cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 12, No 1 (2019): Notarius" : 40 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DENGAN SISTEM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU NOTARIS DAN KARYAWAN Prastyanto, Yusman; Aminah, Aminah; Wisnaeni, Fifiana
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.824 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26973

Abstract

IMPLEMENTASI HAK-HAK AHLI WARIS ERFSTELLING TERHADAP HARTA WARISAN Lukmandan, Aden; Djais, Moch
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (566.597 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26886

Abstract

KETERKAITAN ASAS TERJANGKAU DARI PENDAFTARAN TANAH DENGAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH BERUPA PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI TERHADAP PIHAK TERTENTU Ardani, Mira Novana
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.043 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.23763

Abstract

The series of land registration activities requires expenditures in the form of tariffs charged at each stage. The principle that we can associate with the provisions of Article 9 paragraph (4) of the UUPA is an affordable principle, in the government regulation, the costs related to land registration are regulated, provided that the people who are not able to be released are paid for the fees. we can also find it in Government Regulation Number 128 of 2015 concerning Types and Rates of Types of Non-Tax State Revenues that Apply to the Ministry of Agrarian and Spatial Planning / National Land Agency. How is the affordable principle of land registration with the land registration service in the form of the first land registration service for certain parties? This study uses a normative juridical approach. Affordable principles in land registration can be seen in Government Regulation No. 128 of 2015, Article 22 and Article 24, which will certainly ease the burden on certain designated parties, so that they can reach those who need, especially the poor. Keywords: Affordable Principle, Land Registration, First Time, Parties Abstrak Rangkaian kegiatan pendaftaran tanah memerlukan pengeluaran berupa tarif yang dikenakan pada masing-masing tahapannya. Asas yang dapat kita kaitkan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) UUPA adalah asas terjangkau,dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tanah, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.Peraturan pemerintah yang dimaksud pun dapat kita jumpai pada Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Bagaimana keterkaitan asas terjangkau dari pendaftaran tanah dengan pelayanan pendaftaran tanah berupa pelayanan pendaftaran tanah untuk pertama kali terhadap pihak tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Asas terjangkau dalam pendaftaran tanah dapat dilihat penerapannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor  128  Tahun  2015, Pasal 22 dan Pasal 24, tentu akan meringankan beban bagi pihak tertentu yang ditunjuk tersebut, sehingga dapat menjangkau pihak-pihak yang memerlukan, khususnya masyarakat tidak mampu. Kata Kunci: Asas Terjangkau, Pendaftaran Tanah, Pertama kali, Pihak Tertentu
EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM AKAD MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH Kusumawati, Sandra; Kelib, Abdullah
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (562.046 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.27734

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI KONTRAK DI KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI BENGKULU Hesliano Winerungan, Lucky; Ispriyarso, Budi; Santoso, Budi
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (37.07 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26905

Abstract

IMPLIKASI PENGADAAN LAHAN RELOKASI TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA PASAR SURYOKUSUMO TLOGOSARI DI SEMARANG Syarif Prakoso, Ramzy; Aminah, Aminah
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.741 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.23774

Abstract

The relocation of Tlogosari street vendors to the street park Suryokusumo road shelter is still reaping polemics among traders. Process of land acquisition for market street vendor Suryokusumo Tlogosari relocation is carried out by the Semarag City government because the distance is not so far from the initial location. Granting of HPL  on HGB must be based on a written agreement. Granting of HGB is used by street vendors for only 3 years and can be guaranteed only 2 years for which 1 year is used for an extension application. The implication of relocation is that the location where the relocation to the Suyokusumo shelter is not strategic has resulted in many people not knowing the whereabouts of the relocation, having the status of a trading place and business certainty, a quiet relocation environment far from the reach of buyers. Keywords : Relocation, The land acquisition, Street Vendors     Abstrak Relokasi pedagang kaki lima Tlogosari ke shelter jalan Taman Suryokusumo masih menuai polemik diantara para pedagang. Proses pengadan lahan untuk relokasi pedagang kaki lima pasar Suryokusumo Tlogosari dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang karena jaraknya tidak begitu jauh dari lokasi awal. Pemberian Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolan harus dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis. Pemberian Hak Guna Bangunan digunakan oleh pedagang kaki lima hanya 3 tahun dan bisa di jaminkan hanya 2 tahun yang 1 tahun digunakan permohonan perpanjangan. Adapun implikasinya terhadap relokasi adalah Lokasi tempat relokasi ke shelter Suyokusumo yang tidak strategis mengakibatkan banyak masyarakat tidak mengetahui keberadaan relokasi tersebut, lingkungan relokasi yang sepi jauh dari jangkauan pembeli.            Kata Kunci : Relokasi, Pengadaan Lahan, Pedagang Kaki Lima
PENYELESAIAN SENGKETA PENGELOLAAN MAKAM SUNAN MURIA Riyatno, Jagi; Sukirno, Sukirno
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.504 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.23759

Abstract

Horizontal conflict often occurs in people who have different interests. What often happens is a dispute over land ownership rights. But there are also conflicts in the form of tomb management disputes. As happened in the Tomb of Sunan Muria which is located in Colo Village, Dawe District, Kudus Regency. This study discusses how to settle cases before entering the judicial domain and after decisions from a number of levels of justice and whether the decision is in accordance with applicable regulations to the extent to which the local government acts on the case. This study uses a descriptive qualitative research method with a sociological juridical approach. Data collection is done by collecting data sources both primary and secondary data, which are adjusted to the research. The absence of enforcement of regulations on Cultural Heritage Objects. In each case, the court has not fully considered social factors and historical factors, it is seen that in terms of management of the object of the family dispute the caretaker is not involved at all. Keywords: Dispute Resolution, Management, Tomb of Sunan Muria  AbstrakKonflik horizontal sering terjadi pada masyarakat yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Yang sering terjadi ialah sengketa perselisihan kepemilikan hak atas tanah. Namun terdapat pula konflik yang berupa sengketa pengelolaan makam. Seperti yang terjadi pada Makam Sunan Muria yang terletak di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Penelitian ini membahas bagaimana penyelesaian kasus sebelum masuk pada ranah peradilan maupun setelah adanya putusan dari sejumlah tingkat peradilan.serta apakah putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku hingga sejauh mana PEMDA setempat bertindak atas kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan dilakukan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data  dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan penelitian. Belum adanya penegakan terhadap peraturan tentang Benda Cagar Budaya. Dalam setiap putusanya, pengadilan belum sepenuhnya mempertimbangkan faktor sosial dan faktor historis, hal tersebut terlihat bahwa dalam hal pengelolaan atas objek sengketa pihak keluarga juru kunci sama sekali tidak dilibatkan.Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Pengelolaan, Makam Sunan Muria 
PEMANFAATAN DOKUMEN ZONA NILAI TANAH (ZNT) SEBAGAI DASAR PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Maimanah, Zahra Amalia; Ispriyarso, Budi; Prananingtyas, Paramita
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (566.394 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26974

Abstract

PERJANJIAN SEWA MENYEWA TEMPAT PADA PT. ANGKASA PURA II BANDARA INTERNASIONAL LOMBOK DENGAN PENYEWA Pratiwi, Clariesha Vetriani; Busro, Achmad; Ispriyarso, Budi
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.409 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26889

Abstract

PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH GUNA PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN SOSIAL Permata Sari, Mia; Suteki, Suteki
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (666.22 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.23764

Abstract

In resolving land acquisition disputes for the public interest, it is fitting for the state to pay attention to values outside of the rule of law itself, including the value of social justice and the value of benefits to guarantee the basic rights of affected communities. This study aims to find out what factors cause the settlement of land acquisition disputes in terms of juridical aspects not reflecting the value of justice and benefit for the parties and formulating land acquisition dispute resolution models in a legal socio perspective that can realize the value of social justice and benefits for party. an appropriate method is needed that can accommodate the value of social justice and the benefits in resolving the dispute, among others, promoting the Consensus Meeting and the Need for Alternative Dispute Resolution (ADR) as an alternative solution. In addition, the need to calculate non-physical losses in the assessment of compensation for people who have lost their livelihoods due to land acquisition projects Keywords: Land Acquisition, Land Dispute Settlement, Public Interest AbstrakDalam penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum sudah sepatutnya negara memperhatikan nilai-nilai diluar daripada aturan hukum itu sendiri, diantaranya nilai keadilan sosial dan nilai kemanfaatan untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk  untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan penyelesaian sengketa pengadaan tanah tersebut ditinjau dari aspek yuridis belum mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak sertaa merumuskan model penyelesaian sengketa pengadaan tanah dalam perspektif socio legal yang dapat mewujudkan nilai keadilan sosial dan kemanfaatan bagi para pihak. dibutuhkan suatu metode yang tepat yang dapat mengakomodasi nilai keadilan sosial dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa tersebut diantaranya mengedepankan Musyawarah Mufakat dan Perlunya Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai solusi alternatif.. Selain itu, perlunya memperhitungkan kerugian non fisik dalam penilaian ganti rugi sehingga, terdapat solusi bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharianya akibat proyek pengadaan tanah Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Penyelesaian Sengketa Tanah , Kepentingan Umum 

Page 3 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 4 (2025): Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue