Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
Jurnal Ilmiah Dinamika merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Administrasi Negara yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Galuh dengan ISSN: 2356-2269 (Print) dan eISSN: 2614-2945 (Online) yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Administrasi Negara. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Maret, Juni, September, dan Desember.
Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 1 (2018): Dinamika"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBINAAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA DI DESA REJASARI KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR ]]>
<![CDATA[Dadang Eli Setiawan]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2018): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dinamika.v5i1.1220
<![CDATA[ABSTRAKBerdasarkan dari hasil obsrvasi awal yang kemudian dijadikan sebagai dasar penulisan skripsi ini dengan melihat adanya perhatian dalam aturan jam kerja dan tugas pokok dan fungsi melalui pembinaan kepada perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan perangkat desa oleh Kepala Desa di Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan perangkat desa oleh Kepala Desa di Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan perangkat desa oleh Kepala Desa di Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah menggunakan wawancara, observasi langsung dan pencatatan dokumen. Adapun jumlah sumber data atau informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, 11 orang perangkat desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar. Berdasarkan pada hasil penelitian dapat penulis peroleh gambaran bahwa pelaksanaan pembinaan perangkat desa oleh Kepala Desa di Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar secara umum sudah dapat dilaksanakan dengan baik, namun masih dihadapkan adanya hambatan, hal ini karen kepala desa dalam melakukan pembinaan secara langsung masih terbatas, sikap konsistensi kepala desa dalam menerapkan aturan jam kerja bagi perangkat desa masih terbatas, fasilitas kantor yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi perangkat desa, terbatasnya akses atau media yang disediakan kepala desa dalam menampung ide dan gagasan perangkat desa dan ketersediaan sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk memberikan penghargaan kepada perangkat desa masih terbatas. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan koordinasi dengan sekretaris desa dan menerima pelaporan melalui komunikasi langsung maupun menggunakan media elektronik seperti telekomunikasi, adanya absensi tertulis bagi perangkat desa setiap hari kerja, pemberian sanksi administrasi bagi perangkat desa yang diberikan oleh kepala desa, melaksanakan kegiatan MUSREMBANG yang melibatkan perangkat desa dan pemberian tunjangan kesejahteraan perangkat desa diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan sistem kontrak kerja.Kata kunci : pembinaan, perangkat desa]]>
<![CDATA[PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI DINAS CIPTA KARYA, KEBERSIHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[Wawan Risnawan]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2018): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dinamika.v5i1.1225
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Budaya Organisasi terhadap Produktivitas Kerja pegawai.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan teknik survey. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 320 pegawai, namun karena luas cakupan wilayah penelitian dan keterbatasan waktu penelitian maka dilakukan penarikan sampling dengan teknik proportional random sampling sebanyak 100 orang pegawai. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian lapangan (field research) dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian adalah analisis statistik dengan model analisis regresi (regretion analysis).Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja sebesar 30.61% sedangkan pengaruh diluar variabel Budaya Organisasi adalah sebesar 69,39%. Disamping itu, dalam penelitian ini ditemukan permasalahan diantaranya Pertama,berkaitan dengan variabel Budaya Organisasi dalam dimensi Nilai Dominan dan Aturan yaitu mengenai kuantitas kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan pegawai karena kurang memperhatikannya ketentuan penerimaan pegawai baru. Penting adanya bagi pembuat kebijakan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi perencanaan, sehingga dapat mengetahui capaian dari rencana dan hambatan-hambatan atau dukungan atas pencapaian rencana yang tampak, baik dalam individu maupun sistem organisasi.Kedua, berkaitan dengan variabel Produktivitas Kerja dalam dimensi Efisiensi dan Efektivitas yaitu pegawai dalam hal menggunakan fasilitas kerja, perlu dioptimalkan. Hal ini antara lain diakibatkan pegawai memiliki keterbatasan dalam menggunakan fasilitas kerja yang merupakan hal penting untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaannya. Implikasi dari permasalahan tersebut adalah belum optimalnya penggunaan fasilitas kerja oleh pegawai sehingga hasil kerjanya tidak optimal. Hal ini antara lain disebabkan tidak adanya pelatihan bagi pegawai yang melaksanakan pekerjaan teknis dan kurang optimal dalam memanfaatkan fasilitas kerja.Mengingat berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka disarankan Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Ciamis melaksanakan kebijakannya dengan lebih jelas dan operasional agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai sasaran utama kebijakan secara optimal, yaitu melalui budaya organisasi yang baik diharapkan mampu untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai untuk memberikan kontribusi kepada pembangunan perekonomian daerah. Kata Kunci : Budaya Organisasi, Produktifitas Kerja]]>
<![CDATA[PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA CIMINDI KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[sulaeman barkah]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2018): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dinamika.v5i1.1201
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang disebabkan karena pengawasan Badan Usaha Milik Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran di duga belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yaitu: 1). Tidak berjalannya laporan rutin setiap sebulan sekali dan tiga bulan sekali sehingga untuk proses evaluasi kedepannya tersendat. Seperti pada laporan triwulan pada bulan April, Mei, Juni tidak berjalan lancar, dan juga pada awal tahun 2017. 2). Sering terlambatnya masuk kerja yang dilakukan oleh pegawai BUM Desa hal ini di duga akibat pengawasan yang kurang maksimal dari BPD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriftif dengan pendekatan kualitatif dan dengan jumlah informan sebanyak 10 orang. Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pengawasan Badan Usaha Milik Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut terbukti dari 9 indikator, 7 indikator dilaksanakan dengan baik, dan 2 indikator belum dilaksanakan dengan baik. Hambatan-hambatan yang ditemukan antara lain: 1). Kurangnya aktifnya anggota BPD sebagai pengawas untuk memastikan proses pelaksanaan kegiatan BUM Desa. 2). Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Desa. 3). Kurangnya disiplin anggota BUM Desa. 4). Lemahnya koordinasi dan penjadawalan dalam tubuh Badan Permusyawaratan Desa. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, maka dilakukan upaya sebagai berikut: 1). Perekrutan kembali bagi masyarakat di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran untuk menjadi anggota kepengurusan BUM Desa. 2). Meningkatkan koordinasi antar anggota BPD di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. 3). Meningkatkan intensitas komunikasi dengan pemanfaatan media komunikasi, contohnya handphone. 4). Memberlakukan absensi bagi kepengurusan BUM Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. 5). Memberikan teguran dengan tegas oleh BPD setidaknya supaya dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan lain.]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH WILAYAH PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[agustina zakiyah]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2018): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dinamika.v5i1.1215
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kepemimpinan kepala unit pelaksana teknis dinas di Unit Pelaksana Teknis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Usaha Mikro Kecil dan Menengah Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Jumlah populasi yang ada adalah 9 orang pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Usaha Mikro Kecil dan Menengah Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kepemimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Wilayah Parigi Kabupaten Pangandarantermasuk pada kategori kurang, artinya Kepemimpinan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas belum sepenuhnya sempurna karena beliau belum menerapkan metode kepemimpinan seutuhnya sedangkan yang lainnya adalah faktor lain yang tidak terdeteksi di dalam penelitian ini. Misalnya gaya kepemimpinan, fungsi-fungsi kepemimpinan dan kedisiplinan. Kata kunci : Kepemimpinan]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMBUATAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) OLEH DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN (DPMPTSPKP) KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[Dani Erlangga]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2018): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dinamika.v5i1.1221
<![CDATA[Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan teori tipe sosialisasi menurut Maryati dengan indikator yang digunakan yaitu: sosialisasi formal dan sosialisasi informal. Untuk pengumpulan data, penulis melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari 8 orang informan yaitu 4 orang pegawai DPMPTSPKP dan 4 orang masyarakat Pangandaran. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa: 1) Pelaksanaan sosialisasi pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran belum berjalan dengan optimal. 2) Hambatan yang pegawai alami dalam pelaksanaan sosialisasi formal dan informal, diantaranya: masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi hanya sedikit, sulitnya menentukan waktu yang pas, terlalu banyak materi yang harus dipaparkan sedangkan pegawai sendiri kurang begitu mengerti tentang pemahaman mengenai pembuatan IMB khususnya tentang persyaratan dan perhitungan indeks, serta metode yang digunakan hanya sebatas pemaparan materi dan tanya jawab sehingga informasi hanya sebatas kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi saja dan sulitnya mengumpulkan masyarakat karena memiliki pola pikir yang berbeda-beda. 3) Upaya-upaya yang dilakukan pegawai DPMPTSPKP dalam pelaksanaan sosialisasi pembuatan IMB secara formal dan informal, yaitu: melaksanakan sosialisasi ke Kecamatan dan tokoh masyarakat terkait dengan melakukan sosialisasi secara berkesinambungan serta mengundang stakeholders yang mempunyai keterkaitan langsung dengan masyarakat dan berkoordinasi dengan yang memiliki wilayah seperti RT maupun RW. Kata Kunci: Sosialisasi, Izin Mendirikan Bangunan]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Strategi Peningkatan Kinerja Tenaga Kependidikan Oleh Kepala Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banjarsari Kabupatan Ciamis ]]>
<![CDATA[andi rustandi]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2018): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dinamika.v5i1.1203
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana pelaksanaan strategi peningkatan kinerja tenaga kependidikan oleh Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Banjarsari Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan strategi peningkatan kinerja tenaga kependidikan oleh Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Banjarsari Kabupaten Ciamis ? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan strategi peningkatan kinerja tenaga kependidikan oleh Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Banjarsari Kabupaten Ciamis?Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Informan dalam penelitian ini sebanyak 13 orang yang terdiri dari Kepala Sekolah dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 1 Banjarsari Kabupaten Ciamis.Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis mengunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara danobservasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.Berdasarkan hasil wawancara mengenai pelaksanaan strategi peningkatan kinerja tenaga kependidikan oleh Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Banjarsari Kabupaten Ciamis belum melaksanakan tiga komponen kegiatan utama dalam implementasi strategi yang terdiri dari perencanaan integral dan sistem pengendalian dan kepemimpinan, motivasi serta sistem komunikasi dan manajemen Sumber Daya Manusia dan kultur organisasi secara optimal. Sedangkan berdasarkan hasil observasi belum adanya pembahasan secara formal untuk perumusan dan perencanaan dan kurangnya dilakukan sosialisasi terhadap para pegawai serta kurangnya transparansi dari pimpinan dalam pelaksanaan penilaian terhadap kinerja pegawai, kurangnya di bangun komunikasi dua arah dengan para pegawai menyebabkan kurangnya tingkat pemahaman dalam menjalankan tugasnya serta belum adanya tugas khusus dari sekolah untuk mengikuti loka karya dan diklat.Adapun Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan strategi peningkatan kinerja antara lain kurangnya koordinasi, komunikasi dua arah dengan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, kurangnya pegawai mengikuti rapat untuk membahas dan menentukan sasaran dan tujuan yang harus dicapai, kesulitan untuk menentukan standar yang jelas sebagi alat ukur untuk penilaian kinerja, kurangnya tingkat pendidikan pegawai yang sesuai dengan keahliannya. Adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk meangatasi hambatan-hambatan tersebut adalah memberikan kesadaran agar dapat memahami tentang pelaksanaan strategi peningkatan kinerja dan melakukan koordinasi, komunikasi untuk mengajak pegawai mengadakan rapat untuk membahas sasaran dan tujuan secara jelas dan terperinci serta memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara konsisten sehingga dapat di ajukan untuk promosi jabatan. Kata Kunci: Pelaksanaan, Strategi Peningkatan Kinerja]]>
<![CDATA[AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SMKN I RAJADESA KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[Ayi Setiasih]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2018): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dinamika.v5i1.1217
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMKN I Rajadesa Kabupaten Ciamis yang masih rendah. Hal ini dikarenakan kurang terbukanya mekanisme pengelolaan dana BOS, tidak adanya pemerataan yang dilakukan oleh pengelola BOS dalam peberian bantuan bagi peserta didik, dan masih rendahnya komitmen dan penerapan standar kinerja dalam pengelolaaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) oleh sekolah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMKN I Rajadesa Kabupaten Ciamis? 2) Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMKN I Rajadesa Kabupaten Ciamis? 3) Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMKN I Rajadesa Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitis. Tempat penelitian dilakukan di SMKN I Rajadesa Kabupaten Ciamis. Lamanya penelitian yang penulis lakukan direncanakan kurang lebih 7 bulan, terhitung mulai dari bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, mulai dari tahap penjajagan, pelaksanaan penelitian sampai pada sidang skripsi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (Observasi dan Wawancara). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : 1) Akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) belum optimal 2) Hambatan dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), yaitu diindikasikan karena masih perlunya peningkatan kualitas SDM, dukungan dari atasan, dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta tingkat komunikasi, kerjasama dan koordinasi yang belum maksimal dilakukan oleh pegawai 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan akuntabilitas, yakni dengan meningkatkan SDM, mengalokasikan dana untuk membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMKN I Rajadesa Kabupaten Ciamis dalam upaya mencapai tujuan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. Kata Kunci : Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS]]>
<![CDATA[PENGARUH KEGIATAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA TERHADAP PRODUKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA CILIANG KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[erlin nuryati]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2018): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dinamika.v5i1.1212
<![CDATA[Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya dengan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Penyelenggaraan musrenbang meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca musrenbang. Peningkatan produktivitas kerja merupakan sumber pertumbuhan yang utama untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan dan produktivitas keduanya saling tergantung dengan pola hubungan yang dinamis, tidak mekanistik, nonlinier dan kompleks. Kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa diperoleh total skor 4121dengan skor rata-rata 274,73 dan presentase 59,72% berada pada kategori cukup baik. Artinya kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa pada dasarnya sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip musyawarah rencana pembangunan desa berdasarkan Buku Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (2008 : 15). Adapun produktivitas pelaksanaan pembangunan desa diperoleh total skor 4139 dengan skor rata-rata 275,93 dan presentase 59,99% berada pada kategori cukup baik. Artinya produktivitas pelaksanaan pembangunan sudah dilakukan sesuai dengan sesuai dengan indikator-indikator standar kerja dalam produktivitas menurut Sedarmayanti (2014 : 230).Pengaruh kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa sebesar 5,62%. Sedangkan sisanya sebesar 94,38% merupakan faktor lain yang tidak diteliti seperti koordinasi, motivasi kerja serta evaluasi diduga memberikan pengaruh terhadap produktivitas pelaksanaan pembangunan. Sedangkan dengan menggunakan uji t diperoleh t hitung sebesar 2,378 > dari t tabel sebesar 1,980 sehingga hipotesis yang penulis ajukan yaitu terdapat pengaruh positif antara kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa terhadap produktivitas pelaksanaan pembangunan di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran tahun 2016. Kata Kunci: Musyawarah, Perencanaan, Pembangunan, Desa, dan Produktivitas Kerja]]>
<![CDATA[PENGAWASAN PENYALURAN BANTUAN BERAS UNTUK RAKYAT MISKIN (RASKIN) OLEH TIM KOORDINSI RASKIN DI WILAYAH KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[Dini Sugianti]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2018): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dinamika.v5i1.1222
<![CDATA[ Rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut : (1)Sejauh mana tim koordinsi raskin melakukan pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (RASKIN)? (2) Sejauh mana hambatan dalam mengatasi persoalan pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) oleh tim koordinsi raskin?Sejauh mana upaya yang dilakukan oleh tim koordinsi raskin dalam mengatasi persoalan pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin? Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 5 orang pegawai kecamatan dan 5 orang anggota tim koordinasi raskin. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan beras raskin, maka pengawasan oleh Tim Koordinasi Raskin Di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, sangat dibutuhkan, baik dalam penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, dan pengambilantindakan koreksi bila diperlukan. Hambatan yang dihadapi oleh Tim Koordinasi Raskin dalam melaksanakan pengawasan dalam Pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah rendahnya SDM Tim Koordinasi Raskin, profesionalisme SDM, pengetahuan, keterampilan, dan dan sebagainya, yang menghambat pengawasan dalam Pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin).Upaya yang telah dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin dalam mengatasi hambatan dalam proses pengawasan saat Pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin). Kata kunci: Pengawasan]]>
<![CDATA[PENGARUH PENDELEGASIAN WEWENANG OLEH CAMAT TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PENGANDARAN ]]>
<![CDATA[andri fahruzi]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2018): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dinamika.v5i1.1204
<![CDATA[Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Camat dan pegawai Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran sebanyak 22 orang. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan tekik sensus sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 21 orang. Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan sebagai berikut. 1) Pendelegasian wewenang oleh Camat pada dasarnya sudah dilaksanakan cukup baik sesuai dengan 7 (tujuh) prinsip untuk melakukan pendelegasian kewenangan menurut Wasistiono (2005:145). Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian diperoleh skor rata-rata sebesar 73.18 atau jika dipersentasekan diperoleh sebesar 69.70% yang berada pada kategori cukup baik. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Camat diketahui bahwa selama ini Camat telah berupaya mendelegasikan wewenang kepada setiap pegawai sehingga pegawai diharapkan dapat memahami wewenang yang harus dilaksanakannya. Begitupula dengan hasil pengamatan diketahui bahwa pelaksanaan pendelegasian wewenang oleh Camat telah dilaksanakan walaupun masih harus ditingkatkan. 2) Efektivitas kerja pegawai pada dasarnya sudah dilaksanakan cukup baik sesuai dengan unsur-unsur yang menonjol dari efektivitas kerja menurut pendapat Magdalena (1987:206). Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian di peroleh skor rata-rata sebesar 64.50 atau jika dipersentasekan sebesar 61.43 % yang berada pada kategori cukup baik. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara diketahui bahwa efektivitas kerja pegawai cukup baik yang dibuktikan dengan upaya yang dilakukan oleh pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh camat. Begitupula berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas kerja pegawai masih harus ditingkatkan mengingat terdapat beberapa indikator yang belum dilaksanakan dengan baik. 3) Terdapat pengaruh pendelegasian wewenang terhadap efektivitas kerja pegawai sebesar 58.56 % sedangkan 41.44% adalah faktor lain seperti pengawasan dan pemberian motivasi oleh pimpinan yang tidak diteliti oleh penulis. Sedangkan dengan menggunakan uji t diperoleh t hitung sebesar 5.180 > dari t tabel sebesar 2,042 sehingga hipotesis yang penulis ajukan yaitu terdapat pengaruh yang positif antara pendelegasian wewenang oleh Camat terhadap efektivitas kerja pegawai, terbukti. Kata Kunci: Pendelegasian Wewenang, Efektivitas Kerja Pegawai]]>
