cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Galuh
ISSN : 23562269     EISSN : 26142945     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah Dinamika merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Administrasi Negara yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Galuh dengan ISSN: 2356-2269 (Print) dan eISSN: 2614-2945 (Online) yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Administrasi Negara. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2020): Dinamika" : 15 Documents clear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN SUBANG Ida Farida
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.683 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v7i1.3132

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Self Stimulant Assistance Housing (BSPS) di Dinas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Subang. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitas pemerintah, yang merupakan sejumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, kekuatan pengembangannya adalah membangun perumahan karena inisiatif dan upaya masyarakat sesuai dengan individu atau kelompok, termasuk perbaikan, restorasi, pembangunan rumah baru dan lingkungan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) aspek: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Subang belum berjalan optimal. Termasuk kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat serta kurangnya pengetahuan tentang program BSPS. Selain itu, pada tahap pengembangan itu harus dilakukan kerja sama dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan tetapi pada kenyataannya masih dilakukan secara individual.Peneliti juga melihat bahwa pelaksana program ini tidak memiliki ketegasan karena masih memungkinkan masyarakat untuk bekerja secara individu dan cenderung apatis terhadapnya. Meskipun mereka mengerti apa konsep dan tujuan program BSPS adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat agar mandiri dan efisien. Pelaksana dari Departemen Perumahan dan daerah perumahan serta fasilitator belum mampu mengundang masyarakat untuk sadar dan memahami konsep-konsep BSPS meskipun sosialisasi sebelumnya. Kata kunci: implementasi, kebijakan, bantuan stimulan perumahan mandiri (BSPS).
EVALUASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIAMIS siti sundari; Lina Marliani
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.267 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v7i1.3375

Abstract

Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis belum berjalan secara maksimal dikarenakan terdapat beberapa dimensi yang belum dilaksanakan diantaranya terlihat dari kurangnya partisipasi sebagai pihak untuk dapat aktif dalam program Kota Tanpa Kumuh, kurangnya pengawasan dalam program Kota Tanpa Kumuh oleh instansi dan pihak yang seharusnya bekerja sesuai dengan tupoksinya dan ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun informan yang diwawancarai oleh peneliti dalam mengumpulkan data sebagai bahan penyusun skripsi adalah Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Seksi Pengelolaan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tim Kotaku, dan beberapa dari masyarakat yang menjadi sasaran program Kota Tanpa Kumuh. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis belum berjalan secara maksimal. Diantaranya dalam mengukur skala prioritas tidak dilaksanakan secara sistematis dari apa yang direncanakan sebelumnya, dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi dan pihak terkait. Adapun yang menjadi hambatan dalam penelitian ini diantaranya kurangnya partisipasi sebagai pihak untuk dapat aktif dalam program Kota Tanpa Kumuh, kurangnya pengawasan dalam program Kota Tanpa Kumuh oleh instansi dan pihak yang seharusnya bekerja sesuai dengan tupoksinya dan ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana. Dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis diantaranya dengan mengevaluasi kembali sampai sejauh mana 7 indikator kumuh tersebut dilaksanakan dan dengan adanya sinergitas antara instansi terkait dalam melakukan koordinasi, konsolidasi dan komunikasi yang baik. Diperlukan keaktifan dari pengelola program dalam mengsinergiskan pihak-pihak terkait dalam melakukan koordinasi, konsolidasi dan komunikasi dalam rangka penataan kawasan kumuh dan melaksanakan sosialisasi secara berjenjang guna meningkatkan kesadaran masyarakat agar hidup bersih dan sehat. Kata Kunci :Evaluasi, Program Kota Tanpa Kumuh, Pemukiman Kumuh
STRATEGI KEPALA DINAS DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI SEWA ALAT BERAT DI UPTD PERALATAN DAN PERBENGKELAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUBANG Nunung Trisnawati
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.128 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v7i1.3030

Abstract

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai Strategi Kepala Dinas  Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Sewa Alat Berat di UPTD Peralatan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang, dimana jumlah alat berat dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan sedangkan untuk pemasukan PAD UPTD Peralatan dan Perbengkelan pada tahun 2016, 2017 dan 2018 tidak ada kenaikan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan penelitian ini digunakan bertujuan untuk mendapatkan data-data berdasarkan keadaan yang ada, hasil wawancara langsung dengan informan dan dari dokumen-dokumen yang adaInforman dalam penelitian ini adalah: 1) Informan Kunci yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang, 2) Informan Utama yaitu : Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan, dan Kasubbag Tata Usaha UPTD Peralatan dan Perbengkelan.Metode analisis dalam penelitian ini meliputi tiga yaitu reduksi, tampilan dan penarikan kesimpulan. Reduksi yaitu data yang dikumpulkan dipilih, disederhanakan, difokuskan, diabstraksikan dan ditransformasikan, tampilan yaitu data berupa teks naratif, matriks, kutipan, grafik ataupun bagan, tahapan selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan dengan cara natural setting, triangulasi, telaah percakapan dan teks.Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa Strategi Kepala Dinas dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sewa alat berat di UPTD Peralatan & Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Subang pada umumnya berhasil, 1) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola, melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi operator alat berat dan tenaga administrasi, 2) Peningkatan koordinasi eksternal dan internal yaitu dengan rapat, briefing, kerjasama, komunikasi, serta pelayanan prima kepada pihak ketiga, 3) Sistem pengelolaan sesuai SOP serta berbasis internet 4) Peningkatan Pengawasan dilakukan dengan cara monitoring ke lapangan, dan menggunakan teknologi GPS
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN (Studi Analisis Terhadap Pelanggaran Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul Dalam Kawasan Perkotaan di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis) H. Cecep Cahya Supena
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v7i1.3346

Abstract

 Kebijakan Pemerintah Daerah sebagai suatu putusan yang berisikan serangkaian tindakan yang akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah daerah, adalah merupakan suatu rencana / kehendak yang tersusun secara sistematis, yang disusun, ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi serta dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat-pejabat pemerintahan di daerah.Adapun Kebijakan Pemerintah Daerah yang ditinjau dalam tulisan ini adalah kebijakan yang disusun dalam bentuk Peraturan Daerah  Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis  Sempadan,   sebagaimana  telah dirubah oleh  Peraturan Daerah  Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Peraturan Daerah  Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis  Sempadan, serta dirubah pula oleh Peraturan Daerah  Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah  Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Garis  Sempadan, yang mana dalam implementasinya ditemukan adanya pelanggaran, khususnya pelanggaran terhadap Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul Dalam Kawasan Perkotaan  yang terjadi  di sekitar Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Kebijakan Pemerintah Daerah dimaksud  merupakan suatu kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maksud, tujuan, maupun isi dari suatu ketentuan hukum yang dibentuk sebagai perwujudan dari kehendak Pemerintah Daerah tentang Garis Sempadan  yang meliputi : Sungai, Jalan Raya, Jalan Kereta Api / Diesel / Listrik, Mata Air, Situ, Danau, Waduk dan Rawa, Pantai, Jaringan Irigasi, serta Jaringan Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi  yang   diberlakukan di Wilayah Kabupaten Ciamis pada masa kini (ius constitutum), maupun sebagai sumber referensi bagi pembentukan hukum daerah yang mengatur tentang Garis Sempadan yang akan diberlakukan di Wilayah Kabupaten Ciamis pada masa datang (ius constituendum). Pembentukan Kebijakan Pemerintah Daerah tersebut adalah untuk mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis. Kata Kunci  :   Penetapan Garis Sempadan
EFEKTIVITAS PELAYANAN KUNJUNGAN BERBASIS ONLINE DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I CIPINANG Irman Raka Firmansyah
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.224 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v7i1.3367

Abstract

Penelitian ini membahas tentang  pemanfaatan aplikasi kunjungan online dalam proses pendaftaran kunjungan di rumah tahanan kelas I Cipinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pendaftaran kunjungan di rutan kelas I Cipinang menggunakan aplikasi kunjungan online. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi melakukan cross-check yang bertujuan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian, yaitu membandingkan data yang terkumpul dengan memeriksa kesesuaian hasil analisis dengan kelengkapan data yang didapat dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa rutan memiliki fungsi pelayanan dan perawatan tahanan, salah satunya adalah pelayanan kunjungan untuk tahanan. Sesuai dengan UU No.12 Tahun 1995 pasal 14 ayat (1) butir h narapidana memiliki hak untuk dikunjungi. Seiring berkembangnya zaman pelayanan kunjungan manual yang biasa dilakukak banyak memiliki kekurangan yang harus dievaluasi, inovasi terus dilakukan maka pihak rutan membuat aplikasi kunjungan online untuk mengupayakan pelayanan yang lebih baik.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN PANGANDARAN Dewi Yuni Lestari; Ishak Kusnandar; Didin Muhafidin
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.918 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v7i1.3426

Abstract

Artikel ini membahas bagaimana pengaruh implementasi kebijakan terhadap transparansi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik di Kabupaten Pangandaran. Apabila kebijakan pengadaan barang dan jasa yang tertera pada peraturan-peraturan yang berlaku terimplementasikan dengan baik, maka semestinya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik dapat terwujud. Karena dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik, seluruh proses pengadaan menggunakan sistem elektronik sejak perencanaan sampai kontrak. Meskipun secara empiris telah mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi, penerapan pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik masih menghadapi tantangan, diantaranya adalah berupa resistensi dari individu pelaksana pengadaan barang/jasa yang kurang menguasai teknologi dan masih memiliki budaya korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik analisis data yang dilakukan adalah uji normalitas data. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak. Hasil penelitian ini menyarankan untuk melakukan keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik, Kemudahan pengguna dalam memahami peraturan dan prosedur pelayanan, Kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaporan penyalahgunaan kewenangan. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengadaan Barang/Jasa, Kabupaten Pangandaran.
ANALISIS UPAYA KOTA SURABAYA UNTUK MEWUJUDKAN KOTA HIJAU (GREEN CITY) Rizky Dwi Kusuma; Eko Priyo Purnomo; Aulia Nur Kasiwi
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v7i1.3173

Abstract

Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar, dengan total populasi .026 pada tahun 2019. Dengan populasi yang besar tentu saja meningkatkan permintaan dan penggunaan lahan untuk membangun fasilitas untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan mereka, yang kemudian akan mengarah pada masalah baru seperti polusi lingkungan (polusi air, udara, tanah, dll.) dan bencana seperti banjir dan kekeringan. Masalah lingkungan yang paling bisa dirasakan adalah perubahan suhu. Maka, untuk mengurangi dan mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Surabaya sedang mencoba menerapkan konsep Kota Hijau (green city). Makalah ini dibuat untuk menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kota Surabaya untuk menjadi Kota Hijau melalui penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau studi literatur menggunakan data sekunder yang bersumber dari buku, skripsi, artikel jurnal, makalah dan sumber elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya berusaha memenuhi tiga atribut awal untuk menjadi Kota Hijau, yaitu melalui perencanaan dan desain hijau, ruang terbuka hijau, dan komunitas hijau.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Cipatujah KabupatenTasikmalaya) Dasep Dodi Hidayah
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.291 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v7i1.3260

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan publik dalam administrasi kependudukan di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. Masalah pokoknya adalah mengenai kualitas pelayanan publik dalam administrasi kependudukan masih belum maksimal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan publik dalam Administrasi Kependudukan di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya masih  belum maksimal.
PENGARUH PENGKOORDINASIAN OLEH KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEARSIPAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA Siti Nursolihat
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.807 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v7i1.3418

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dari belum efektifnya pengelolaan kearsipan pada Kantor, Dinas, dan Badan di Kabupaten Tasikmalaya yang diduga lemahnya koordinasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa besarnya pengaruh koordinasi terhadap efektivitas pengelolaan kearsipan pada Kantor, Dinas, dan Badan di Kabupaten Tasikmalaya.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif, pengumpulan data yang dihasilkan melalui studi dokumentasi dan studi lapangan berupa observasi dan kuesioner, dianalisis dengan menggunakan analisis jalur.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis membuat kesimpulan bahwa koordinasi secara simultan berpengaruh kuat terhadap efektivitas pengelolaan kearsipan pada Kantor, Dinas, dan Badan di Kabupaten Tasikmalaya dengan kontribusi sebesar 58,1% dan sisanya yaitu 41,9% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.Dari ke empat dimensi dalam variabel koordinasi,dimensi yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap efektivitas pengelolaan kearsipan adalah dimensi tanggungjawab (32,48%), pengaruh kedua terbesar dari dimensi koordinasi terhadap efektivitas pengelolaan kearsipan adalah pada dimensi komunikasi (15,23%). sedangkan dimensi yang mempunyai pengaruh paling kecil adalah dimensi pembagian kerja (2,94%).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TKD BERDASARKAN SISTEM PENILAIAN BERBASIS KINERJA DI BKPSDM KAB.PWK Triyono Sumpeno
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.165 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v7i1.2996

Abstract

Pelaksanaan kebijakan pemberian Tunjangan kinerja dinamis  sudah berbasis aplikasi/system yang digunakan sebagai salah satu alat kontrol dan dasar pencatatan kinerja pegawainya. Sebelum tunjangan diberikan kinerja pegawai masih belum meningkat, tetapi setelah diberikannya tunjangan kinerja dinamis pegawai mengalami peningkatan, walaupun di awal-awal pelaksanaan pemberian tunjangan ini terjadi perubahan-perubahan sikap para pegawai dimana harus beradaptasi dengan mengikuti aturan yang harus diikuti,  dengan perubahan drastis ini membuat para pegawai dapat menyesuaikan dan lama kelamaan terbiasa dalam kinerjanya . Adapun permasalahan dalam penelitian ini : (1). Bagaimana  Implementasi kebijakan yang di terapkan dalam pemberian tunjangan kinerja dinamis di Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia berjalan dengan optimal. (2). Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam Implementasi pemberian tunjangan kinerja dinamis.  Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Untuk memperoleh informasi penulis melakukan observasi, data sekunder, foto maupun wawancara dengan informan.Implementasi dilakukan beberapa tahap yaitu pembinaan (sosialisasi), pelaksanaan, dan tindakan (pengawasan) serta hasil kesesuaian dengan teori Van Metter dan Van Horn.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1).Implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja dinamis berdasarkan Peraturan Bupati nomor 230 tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja dinamis dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia, Inpsektorat Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2). Faktor penghambat implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja dinamis salah satu nya yaitu terkendala teknis dan kompetensi pegawai yang kurang memahami system teknologi yang digunakan berbasis system kinerja /aplikasi yang mengakibatkan adanya ketimpangan dalam pencatatan kinerja pelaksanaan teknisnya dimana akan menghambat kepada proses pemberian tunjangan dan proses pencapaian kinerja, adanya ketidak sesuaian kualifikasi pendidikan dengan pemangku jabatannya sehinga berdampak kepada nilai jabatan dimana terindikasikan pembayaran kinerja yang tidak tepat sasaran dan kurang selektip. Dalam pelaksanaan kebijakan Tunjangan Kinerja Dinamis di Kantor BKPSDM kabupaten purwakarta, menurut Van Metter dan Van Horn mengatakan bahwa penerapan Sebuah kebijakan dapat terlihat dari keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan dapat dipengaruhi oleh  beberapa dimensi yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan para Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kebijakan Tunjangan Kinerja Dinamis ini sudah berjalan sesuai tujuan peningkatan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara  hanya memerlukan perbaikan dalam segiteknis pelaksanaan kebijakannya terutama pengembangan aplikasi agar manipulatip data tidak bisa terjadi dan sehingga kebijakan Tunjangan Kinerja Dinamis berjalan secara optimal .  Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Tunjangan Kinerja Dinamis

Page 1 of 2 | Total Record : 15