Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 22 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Respublica"
:
10 Documents
clear
The Urgency of Reforming the Criminal Justice System Through Penal Mediation as Part of the Humanity Approach in the Conceptual Framework of Restorative Justice
Tio, Guruh Tio Ibipurwo
Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/respublica.v22i2.11174
The settlement of criminal cases through the concept of restorative justice in the criminal justice system can be a way out of the gap in justice for victims and perpetrators. Victims are positioned as those who suffer losses and are often in a disadvantageous position. Meanwhile, perpetrators with state intervention receive retribution in the form of suffering for their crimes, giving rise to a stigma that the perpetrator is a bad person who deserves to be punished severely. Restorative justice as a way out of the justice gap is faced with the non-uniformity of the laws and regulations that regulate it so that it is vulnerable to causing unequal treatment of the parties in its application. Criminal mediation is part of the concept of restorative justice, which is expected to provide a balance of justice for the parties and the community so that they can realize the overall goal of punishment, namely the protection and welfare of the community (social defense and social welfare) as part of the humanist approach. The research method used in this research is normative juridical with a conceptual approach and the approach to legislation using primary and secondary legal materials.
Ijtihad Bayani Sebagai Metode Penemuan Hukum Islam
andrizal, andrizal;
Mawardi, Mawardi M Saleh;
Zulfahmi Bustami
Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/respublica.v22i2.13155
The discovery of Islamic law is also known as the Al-Bayan law discovery method which includes efforts to understand the sources of legal guidance or tasyri', namely the Qur'an and As-Sunnah. These two main sources are references in establishing law. As the main source in legal development, it must be well understood, so that legal issues can be solved appropriately. So the purpose of this article is to discuss ijtihad bayani as a method of discovering Islamic law. This type of research is library research. The method used in this article is descriptive qualitative. The results of this study state that bayani reasoning in Islamic law is to explain the meanings contained in the texts of the Koran and hadiths as one of the objectives of transmitting shari'a to mankind. The form of bayani reasoning in Islamic law is a basic competency that must be possessed by mujtahids in carrying out ijtihad in all conditions and times.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS BEBAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PEMBANGUNAN JALAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-TPK/2022/PN.TJK)
Adha Mirmaska, Adha
Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/respublica.v22i2.13172
Pencurian atau penyalahgunaan uang publik untuk kepentingan sendiri atau kelompok tertentu dikenal sebagai korupsi. Korupsi adalah masalah yang paling sering menimpa masyarakat. Tindak Pidana Korupsi merupakan permasalahan yang sifatnya global. Tidak lagi permasalahan yang sifatnya regional maupun nasional. Korupsi di Indonesia merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, karena permasalahan korupsi yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius dan telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.
Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia
Dwi Najah Tsirwiyati
Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/respublica.v22i2.13468
Nikel merupakan salah satu hasil tambang yang sebagian besarnya berada di wilayah Indonesia. Saat ini dunia sedang gencar dengan pembuatan kendaraan listrik. Sedangkan nikel merupakan salah satu komponen utama yang menjadi bahan baku pembuatan baterainya. Indonesia sebagai penghasil nikel terbesar di dunia tentunya memiliki andil yang besar pula dalam pembuatan baterai kendaraan listrik tersebut. Namun, Indonesia yang selama ini mengijinkan untuk mengekspor bahan tambang ore termasuk nikel merasa akan lebih menguntungkan apabila mengubah kebijakan tersebut. Namun perlu diketahui terdapat dampak negative dari kebijakan tersebut. Termasuk gugatan yang dilayangkan Eropa kepada Indonesia yang berdampak pada perekonomian di Indonesia. Selain itu juga dampak lingkungan yang terus saja masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang disebabkan oleh penambangan termasuk tambang nikel.
Di, At Proses Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia
Tino Adiantomo, Yulius;
Asael, Muhammad;
Miswadi, Robin Krisna;
Rachman, Shofwan
Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/respublica.v22i2.13689
In carrying out governmental tasks, government officials or agencies are given broad authority in accordance with the proportion of their positions. This broad authority allows for abuse of authority, so that on the part of the community, forms of loss arise in the form of injustice, which is certainly contrary to applicable law. This is often referred to as an unlawful act by the authorities, which in Dutch means onrechmathige daad, so to avoid this, another institution is needed to control the government implementing agency. The Indonesian state adheres to the theory of trias politica in which the executive branch is controlled by equal institutions, namely the legislature and the judiciary. In carrying out state duties, the executive branch is controlled by a judiciary, namely the State Administrative Court (PTUN). In this case, it is necessary to know regarding the role of the TUN Judiciary, namely the implementation of state administration such as the termination of disputes carried out by individuals or civil bodies against officials or government agencies that arise because of the issuance of TUN Decisions and law enforcement in an act against the law by the authorities effectively and efficient
UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA KEPAILITAN BERDASAR PUTUSAN MAJELIS HAKIM TENTANG PERMOHONAN PKPU (TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MA NO. 134-PK/Pdt.Sus Pailit/2016)
Farida, Farida Sofa
Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/respublica.v22i2.13737
As for the subject of the formulation of the problem in this journal article is regarding whether the legal remedy for review of the decision on the PKPU application in decision N0. 13/PKPU/2015/PN Niaga Sby is in accordance with the Bankruptcy Law and PKPU. The method used is normative juridical. Based on the results of the research, it was found that the judicial review was not in accordance with the Bankruptcy and PKPU Laws because it had exceeded the specified time limit, namely 180 days after the date of the decision being filed for a permanent legal review. This means that the application for review submitted is around 184 days since it has permanent legal force.
Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual
Irawan, Andrie
Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/respublica.v22i2.13868
Perempuan penyandang disabilitas yang sering menjadi korban kekerasan seksual adalah perempuan penyandang disabilitas intelektual dikarenakan ketidakberdayaan dan kedisabilitasannya. Selain itu juga seringkali dikategorikan tidak cakap hukum. Sehingga dari permasalah tersebut maka penelitian ini ingin mengetahui wujud dari perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana IndonesiaPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta menggunakan pendekatan (metode) (statute approach) dan pendekatan kasus (Case approach). Perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual menjadi perhatian khusus lebih dari perlindungan korban kekerasan seksual pada umumnya, karena selain stigma tentang victim blaming oleh masyarakat umum dan kondisi kedisabilitasannya karena memiliki perbedaan antara umur kalender dengan umur mental, sehingga ada perlakuan khusus dalam bentuk perlindungan hukumnya baik dari sisi sosiologis maupun aturan terkaitsudah harus dimulai sejak dari awal proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan serta peradilan dengan menempatkan aksesibilitas terhadap akomodasi yang layak baik dari sarana prasarana dan pemahaman tentang kedisabilitasannya oleh para Aparat Penegak Hukum, serta pentingnya peniliaian personal yang harus dilakukan pada tahap awal ketika perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual berhadapan dengan hukum.
Perbuatan melawan hukum PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PIHAK PENYELENGGARA PADA LAYANAN SECURITIES CROWDFUNDING ATAS RISIKO KERUGIAN INVESTASI TERHADAP PEMODAL SERTA PERLINDUNGAN HUKUMNYA: indonesia
rizky, Ichsan
Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/respublica.v22i2.13898
Unlawful acts committed by the organizers of Securities crowdfunding cause losses to investors. Therefore, this study serves to find out what legal protections are for investors for losses, using a normative juridical approach that is used to answer problems that occur in securities crowdfunding through consumer comments on the securities crowdfunding application. which causes investment losses to investors due to unlawful acts by the organizers Securities Crowdfunding both because of human resources and facilities factors, the role and position of the Financial Services Authority in the supervisory and regulatory functions of Securities Crowdfunding, the role and position of the Financial Services Authority in the supervisory and regulatory functions of Securities Crowdfunding. As well as legal protection for investors, legal protection both preventive and sanctions.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Wilayah Polda Riau”.
manihuruk, trinovitasari
Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/respublica.v22i2.13980
The increasing criminal acts of defamation in Riau Province need serious attention. To anticipate this criminal act optimal law enforcement is carried out. How is law enforcement against criminal acts of defamation through social media by the Riau Police Sub-Directorate V (Cyber)? What are the obstacles and efforts that can be made by the Riau Police in dealing with criminal acts of defamation? The research method used is sociological legal research. Law enforcement carried out by the Riau Police is Repressive and Preventive. Repressively carried out starting from receiving reports from the public, carrying out investigations, carrying out investigations and filing of cases and also a non-penal approach, namely providing opportunities for perpetrators and victims to resolve problems outside the court. Prevention is done by outreach to the community. The obstacles are lack of personnel or human resources, lack of facilities and infrastructure and the condition of people who are not aware of the law. Efforts are being made to add personnel or Human Resources who are experts and experienced in their fields, request assistance with facilities and infrastructure, add personnel and facilities and infrastructure to the National Police Headquarters and provide outreach to the public about the ITE Law.
Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penjambretan (Studi Putusan PN Medan Nomor: 3431/Pid.B/2020/PN.Mdn): perlindungan korban menurut hukum pidana Indonesia , perlindungan korban menurut Putusan Nomor 3431/Pid.B/2020/PN Mdn
ayu fazira
Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/respublica.v22i2.13481
There is a difference between mugging and theft in the way it is done. Mugging is taking by force (other people's things that are worn or carried. Mugging is part of a form of theft that uses violence, which not only results in material loss but also results in injury or can even result in the loss of the victim's life. The research method used is Normative juridical research. The results of the study show that victims still do not receive adequate protection, thus allowing victims to become repeated victims of both criminal acts and law enforcement or the criminal justice system.