cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Galuh
ISSN : 23562269     EISSN : 26142945     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah Dinamika merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Administrasi Negara yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Galuh dengan ISSN: 2356-2269 (Print) dan eISSN: 2614-2945 (Online) yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Administrasi Negara. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5, No 3 (2018): Dinamika" : 17 Documents clear
PENATAUSAHAAN ASET DAERAH OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS opi yulianti
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v5i3.1673

Abstract

Penelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis (BPKD) ini berawal dari adanya permasalahan di dalam penatausahaan aset daerah, yang ternyata belum dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pengamanan barang milik daerah. Belum optimalnya pencatatan aset atau tidak akuratnya pencatatan aset yang dilakukan oleh pengelola barang. Serta belum optimalnya peng-inventarisasian aset daerah yang mengakibatkan masih adanya temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 1) Penatausahaan aset daerah yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Ciamis pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016 yaitu dengan melaksanakan kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penatausahaan barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Ciamis antara lain: Masih terdapatnya kesalahan di dalam memasukan data barang milik daerah ke dalam daftar pengguna barang milik daerah. Ditemukannya data aset yang kurang lengkap didalam spesifikasinya. Ditemukan juga hambatan di dalam pelaporan barang milik daerah yang disebabkan karena aplikasi SIPKD yang belum sempurna, sehingga menghambat di dalam peng-inputan data dan pencetakan data barang milik daerah. 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan di dalam penatausahaan aset darah oleh BPKD Kabupaten Ciamis antara lain; Harus lebih teliti di dalam proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan ke dalam Kartu Inventaris barang milik daerah serta dalam daftar barang milik daerah. Harus lebih teliti di dalam melaksanakan identifikasi yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Serta, Pengurus barang tiap SKPD harus  melaksanakan pelatihan dan memberikan masukan ataupun informasi mengenai kekurangan dari aplikasi SIPKD guna meningkatkan kualitas SIPKD ke tahap yang lebih sempurna. Kata Kunci : Penatausahaan, Aset Daerah, Barang milik daerah
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN OLEH PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TALAGASARI KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS Dewi Seftiani
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v5i3.1665

Abstract

Penelitian yang dilakukan pada Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis ini berawal dari adanya masalah. Penelitian ini dilatar belakangi rendahnya kesejahteraan masyarakat, bertambahnya masyarakat miskin, rendahnya tingkat pendidikan anak, dan rendahnya kualitas hidup masyarakat. Diduga disebabkan oleh belum optimalnya koordinasi antara pendamping PKH dengan kasi kesejahteraan sebagai penunjang program, belum optimalnya sosialisasi oleh Pendamping PKH terhadap KPM PKH tentang pentingnya pendidikan formal bagi anak usia sekolah, serta hak dan kewajiban para KPM PKH. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan angket). Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 72 orang yang terdiri dari 1 orang Pendamping PKH, 9 orang perangkat desa yang terlibat dan 62 orang KPM PKH di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak 42 orang dengan menggunakan teknik simple random sampling dan menggunkan rumus Slovin. Teknik pengolahan data yaitu menentukan rentang, menentukan kategori penilaian, menentukan persentase, analisis regresi korelasi, koefisien determinasi dan menguji tingkat signifikansi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) Implementasi kebijakan PKH telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil angket dengan rata-rata skor sebesar 124,44 apabila dipersentasekan sebesar 59,26% pada kategori cukup baik. Namun masih ada beberapa indikator yang pelaksanaannya masih belum optimal seperti kurangnnya fasilitas dalam implementasi kebijakan PKH. 2) Kesejahteraan masyarakat sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata skor sebesar 125, apabila dipersentasekan sebesar 59,52% berada pada kategori cukup baik. 3) Terdapat pengaruh implementasi kebijakan PKH oleh Pendamping PKH terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil koefisien determinasi sebesar 23,04% yang menunjukkan tingkat pengaruhnya cukup berarti. Untuk membuktikan hipotesis yaitu dengan membandingkan antara nilai thitung dengan ttable. Karena thitung sebesar 3,4604 >dari ttabel sebesar 2,021, maka hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima dengan kata lain hipotesis yang peneliti ajukan yaitu terdapat pengaruh positif antara Implementasi Kebijakan tentang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, dapat diterima.Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan
PELAKSANAAN HUMAN RELATIONS OLEH KEPALA DESA DI DESA GARDUJAYA KECAMATAN PANAWANGAN KABUPATEN CIAMIS Lisnawati Lisnawati
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v5i3.1674

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena belum optimalnya pelaksanaan Human Relations oleh Kepala Desa. Berdasarkan kondisi obyektif yang ditemukan pada saat penjajagan, peneliti menemukan beberapa masalah yaitu pimpinan kurang mengupayakan alat perlengkapan pekerjaan seperti terdapat tiga komputer yang dapat digunakan sehingga menyebabkan keterlambatan dalam menyelesaikan tugas pekerjaan, adanya suasana kerja yang kurang menggairahkan semangat kerja pegawai yang menimbulkan rasa malas dalam mengerjakan pekerjaan dan pimpinan kurang memperhatikan pengembangan karier bawahan yakni pendidikan terakhir pegawai desa hanya sampai tingkat sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebanyak 11 orang yang terdiri dari Kepala Desa sebanyak 1 orang, dan perangkat desa sebanyak 10 orang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 1) pelaksanaan human relations oleh Kepala Desa di Desa Gardujaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis pada umumnya telah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dalam pelaksanaannya seperti pimpinan memperhatikan kebutuhan dan keinginan pegawai baik kebutuhan materiil maupun nonmateriil, pimpinan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan, dalam pengambilan suatu keputusan pimpinan melibatkan pegawainya, tersedianya perlengkapan kantor dan pimpinan memberikan upah atau imbalan kepada bawahan yang berprestasi. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi kepala desa mengenai pelaksanaan human relations diantaranya adalah terbatasnya anggaran dana dan adanya anggapan bahwa kepala tidak menghargai pendapat pegawai. 3) Upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatannya adalah mencari anggaran yang lain untuk memenuhi kebutuhan materiil pegawai, memberi penjelasan bahwa adanya keterbatasan dana untuk mengembangkan kapasitas mental pegawai melalui pendidikan juga memberikan arahan bagi pegawai agar mampu membagi waktu untuk pelaksanaan pendidikan dan waktu kerja, menggunakan dari dana pribadi untuk dapat mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan, meminimalisir penggunaan anggaran untuk melengkapi perlatan kerja dan memberikan dana pribadi kepada pegawai yang berprestasi. Kata kunci : Human Relations
KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA CIJULANG KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN Aang Kusnendar
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v5i3.1659

Abstract

Penelitian yang dilakukan mengenai Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran ini dilatarbelakangi oleh minimnya inovasi pelayanan, lemahnya respon pemerintah desa dalam menanggapi keluhan masyarakat, dan masih ada ketidaksesuaian kinerja pemerintah desa dengan prosedur pelayanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 15 orang yang merupakan Perangkat Desa Cijulang, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat yang pernah menerima pelayanan di Desa Cijulang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 1) Kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa indikator ukuran kinerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik. 2) Hambatan-hambatan yang ditemukan pada Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran diantaranya adalah Masih minimnya sumber daya manusia pemerintah desa untuk melakukan inovasi pelayanan, belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik, masih adanya beberapa aparatur desa yang memiliki karakter  atau individu yang belum disiplin seperti datang terlambat. 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan mengenai Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran diantaranya adalah  Meningkatkan sumber daya manusia pemerintah desa baik dengan melakukan pelatihan ataupun pembinaan, melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan oleh pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik, dan meningkatkan kemampuan atau kepekaan terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan publik.Kata Kunci : Kinerja, Pemerintah Desa, Pelayanan Publik
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PERANGKAT DESA DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA DI DESA CIJATI KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN CILACAP rachmawati rachmawati
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v5i3.1675

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan perangkat desa dalam meningkatkan produktivitas kerja di Desa Cijati Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap, mengetahui faktor-faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan pemberdayaan perangkat desa dalam meningkatkan produktivitas kerja di Desa Cijati Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap dan mengetahui upaya Pemerintah Desa untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberdayaan perangkat desa dalam meningkatkan produktivitas kerja di Desa Cijati Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.Pemberdayaan merupakan salah satu cara yang praktis dan produktif untuk meningkatkan kemampuan pegawai. Sedangkan, secara umum produktivitas dapat dikatakan sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan daya atau faktor produksi yang dipergunakan. Pelaksanaan pemberdayaan perangkat desa dalam meningkatkan produktivitas kerja di Desa Cijati Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang berupa kemampuan perangkat desa yang masih rendah dan tingkat pendidikan perangkat desa yang belum merata sehingga kemampuan perangkat desa dalam memahami tugas pokok dan fungsinya masih rendah.Kata Kunci : Pemberdayaan, Produktivitas
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH CAMAT DI KANTOR KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS Ahmad Juliarso
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v5i3.1667

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh Camat di Kantor Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti mencoba mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Camat?; 2) Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Camat?; 3) Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Camat? Dalam penelitian ini penulis memakai metode deskriptif dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian. Informan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang pegawai kantor Kecamatan Cijeungjing. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara observasi, dan wawancara. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan sebagai berikut : 1).  Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh Camat kurang dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dengan berbagai pihak dalam mengatasi masalah disiplin pegawai sehingga masih adanya pegawai yang belum dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang ditentukan. 2) Terdapat hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh Camatdiantaranya adalahkurangnya pemberian bimbingan maupun pengarahan yang diberikan oleh berbagai pihak dan kurangnya dukungan pegawai dalam mentaati berbagai kesepakatan tentang peraturan disiplin pegawai dalam bekerja. 3) terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Camat dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti BKDD dalam membantu memberikan bimbingan maupun pengarahan kepada pegawai sehingga permasalahan disiplin pegawai dapat diselesaikan.Kata Kunci:  Implementasi Kebijakan
FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGAWASAN ANGKUTAN KOTA DI KABUPATEN CIAMIS muhamad rizal
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v5i3.1666

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena berdasarkan kondisi obyektif yang ditemukan pada saat penjajagan, peneliti menemukan beberapa masalah yaitu Lemahnya tindak koreksi bagi sopir angkutan kota yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, sehingga masih adanya angkutan kota yang tidak melengkapi dari segi administrasinya, danD inas Perhubungan tidak memiliki penjadwalan yang baku dalam hal pengawasan, sehingga pengawasan tidak berjalan dengan seefisien mungkin. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Angkutan, Kepala Seksi Bina Usaha Angkutan, Kepala Seksi Jaringan Transportasi, Kepala UTPD. Terminal Ciamis, dan Petugas Khusus (PPNS) sebanyak 3 orang. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Fungsi Dinas Perhubungan dalam Pengawasan angkutan kota di Kabupaten Ciamis pada umumnya telah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa indikator belum sesuai dalam pelaksanaannya seperti belum adanya penjadwalan secara rutin dan belum adanya tindak koreksi/sanksi yang tegas bagi awak angkutan yang melanggar. Adapun hambatan-hambatan dalam melakukan pengawasan yaitu: (1) Kurangnya tingkat kesadaran dari awak angkutan mengenai tertibnya angkutan kota (2) Terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berikut anggarannya (3) terbatasnya kewenangan Dinas Perhubungan dalam menjalankan pengawasan yakni hanya bisa di cakupan terminal saja.Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu: (1) Melakukan sosialisasi kepada awak angkutan dan melakukan pendekatan kepada pihak perusahaan (2) Memaksimalkan pengawasan dengan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terbatas dengan anggaran yang terbatas pula (3) Menjalin kerjasama yang baik untuk melakukan pengawasan di ruas jalan dengan didampingi oleh kepolisian.Kata Kunci :Pengawasan, Angkutan Kota

Page 2 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Dinamika Vol 12, No 1 (2025): Dinamika Vol 11, No 3 (2024): Dinamika Vol 11, No 2 (2024): Dinamika Vol 11, No 1 (2024): Dinamika Vol 10, No 3 (2023): Dinamika Vol 10, No 2 (2023): Dinamika Vol 10, No 1 (2023): Dinamika Vol 9, No 3 (2022): Dinamika Vol 9, No 2 (2022): Dinamika Vol 9, No 1 (2022): Dinamika Vol 8, No 3 (2021): Dinamika Vol 8, No 2 (2021): Dinamika Vol 8, No 1 (2021): Dinamika Vol 7, No 3 (2020): Dinamika Vol 7, No 2 (2020): Dinamika Vol 7, No 1 (2020): Dinamika Vol 6, No 4 (2019): Dinamika Vol 6, No 3 (2019): Dinamika Vol 6, No 2 (2019): Dinamika Vol 6, No 1 (2019): Dinamika Vol 5, No 4 (2018): Dinamika Vol 5, No 3 (2018): Dinamika Vol 5, No 2 (2018): Dinamika Vol 5, No 1 (2018): Dinamika Vol 4, No 4 (2017): Dinamika Vol 4, No 3 (2017): Dinamika Vol 4, No 2 (2017): Dinamika Vol 4, No 1 (2017): Dinamika Vol 3, No 4 (2016): DINAMIKA Vol 3, No 1 (2016): DINAMIKA More Issue