NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
61 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 1 (2013): Notarius"
:
61 Documents
clear
<![CDATA[KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT BATAK KARO DI PERANTAUAN (Studi pada masyarakat Batak Karo di kota Semarang) ]]>
<![CDATA[GINTING, SUDARSONO]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5903
<![CDATA[Hukum waris di Indonesia diatur dalam KUHPerdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan sesuai peraturan-peraturan tersebut (Das Sollen). Hukum Adat memiliki posisi tersendiri dalam pembagian waris. Namun perubahan dalam Hukum Waris Adat Batak Karo ditandai dengan keluarnya Yurisprudensi MA-RI tanggal 3 Oktober 1961 No. I79/K/SIP/ I961 yang mengatakan persamaan hak anak laki-laki dan anak perempuan telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Batak Karo Khususnya yang berada di perantauan (Das Sein). Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan penelitian terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan pelaksanaan pembagian hak waris anak perempuan dalam hukum waris Adat Batak Karo di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan/ digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan berdasarkan aspek hukum waris yang berlaku. Sedangkan dari sisi pendekatan empiris adalah melihat respon masyarakat Batak Karo yang berkaitan dengan kedudukan hak mewaris dari anak perempuan dalam masyarakat Batak Karo di kota Semarang. Hasil penelitian ini pada akhirnya menemukan Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pelaksanaan pembagian hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Karo adalah Faktor Pendidikan, perantauan/migrasi, agama serta sosial serat secara internal adalah faktor kesadaran dan kebangkitan individu. Saran dari penelitian ini adalah agar masyarakat adat Batak Karo yang ada di Perantauan khususnya Kota Semarang memahami bahwa kedudukan anak laki-laki dan perempuan itu adalah sama, oleh karena itu tidaklah perlu lagi untuk membeda bedakannya. Undang-undang sendiri telah mengatur akan persamaan antara hak anak laki-laki dan perempuan ini dan tentunya sebagai masyarakat yang taat dan patuh hukum harus memahaminya.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES ]]>
<![CDATA[Hasan Samana, Ahmad Nur]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5694
<![CDATA[ Pengaturan pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, yang lebih dikenal dengan istilah UUPA. Mengingat Pasal 19 ayat (1) UUPA maka pengaturan pendaftaran tanah di Indonesia yang lebih rinci diatur dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik dan faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pendaftaran pertama kali di Kabupaten Brebes. Penelitian menunjukkan bahwa praktek pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik di Kabupaten Brebes menunjukkan prosentase yang signifikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari animo masyarakat yang lebih cenderung menggunakan jasa PPAT sebanyak 60% dan 40% secara sistematik. Faktor pendukung dan penghambat dalam pendaftaran tanah secara sporadik adalah keterbatasaan pemahaman masyarakat dan data yang di punyai belum lengkap, sementara itu faktor pendukungnya supaya tanah yang di punyai mempunyai kepastian dan pelindungan hukum yang berbentuk sertipikat. Kepada masyarakat supaya tidak merasa enggan dalam melaksanakan pendaftaran tanah, mengingat akan pentingnya bukti yang dapat memberikan kekuatan dan kepastian hukum terhadap bidang tanah yang dimilikinya, dan kepada kantor pertanahan agar memberikan sosialisasi hukum di bidang pertanahan kepada masyarakat, sehingga diperoleh pemahaman mengenai prosedur dan proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT PENDIDIK DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BUMI PENDAWA RAHARJA CIANJUR ]]>
<![CDATA[PRANOTO, HERU]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5894
<![CDATA[Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Das Sollen). Dalam menghadapi persaingan perbankan yang sangat kompetitif bank perkreditan rakyat dituntut untuk lebih kreatif dalam memberikan produk pelayanan kepada nasabahnya, salah satunya penganekaragaman penyaluran kredit yang diberikan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bumi Pendawa Raharja Cianjur menyalurkan dana kredit konsumtif kepada pendidik khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dimanaSertifikat Pendidik sebagai jaminannya (Das Sein). Problem yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Sertifikat Pendidik di PT. Bank Perkreditan Rakyat Bumi Pendawa Raharja Cianjur hambatan yang terjadi dan Apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan sertifikat pendidik dan upaya pihak perbankan dalam pengamanan kredit. Metode pendekatan secara Yuridis Empiris. Pendekatan secara yuridis, karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaedah hukum terutama ditinjau dari sudut ilmu hukum jaminan dan peraturan-peraturan tertulis yang direalisasikan (secara empiris) pada penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Sertifikat Pendidik di PT. Bank Perkreditan Rakyat Bumi Pendawa Raharja Cianjur Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan Sertifikat Pendidik pada  PT. Bank Perkreditan Rakyat Bumi Pendawa Raharja Cianjur dimulai dari pengisian blangko formulir permohonan kredit oleh calon debitur yang dilanjutkan dengan pihak bank melakukan penelitian apakah debitur benar-benar sebagai pendidik yang telah mempunyai hak mendapat tunjangan sertifikasi pendidik sesuai data yang ditulis oleh debitur dan penelitian terhadap kemampuan calon debitur untuk melunasi utangnya, dan diakhiri dengan pencairan dana kredit oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Bumi Pendawa Raharja Cianjur. Bentuk perjanjian kredit antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Bumi Pendawa Raharja Cianjur dengan debitur adalah dilakukan dengan akta dibawah tangan dengan memenuhi biaya materai. Pada akhirnya penelitian ini memberikan saran bagi Manajemen PT. Bank Perkrediatan Rakyat  Bumi Pendawa Raharja Cianjur, perlu menyempurnakan kembali mengenai semua kondisi dan mekanisme pembayaran angsuran pokok dan bunga sehingga tercipta kepastian dan kejelasan debitur dalam hal pemotongan tunjangan sertifikasi setiap tunjangan tersebut dibayarkan oleh pemerintah.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PENGGUNAAN LAMBANG GARUDA PADA MEDIA CETAK (Studi Pada Majalah RENVOI), ]]>
<![CDATA[Fransisca, Hardiyanti]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5685
<![CDATA[Penggunaan lambang Garuda Pancasila telah diatur dalam UUD NRI 1945 , PP No. 43 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Ketidakkonsistenan dalam berbagai undang-undang ini menarik untuk diteliti  terutama saat digunakan sebagai cover pada media cetak. Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengkaji dan menganalisis penggunaan lambang Garuda Pancasila sebagai huruf O pada majalah RENVOI. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, bersumber dari data primer dan data sekunder dan metode pengumpulan yang digunakan adalah melalui studi pustaka dan wawancara. Sementara metode analisis data yang dilakukan bersifat kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa118penggunaan lambang burung Garuda telah melanggar Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2009, melanggar Pasal Pasal 52 UU No. 24 Tahun 2009 huruf g dan melanggar Pasal 57 huruf c UU No. 24 Tahun 2009. Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusan atas perkara No. 4/PUU-X/2012 telah mengabulkan adanya uji materi terhadap Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sehingga penggunaan lambang Garuda Pancasila sebagai huruf O pada majalah RENVOI tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang. Sementara berdasarkan syarat-syarat pendaftaran merek, Majalah RENVOI dengan lambang burung Garuda Pancasila sebagai huruf O tidak memiliki kekuatan hukum.  ]]>
<![CDATA[PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PERUSAHAAN OUTSOURCING PT.PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA ]]>
<![CDATA[POERBO S, BASKORO]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5885
<![CDATA[Berkaitan dengan usaha perusahaan yang bergerak pada bidang jasa penyedia tenaga kerja Outsourcing memegang peranan yang penting dalam penyaluran tenaga kerja yang ada (Das Sollen). Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak secara jelas menyebutkan mengenai definisi outsourcing, dan hal ini menandakan bahwa kegiatan perekrutan tenaga kerja outsourcing pada dasarnya tidak ada dalam perundang-undangan (Das Sein). Berkaitan dengan masalah Outsourcing telah dilakukan penelitian tentang Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perjanjian kerja dengan sistem Outsourcing di PT.Prima Karya Sarana Sejahtera? Bagaimana kelanjutan pekerja kontrak, yang kontak telah berjalan tiga tahun dan bertantangan dengan Undang-Undang ketenagakerjaan? Bagaimanakan akibat Hukum apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian kerja tersebut ? Penelitian ini menggunakan suatu metodologi Metode pendekatan Yuridis Empiris, Spesifikasi Penelitian, Subyek dan Obyek, Metode Pengumpulan Data meliputi Primer dan sekunder, Metode Penyajian Data, dan Metode Analisa Data. Hasil dari penelitian ini pada akhirnya memberikan penjelasan bahwa sebelum diadakannya Penandatangan PKWT antara PT.Prima Karya Sarana Sejahtera dengan Pekerja, diawali dengan berbagai seleksi diantaranya adalah seleksi Administrative, seleksi Performance, seleksi Psycologi, dan seleksi kesehatan. Perjanjian yang digunakan oleh PT.Prima Karya Sarana Sejahtera dengan Pekerja adalah PKWT dengan masa kontak satu tahun dan tidak ada sistem pengangkatan untuk menjadi pegawai tetap meskipun sudah berjalan 3 tahun.  Akibat terjadinya wanprestasi didalam prosedur pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan PT.Prima Karya Sarana Sejahtera dengan Pekerja maka PT.Prima Karya Sarana Sejahtera dengan Pekerja sebagai PIHAK PERTAMA berhak memberikan sanksi terhadap PIHAK KEDUA (pekerja) sebagai tenaga kontraknya. Penyelesaian yang dilakukan jika terjadi perselisihan dalam pelaksaan perjanjian kerja antara pekerja dengan PT.Prima Karya Sarana Sejahtera dengan Pekerja, maka diselesaikan secara musyawarah, namun jika tidak terdapat penyesuaian pendapat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri setempat atau tempat yang disetujui kedua belah pihak. Saran dari penelitian ini adalah Hendaknya karyawan yang telah menandatangani perjanjian kerja di hadapan notaris dapat memilki komitmen untuk mentaati isi perjanjian kerja tersebut. Kedua belah pihak apabila terjadi perselisihan hendaknya dipergunakan cara penyelesaian secara musyawarah atau kekeluargaan, karena cara ini dianggap lebih mendekati rasa keadilan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN RAHASIA JABATAN TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA JIKA TERJADI SENGKETA ]]>
<![CDATA[-, Mariyantini]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5708
<![CDATA[Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum Notaris terhadap akta yang dibuatnya ketika terjadi sengketa serta bagaimana batasan Notaris dalam memberikan keterangan terhadap akta yang dibuatnya ketika terjadi sengketa di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian terhadap hukum yang berada di dalam perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap Notaris ketika terjadi sengketa di pengadilan telah diatur pada Pasal 66 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal memberikan kesaksian, seorang notaris tidak dapat mengungkapkan akta yang dibuatnya baik sebagian maupun keseluruhannya, karena hal ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris, untuk merahasiakan semua hal yang diberitahukan kepadanya, karena akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris merupakan suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris hanya merumuskan keterangan dan pernyataan yang diperolehnya dari para penghadap. Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara. Kewajiban tersebut mengesampingkan kewajiban umum yang tercantum dalam Pasal 1909 ayat (1) KUHPerdata karena adanya hak ingkar dari profesi notaris, sebagai konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahuinya.]]>
<![CDATA[PERAN MPD DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN APABILA TERJADI PEMBATALAN AKTA OTENTIK YANG TERBUKTI CACAT HUKUM ]]>
<![CDATA[Zuhri, Saifudin]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5699
<![CDATA[Suatu akta otentik dapat dibuat atas permintaan para pihak yang berkepentingan untuk membuat suatu perjanjian. Perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta dapat dinyatakan batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian. Majelis Pengawas Daerah hendaknya disamping sebagai pengawas terhadap perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris, juga mempunyai fungsi  ??? (aslinya tidak ada kelanjutannya) Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan berdasarkan pendekatan yuridis normatif. Pembatalan akta notaris tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat materil suatu akta notaris. Hakim mengganggap bahwa perbuatan tergugat melawan hukum dan peralihan hak atas tanah terperkara mengandung cacat hukum, sehingga materi akta notaris tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum. Wewenang notaris adalah membuat akta otentik sehingga peran dan tanggung jawab notaris sangat penting.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Kain Tapis Khas Lampung ]]>
<![CDATA[TRI AULIA, NORMA]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5899
<![CDATA[Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan kesempatan bagi karya ciptaan masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan hukum. Khususnya bagi Kain Tapis Khas Lampung. Namun dalam prakteknya, untuk memperoleh Hak Cipta dari suatu karya di Indonesia tidaklah begitu mudah untuk dilaksanakan. Banyak kendala yang muncul dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran Hak Cipta. Problem yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya perlindungan hukum hak cipta oleh Pemerintah Provinsi Lampung terhadap kain tapis khas Lampung dan apakah hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan hukum hak cipta terhadap kain tapis khas Lampung. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu kepada hukum yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Hasil penelitian ini pada akhirnya menjelaskan tentang perlindungan hukum hak cipta terhadap kain tapis khas Lampung dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara legal dan non legal. Secara legal, Pemerintah Provinsi Lampung belum membuat suatu Peraturan Daerah (Perda) tentang penggunaan hasil kerajinan tangan kain tapis khas Lampung, kemudian kain tapis tidak dapat didaftarkan hak ciptanya karena tergolong sebagai folklor, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa negara memegang hak cipta atas folklor. Secara non legal, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan perlindungan hukum hak cipta terhadap kain tapis khas Lampung, seperti mengadakan sosialisasi dan promosi. Harapan penulis semoga Pemerintah Provinsi Lampung dapat membuat Perda tentang penggunaan kain tapis khas Lampung dan diharapkan adanya kerjasama yang baik antar para pemangku kepentingan untuk melindungi kain tapis sebagai folklor, mensosialisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kain tapis, dan mengeksplorasi nilai ekonomis yang terkandung dalam kain tapis. Sehingga kain tapis akan menjadi warisan budaya Lampung yang membanggakan secara kultural dan menyejahterakan secara finansial. Saran dari penelitian ini adalah Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, diharapkan dapat membuat suatu Peraturan Daerah (Perda) tentang penggunaan hasil kerajinan tangan daerah Lampung, khususnya kain tapis. Hal ini sebagai suatu bentuk perlindungan hukum terhadap kain tapis secara legal.]]>
<![CDATA[MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PT ASIATIC PERSADA PEMEGANG HGU DI ATAS TANAH ULAYAT SUKU ANAK DALAM BATHIN SEMBILAN KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI ]]>
<![CDATA[Maulana, M Rizki]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5690
<![CDATA[Â Di Propinsi Jambi terdapat sekelompok Masyarakat Hukum Adat yang mendiami Tanah Hak Ulayat yaitu Suku Anak Dalam Bathin Sembilan. Sejak bedirinya PT Bangun Desa Utama, sekarang bernama PT Asiatic Persada tahun 1984, muncul sengketa kepemilikan tanah Ulayat. HGU yang dimiliki oleh PT Asiatic Persada ternyata berada di atas Tanah Hak Ulayat SAD Bathin Sembilan. Hal ini mengakibatkan sengketa selama bertahun-tahun antara kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu cara penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Tujuan penelitian adalah untuk menentukan model penyelesaian sengketa, juga untuk menentukan alat bukti bagi SAD Bathin Sembilan atas Tanah Hak Ulayat sebagai syarat eksistensi Hak Ulayat sesuai pasal 3 UUPA. Hasil penelitian ini memperlihatkan model penyelesaian melalui musyawarah dengan mediator pemerintah daerah dan hasil kesepakatan kedua belah pihak dituangkan dalam akta perdamaian notaris. Bukti eksistensi adanya Hak Ulayat SAD Bathin Sembilan dapat dilihat dari surat-surat buatan Belanda yang masih disimpan oleh Kepala Suku, dan Tanah Ulayat tersebut hingga saat ini masih terus dimanfaatkan oleh SAD Bathin Sembilan. Akhirnya dari penelitian ini sebaiknya pemerintah daerah berlaku aktif dan kantor pertanahan sebaiknya melakukan pemetaan ulang bagi Tanah Hak Ulayat.]]>
<![CDATA[JAMINAN GADAI DEPOSITO DALAM PERJANJIAN BANK GARANSI DI PT. BANK VICTORIA SYARIAH JAKARTA ]]>
<![CDATA[FITRIAMADEWI BEY, ERRIZKA]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5890
<![CDATA[Bank Garansi adalah salah satu jasa yang diberikan oleh bank berupa jaminan pembayaran sejumlah uang tertentu yang akan diberikan kepada pihak penerima jaminan. Bank garansi termasuk perjanjian penanggungan (borgtocht), yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1820 – 1850, yang mengatur masalah penanggungan hutang secara umum (Das Sollen). Pada prakteknya perjanjian yang dapat dilayani dengan bank garansi tidak dibatasi hanya pada perjanjian-perjanjian tertentu. Salah satunya adalah perjanjian kerjasama antara Kontraktor dengan Owner. Pihak yang dijamin biasanya adalah nasabah bank yang bersangkutan, sedangkan jaminan diberikan kepada pihak lain yang mengadakan suatu perjanjian dengan nasabah (Das Sein). Problem yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Jaminan Gadai Deposito dalam perjanjian Bank Garansi Di PT. Bank Victoria Syariah Jakarta. Bagaimanakah penyelesaian kreditnya apabila debitor melakukan Wanprestasi. Penyusunan tesis ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan objek penelitian dengan meneliti data sekunder terhadap data primer di lapangan tentang pelaksanaan jaminan gadai deposito dalam perjanjian bank garansi di PT Bank Victoria Syariah Jakarta. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pemberian bank garansi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara kontraktor dengan owner merupakan jenis bank garansi pelaksanaan, dimana bank garansi diberikan kepada owner sebagai jaminan pelaksanaan dalam suatu pekerjaan pengadaan barang/jasa. Dalam proses tersebut pihak yang dijamin oleh bank wajib memberikan sejumlah jaminan lawan kepada bank sebagai jaminan terhadap resiko yang mungkin timbul dikemudian hari. Proses penyelesaian yang ditempuh oleh bank apabila pihak yang dijamin (Kontraktor) melanggar janji merupakan penyelesaian yang sederhana. Dalam hal debitur wanprestasi maka bank dapat langsung membuka pemblokiran deposito dan selanjutnya bank mengambil pelunasan terhadap bank garansi. Karena dengan menjadi aktifnya / adanya tuntutan dari pihak penerima bank garansi, maka perjanjian bank garansi berubah menjadi perjanjian kredit antara bank dengan pihak yang dijamin (owner). Saran dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan suatu perjanjian yang membutuhkan adanya suatu jaminan maka kedua belah pihak harus memahami kesepakatan yang telah dibuat. terkait pelaksanaan jaminan deposit dengan Bank Garansi sebaiknya dibuatkan akta perjanjian yang mempertegas posisi bank garansi jika debitur wanpresasi]]>
