Garuda - Garba Rujukan Digital

Should Off-Label Medicines Be Included In The Universal Health Coverage (UHC) Schemes? Why, When, and How? Ully Adhie Mulyani
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 1 No. 1 (2017)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Abstract Off label medicine refers to any medicine that is used to treat any ailment beyond of its approved / licensed indication by National Regulatory Authorities, such us FDA in USA and BPOM in Indonesia. Off-label medicines are used because the available and approved drugs do not have the desired effect, then doctors try medicine that have not been licensed indications. Some other reasons in practice off-label medicines use and prescribing are that drugs in the same category have the same effect (although have not been approved by indication), the expansion to a lighter form than the licensed indication, or extension of use for certain related conditions. At the opposite, the disadvantage of the practice off-label medicine use is generally not included in any health insurance benefit package, also not covered by mandatory insurance scheme (JKN-BPJS). Patients should pay for the price of a drug that has not been assured or proven of its efficacy and safety. It needs strong evidence based on scientific research to ensure the safety and effectiveness of off-label medicines to be included in the list of medications (national formulary) to put it on National Health Insurance (BPJS) benefit package. Abstrak Obat off-label adalah obat yang digunakan di luar indikasi yang disetujui oleh lembaga yang berwenang, kalau di Amerika Food and Drug Administration (FDA), sedangkan di Indonesia Badan POM. Obat off label digunakan karena obat yang tersedia dan approved tidak memberikan efek yang diinginkan, sehingga dokter mencoba obat yang belum disetujui indikasinya. Beberapa alasan lain adalah adanya dugaan bahwa obat dari golongan yang sama memiliki efek yang sama (walaupun belum disetujui indikasinya), adanya perluasan ke bentuk yang lebih ringan dari indikasi yang disetujui, atau perluasan pemakaian untuk kondisi tertentu yang masih terkait. Kerugiannya adalah obat off-label umumnya tidak dicover oleh BPJS sehingga pasien harus membayar sendiri harga obat yang belum terjamin efikasi dan keamanannya. Perlu dukungan penelitian yang kuat terhadap keamanan dan efektivitas obat off label agar dapat dimasukkan dalam daftar obat (formularium nasional) yang ditanggung BPJS.

Front Matter Vol. 1 No. 1 Agustus 2017 Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 1 No. 1 (2017)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1015.498 KB)

Penggunaan Alat Pengukur Hemoglobin di Puskesmas, Polindes dan Pustu Mukhlissul Faatih
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 1 No. 1 (2017)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Abstrak Menurut RIFASKES 2011, secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai Hb Sahli adalah 46,3%, sisanya tidak mempunyai atau menggunakan alat pengukur hemoglobin lainnya. Persentase Puskesmas yang memiliki Hb Sahli dan digunakan pada pelayanan KIA adalah sebanyak 37,7% namun belum dapat dikonfirmasi dengan akurat berapa banyak penggunaan alat pengukur Hb POCT di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Tujuan studi ini untuk mendapatkan gambaran kelayakan pemeriksaan hemoglobin menggunakan metode Hb Sahli, POCT hemoglobin atau metode lainnya yang sesuai di fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas, Polindes dan Pustu. Desain studi ini adalah deskriptif kualitatif dengan konfirmasi data melalui wawancara dengan tenaga kesehatan bidan di lapangan, Pustu, Polindes dan Puskesmas terpilih di kab Bantul, Bogor dan Kota Pangkalpinang. Studi ini juga melakukan studi literatur baik dari buku, jurnal, artikel internet dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan alat pemeriksa Hemoglobin. Hasil studi ini menunjukkan bahwa di Puskesmas yang diwawancara, umumnya menyediakan alat pemeriksa Hb Hematology Analyzer (HA), Cyanmeth Spectrofotometer dan Hb Sahli. Meskipun metode HA gratis, tetapi hanya dilakukan pada kasus-kasus tertentu saja. Metode spektrofotometer digunakan di Puskesmas sepanjang bahan habis pakai untuk pemeriksaan masih tersedia. Umumnya Puskesmas menggunakan metode Sahli, dan kalaupun menggunakan metode lain, akan kembali menggunakan Sahli, karena metode lain tidak dapat digunakaan dengan berbagai alasan dan kendala di Puskesmas. Pada Puskesmas Pembantu dan Polindes umumnya pemeriksaan Hb dirujuk ke Puskesmas pusat/induk (kecamatan) dan tidak ada ‘laboratorium’ pembantu di Pustu/ Polindes/ Poskesdes. Abstract According to RIFASKES 2011, nationally, the percentage of Puskesmas that has Hb Sahli is 46.3%, the rest do not have or use other hemoglobin measuring devices. Percentage of Puskesmas which have Hb Sahli and used in KIA service is 37,7%. It’s unconfirmed with accurate data on how much the use of POCT HB measuring devices in health care facilities in Indonesia. The purpose of this study was to obtain a feasibility of hemoglobin measuring using Hb Sahli method, POCT hemoglobin or other suitable methods at Puskesmas, Polindes and Pustu have chosen from Bantul, Bogor and Pangkalpinang. The design of this study is descriptive qualitative with confirmation of data through interviews with midwife health personnel in the Pustu, Polindes and Puskesmas. The study also conducts literature studies from books, journals, internet articles and legal documents relating to the use of the Hemoglobin meter. The results of this study indicate that in the Puskesmas interviewed, generally provide Hb Hematology Analyzer (HA), Cyanmeth Spectrofotometer and Hb Sahli. Although the HA method is free of charge, it is only done in certain cases. Spectrophotometer method used in Puskesmas as long as consumables is still available. Generally Puskesmas use Sahli method, and if using other method, it will return to Sahli, because other method can not be used for various reasons and constraints in Puskesmas. In Pustu and Polindes, Hb measurement is generally referred to the Puskesmas (subdistrict) and there is no ‘laboratory’ in Pustu / Polindes / Poskesdes.

Ketersediaan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan Nasional Misnaniarti Misnaniarti; Budi Hidayat; Pujiyanto Pujiyanto; Mardiati Nadjib; Hasbullah Thabrany; Purnawan Junadi; Besral Besral; Bambang Purwoko; Trihono Trihono; Vivi Yulaswati
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 1 No. 1 (2017)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Abstrak Ketidakmerataan ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan kondisi geografis yang sangat bervariasi, menimbulkan potensi melebarnya ketidakadilan pemanfaatan kesehatan pada masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan (khususnya dokter spesialis) dalam mendukung pelaksanaan JKN. Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa ketersediaan faktor suplai (FKTL, TT, dan tenaga dokter spesialis) dalam mendukung kebijakan JKN secara umum jumlahnya masih belum mencukupi serta distribusinya belum merata di setiap wilayah kab/kota. Rasio FKTP dan FKTL per penduduk cenderung lebih tinggi di wilayah luar Jawa/Bali. Rasio dokter spesialis per penduduk lebih tinggi di wilayah Jawa/Bali, sedangkan rasio TT di RS cenderung hampir sama range-nya di semua wilayah. Distribusi penyebarannya cenderung tidak merata hampir di semua wilayah. Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah diharapkan mempunyai komitmen untuk memenuhi dari sisi suplai pelayanan kesehatan agar penduduk yang sakit dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah.

Tekanan Darah Sistolik Penduduk Dewasa dengan Indeks Massa-Tubuh Normal di Indonesia: Analisis Riskesdas 2013 Nurfi Afriansyah; Sri Prihatini; Sri Muljati
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 1 No. 1 (2017)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Abstrak Penduduk dewasa dengan tekanan darah sistolik (TDS) normal dan indeks massa-tubuh (IMT) normal dapat digunakan sebagai nilai acuan untuk mengembangkan nilai kecukupan asupan zat gizi untuk orang dewasa. Data dari partisipan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 dianalisis untuk penduduk Indonesia dewasa umur 25-59 tahun dengan IMT 18,5—24,9 kg/m2 (n = 19.401). Pada artikel ini, tekanan darah di atas normal merujuk ke TDS >115 mm Hg; itu meliputi kategori prahipertensi dan hipertensi seperti didefinisikan dalam JNC 7. Dua kategori TDS dari partisipan laki-laki dan perempuan tersebut dikelompokkan menjadi empat interval usia (25-29, 30-39, 40-49, 50-59 tahun); lima jenjang pendidikan dan pekerjaan utama kepala keluarga; dua jenis tempat tinggal (kota, desa); lima kuintil kepemilikan; dan 33 provinsi di Indonesia. Di antara orang dewasa dengan IMT normal, 26,2% laki-laki dan 37,6% perempuan memiliki TDS normal. Persentase TDS normal paling tinggi dijumpai pada interval umur termuda, kuintil paling tinggi dan tinggal di kota. Makin bertambah usia, semakin rendah persentase TDS normal. Empat provinsi yang mempunyai persentase tertinggi laki-laki dengan TDS normal adalah Papua Barat, DKI Jakarta, Gorontalo, dan Bali. Sementara empat provinsi yang memiliki persentase paling tinggi perempuan dengan TDS normal ialah Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, DKI Jakarta, dan Bali. Bila IMT dan TDS normal orang dewasa akan digunakan antara lain untuk nilai acuan, seperti untuk mengembangkan nilai kecukupan asupan zat gizi untuk orang dewasa, perlu mempertimbangkan nilai batas TDS dan tempat tinggi, terutama kota. Abtract Adult population with normal systolic blood pressure (SBP) among those with normal body-mass index (BMI) can be used as a reference value to develop the Dietary Reference Intakes (DRI) for Adult Data from participants of the Basic Health Research (Riskesdas) 2013 were analyzed for Indonesian adult population aged 25 to 59 years with BMI 18,5—24,9 kg/m2 (n = 19 401). In this paper, above-normal blood pressure refers to SBP >115 mm Hg; this includes all categories of prehypertension and hypertension as defined in 7th report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7). The two SBP categories of man and woman participants were grouped into fourths of the age intervals (25-29, 30-39, 40-49, 50-59 years); fifths of the educational and main job level of head of household; two types of residence (urban, rural); fifths of the expenditure level per capita per month; and 33rd of the Indonesian provinces. Among adults with normal BMI, 26,2% of men and 37,6% of women had normal SBP. Percentage of the highest normal SBP found in the youngest age interval, the highest quintile and the urban residence. As we get older, the lower the percentage of normal SBP. The four provinces that have the highest percentage of men with normal SBP were West Papua, DKI Jakarta, Gorontalo, and Bali. The four provinces having the highest percentage of women with normal SBP were Riau Island, West Sulawesi, DKI Jakarta, and Bali. If the adult’s normal BMI and SBP will be used among other things for a reference value, such as to develop the DRI, it is necessary to consider the SBP thresholds and residence, in particular the urban.

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial di Puskesmas Terpencil dan Sangat Terpencil Sefrina Werni; Iin Nurlinawati; Rosita Rosita
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 1 No. 1 (2017)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Abstrak Setiap puskesmas harus menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) esensial tanpa melihatkriteria puskesmas. UKM esensial meliputi 5 jenis pelayanan, yaitu promosi kesehatan; kesehatan lingkungan; kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana; pelayanan gizi; dan pencegahan dan pengendalian penyakit. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran pelaksanaan UKM esensialdi puskesmas terpencil dan sangat terpencil di wilayah Indonesia. Data diperoleh dari hasil survei lokasi calon penempatan tim Nusantara Sehat Tahun 2016 sebanyak 131 unit puskesmas terdiri dari 74 puskesmas terpencil dan 57 puskesmas sangat terpencil. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 87,0 persenpuskesmas melaksanakan 5 jenis pelayanan esensial dan masih terdapat puskesmas yang hanya melaksanakan 3 jenis pelayanan yaitu sebesar 1,5 persen. Pelayanan kesehatan lingkungan merupakan jenisUKM esensial yang paling banyak tidak dapat diselenggarakan oleh puskesmas. Belum semua jenis tenaga kesehatan ada di puskesmas terpencil dan sangat terpencil. Terkait dengan pelaksanaan UKM esensialjenis tenaga yang masih kurang di daerah terpencil dan sangat terpencil yaitu dokter, tenaga kesling, tenaga pelaksana gizi dan tenaga kesehatan masyarakat. Peningkatkan kemampuan Puskesmas untuk menyelenggarakan UKM esensial secara menyeluruh baik di puskesmas terpencil maupun puskesmas sangatterpencil, perlu didukung dengan tenaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis UKM esensial.Kata Kunci: Puskesmas, Upaya Kesehatan Esensial, Nusantara Sehat Abstract Every health center must organized an essential public health effort (essential UKM’s), without looking at thehealth center’s criteria. Essential UKM’s are consist of five programs, namely health promotion; environmentalhealth; health of maternal, child, and family planning; nutrition services; and prevention and control of diseases. The purpose of this study is to get an overview of the implementation of the essential UKM’s in remote areas and very remote health centers. Data obtained from the survey of Healthy Archipelago team based placement in 2016, as many as 131 units of health centers, consisting of 74 remote area health centers and 57 very remote area health centers. Result of this study showed that 87,0 percent health centers organize a complete 5 programs of essential UKM’s, but there are 1,5 percent of health center that only organize threeprograms of essential UKM’s. Environmental health was an essential program that most would be un-organized by health center. Not all types of health workers are in remote and very remote health clinics. Associated with the implementation of essential UKM’s, personnels that are still lacking in remote and very remote areas is doctor, environmental health, nutritionist and public health. To improve the ability of the health center organized a complete essential UKM’s throughly both health center in remote areas and very remote areas, need to be supported by of human resources for health who have appropriate competence with essential UKM’s.Keywords: Health center, essential public health, Nusantara Sehat

Determinan Kepatuhan Berobat Pasien Hipertensi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat I Iche Andriyani Liberty; Pariyana Pariyana; Eddy Roflin; Lukman Waris
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 1 No. 1 (2017)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Abstrak Puskesmas merupakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang berfungsi menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan secara paripurna. Hingga saat ini penyakit tidak menular yang masih merupakan tantangan besar di Puskesmas dalam menurunkan angka morbiditas hipertensi adalah adalah tatalaksana hipertensi salah satunya adalah tingkat kepatuhan mengkonsumsi obat antihipertensi bagi penderita masih sangat rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kepatuhan pasien menjalani pengobatan hipertensi dan pengaruhnya terhadap kendali tekanan darah pasien hipertensi. Metode penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Penelitian dilakukan di kota Palembang pada bulan Agustus sampai Oktober 2017. Sampel adalah pasien yang berobat ke Puskesmas Karyajaya, Kenten, Plaju, Sei Baung, dan Kampus. Sampel yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 90 pasien. Analisis data dengan analisis univariat dan bivariat dengan Chi Square Test. Determinan yang berpengaruh terhadap kepatuhan pasien hipertensi dalam mengkonsumsi obat adalah lama menderita hipertensi: POR: 0,11, nilai p =0,04 (CI 95% 0,02-0,52).Determinan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, Indeks Massa Tubuh, keikutansertaan BPJS, dan riwayat hipertensi dalam keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan berobat pasien hipertensi. Kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan hipertensi juga merupakan determinan yang berpengaruh terhadap kendali tekanan darah responden. Keberhasilan terapi hipertensi di tingkat pelayanan pertama bisa meningkat, maka disarankan bagi tenaga kesehatan memperhatikan lama atau riwayat menderita hipertensi pasien dalam memberikan pelayanan. Abstract Puskesmas is a First Level Health Facility Until now, the management of non-communicable diseases which is still a big challenge in Puskesmas is hypertension. One effort that can be done to reduce the morbidity rate of hypertension is the consumption of antihypertensive, but still few patients who adhere to this treatment.This study aims to analyze the determinants of adherence in patients undergoing treatment of hypertension and how it affects blood pressure control of hypertensive patients. This research is an observational analytic research with cross sectional approach. This research was conducted in Palembang city from August to October 2017. The samples were patients who went to Puskesmas Karyajaya, Kenten, Plaju, Sei Baung, and Campus which fulfilled the inclusion criteria with a total sample of 90 patients. Data analysis in this research was univariate and bivariate analysis with Chi Square Test. Determinant which influence to adherence in this research was duration of hypertension with POR 0,11 with CI 95% 0,02-0,52 (p value = 0,04). While other determinants of gender, age, education level, occupation, Body Mass Index, BPJS participation, and family history of hypertension have no significant effect on hypertension patient’s treatment compliance. Compliance of patients in undergoing treatment of hypertension is also a determinant that affects the control of blood pressure of respondents. The determinants that affect the adherence in this study are duration of hypertension, thus health workers at first-level facility is very necessary attention to a history of hypertension patients in order to improve therapeutic efficacy.

Pengembangan Kesehatan Tradisional Indonesia: Konsep, Strategi dan Tantangan Siswanto Siswanto
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 1 No. 1 (2017)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Abstrak Berdasarkan dokumen dan artefak kuno, Pengobatan Tradisional Indonesia sudah berkembang dan dipakai oleh bangsa Indonesia baik untuk menjaga kesehatan, pengobatan maupun pencegahan penyakit. Dari analisis SWOT tentang situasi Kesehatan Tradisional Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia mempunyai potensi dan peluang besar untuk mengembangkan Pengobatan Tradisional Indonesia. Strategi yang tepat untuk pengembangan Pengobatan Tradisional Indonesia adalah melalui pendekatan “3P” (product, practice, dan provider) yang dikerjakan secara simultan. Pengembangan produk adalah menyangkut elaborasi manfaat, keamanaan, dan kualitas poduk (modalitas). Pengembangan praktik adalah menyangkut pengembangan body of knowledge (pohon keilmuan) yang dapat dipergunakan untuk pengajaran pendidikan formal (Strata 1) di perguruan tinggi, untuk menghasilkan profesi tersendiri terpisah dari kedokteran konvensional. Komisi Saintifikasi Jamu Nasional telah mengembangkan pohon keilmuan Kesehatan Tradisional Indonesia (Kestrindo). Pohon Keilmuan Kestrindo memiliki ilmu penopang biomedis, berfilosofi Indonesia, bermekanisme kerja fisiogenesis, dan bermodalitas holistik (jamu, pijat, doa, diet, hipnoterapi). Metodologi penelitian Kestrindo harus menggunakan pendekatan holistik, sehingga pengukuran outcome klinik merupakan kombinasi obyektif (etik) dan subyektif (emik). Kedepan perlu disusun konsep yang matang untuk pengembangan Kesehatan Tradisional Indonesia untuk menghadapi tantangan dan persaingan global yang semakin ketat dan sekaligus mengangkat jati diri bangsa. Abstract Referred to ancient artifact and manuscript, Indonesian Traditional Medicine has been established and used by Indonesian people for maintaining health, treatment, and disease prevention. SWOT analysis has shown that Indonesia has the potencies and opportunities to develop Indonesian Traditional Medicine. The appropriate strategy to develop Indonesian Traditional Medicine is by conducting a 3P approach i.e. product, practice, and provider in a simultaneous way. The development of product is dealing with efficacy, safety and quality of product (modalities). The development of practice is dealing with the elaboration of the body of knowledge of Indonesian Traditional Medicine (Kestrindo) that can be used for formal education (Strata 1) in universities, to generate Kestrindo professionals, separated from conventional medicine. During the last three years, National Committee of Jamu Scientification has involved to elaborate and to establish the body of knowledge of Kestrindo. Kestrindo body of knowledge has the following building blocks, i.e. supporting pillars of biomedical science, philosophy of Indonesian origin, mechanism of action: physiogenesis (holistic), modalities of Indonesian origin (jamu, diet, massage, hypnotherapy, praying). As the philosophy of Kestrindo is holistic .i.e. paying attention a patient as holistic human being (body-mind-spirit), mixed methodology should be used. In this method, clinical outcome to be concerned is not only objective parameters (etic) but also subjective parameters (emic). In the future, it needs to finalize the concept of Kestrindo development for anticipation of global competitions and challenges and also to raise Indonesian nation integrity.

Arah Riset Sumberdaya dan Pelayanan Kesehatan Nana Mulyana; Nagiot Cansalony Tambunan
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 1 No. 1 (2017)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Abstrak Rancangan kebijakan publik harus mampu menjadi input pada sisi konsumen, dapat dibaca, dipahami dan diolah menjadi produk kebijakan pemerintah. Pelaksana program/aktivitas pembangunan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan di desa dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang tegas, tidak tumpang tindih, substansial, dan sesuai konteks. Kebutuhan ini dapat dipenuhi oleh produk riset yang sudah mengarah pada penyediaan rancangan peraturan perundang-undangan, yang dalam penyusunan/ formulasinya sudah melibatkan pihak pelaksana utama dari tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota. Sudah saatnya, hasil riset berkontribusi langsung pada program/aktivitas pembangunan melalui rancangan peraturan, dan tidak lagi hanya berhenti pada naskah akademik atau naskah urgensi sebagai data dukung dalam merancang peraturan perundang-undangan. Abstract Public policy design should be able to be input on the consumer side, readable, understood and processed into a product of government policy.Stakeholders at the central, provincial, district / municipality, up to village levels require strong, non-overlapping, substantial, and context-based laws. These needs can be met by research products that have led to the provision of the draft of laws and regulations, which in their formulation already involve major stakeholders from the central / provincial / district / municipality levels.It is time, the research results contribute directly to development programs / activities through the provision of the draft of laws and regulations, and no longer stop at academic texts which is limited only as data support in drafting legislation.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA