyak18 radio komunitas baru (33,33%) di Semarang yang akan mengajukan izin penyiaran (hasil merger dari 120 radio komunitas ilegal). Problem lainnya sebagian radio komunitas masih menggunakan power pemancar seadanya, sebagian lagi menggunakan power pemancar yang cukup kuat hingga mengganggu frekuensi lain, seperti yang dialami oleh radio Dais FM (radio komunitas Masjid Agung Semarang), REM FM (radio komunitas Universitas Negeri Semarang). Solusinya, wewenang KPIKPID sesuai Pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran, adalah memberikan sanksi administrative terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, seperti diatur dalam Bab VIII UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Ani Triwati; Subaidah Ratna Juita; Tri Mulyani
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 2 (2015): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Dengan adanya Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, untuk upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali. Putusan MK yang memperbolehkan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali lebih dari satu kali tersebut, berkaitan dengan kepastian hukum dan keadilan. Apabila peninjauan kembali diperbolehkan lebih dari satu kali tetapi tidak ada pembatasan sampai berapa kali maka perkara tersebut tidak akan ada akhirnya, bahwa adanya asas litis finiri oportet (setiap perkara harus ada akhirnya) tidak akan terpenuhi. Beberapa permasalahan yang perlu dibahas adalah apakah dengan adanya Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 dapat memenuhi nilai keadilan dan kepastian hukum. Selanjutnya bagaimana pengaturan mengenai peninjauan kembali sebagai implementasi Putusan MK No. 34/PUU- XI/2013 agar asas kepastian hukum dan asas litis finiri oportet akan terpenuhi. Putusan MK No. 34/PUU- XI/2013, yang menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, dapat memenuhi kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai keadilan. Hal ini dapat dilihat dari pihak kepentingan terpidana yang mana dengan diperbolehkannya peninjauan kembali dalam perkara pidana lebih dari satu kali, memberikan kesempatan untuk memperoleh kebenaran materiil dan keadilan sehingga dapat diperoleh kepastian hukum yang berkeadilan bagi terpidana mengenai perkara yang dihadapi. Untuk memenuhi asas litis finiri oportet, perlu dilakukan pengaturan bahwa untuk upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana dapat dilakukan dua kali, hal ini dilakukan untuk mencapai kepastian hukum yang berkeadilan. Di satu pihak peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali untuk mencari kebenaran materiil dan memenuhi nilai keadilan. Di lain pihak adanya pembatasan permohonan peninjauan kembali yang boleh dilakukan dua kali adalah untuk menjamin kepastian hukum, sehingga nilai kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dapat terpenuhi.With the Constitutional Court No. 34 / PUU-XI / 2013, for an extraordinary legal remedy which reconsideration can be done more than once. Constitutional Court ruling that allows an extraordinary legal remedy reconsideration more than once that, with regard to legal certainty and justice. If allowed to review more than one time but there are no restrictions on how many times it is the case there will be no end, that the principle of litis finiri oportet (every case there should be eventually) will not be met. Some issues that need to be addressed is whether the Constitutional Court No. 34 / PUU-XI / 2013 can satisfy the value of justice and legal certainty. Furthermore, how the arrangements regarding the review of the implementation of the Constitutional Court as No. 34 / PUU-X / 2013 that the principle of legal certainty and the principle of litis finiri oportet will be met. Constitutional Court decision No. 34 / PUU-XI / 2013, which states that Article 268 paragraph (3) of Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure is contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 and has no binding force, can meet the legal certainty without ignoring the value of justice. It can be seen from the interests of the convict which the permissibility of judicial review in criminal cases more than once, providing an opportunity to acquire the material truth and justice so as to obtain legal certainty to convict justice regarding the case at hand. To meet the principle of litis finiri oportet, it is necessary that the arrangements for legal remedy reconsideration in criminal cases can be done twice, this is done to achieve a just rule of law. On the one hand, the review can be performed more than once to search for the material truth and fulfill justice values. On the other hand the restrictions on the reconsideration request should be done twice is to ensure legal certainty, so that the value of expediency, justice and the rule of law can be fulfilled.

ANALISIS PENGARUH REPUTASI, KUALITAS PELAYANAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI KOTA SEMARANG Edy Suryawardana; Tri Endang Yani
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 2 (2015): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Sebagian besar bisnis dunia saat ini dilaksanakan dengan tidak meninggalkan bahan bakar minyak. Terlebih lagi untuk industri manufaktur. SPBU atau Stasiun Bahan Bakar Umum merupakan tempat bagi para pihak yang membutuhkan bahan bakar untuk kegiatan bisnis ataupun menunjang aktivitasnya dalam bekerja. Objek peneliti dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bernama Stasiun Pompa Bahan Bakar Umum atau SPBU yang ada di kota Semarang. Dengan melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Reputasi Perusahaan, Kualitas Pelayanan Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Di Kota Semarang”, diharapkan dapat membantu para pelaku bisnis di bidang SPBU untuk memilih dan menentukan apakah bentuk kegiatan ini cukup efektif dalam mempengaruhi konsumen dan dapat menyusun strategi agar perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang kuat, sehingga perusahaan dapat bertahan dan terus maju dalam persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kepercayaan (X1), Reputasi perusahaan(X2) dan Kualitas pelayanan (X3) sedangkan variabel terikatnya adalah keputusan pembelian (Y). Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel kepercayaan (X1) terhadap keputusan pembelian (Y) dapat diterima.2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel reputasi perusahaan (X2) terhadap keputusan pembelian (Y) dapat diterima.3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel kualitas layanan (X3) terhadap keputusan pembelian (Y) dapat diterima.

PERAN GENDER PADA ENTREPRENEURIAL MINDSET DAN ENTREPRENEURIAL MARKETING: STUDI PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEMARANG Nuria Universari; Yuli Budiati
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 2 (2015): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis entrepreneurial mindset dan entrepreneurial marketing mahasiswa. Mahasiswa yang digunakan sebagai sampel adalah mahasiswa jurusan manajemen Universitas Semarang yang sedang mengambil mata kuliah seminar manajemen pemasaran, untuk membedakan entrepreneurial mindset dan entrepreneurial marketing antara mahasiswa pria dan wanita. Data diperoleh melalui survey dengan instrument penelitian berupa kuesioner. Kuesioner yang didistribusikan kepada responden berjumlah 85 tetapi yang kembali dan digunakan untuk analisis hanya 72. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara entrepreneurial mindset dan entrepreneurial marketing mahasiswa pria dan mahasiswa wanita. Akses pendidikan yang sama antara mahasiswa pria dan wanita membuat tidak ada perbedaan antara entrepreneurial mindset mahasiswa pria dan wanita. Universitas tidak membedakan perlakuan antara mahasiswa pria dan mahasiswa wanita dalam penerimaan program pendidikan kewirausahaan serta program-program kewirausahaan lainnya sehingga membawa dampak pada tidak adanya perbedaan dalam penilaian kepentingan dimensi entrepreneurial marketing antara mahasiswa pria dan wanita.

Page 1 of 2 | Total Record : 13

1 2

Filter by Year

2015 2015

Filter By Issues

All Issue Vol. 27 No. 2 (2025): Desember (2025) Vol. 27 No. 1 (2025): Juni (2025) Vol. 26 No. 2 (2024): Desember (2024) Vol. 26 No. 1 (2024): Juni (2024) Vol. 25 No. 2 (2023): Desember (2023) Vol 25, No 2 (2023): Juni (2023) Vol. 25 No. 1 (2023): Juni (2023) Vol. 24 No. 2 (2022): Desember (2022) Vol 24, No 2 (2022): Desember (2022) Vol 24, No 1 (2022): Juni (2022) Vol. 23 No. 2 (2021): Desember (2021) Vol 23, No 1 (2021): Juni (2021) Vol 22, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 22, No 1 (2020): Juni Vol 21, No 1 (2019): June 2019 Vol 21, No 2 (2019): Desember Vol 21, No 1 (2019): Juni Vol 20, No 2 (2018): Desember Vol 20, No 1 (2018): Juni Vol 19, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 19, No 2 (2017): Desember Vol 19, No 1 (2017): Juni Vol 18, No 2 (2016): Desember Vol 18, No 1 (2016): Juni Vol 17, No 2 (2015): Desember Vol 17, No 1 (2015): Juni More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA