Garuda - Garba Rujukan Digital

MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Laely Wulandari; Ainul Azizah
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The domestic Violence (KORT) represent hardness type owning the nature of typicallu done within doors, victim and perpetrator is family member and also oftentimes assumed by non as hardness form. Code Abolition ofKDRT give the basis for strong law which make KORT which initially housewifery become state business. But practically many KORT case which do not be continued to conference process because is assorted of factor. For example, feeling small, length process conference, not accomodate of importance of victim . This fact cause shall be thought of by a way of protecting everybody in household, giving to feel balmy/y, without lessening action able to be taken to KORT perpetrator. Rational Policy able to be acceptfid by all party needed in KORT handling. Require to be thought of by the way of which win-win solition for the case of KORT ini. Mediasi can be made one of choice, but mediasi in criminal law is unknown. For that this research will look for answers to problems; Is The Penal Mediation can can be used for handling of problem of KORT and How the regulation in future The Penal Mediation for Domestic violence. The conclusion are: The Penal mediation can use for the case of domestic violence, and the regulation formulation which will come which must be paid attention is common p1inciples from mediasi penal, Step mediasi penal, model which can be utilized, The mediator, types of violence can be mediation and duration of penal mediation. Given Suggestion are lt'on snot easy to integration penal mediation on the criminal justice system. First we must socialization about this to the public and penal mediation should not add burden to criminal justice system.

KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI PENAL Laely Wulandari
LAW REFORM Vol 4, No 1 (2008)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kekerasan yangmemiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalahanggota kelurga serta seringkali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Penghapusan KDRT memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikanKDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan negara. Namun, prosesperadilan yang panjang, rasa malu, ketidak terwakilan korban, dan sistem sanksi yang tidakefesien menjadikan kasus KDRT banyak yang tidak dilaporkan, kalaupun diadukan banyakyang dicabut. Selain itu banyak sekali kasus KDRT yang tidak diselesaikan melaluipengadilan negeri tetapi pengadilan agama yang tidak menggunkan UU PKDRT. Untuk itumuncul pemikiran menggunkan mediasi penal yang mengupayakan penyelesaian yangwin-win solution serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilanpidana.Berdasarkan latar belakang diatas maka muncul permasalahan yakni bagaimanapenanganan KDRT dengan mediasi penal saat ini serta bagaimana kebijakan formulasipenanganan KDRT dengan mediasi penal di masa mendatang.Dari hasil penelitian di dapat bahwa saat ini mediasi penal tidak dipergunakandalam penangagan KDRT karena penangannya menggunakan Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana (KUHAP).Namun dalam praktek aparat sering menawarkan upayadamai untuk kasus-kasus yang tidak menimbulkan luka fisik yang parah. Untuk kebijakanformulasi yang akan datang yang harus diperhatikan adalah Prinsip-prinsip umum darimediasi penal, Tahapan mediasi penal, model yang dapat dipergunakan, modiator, jeniskekerasan yang dapat dimediasi serta jangka waktu pelaksanaan mediasi.Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi Penal.

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELEPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor 351/Pid.b/2023/PN.Mlg) syakira, syakira mala prajasa; Laely Wulandari; Lalu Saipudin
Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang dibangun Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang melakukan penggelapan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Bahan hukum yang digunakan yakni primer, sekunder, dan tersier dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian adanya ketidaksesuaian pertimbangan hukum dengan amar putusan. Sehingga, adanya kekeliruan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 351/Pid.B/2023/PN.Mlg yang seharusnya Terdakwa sebagai notaris mengacu pada pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan bukan pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan biasa. Sebagaimana penguasaan barang yang digelapkan terjadi dalam hubungan kerja yang berkaitan dengan jabatannya.

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELEPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor 351/Pid.b/2023/PN.Mlg) syakira, syakira mala prajasa; Laely Wulandari; Lalu Saipudin
Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang dibangun Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang melakukan penggelapan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Bahan hukum yang digunakan yakni primer, sekunder, dan tersier dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian adanya ketidaksesuaian pertimbangan hukum dengan amar putusan. Sehingga, adanya kekeliruan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 351/Pid.B/2023/PN.Mlg yang seharusnya Terdakwa sebagai notaris mengacu pada pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan bukan pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan biasa. Sebagaimana penguasaan barang yang digelapkan terjadi dalam hubungan kerja yang berkaitan dengan jabatannya.

Perbandingan Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana di Indonesia dengan Arab Saudi Lalu Gianyar Sanjiwani; Laely Wulandari; Titin Nurfatlah
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaturan dan sanksi pidana tindak pidana pencurian dalam Hukum Pidana di Indonesia kemudian membandingkannya dengan pengaturan dan sanksi pidana dalam Hukum Pidana di Arab Saudi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan kepustakaan, perundang-undangan dan konseptual. Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 terkait dengan nilai uang yang terdapat didalamnya. Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana di Indonesia juga diatur dalam Pasal 476 sampai dengan 481 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan berlaku efektif di tahun 2026. Jika dibandingkan dengan pengaturan tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Arab Saudi, yang menerapkan Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits sesuai dengan amanat Pasal 1 Undang-Undang Hukum Pidana Arab Saudi (Royal Decree No.M/39 28 Rajab 1422 - 16 Oktober 2001), Indonesia dapat dikatakan belum mampu memberikan mengatasi tingkat kejahatan terhadap barang/properti layaknya Arab Saudi yang berhasil mengurangi kurangnya tingkat kejahatan terhadap barang/properti.

Implementasi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Rahmatin, Ina Ramadhani; Laely Wulandari; Titin Nurfatlah
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana yang dikenakan sanksi pidana kebiri menurut Peraturan Perundang-undangan dan mengetahuinya implementasinya terhadap pelaku kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang didapatkan, tindak pidana yang dikenakan sanksi pidana kebiri yaitu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul yang menimbulkan korban yang lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipisana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan bukan pelaku anak. Implementasinya, sejauh ini tindakan kebiri kimia belum dapat dilaksanakan mengingat tindakan kebiri kimia terhadap terpidana kebiri kimia dilakukan setelah hukuman penjara selesai. Selain itu juga masih adanya ketidakjelasan status eksekutor dalam PP no. 70 tahun 2020 mengingat adanya pertentangan prinsip kedokteran menurut Ikatan Dokter Indonesia dengan proses tindakan kebiri kimia ini.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search