Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

LAW REFORM

lawreform
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : 18584810 EISSN : 25808508 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

s a peer-reviewed journal published since 2005. This journal is published by the Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Semarang. LAW REFORM is published twice a year, in March and September. LAW REFORM publishes articles from research articles from scholars and experts around the world related to issues of national law reform with pure law or general law studies.

Arjuna Subject : -

Articles 5 Documents

Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2007)" : 5 Documents clear

KESEPAKATAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMILU (STUDI KASUS KONFLIK PEMILU TAHUN 2004 DI KABUPATEN BATANG) Langgeng Purnomo
LAW REFORM Vol 2, No 2 (2007)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui wujud konflik pelaksanaan Pemilu tahun 2004 di Kabupaten Batang, untuk mengetahui adanya kesepakatan sosial sebagai sarana penyelesaian konflik, untuk mengetahui tanggapan dari pihak-pihak yang terlibat konflik terhadap kesepakatan sosial dan ingin dijelaskan bahwa kesepakatan sosial sebagai sarana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemilu. Untuk membahas masalah sentral tersebut, dipakai pendekatan social legal research dan studi intensif dilaksanakan di lokasi wilayah Kabupaten Batang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif dengan didukung pengumpulan data melalui wawancara berpedoman dan pengumpulan data melalui sumber data sekunder. Temuan studi menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2004 di Kabupaten Batang, telah terjadi beberapa konflik. Yakni konflik di internal PPP Kabupaten Batang, konflik antara PDIP dan Partai Golkar, konflik Partai Golkar / PKB dengan Kepala Desa serta Camat. Faktor-faktor penyebab konflik yakni masing-masing pihak berusaha untuk memperebutkan sumber daya dalam perolehan jumlah suara, saling berebut untuk memperoleh kedudukan dalam kepengurusan parpol ataupun ketidak netralan aparat pemerintah. Untuk mencegah dan menanggulangi konflik dapat digunakan kesepakatan sosial sebagai sarana penyelesaian konflik Pemilu. Adanya kesepakatan sosial yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2004 di Kabupaten Batang, mendapat dukungan dari para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Kesepakatan sosial tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya penccegahan dan penanggulangan tindak pidana Pemilu di Kabupaten Batang.Kata Kunci : Kesepakatan Sosial / Konvensi Sosial, Konflik, Tindak Pidana Pemilu.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM KAITANNYA DENGAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP Dewi Tuti Muryati
LAW REFORM Vol 2, No 2 (2007)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Keberadaan suatu perusahaan dalam masyarakat memiliki peran yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup masyarakat karena memberi sumbangan yang besar terhadap kebutuhan hidup masyarakat. Disisi lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam proses produksinya perusahaan disamping memanfaatkan sumber daya alam juga menghasilkan limbah yang dibuang ke lingkungan alam.Temuan-temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilaksanakan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawabnya terhadap lingkungan hidup, karyawan, masyarakat lingkungannya dan kepada konsumen. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup dilaksanakan dengan menginternalisasikan kebijakan lingkungan hidup kedalam kebijakan perusahaan, pengoperasian instalasi pengolah limbah dan ditaatinya peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Pada perusahaan skala besar, tidak menghadapi kendala yang berarti dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan, dibandingkan perusahaan skala menengah kebawah dengan kondisi permodalan yang terbatas, kemampuan teknologi yang kurang memadai dan kurangnya kesadaran terhadap masalah lingkungan hidup.Kata Kunci : Perusahaan, Lingkungan Hidup, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

POTENSI ZAKAT SEBAGAI PILAR PEREKONOMIAN UMAT PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN KENDAL) Ja'far Baehaqi
LAW REFORM Vol 2, No 2 (2007)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Zakat merupakan salah satu lembaga jaminan sosial yang dibawa oleh Islam disamping berbagai macam sedekah. Maksud jaminan sosial adalah bahwa negara menjamin bagi setiap individu dalam negara tersebut taraf hidup yang layak. Orang fakir, sakit, dan lanjut usia yang tidak lagi dapat mencapai taraf hidup ini oleh negara dijamin terwujudnya melalui zakat. Taraf hidup layak ini oleh para ahli hukum Islam diistilahkan dengan "batas kecukupan" (kifayah), untuk membedakannya dari "batas pas-pasan" (kafaf).Zakat merupakan kewajiban agama yang harus dibayarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan tertentu dalam keadaan apapun. Dana zakat digunakan untuk membantu anggota masyarakat yang kurang beruntung. Pemikiran hukum Islam klasik-tradisional membatasi kewajiban zakat hanya pada lima jenis harta benda, yaitu membatasi hewan ternak hanya pada unta, sapi, kerbau, dan kambing, dan membatasi tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan hanya pada gandum, jelai, anggur, dan kurma. UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah sangat maju dalam menentukan obyek zakat. Dalam Pasal 11 ayat (2) dinyatakan bahwa harta benda yang dikenai zakat adalah (a) emas, perak, dan uang; (b) perdagangan dan perusahaan; (c) hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; (d) hasil pertambangan; (e) hasil peternakan; (f) hasil pendapatan dan jasa; dan (g) rikaz. Ini artinya, hampir semua sumber perekonomian atau komoditas menjadi obyek zakat.Kata Kunci : Pengelolaan Zakat

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN PERANANNYA TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH) Muhammad Rusmawardi
LAW REFORM Vol 2, No 2 (2007)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Pembangunan khususnya dibidang ekonomi agar dapat berjalan lancar dan baik diperlukan adanya dana dan biaya sebagai faktor penunjang antara lain dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.Konsepsi dasar model pembiayaan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, adalah penyerahan kewenangan pemerintah kepada daerah baik menurut azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan harus diikuti biaya, perangkat, dan tenaga yang memadai, agar daerah mampu menyelenggarakan semua kewenangan yang diserahkan tersebut.Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengeluarkan Peraturan-Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah sebagai payung hukum (peraturan pelaksana) dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.Kata Kunci : Peraturan-Peraturan Daerah, Pajak, Retribusi Daerah

PROSPEK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN SEBAGAI PERUSAHAAN MULTI FINANCE MILIK NEGARA Evie Rachmawati Nur Ariyanti
LAW REFORM Vol 2, No 2 (2007)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pengembangan usaha melalui pemberian kredit dengan jaminan fidusia. Struktur organisasinya diubah menjadi lebih ramping dan dinamis sebagai awal pengalihan bentuk badan usaha Pegadaian dari PERUM menjadi PERSERO. Pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah kegiatan pembiayaan yang mempunyai prospek sebagai usaha PERUM Pegadaian di era globalisasi. Setelah menjadi perusahaan multi finance milik negara, maka berbagai hambatan yang dihadapi adalah menjadi perusahaan multi finance yang terpercaya dan mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.Kata Kunci : Prospek, Perum Pegadaian, Multi Finance

Page 1 of 1 | Total Record : 5

Filter by Year

2007 2007

Filter By Issues

All Issue Vol 21, No 2 (2025): Law Reform Vol 21, No 1 (2025) Vol 20, No 2 (2024) Vol 20, No 1 (2024) Vol 19, No 2 (2023) Vol 19, No 1 (2023) Vol 18, No 2 (2022) Vol 18, No 1 (2022) Vol 17, No 2 (2021) Vol 17, No 1 (2021) Vol 16, No 2 (2020) Vol 16, No 1 (2020) Vol 15, No 2 (2019) Vol 15, No 1 (2019) Vol 14, No 2 (2018) Vol 14, No 1 (2018) Vol 13, No 2 (2017) Vol 13, No 1 (2017) Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2010) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 1 (2009) Vol 4, No 2 (2009) Vol 4, No 1 (2008) Vol 3, No 2 (2008) Vol 3, No 1 (2007) Vol 2, No 2 (2007) Vol 2, No 1 (2006) Vol 1, No 2 (2006) Vol 1, No 1 (2005) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA