cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Jurnal Al Himayah
Published by Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
ISSN : 26148765     EISSN : 26148803     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Al Himayah adalah Jurnal yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Dikelola oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FSE Fakultas Syariah. Jurnal AL Himayah fokus pada pengabdian Hukum dan Keadilan. Terbit setiap bulan Maret dan Oktober ISSN 2614-8803 (media online) dan 2614-8765 (media cetak).
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2019): Al Himayah" : 9 Documents clear
Quo Vadis Penegakan HAM di Indonesia Mahathir Muhammad Iqbal
Jurnal Al Himayah Vol. 3 No. 1 (2019): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.264 KB)

Abstract

Harus diakui, bahwa pada saat ini masih banyak negara-negara Muslim yang belum sepenuhnya menegakkan dan melindungi hak asasi manusia. Sebagai salah satu negara Muslim, seluruh komponen bangsa Indonesia di era reformasi ini telah berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya perlindungan dan penegakan HAM sejalan dengan penerapan sistem demokrasi secara substantif, baik dalam bentuk amandemen konstitusi, legislasi tentang HAM, ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional maupun perumusan rencana aksi HAM. Hanya saja, pada saat ini masih ada sejumlah masalah atau kendala dalam perlindungan HAM itu yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang bersifat substantif, struktural maupun kultural. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi persoalan, kendala dan tantangan itu, baik oleh pemerintah, DPR, civil society maupun organisasi-organisasi keagamaan, terutama melalui peningkatan kapasitas para penegak hukum serta pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pendidikan HAM.
Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Marten Bunga
Jurnal Al Himayah Vol. 3 No. 1 (2019): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.837 KB)

Abstract

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pun seringkali terjadi permasalahan yang sangat kompleks yang diantaranya sangat memprihatinkan dan menjadi bahan perbincangan dikalangan para pemerhati penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah masalah korupsi di lingkungan pemerintah daerah Agar kiranya Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah harus di minimalisir di karenakan korupsi ini juga kalau tidak segera di antisipasi sejak dini sudah barang tentu akan membudaya dan akan merusak serta merongrong sendi-sendi perikehidupan berbangsa dan bernegara melalui tangan – tangan oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi dan golongan melalui Pengawasan Internal dan Eksternal, Kontroling dan evaluasi serta Koordinasi. Upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui transparansi, regulasi, independensi, sanksi, akuntabel, kerja ihklas, kerja cerdas, kerja keras, tertibu, teratur, imtak.
Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge’ Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Arhjayati Rahim
Jurnal Al Himayah Vol. 3 No. 1 (2019): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.402 KB)

Abstract

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang tergolong dalam extra ordinary Crime, yang sampai saat ini menjadi masalah hukum yang terus menerus terjadi di negara kita Republik Indonesia, berbagai regulasi dengan segala pengaturan pasalnya dan diserta dengan ancaman pidana yang berat ditambah dengan di bentuknya sebuah badan khusus yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lagi dirugan kapasitas dan integrasinya dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi seakan tidak cukup membuat para pelaku korupsi menghentikan aksinya. Tulisan ini mencoba memberikan pandangan baru tentang bagaimana tidak hanya focus kepada tindakan penberantasn korupsi melalui jalur hukum tapi mencoba menelaah bagaimana agar tindak pidana korupsi ini dapat dicegah sedini mungkin dengan penerapan atau menerapkan serta menggali nilai-nilai yang bersumber dari kearifan local dan adat istiadat yang telah berakar dalam masyarakat, dalam tulisan ini mengkhususkan pada nilai sipakatau, sipalebbi dan sipakainge’ yang dikelan dan melekat dalam budaya suku Bugis yang berada di Sulawesi Selatan Sipakatau mengandung makna memanusiakan manusia, sipakalebbi artinya menyadari dan mengakui kelebihan setiap manusia, serta sipakainge’ mengandung makna saling memberi nasehat dan teguran ketika seseorang melakukan kesalahan dengan tentunya tidak melupakan tata karma dan sopan santun, dengan adanya nilai ini diharapkan dapat terinternalisasi kedalam sikap dan prilaku dalam menjalankan kehiduan sehari-hari sehingga dengan adanya sikap menghargai, menghormati serta selalu memberi nasehat kepada yang melakukan kesalan ketika dihubungkan dengan perilaku tindak pidana korupsi maka hal tersebut tentunya akan pantang untuk dilakukan karena ketika kejahatan ini dilakukan tidak hanya mencederai kehormatan diri pribadi tapi juga masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga dengan terinternalisasinya nilai-nilai ini dapat menciptaka individu yang teguh pada prinsip, berkarakter kuat sehingga sampai pada rasa malu untuk melakukan tindak pidana korupsi
Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka Nurliana Nurliana
Jurnal Al Himayah Vol. 3 No. 1 (2019): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.966 KB)

Abstract

Perkawinan untuk memenuhi petunjuk agama sembari mewujudkan keluarga harmonis, sejahtera dan bahagia. Pernikahan bernilai positif terhadap perilaku, akhlak dan agama dan menstabilkan kejiwaan seseorang. Keluarga bahagia dambaan setiap insan yang menikah, namun banyak sebab pemicu konflik dalam menjalankan kehidupan berkeluarga sehingga berpengaruh tidak baik. Esensi mulia pernikahan belum sepenuhnya tercermin pada pasangan suami-isteri. Realitas konflik perkawinan menggugah perhatian untuk menelaah ulang dan bertanya ada apa dengan kehidupan keluarga, mengapa terjadi permasalahan dan cenderung meluas. Pembinaan semacam apa yang diterapkan . Adakah solusi dari pelbagai persoalan membina keluarga. Penelitian ini sesuatu yang baru. Patut mendapat respon positif karena bertujuan melahirkan prespektif baru yang lebih progresif dalam mencermati isu pernikahan. Penelitian melalui library research dengan pendekatan deskriptif menggunakan jenis data deskriptif narasi melalui tekhnik study dokumentasi untuk memperoleh pemikiran Buya Hamka tentang sakinah mawaddah dan rahmah dalam pernikahan. Tekhnik analisis data yang digunakan ialah analisis isi (content analysis), melalui referensi kemudian diformulasikan. Konstruksi pernikahan samara perspektif Buya Hamka : Pertama, sakinah dipahami bahwa dalam kehidupan manusia sejatinya menemukan jodoh, setelah menemukan pasangan hidup seharusnya tinggal bersama Penopang sakinah yang dikehendaki adalah merealisasikan mawaddah dalam kehidupan perkawinan. Mawaddah dalam hal ini yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kebersihan fisik, bersolek, berharum-haruman atau wangi-wangian, pandai menghormati pasangan, tidak bersifat angkuh, bersikap sederhana, melembutkan ucapan. Rahmah merupakan natijah dari perlakuan kehidupan sebelumnya, jika berjalan baik maka pada akhirnya sampai ke anak cucu, mencerminkan karakteristik orang tuanya, rahmah juga bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah swt
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Gorontalo Ismet Hadi
Jurnal Al Himayah Vol. 3 No. 1 (2019): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.897 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memahami proses implementasi peraturan daerah tentang larangan penjualan minuman beralkohol di kota Gorontalo, Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yang menggunakan metode analisis prespektif. Hasil penelitian ini, Pertama, Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 14 tahun 2008 dinilai masih lemah dalam hal pengawasan dan penerapannya di lapangan. Sebagian masyarakat menilai Peran Saturan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo sebagai sebagai institusi pengawal peraturan daerah belum bekerja secara maksimal. Pelanggaran Perda di wilayah Kota Gorontalo yang dapat dilihat dari hasil operasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo dan Kepolisian Resor Gorontalo Kota. Kedua, Dalam penegakan hukum masalah sangat mungkin terjadi, baik secara teknis maupun di tingkat Sumber Daya Manusia penegak hukumnya. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo, peran serta masyarakat dalam mengawasi dan menanggulangi peredaran minuman beralkohol sangat dibutuhkan, hal ini terbukti dengan terbentuknya tim pemerhati anti minuman keras di Kota Gorontalo.
Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Teori Hukum Inklusif pada Negara Hukum Pancasila Darwin Botutihe
Jurnal Al Himayah Vol. 3 No. 1 (2019): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.349 KB)

Abstract

Fenomena-fenomena hukum saat ini memerlukan model pendekatan untuk memahami secara inklusif. Sikap ini juga, sebagai evaluasi terhadap konsep atau teori terdahulu dalam memecahkan problematika hukum apakah masih relevan atau tidak. Cendekiawan hukum harus dapat menemukan cara dan metode pendekatan yang komprehesif/holistic terhadap pembangunan hokum dengan melibatkan nilai yang hidup dalam masyarakat. Teori hukum inklusif merupakan teori baru yang dianggap komprehsnsif dan holistic yang didasarkan pada landasan berpikir secara ontologis (nilai kebenaran), epistimologis (dasar filsafat ilmu) maupun secara aksiologis (dasar aplikasinya dilapangan), dengan menggunakan 5 (lima) asumsi dasar yang terdiri dari: Non Linier, tradisi kebebasan akademik (with long tradition of freedom, keberagamaan (religiousity, system hukum nasional tidak otonom (non-autonomy national law), dan ideology keberpihakan pada kelompok masyarakat yang rentan (an ideology towards marginalized society).
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 56 KUHAP DALAM PROSES PERADILAN PIDANA Suslianto Suslianto
Jurnal Al Himayah Vol. 3 No. 1 (2019): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.609 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memahami penerapan Pasal 56 KUHAP dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yang menggunakan metode analisis prespektif. Hasil penelitian ini, Pertama, Prinsip Miranda Rule atau yang dikenal dengan hak-hak tersangka/terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam ketenrtuan Pasal 56 KUHAP merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. Penerapan Pasal 56 KUHAP dalam ketentuan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan suatu bentuk ketentuan aturan yang berifat imperatif. Kedua, Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum terkait dengan penerapan Pasal 56 KUHAP, yaitu faktor struktur hukum, yang meliputi pihak aparat penegak hukum, faktor subtansi hukum, yang meliputi ketentuan aturan perundang-undangan dan faktor budaya hukum, yang meliputi sikap atau budaya taat hukum bagi seorang aparat penegak hukum.
Penunjukan Lafazh Terhadap Hukum (Dilalah) Berbentuk Ibarah al-Nash Desi Asmaret
Jurnal Al Himayah Vol. 3 No. 1 (2019): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini mencari jawaban bagaimana cara memahami penunjukan lafadzh terhadap hukum (dilalah) terutama dilalah lafziyah dalam bentuk ibarah al-nash, bagaimana penunjukan hukum dan kekuatan penunjukannya. Metodologi yang digunakan adalah risearch pustaka dengan pendekatan kualitatif yaitu mengumpulkan data-data sumber primer Alquran dan Sunnah Nabi saw., buku-buku ushul fikih dan sumber-sumber sekunder yang relevan, menganalisis dan menarik kesimpulan. Temuan penelitian bahwa dilalah ibarah al-nash bisa menjadi hujjah, penunjukan hukumnya pasti (qath’i) selama tidak ada dalil yang mentakhsis (mentakwilkannya, dan menjadi dzanni apabila ia termasuk kategori lafal umum yang ditakhsis. Ibarah al-nash ini dapat dijadikan hujjah. Sebab penunjukan lafazh kepada hukumnya muncul dari lafazh nash itu sendiri. Adapun penetapan dengan dilalah nash ialah penetapan secara lughawi saja. Penetapan itu adalah dengan perantaraan pemahaman bahasa bukan dengan cara ijtihad.
Problematika Implementasi Teori Nafkah Idah Akibat Talak dalam Praktik di Pengadilan Agama Gorontalo Muhammad Gazali Rahman Gazali Rahman; Hamid Pongoliu; Syukrin Nurkamiden
Jurnal Al Himayah Vol. 3 No. 1 (2019): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dilihat dari sifatnya, pembayaran nafkah idah termasuk kategori eksekusi pembayaran sejumlah uang, maka pihak istri harus menempuh prosedur hukum acara yang panjang untuk mendapatkan haknya. Eksekusi ini bisa terlaksana dengan biaya yang biasanya lebih besar dari biaya perkara cerai talak yang dibayar pihak suami. Apalagi jika nafkah idah yang dibebankan kepada suami jumlahnya relatif kecil, maka permasalahan yang muncul adalah mengenai biaya eksekusi yang harus dikeluarkan pihak istri untuk mendapatkan nafkah idah yang jumlahnya relatif kecil. Padahal ikrar talak dan pembayaran nafkah idah secara substantif merupakan pelaksanaan dari satu putusan. Dalam kaitannya dengan tujuan filosofis yang memberikan perlindungan kepada kaum wanita tersebut, maka persoalan ini memerlukan jalan keluar yang terasa lebih adil. Pengadilan Agama Kota Gorontalo sebagai salah satu institusi pengadilan yang memiliki tugas dan kewenangan di antaranya memutus dan mengadili perkara perceraian, tentunya tidak terlepas dari problema hukum tersebut.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025): Al Himayah Vol. 8 No. 2 (2024): Al Himayah Vol. 8 No. 1 (2024): Al Himayah Vol. 7 No. 2 (2023): Al Himayah Vol. 7 No. 1 (2023): Al Himayah Vol. 6 No. 2 (2022): Al Himayah Vol. 6 No. 1 (2022): Al Himayah Vol. 5 No. 2 (2021): Al Himayah Vol. 5 No. 1 (2021): Al Himayah Vol. 4 No. 2 (2020): Al Himayah Vol. 4 No. 1 (2020): Al Himayah Vol. 3 No. 2 (2019): Al Himayah Vol. 3 No. 1 (2019): Al Himayah Vol. 2 No. 2 (2018): Al Himayah Vol. 2 No. 1 (2018): Al Himayah Vol. 1 No. 2 (2017): Al Himayah Vol. 1 No. 1 (2017): Al Himayah More Issue