Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

LAW REFORM

lawreform
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : 18584810 EISSN : 25808508 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

s a peer-reviewed journal published since 2005. This journal is published by the Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Semarang. LAW REFORM is published twice a year, in March and September. LAW REFORM publishes articles from research articles from scholars and experts around the world related to issues of national law reform with pure law or general law studies.

Arjuna Subject : -

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2008)" : 6 Documents clear

KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL Anggiat Ris Hardinata
LAW REFORM Vol 4, No 1 (2008)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem pemidanaan dimana sistem pemidanaanfiskal harus terintegrasi dalam aturan umum (Buku I) KUHP atau dapat pula membuataturan khusus yang menyimpang dari aturan umum tersebut. Konsekuensi logis darikedudukannya sebagai sub-sistem dari keseluruhan sistem pemidanaan, aturan umumdalam Bab I s/d VIII (Pasal 1 s/d 85) Buku I KUHP dapat diberlakukan terhadap aturanaturanpidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang fiskal sebagaimanadinyatakan dalam Pasal 103 KUHP. Menjadi masalah apabila aturan-aturan pidana dalamperaturan perundang-undangan di bidang fiskal tersebut tidak terintegrasi dalam aturanumum Buku I KUHP atau bahkan tidak diatur dalam aturan umum Buku I KUHP. Hal inidapat berpengaruh di dalam pengaplikasian aturan-aturan pidana tersebut yang padaakhirnya menjadi tidak operasional.Masalah pokok yang menjadi pembahasan dalam tesis ini adalah masalahkebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana fiskal yangdiatur dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana kebijakan kriminalisasi danpertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana fiskal di masa yang akan datang ditinjaudari sudut pembaharuan hukum pidana dalam ruang lingkup peraturan perundangundanganfiskal di bidang pajak, kepabeanan, cukai, pajak daerah dan restribusi daerahserta di bidang penerimaan negara bukan pajak. Pendekatan masalah dilihat dari sudutpandang kebijakan hukum pidana yang ditinjau dari fungsionalisasi hukum pidanakhususnya pada tahap formulasi.Oleh karena permasalahan pokok dalam penelitian ini merupakan salah satumasalah sentral dalam kebijakan kriminal, khususnya kebijakan hukum pidana, makapembahasan objek penelitian ini yang berkisar pada masalah penetapan suatu perbuatanmenjadi perbuatan yang dapat dipidana beserta pertanggungjawaban pidananya dilakukandengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) yangditempuh lewat pendekatan yuridis normatif, dengan bertumpu pada data sekunder.Berdasarkan hasil penelitian hampir seluruhnya ketentuan-ketentuan pidana yangtercantum di dalam peraturan perundang-undangan di bidang fiskal saat ini tidak memberikualifikasi yuridis, dimana KUHP yang saat ini berlaku masih membedakan antara“kejahatan” dan “pelanggaran” dimana hal ini berpengaruh terhadap sistempertanggungjawaban pidana dalam hal percobaan, menyuruh melakukan (doenplegen),2turut serta melakukan (medeplegen), menganjurkan (uitlokken), dan pembantuan(medeplichtige). Demikian pula halnya dengan masalah recidivie yang diatur tersendiridalam peraturan perundang-undangan di bidang fiskal namun tanpa disertai aturanpelaksanaannya dan perumusan ancaman sanksi pidana yang menyimpang dari KUHP,tetapi tidak ada pedoman pemidanaannya. Oleh karena itulah apabila terhadap aturanaturanpidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang fiskal tersebut hendakdiadakan pembaharuan, maka perancang undang-undang seyogianya tetap bertumpu padasistem pemidanaan atau sistematika KUHP yang berlaku.Kata kunci: fiskal, kebijakan, kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CUKAI TERHADAP KETAATAN PENGUSAHA PABRIK ROKOK DALAM MEMBAYAR CUKAI (STUDI DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A2 KUDUS) Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito
LAW REFORM Vol 4, No 1 (2008)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

ABSTRAKCukai adalah pungutan negara yang fungsi utamanya membatasi peredaran barang kena cukai. Sebagai konsekuensi dan fungsi tersebut, cukai memberikan kontnbusi penerimaan negara yang cukup berarti. Sebagai pungutan Negara, cukai diatur dalam Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. KPPBC Kudus merupakan salah satu kantor yang menyumbang penerimaan cukai terbanyak, di samping jumlah industn rokoknya menempati jumlah tertinggi dibandingkan KPPBC lainnya. Peredaran rokok illegal di wilayah pengawasan KPPBC Kudus juga mengalami peningkatan sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap penerimaan Negara di sektor cukai..Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut: (i) bagaimana fungsi utama Undang-Undang Cukai dalam membatasi peredaran rokok tanpa hams meniadakan fungsi budgeter? (ii) Pengusaha rokok seperti apa yang tidak taat dalam membayar cukai? (iii) Bagaimana penegakan hukum jajaran DJBC dalam mengantisipasi peredaran rokok illegal? (iv) Apakah ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Cukai mampu menjawab permasalahan peredaran rokok illegal? dan (v) Bagaimana implikasi Undang-Undang Cukai terhadap ketaatan pengusaha rokok dalam membayar cukai?Metode pcndekatan yang digunakan pada penelitian mi adalah pendekatan yuridis normatif, yang ditunjang dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini. karena titik tolaknya adalah mengungkapkan kaedah-kaedah normatif. menelaah materi muatan. landasan filosofis dan ratio legis dan Undang-Undang Cukai. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menggali asas-asas, latar belakang pernikiran dan nilai-nilai yang mendasari adanya pungutan cukai serta peran masyarakat terutama kelompok pengusaha pabrik rokok dalam membayar cukaiKata kunci: Undang-Undang Cukai - Rokok Ilegal— Pengusaha Tidak Membayar Cukai

PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PEMBIAYAAN PERUSAHAAN DENGAN SISTEM ANJAK PIUTANG Sofyan Hidayat
LAW REFORM Vol 4, No 1 (2008)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Banyak sektor usaha yang menghadapi berbagai masalah dalam menjalankankegiatan usaha. Masalah-masalah tersebut pada prinsipnya saling berkaitan antara lainadalah kurangnya kemampuan dan terbatasnya sumber-sumber permodalan, lemahnyapemasaran akibat kurangnya sumber daya manusia yang cukup berpengalaman yangtentunya akan memepengaruhi pencapaian target penjualan suatu produk yang dihasilkan,disamping kelemahan di bidang manajemen dan kredit, menyebabkan semakinmeningkatnya jumlah kredit macet.Mengingat lembaga anjak piutang merupakan salah satu bentuk kegiatanpembiayaan, namun dari segi keperdataan berbagai kegiatan pembiayaan itu belummenadapatkan pengaturan yang belum memadai, sedangkan bagian ini juga merupakansalah satu hal yang mendukung keberhasilan suatu kegiatan pembiayaan.Penelitian thesis ini ditujukan untuk mengkaji perlindungan hukum para pihakdalam pembiayaan perusahaan dengan system anjak piutang, serta mendeskripsikanpelaksanaan perlindungan hukum tersebut.Dari tujuan seperti itu digunakan metode ; spesifikasi penelitian ini merupakanpenelitian diskriptif, dengan pendekatan normatif empirik. Lokasi penelitian pada PT.International Factors Indonesia (“IFI”). Digunakan Data Primer dan Data Sekunder.Pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka, dan observasi, dengan teknikpurposive sampling. Data yang diperoleh secara sistematis dianalisis denganmenggunakan analisis kualitatif.Diperoleh hasil kesimpulan bahwa perlindungan hukum para pihak dalampembiayaan perusahaan dengan system anjak piutang berjalan dengan baik. Secarakhusus, KUH Perdata tidak mengatur tentang perjanjian anjak piutang. Namun apabilakita memperhatikan Keppres No.61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan R.I.Nomor 1251/KMK.013/1988 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan MenteriKeuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, di sebutkanpengertian anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaandalam pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangkapendek dari suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.Dalam KUH Perdata, terdapat aturan tentang jual beli piutang yang diatur dalampasal 1533 s/d 1536, 1459 dan 613. Kesimpulan dari analisis dan pembahasan adalahpersyaratan yang pengajuan anjak piutang pada PT.X yaitu calon client harus mengisiformulir permohonan fasilitas yang terdiri dari bagian identitas pemohon klien,menyetujui dan memenuhi bagian pernyataan pemohon serta melampirkan persyaratanlampiran sebagai bukti penunjang.

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CUKA! TERHADAP KETAATAN PENGUSAHA PABRIK ROKOK DALAM MEMBAYAR CUKAI (STUDI DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A2 KUDUS) Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito
LAW REFORM Vol 4, No 1 (2008)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Cukai adalah pungutan negara yang fungsi utamanya membatasi peredaran barang kena cukai. Sebagai konsekuensi dan fungsi tersebut, cukai memberikan kontnbusi penerimaan negara yang cukup berarti. Sebagai pungutan Negara, cukai diatur dalam Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. KPPBC Kudus merupakan salah satu kantor yang menyumbang penerimaan cukai terbanyak, di samping jumlah industn rokoknya menempati jumlah tertinggi dibandingkan KPPBC lainnya. Peredaran rokok illegal di wilayah pengawasan KPPBC Kudus juga mengalami peningkatan sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap penerimaan Negara di sektor cukai..Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut: (i) bagaimana fungsi utama Undang-Undang Cukai dalam membatasi peredaran rokok tanpa hams meniadakan fungsi budgeter? (ii) Pengusaha rokok seperti apa yang tidak taat dalam membayar cukai? (iii) Bagaimana penegakan hukum jajaran DJBC dalam mengantisipasi peredaran rokok illegal? (iv) Apakah ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Cukai mampu menjawab permasalahan peredaran rokok illegal? dan (v) Bagaimana implikasi Undang-Undang Cukai terhadap ketaatan pengusaha rokok dalam membayar cukai?Metode pcndekatan yang digunakan pada penelitian mi adalah pendekatan yuridis normatif, yang ditunjang dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini. karena titik tolaknya adalah mengungkapkan kaedah-kaedah normatif. menelaah materi muatan. landasan filosofis dan ratio legis dan Undang-Undang Cukai. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menggali asas-asas, latar belakang pernikiran dan nilai-nilai yang mendasari adanya pungutan cukai serta peran masyarakat terutama kelompok pengusaha pabrik rokok dalam membayar cukaiKata kunci: Undang-Undang Cukai - Rokok Ilegal— Pengusaha Tidak Membayar Cukai

OPEN SOURCE SEBAGAI ALTERNATIF PENGURANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA Nuzulia Kumala Sari
LAW REFORM Vol 4, No 1 (2008)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Program komputer sebagai hasil pemikiran intelektual dari pembuat program atau pencipta diakui sebagai suatu Karya Cipta, yaitu karya dari perwujudan cipta, rasa dan karsa nya yang dilindungi dengan hak cipta. Pelanggaran Hak Cipta di bidang program komputer pada saat ini marak terjadi di Indonesia.Berdasarkan pengamatan UTR (United Trade Representative) Indonesia berada dalam kelompok negara Priority Watch list, yaitu daftar negara yang dianggap perlu diawasi karena penegakan hukumnya di anggap lemah terhadap pelanggaran Hak Milik Intelektual, dan menobatkan Indonesia sebagai nomor tiga dalam daftar “20 Country with the Highest Piracy Rates”. Penelitian ini bermaksud memperoleh kejelasan masalah: (a) pelanggaran hak cipta program komputer di Indonesia; (b) perlindungan hak cipta program komputer dalam UU Hak Cipta di Indonesia; (c) Open Source sebagai alternatif mengurangi tingkat pelanggaran hak cipta program komputer di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif yaitu melihat hukum dalam perspektif hukum positif atau hukum di konsep kan sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang- undangan. Dalam pendekatan ini lebih jauh melihat substansi, asas, doktrin, maupun peraturan dalam hukum positif mengenai hak cipta. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pengumpulan data Sekunder yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) Gejala pelanggaran hak cipta program komputer dilakukan dengan lima kategori (b) Di Indonesia, program komputer termasuk dalam salah satu karya yang dilindungi dengan hak cipta (c) Dengan menggunakan open source hak ekonomi dari pemegang Hak Cipta telah dilepas dari semula, sehingga setiap pengguna dapat dengan bebas untuk memperbanyak, mendistribusikan ulang, menyewakan bahkan merubah atau menambah Source Code dari suatu program, jadi biaya lisensi dapat dikatakan menjadi nol rupiah. Atas dasar penelitian tersebut, direkomendasikan:(a)sosialisasi terhadap penggunaan software open source yang relatif masih baru ini sehingga masyarakat pengguna software dapat mengetahui adanya software alternatif yang aman digunakan dan mudah untuk dioperasikan. Aman artinya software yang digunakan tersebut tidak melanggar hukum dan mudah dioperasikan artinya pengoperasiannya tidak jauh berbeda dengan sistem operasi yang sekarang ada; (b) penggunaan software open source dapat dioptimalkan pemanfaatannya karena berbagai potensi dan keunggulan yang dimilikinya, sehingga dapat digunakan dalam berbagai bidang. Kata Kunci: Hak Cipta ; Pelanggaran Hak Cipta Program Komputer ; Open Source

KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI PENAL Laely Wulandari
LAW REFORM Vol 4, No 1 (2008)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kekerasan yangmemiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalahanggota kelurga serta seringkali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Penghapusan KDRT memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikanKDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan negara. Namun, prosesperadilan yang panjang, rasa malu, ketidak terwakilan korban, dan sistem sanksi yang tidakefesien menjadikan kasus KDRT banyak yang tidak dilaporkan, kalaupun diadukan banyakyang dicabut. Selain itu banyak sekali kasus KDRT yang tidak diselesaikan melaluipengadilan negeri tetapi pengadilan agama yang tidak menggunkan UU PKDRT. Untuk itumuncul pemikiran menggunkan mediasi penal yang mengupayakan penyelesaian yangwin-win solution serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilanpidana.Berdasarkan latar belakang diatas maka muncul permasalahan yakni bagaimanapenanganan KDRT dengan mediasi penal saat ini serta bagaimana kebijakan formulasipenanganan KDRT dengan mediasi penal di masa mendatang.Dari hasil penelitian di dapat bahwa saat ini mediasi penal tidak dipergunakandalam penangagan KDRT karena penangannya menggunakan Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana (KUHAP).Namun dalam praktek aparat sering menawarkan upayadamai untuk kasus-kasus yang tidak menimbulkan luka fisik yang parah. Untuk kebijakanformulasi yang akan datang yang harus diperhatikan adalah Prinsip-prinsip umum darimediasi penal, Tahapan mediasi penal, model yang dapat dipergunakan, modiator, jeniskekerasan yang dapat dimediasi serta jangka waktu pelaksanaan mediasi.Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi Penal.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2008 2008

Filter By Issues

All Issue Vol 21, No 2 (2025): Law Reform Vol 21, No 1 (2025) Vol 20, No 2 (2024) Vol 20, No 1 (2024) Vol 19, No 2 (2023) Vol 19, No 1 (2023) Vol 18, No 2 (2022) Vol 18, No 1 (2022) Vol 17, No 2 (2021) Vol 17, No 1 (2021) Vol 16, No 2 (2020) Vol 16, No 1 (2020) Vol 15, No 2 (2019) Vol 15, No 1 (2019) Vol 14, No 2 (2018) Vol 14, No 1 (2018) Vol 13, No 2 (2017) Vol 13, No 1 (2017) Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2010) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 1 (2009) Vol 4, No 2 (2009) Vol 4, No 1 (2008) Vol 3, No 2 (2008) Vol 3, No 1 (2007) Vol 2, No 2 (2007) Vol 2, No 1 (2006) Vol 1, No 2 (2006) Vol 1, No 1 (2005) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA