cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Saiful Abib
Contact Email
agussaifulabib@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
iftar_aryaputra@usm.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universtas Semarang Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Published by Universitas Semarang
ISSN : 14113066     EISSN : 25808516     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 1 (2021): Mei" : 1 Documents clear
Konsep Meminimalisasi Pencabutan Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Arif, Deni Bustanul; Triasih, Dharu
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 11, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.3378

Abstract

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan ekonomi di daerah, oleh karena itu perbankan khususnya BPR mutlak diperlukan guna memberikan nilai lebih berupa penyediaan dana dalam rangka mesejahterakan masyarakat. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) telah menjadi tulang punggung dalam sirkulasi peredaran uang yang ada di masyarakat sekaligus menjadikan salah sumber utama penyediaan uang kepada masyarakat dalam bentuk kredit sebagai mana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah menjadi Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. BPR sebagai rujukan utama pengucuran kredit ternyata juga banyak mengalami kendala dalam kegiatan usahanya, salah satunya adalah dicabutnya usaha Bank Perkeditan Rakyat (BPR) mengalami pencabutan ijin usaha. Hingga saat ini tercatat 76 BPR telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun hasil penelitian ini adalah rasio kepemilikan modal, kegagalan manajemen adapun konsep meminimalisir pencabutan izin usaha Bank Perkreditan  Rakyat (BPR) adalah dengan cara menambah permodalan sekaligus melakukan tata kelola yg baik pada BPR.

Page 1 of 1 | Total Record : 1

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2025): November Vol. 15 No. 1 (2025): May Vol. 14 No. 2 (2024): November Vol. 14 No. 1 (2024): Mei Vol. 13 No. 2 (2023): November Vol. 13 No. 1 (2023): Mei Vol. 12 No. 2 (2022): November Vol. 12 No. 1 (2022): Mei Vol 12, No 1 (2022): Mei Vol. 11 No. 2 (2021): November Vol. 11 No. 1 (2021): Mei Vol 11, No 1 (2021): Mei Vol 10, No 2 (2020): November Vol 10, No 1 (2020): Mei Vol 9, No 2 (2019): November Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 8, No 2 (2018): November Vol. 8 No. 2 (2018): November Vol 8, No 2 (2018): November Vol. 8 No. 1 (2018): Mei Vol 8, No 1 (2018): Mei Vol 7, No 3 (2017): November Vol 7, No 3 (2017): Desember Vol. 7 No. 2 (2017): Mei Vol 7, No 1 (2017): Januari Vol. 7 No. 1 (2017): Januari Vol 6, No 3 (2016): Desember Vol 6, No 3 (2016): November Vol. 6 No. 2 (2016): Mei Vol. 6 No. 1 (2016): Januari Vol 5, No 3 (2015): November More Issue