cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Saiful Abib
Contact Email
agussaifulabib@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
iftar_aryaputra@usm.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universtas Semarang Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Published by Universitas Semarang
ISSN : 14113066     EISSN : 25808516     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 12 No. 1 (2022): Mei" : 14 Documents clear
PENERAPAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP ADVOKAT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PROFESI DI INDONESIA Mardiana, Devi
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i1.3077

Abstract

Indonesia as State Law based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 guarantees equality for all before the law (equality before law). In realizing legal principles in society and stating, the role and function of Advocates as a profession that is free, independent and important is important, apart from judicial and law enforcement institutions such as the police and prosecutors. The purpose of writing this article is to examine how the implementation of code of ethics sanctions against lawyers who commit professional violations in Indonesia and what efforts can be made by lawyers who are sanctioned with violations of the code of ethics to raise objections. In carrying out their profession, Advocates are under the protection of the law, law and code of ethics. The legal profession code of ethics is the application of assigned duties that must be in accordance with the Integrated Criminal Justice System by demanding moral accountability to its clients, and to God (breaking the oath of office, abstaining from disgraceful acts, corruption)1and if the Advocate violates the provisions of the code of ethics then the case will be examined and tried by the Honorary Council. Keywords: Application; Code of Conduct Sanctions; Advocates.
Analisis Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Pihak Pengembang Dengan Pembeli Yang Menggunakan Fasilitas KPR Putri, Cherin Salsabila
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i1.4644

Abstract

The mortgage process is easy and takes a long time. Consumers have to go through several stages and several mortgage application processes such as the requirements set by the bank, the appraisal process, calculation of bank offers, credit approval by the bank and signing of credit contracts. Problems regarding the implementation of the House Sale and Purchase Agreement through the Developer with the Buyer Using the Home Ownership Credit (KPR) facility and the inhibiting factors in the house sale agreement through the developer with the buyer using the Home Ownership Credit (KPR) facility. The research method uses a normative juridical approach. The results of the study indicate that the implementation of the House Sale and Purchase Agreement through the CV Developer. Fariz Binaku with the Buyer who uses the Home Ownership Credit Facility (KPR) at Bank Mandiri where the three parties between the developer, buyer and Bank Mandiri are interrelated and must be cooperative with each other. Developer parties and buyers must make a Deed of Sale and Purchase through PPAT by completing documents such as Identity Card, Family Card, Seller's Tax (PPH), Buyer's Tax (BPHTB) and along with a Power of Attorney to Charge Mortgage made between the Customer and the Bank. Inhibiting Factors in the House Sale and Purchase Agreement, especially CV consumers. Fariz Binaku who uses the Home Ownership Credit Facility (KPR) is when the loan application at the nominal application offered by the bank does not match the wishes of the consumer, the consumer is not cooperative in the transaction process, the documents are doubtful by the bank so they must be fully supported by the bank.
Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Bermerek Palsu Melalui E-Commerce Nanda, Revia
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i1.3050

Abstract

Saat ini perdagangan melalui media online (e-commerce) semakin pesat, serta tingkat konsumerisme yang cukup tinggi mengakibatkan peluang bagi pelaku usaha untuk meraih keuntungan. Seperti halnya banyak produk-produk yang dijual bebas oleh pelaku usaha melalui media online tersebut, salah satunya produk kosmetik dengan berbagai jenis merek, harga, dan kualitas yang beredar di media online (e-commerce), tetapi adapula kosmetik palsu yang dibuat semirip mungkin dengan kosmetik yang asli dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan kosmetik yang aslinya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak konsumen yang telah dirugikan atas kosmetik bermerek palsu melalui e-commerce dan untuk menjelaskan tanggung jawab marketplace terhadap transaksi jual beli kosmetik bermerek palsu melalui e-commerce. Metode dari penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan. Penggunaan kosmetik palsu merugikan bagi konsumen dan membahayakan kesehatan konsumen. Tanggung jawab e-commerce ialah menindaklanjuti laporan konsumen yaitu serta melakukan penghapusan produk kosmetik palsu di platformnya, sedangkan tanggung jawab pelaku usaha yang menjual kosmetik palsu ialah dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI BINARY OPTION PRIATKO, ARDELIA LEVINA
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i1.5095

Abstract

AbstractBinomo is a trading platform that can make money by increasing or decreasing foreign exchange (forex) exchange rates, stock prices, cryptocurrencies, and commodities. The formulation of the problem is: (1) What is the juridical review of the criminal liability of the perpetrators of fraud under the guise of Binary Options investment? (2) How are the issues surrounding Binary Options and their legality related to consumer protection? The research method used is an empirical juridical research method. This research uses a statutory approach and a conceptual approach. The juridical review of the criminal liability of perpetrators of fraud under the guise of Binary Option investment is based on the Consumer Protection Act and the Commodity Futures Trading Act. It is noted that in Article 9 paragraph (1) letter k of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UU PK), article 57 paragraph (2) letter d of the Commodity Futures Trading Law. Problems surrounding Binary Options and their legality related to consumer protection include the lack of regulations that can regulate and ensure that transactions in them are well protected.Keywords: juridical review, criminal liability, fraud, binary options  AbstrakBinomo adalah sebuah platform perdagangan yang dapat menghasilkan uang melalui kenaikan atau penurunan nilai tukar valuta asing (forex), harga saham, cryptocurrency, dan komoditas. Rumusan permasalahan yaitu: (1) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi Binary Option? (2) Bagaimana permasalahan seputar Binary Option dan legalitasnya terkait dengan perlindungan konsumen? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini memakai pendekatan masalah Perundang-Undangan (Statute-Approach) serta pendekatan konsep (conseptual approach). Tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi Binary Option berdasar pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Tercatat, dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), Pasal 57 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Permasalahan seputar Binary Option dan legalitasnya terkait dengan perlindungan konsumen diantaranya minimnya regulasi yang dapat mengatur dan memastikan bahwa transaksi di dalamnya terlindungi dengan baik.Kata Kunci: tinjauan yuridis, pertanggungjawaban pidana, penipuan, binary option

Page 2 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2025): May Vol. 14 No. 2 (2024): November Vol. 14 No. 1 (2024): Mei Vol. 13 No. 2 (2023): November Vol. 13 No. 1 (2023): Mei Vol. 12 No. 2 (2022): November Vol. 12 No. 1 (2022): Mei Vol 12, No 1 (2022): Mei Vol. 11 No. 2 (2021): November Vol. 11 No. 1 (2021): Mei Vol 11, No 1 (2021): Mei Vol 10, No 2 (2020): November Vol 10, No 1 (2020): Mei Vol 9, No 2 (2019): November Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 8, No 2 (2018): November Vol. 8 No. 2 (2018): November Vol 8, No 2 (2018): November Vol. 8 No. 1 (2018): Mei Vol 8, No 1 (2018): Mei Vol 7, No 3 (2017): November Vol 7, No 3 (2017): Desember Vol. 7 No. 2 (2017): Mei Vol 7, No 1 (2017): Januari Vol. 7 No. 1 (2017): Januari Vol 6, No 3 (2016): Desember Vol 6, No 3 (2016): November Vol. 6 No. 2 (2016): Mei Vol. 6 No. 1 (2016): Januari Vol 5, No 3 (2015): November More Issue