Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Dinamika Sosial Budaya

jdsb
Website

Published by Universitas Semarang

ISSN : 14109859 EISSN : 25808524 DOI : -

Core Subject : Humanities, Art,

Arts Humanities

Jurnal Dinamika Sosial Budaya (JDSB) adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Semarang (LPPM USM), jurnal ini melingkupi bidang ilmu ekonomi, bidang ilmu manajemen, akuntansi, bidang ilmu hukung dan bidang ilmu psikologi.

Arjuna Subject : -

Articles 370 Documents

1 2 3 4 5

“PERAN PANCASILA PADA ERA GLOBALISASI” KAJIAN TERHADAP PANCASILA DAN FENOMENA LGBT (LESBIAN,GAY,BISEXUAL,TRANSGENDER) DI INDONESIA Wawan Setiawan; Yudhitiya Dyah Sukmadewi
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 19, No 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Semarang

LGBT phenomenon into a "hot issue" in the international and national levels. LGBT phenomenon in Indonesia would result in the pros and cons of the community. Various groups of people, mainly from religious groups opposed to the existence of the phenomenon. On the other hand, there are also groups that support the LGBT community in Indonesia, the main actors and human rights activists (Human Rights). Most LGBT people found contrary to the noble values of Pancasila, but on the other hand assumes that actors LGBT community is not sexual deviation, and shall have the rights and equality. It is thus necessary to do a study to determine the response of the people of Indonesia respond to the phenomenon of LGBT specifically in this case the younger generation, as well as to determine whether or not the phenomenon of LGBT contrary to the basic values of Pancasila as the State Indonesia.

STRATEGI PENGEMBANGAN KINERJA PEMASARAN MELALUI HUMAN CAPITAL DAN SOCIAL CAPITAL DENGAN KEMAMPUAN INOVASI SEBAGAI VARIABEL PEMEDIASI Kesi Widjajanti; Eviatiwi Kusumaningtyas Sugiyanto; Mira Meilia Marka
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 1 (2016): Juni
Publisher : Universitas Semarang

Penelitian ini menguji bagaimana meningkatkan kinerja pemasaran industri bordir di Desa Padurenan melalui human capital dan social capital dengan kemampuan inovasi sebagai variabel pemediasi.Metode sensus digunakan untuk melihat tanggapan 21 pengrajin bordir terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian.Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Structural Equation Modelling (SEM) dengan software WrapPLS 5.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik modal sosial yang dimiliki pengrajin, semakin tinggi pula nilai human capital dan kemampuanya untuk berinovasi. Bila nilai human capital-nya tinggi, kemampuan berinovasi pengrajin-pun akan tinggi.Penelitian ini juga menjelaskan bahwa peningkatan kinerja pemasaran dipengaruhi oleh tingkat kemampuan berinovasi pengrajin. Social capital dan human capital tidak mampu mempengaruhi kinerja pemasaran tanpa kemampuan berinovasi. Hal ini berarti bahwa kemampuan berinovasi memoderasi hubungan social capital dan human capital terhadap kinerja pemasaran.

PENGATURAN TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DALAM KAITANNYA DENGAN HAK KREDITOR SEPARATIS Dewi Tuti Muryati; Dhian Septiandani; Efy Yulistyowati
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 19, No 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Semarang

Bankrupt is a situation where the debtor is unable to make payments on his debts to one or more creditors. With the general confiscation against the bankruptcy estate, the management and settlement of property made by a debtor or a curator or Heritage Hall (BHP) under the supervision of the Supervisory Judge who appointed simultaneously by the Commercial Court at the time of the decision of a declaration of bankruptcy debtors. This is in accordance with the provisions of Article 69 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 which states that "the task of the curator is to perform maintenance and bankruptcy assets or settlement". The problems studied were the setting responsibilities in the management and settlement curator of the bankruptcy estate pursuant to Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU, and the responsibility of the curator and the obstacles encountered on the fulfillment of the rights of creditors in the administration and settlement of separatist bankruptcy assets. The method used in this research is normative juridical approach; specification research is descriptive; methods of sampling conducted with a purposive, methods of data collection using secondary data and primary data. Secondary data used include the primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials; then analyzed qualitatively. The survey results revealed that the setting responsibilities curator of the management and settlement of the treasure stipulated in Article 69 paragraph (1), Article 15 paragraph (3), Article 16 paragraph (1), Article 98, Article 99 of Law No. 37 of 2004, which in essence, is to carry out all efforts to secure the bankruptcy estate for the benefit of the debtor and the creditors. If the responsibility of the curator in the management and settlement bankruptcy estate associated with the rights of creditors separatists, based on Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU requires that efforts are made to increase the economic value of the bankruptcy estate, with the hope of the rights of all creditors especially creditors take precedence right, can be met in accordance with the amount of receivables. Curators are also required to have high integrity, professional and adhere to professional and ethical standards.

PENGARUH SIKAP BERBAHASA TERHADAP PENERAPAN BAHASA INDONESIA DALAM PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU BUDAYA, UNIVERSITAS DIPONEGORO Rati Riana; Sofyandanu Setiadi
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 1 (2015): Juni
Publisher : Universitas Semarang

Penelitian ini bertujuan untuk (a) mendeskripsi apakah sikap berbahasa berpengaruh terhadap penerapan bahasa Indonesia pada skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro dan (b) mendeskripsi bentuk pengaruh sikap berbahasa Indonesia terhadap penerapan berbahasa pada skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro dengan mengambil objek mahasiswa sebanyak 80 orang. Faktor pengaruh yang dianalisis adalah sikap berbahasa. Data dianalisis dengan analisis deskriptif dengan menggunakan statistik deskriptif (skor terendah, skor tertinggi, skor rata-rata, dan standar deviasi). Kriteria sikap berbahasa yang dikategorikan positif dan negatif diambil dari nilai rata-rata nilai idealnya. Dari 1425 buah kalimat, ditemukan 1.002 (70,312%) buah kalimat gramatikal yang penerapannya sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia dan 286 (20,09%) buah kalimat yang penerapannya tidak sesuai dengan kaidah. Ketidaksesuain penerapan berbahasa tersebut disebabkan kalimat tidak gramatikalan. Ketidakgramatikalan kalimat tersebut disebabkan oleh kalimat tanpa subjek, tanpa predikat, dengan 2 subjek, 2 predikat, dan kalimat dengan 2 subjek dan 2 predikat, serta kalimat tanpa subjek dan tanpa predikat. Selain itu, ditemukan pula kesalahan dalam pemilihan kata/diksi dan kesalahan penerapan ejaan sejumlah 137 (9,61%) buah kalimat. Hasil ini ini merupakan pengaruh sikap berbahasa mahasiswa yang kurang menaati kaidah berbahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah.

MODEL PREDIKSI ARUS KAS MASA DEPAN PADA EMITEN LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA Yulianti Yulianti; Nirsetyo Wahdi; Saifudin Saifudin
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 2 (2015): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi arus kas masa depan melalui kemampuan laba bersih, arus kas, perubahan piutang dan perubahan hutang. Penelitian ini menggunakan komponen laba bersih, arus kas, perubahan piutang dan perubahan hutang sebagai variabel independen dan arus kas masa depan sebagai variabel dependen.Penelitian ini meggunakan model regresi linier barganda untuk menguji kemampuan laba bersih, arus kas, perubahan piutang dan perubahan hutang dalam memprediksi arus kas masa depan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2008-2012. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan jumlah sampel 50 perusahaan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laba bersih dan arus kas berpengaruh signifikan terhadap arus kas di masa depan, hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dahler dan Febriyanto (2006). Variabel perubahan piutang dan perubahan hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap arus kas di masa depan, hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Triyono (2011).

KEBERMAKNAAN HIDUP PEKERJA SEKS KOMERSIAL DITINJAU DARI KONSEP DIRI Purwaningtyastuti Purwaningtyastuti; Dian Savitri
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jdsb.v18i2.575

This study aims to to test empirically a link between the concept of self with meaning life commercial sex workers.Subject in this research was commercial sex workers do in the Sunan Kuning SemarangData collection method in penelitan it used scale meaning life and scale of the concept of self .The subject of this research as many as 42 people .Analysis using correlation product moment .Hypothesis advanced by in research which is there are the relationship between the concept of self with meaning living on commercial sex workers The analysis result of the data shows that r xy = 0,301 and p = 0.053 ( p & lt; 0.05 ) so that hypothesis this research rejected .There was no connection between the concept of self with meaning life .The concept of self contributed to meaning life of 9,06 % , while 90,94 % influenced by other factors were not involved in this research

KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN PADA LEMBAGA KEUANGAN BANK PASCA LAHIRNYA UU NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG 218 OTORITAS JASA KEUANGAN Dhian Indah A; Dharu Triasih; Agus Syaiful Adib
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 2 (2015): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Pemanfaatan jasa lembaga keuangan semakin meningkat seiring perkembangan teknologi dan informasi dalam kehidupan masyarakat. Pada kesempatan yang bersamaan, kondisi demikian turut serta mendukung upaya peningkatan perekonomian nasional. Salah satu elemen yang berkaitan dengan perekonomian nasional adalah masalah sistem keuangan dan kegiatan industri jasa keuangan yang lain, seperti misalnya lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Eksistensi lembaga keuangan dalam mendukung perekonomian nasional adalah merupakan salah satu dampak dari globalisasi dan kemajuan teknologi yang berujung pada kompleksitas sistem keuangan di Indonesia. Kompleksitas yang terjadi perlu diurai sehingga dapat ditemukan solusinya, karena sistem keuangan yang kondusif akan mendukung terciptanya stabilitas perekonomian. Masalah pengawasan perbankan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi sorotan, dari kasus BLBI, kredit macet, kasus bank Global, kasus bank Century, yang kesemuanya itu menunjukkan bahwa masih banyak bank yang belum sepenuhnya menjalankan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya dan lemahnya pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia. Permasalahan yang kami angkat bagaimana kewenangan BI dalam melakukan fungsi pada lembaga keuangan pasca lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan bagaimana independesi OJK dalam melakukan fungsipengawasan pada lembaga keuangan bank. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif,dengan mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan.Spesfikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan hasilnya akan diuraikan dalam bentuk laporan. Penelitian ini akan mengkaji mengenai kewenangan BI dalam melakukan fungsi pengawasan pada lembaga keuangan Bank pasca lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia memiliki kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. Azas independensi lebih tegas dituangkan dalam penjelasan umum UU OJK yang menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan azas independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan jasa lembaga keuangan semakin meningkat seiring perkembangan teknologi dan informasidalam kehidupan masyarakat. Pada kesempatan yang bersamaan, kondisi demikian turut serta mendukungupaya peningkatan perekonomian nasional. Salah satu elemen yang berkaitan dengan perekonomian nasionaladalah masalah sistem keuangan dan kegiatan industri jasa keuangan yang lain, seperti misalnya lembagakeuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Eksistensi lembaga keuangan dalam mendukungperekonomian nasional adalah merupakan salah satu dampak dari globalisasi dan kemajuan teknologi yangberujung pada kompleksitas sistem keuangan di Indonesia. Kompleksitas yang terjadi perlu diurai sehinggadapat ditemukan solusinya, karena sistem keuangan yang kondusif akan mendukung terciptanya stabilitasperekonomian. Masalah pengawasan perbankan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi sorotan, darikasus BLBI, kredit macet, kasus bank Global, kasus bank Century, yang kesemuanya itu menunjukkanbahwa masih banyak bank yang belum sepenuhnya menjalankan prinsip kehati-hatian dalam kegiatanusahanya dan lemahnya pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia. Permasalahan yang kami angkatbagaimana kewenangan BI dalam melakukan fungsi pada lembaga keuangan pasca lahirnya UU Nomor 21Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan bagaimana independesi OJK dalam melakukan fungsipengawasan pada lembaga keuangan bank. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridisnormatif,dengan mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan.Spesfikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunderyang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Data-data tersebutkemudian dianalisis secara kualitatif dan hasilnya akan diuraikan dalam bentuk laporan. Penelitian ini akanmengkaji mengenai kewenangan BI dalam melakukan fungsi pengawasan pada lembaga keuangan Bankpasca lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia memilikikewenangan, tanggung jawab dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasanterhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. Azasindependensi lebih tegas dituangkan dalam penjelasan umum UU OJK yang menyatakan bahwa OJKmelaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan azas independen dalam pengambilan keputusan danpelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yangberlaku.

PENGARUH FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMOTIVASI MAHASISWA BERKEINGINAN WIRAUSAHA Willyanto Kartiko Kusumo; Wawan Setiawan
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 1 (2016): Juni
Publisher : Universitas Semarang

The purpose of this study was to analyze the influence of self efficacy, tolerance of risk, freedom in work, need for achievement, and readiness to desire instrumentation Gunadarma University students to be entrepreneurs. Type of data used is the primary data. The research method used was survey by an inductive analysis approach to look ways that generally used in examining the factors that influence the willingness of students to become entrepreneurs. Methods of collecting data is using a questionnaire with 100 people as respondents. The sampling technique used was simple random technique (Random Sampling Method). Data were processed and analyzed using SPSS application assistance. Analysis tools used in this study is to test the validity, reliability, multiple regression liniear, pearson correlation, and independent sample t test. These results indicate that the variable of self success, Freedom in Works, and the Necessity of achievement which is a dominant variable in influencing the desire of Semarang University Students to become an entrepreneur.

Sosiolek Pekerja Seks Komersial Berstatus Mahasiswa di Lingkungan Kampus dan Lingkungan Prostitusi sebagai Representasi Status Sosial Ratih Riana; S. Setiadi; E. D. Pratamanti
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 19, No 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Semarang

Every social group has their own sociolect which represent their specific intention. In order to understand its intention, whether or not it can really represent a particular social class, this research therefore purposed to explain the sociolect used by college students who is practising prostitution in their site and also in their college. The descriptions and analyses intended to discover the intention of respondents' sociolect as a mean of representation of their social status. The research data are obtained from the usage of sosiolect by female college students who are practising prostitution at the prostitution sites and at their college. Data collection techniques are using observations, recordings, and interview. Data analyses utilize qualitative methods. According to data analyses, respondents has their specific, unique and particular sosiolect at their prostitution sites and at their college. It is intended to make their communication easier with another prostitutes and their customer. In addition, their particular sociolect is used to protect their privation, the prostitutes and their customer, when they are out site. They employ both verbal and nonverbal sociolects. As the conclusion, their specific and unique sociolect is indeed a way to represent their social status and have specific intention understandable from their own standpoint.

PENGATURAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTAMBANGAN Dewi Tuti Muryati; B. Rini Heryanti; Dhian Indah Astanti
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 1 (2016): Juni
Publisher : Universitas Semarang

Selaras dengan amanat dari konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengelolaan dan pengusahaannya dibutuhkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum baik kepada masyarakat sebagai common property atas bahan galian, pengusaha sebagai pengelola, dan pemerintah sebagai regulator. Kegiatan usaha pertambangan sering menimbulkan sengketa yang melibatkan pemerintah, pengusaha pertambangan (investor), dan masyarakat di wilayah kegiatan usaha pertambangan. Oleh karena itu perlu diupayakan untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Permasalahan yang akan diteliti meliputi perkembangan pengaturan kegiatan usaha bidang pertambangan di Indonesia dan mekanisme penyelesaian sengketa di bidang pertambangan dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif; spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis; data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier; kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasar hasil penelitian diketahui bahwa perkembangan pengaturan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dengan berlakunya Indische Mijnwet 1899, setelah merdeka diterbitkan Perpu Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan, Perpu Nomor 44 Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan, kemudian digantikan dengan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian dicabut dan terbit UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa pertambangan meliputi adjudikasi, non-adjudikasi, pengadilan, arbitrase, ADR, dan lembaga adatSelaras dengan amanat dari konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengelolaan dan pengusahaannya dibutuhkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum baik kepada masyarakat sebagai common property atas bahan galian, pengusaha sebagai pengelola, dan pemerintah sebagai regulator. Kegiatan usaha pertambangan sering menimbulkan sengketa yang melibatkan pemerintah, pengusaha pertambangan (investor), dan masyarakat di wilayah kegiatan usaha pertambangan. Oleh karena itu perlu diupayakan untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Permasalahan yang akan diteliti meliputi perkembangan pengaturan kegiatan usaha bidang pertambangan di Indonesia dan mekanisme penyelesaian sengketa di bidang pertambangan dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan keadilan.Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif; spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis; data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier; kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasar hasil penelitian diketahui bahwa perkembangan pengaturan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dengan berlakunya Indische Mijnwet 1899, setelah merdeka diterbitkan Perpu Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan, Perpu Nomor 44 Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan, kemudian digantikan dengan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian dicabut dan terbit UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa pertambangan meliputi adjudikasi, non-adjudikasi, pengadilan, arbitrase, ADR, dan lembaga adat.

Page 1 of 37 | Total Record : 370

1 2 3 4 5

Filter by Year

2015 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 27 No. 1 (2025): Juni (2025) Vol. 26 No. 2 (2024): Desember (2024) Vol 26, No 2 (2024): Desember (2024) Vol 26, No 1 (2024): Juni (2024) Vol 25, No 2 (2023): Juni (2023) Vol 25, No 2 (2023): Desember (2023) Vol 25, No 1 (2023): Juni (2023) Vol 24, No 2 (2022): Desember (2022) Vol 24, No 1 (2022): Juni (2022) Vol 23, No 2 (2021): Desember (2021) Vol 23, No 1 (2021): Juni (2021) Vol 22, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 22, No 1 (2020): Juni Vol 21, No 1 (2019): June 2019 Vol 21, No 2 (2019): Desember Vol 21, No 1 (2019): Juni Vol 20, No 2 (2018): Desember Vol 20, No 1 (2018): Juni Vol 19, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 19, No 2 (2017): Desember Vol 19, No 1 (2017): Juni Vol 18, No 2 (2016): Desember Vol 18, No 1 (2016): Juni Vol 17, No 2 (2015): Desember Vol 17, No 1 (2015): Juni More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA