Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

LAW REFORM

lawreform
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : 18584810 EISSN : 25808508 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

s a peer-reviewed journal published since 2005. This journal is published by the Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Semarang. LAW REFORM is published twice a year, in March and September. LAW REFORM publishes articles from research articles from scholars and experts around the world related to issues of national law reform with pure law or general law studies.

Arjuna Subject : -

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2009)" : 6 Documents clear

PENERAPAN HUKUM HAK CIPTA SENI BATIK PEKALONGAN SEBAGAI KOMODITAS INTERNASIONAL (STUDI UPAYA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN MENJADIKAN BATIK PEKALONGAN SEBAGAI KOMODITAS INTERNASIONAL) Nur Endang Trimargawati
LAW REFORM Vol 5, No 1 (2009)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

ABSTRAKBatik sebagai warisan budaya Indonesia yang dibuat secara konvensionalperlu dilindungi dan dipertahankan. Hal yang paling mendasar dalam upayamelestarikan seni batik, batik kontemporer dan khususnya batik tradisional adalahupaya memberikan penghargaan berupa perlindungan bagi para pembatik atashasil karya intelektualnya. Perlindungan bagi karya seni batik dapat diberikanmelalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.Batik Pekalongan sebagai karya seni dan warisan budaya sangat dikagumidunia, karena kaya akan corak dan warnanya, dan para pembatiknya selalumengikuti perkembangan jaman.. Batik Pekalongan sebagai komoditasinternasional harus terus ditingkatkan agar bisa terus bersaing dalam globalisasiperdagangan. Batik sebagai karya cipta yang diperdagangkan harus didaftarkan keDirektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan yang bisa didaftarkan adalahmerek, corak atau teknologinya. Namun faktanya, masih banyak perusahaan batikPekalongan yang tidak mendaftarkan karya seni batiknya, karena masyarakatpengrajin batik masih kurang memahami Undang-undang Hak Cipta, selain itupula masih adanya pelanggaran hak cipta atas seni batik.Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahansebagai berikut: (1) Bagaimanakah penerapan hukum hak cipta pada seni batikkontemporer dan seni batik tradisional Pekalongan sebagai komoditasinternasional? dan (2) Bagaimanakah upaya-upaya Pemerintah Kota Pekalonganmenjadikan batik Pekalongan sebagai komoditas internasional?Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridissosiologis dengan analisa secara kualitatif. Metode pengumpulan data diperolehmelalui data primer dan data sekunder.Hasil penelitian adalah bahwa seni batik di Indonesia mulai mendapatperlindungan Hak Cipta sejak UUHC 1987 hingga UUHC 2002. Menurut UUHC1987 dan UUHC 1997, seni batik yang mendapat perlindungan adalah seni batikyang bukan tradisional dengan pertimbangan batik yang tradisional telah menjadimilik bersama, sehingga konsekuensinya bagi orang Indoonesia mempunyaikebebasan untuk menggunakannya tanpa dianggap sebagai suatu pelanggaran.Sedangkan UUHC 2002, unsur yang ditekankan adalah pada pembuatan batiksecara konvensional. Seni batik mendapat perlindungan hukum karena termasukdalam lingkup Hak Cipta menurut ketentuan Pasal 12 UUHC 2002. dan untukciptaan batik tradisional yang termasuk folklor dilindungi oleh Pasal 10.2Upaya-upaya Pemerintah Kota Pekalongan menjadikan batik Pekalongansebagai komoditas internasional adalah sebagai berikut: (1) mengembangkanpotensi batik dengan formulasi yang lebih fokus dan terkonsentrasi melaluipendekatan kluster industri (sentra produksi dan sentra perdagangan), (2) KlinikBisnis dan HKI, (3) Musium Batik Pekalongan, (4) mengusahakan pemberiankredit lunak kepada pengrajin, (5) peningkatan SDM terutama untuk pengrajindengan kursus-kursus pelatihan, (6) peresmian trading house UKMK KotaPekalongan, (7) pembangunan sentra-sentra grosir, dan lain-lain.Kata Kunci : Batik Pekalongan, Komoditas Internasional, Hukum Hak Cipta

PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI PADA INDUSTRI TEKSTIL TERPADU ( INTEGRATED TEXTILE MILLS ) PT.PRIMATEXCO INDONESIA DI KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH Siti Zulaekhah
LAW REFORM Vol 5, No 1 (2009)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Industri tekstil di Indonesia merupakan pensuplai kebutuhan sandang dalamnegeri dan dipilih sebagai salah satu fondasi pembangunan disamping sektorpangan. PT. Primatexco adalah salah satu pelopor industri tekstil di Indonesia yangberstatus sebagai PMA-Joint Venture Indonesia-Jepang. Bidang kegiatan usahaperusahaan tersebut adalah industri tekstil terpadu (Integrated Textile Mills). Bidangusaha yang bersifat terpadu menunjukkan bahwa proses produksi di Primatexcosangat sarat dengan teknologi. Oleh karena itu, penulisan penelitian ini berjudul“PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI PADA INDUSTRI TEKSTIL TERPADU(INTEGRATED TEXTILE MILLS) PT. PRIMATEXCO INDONESIA DI KABUPATENBATANG JAWA TENGAH.”Permasalahan dalam penelitian ini meliputi ; bagaimana pelaksanaan alihteknologi di PT. Primatexco Indonesia, hambatan-hambatan apa yang dihadapi danbagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis pelaksanaan alih teknologi di PT. PrimatexcoIndonesia, menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses alihteknologi serta menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasihambatan-hambatan tersebut.Metode Pendekatan penelitian ini adalah Yuridis-Empiris, yakni penelitiandilakukan terhadap data primer terlebih dahulu dan kemudian menganalisis datasekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para pimpinan PT.Primatexco Indonesia serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses alihteknologi di perusahaan tersebut. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dankualitatif.Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpuan : Pertama, di PT. Primatexcotelah terjadi alih teknologi dalam bentuk transfer of technical know-how, transfer ofmanufacturing know-how and transfer of management know-how. Hambatanhambatandalam penelitian ini adalah kerancuan aturan tentang alih teknologimelalui Joint Venture. Adanya klausul kontrak/perjanjian yang mengharuskanpengiriman mesin melalui Sojitz Corporation, hal ini mengakibatkan praktekterselubung, yakni penggunaan teknologi yang obsolete. Hambatan teknis berupapermasalahan bahasa, dimana kegiatan alih teknologi menggunakan bahasacampuran Inggris-Jepang. Ketergantungan Indonesia pada Jepang karena sektorkeuangan dalam kegiatan importasi mesin serta pengadministrasian transasksi LCiidikendalikan oleh Jepang. Hal ini telah mengunci Indonesia untuk tidak memilikipilihan lain, selain tetap tergantung pada teknologi Jepang.Kata Kunci : Industri Tekstil, PT. Primatexco Indonesia, dan Alih teknologi

PENGUASAAN DOKUMEN DAN PENGIKATAN AGUNAN DENGAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DALAM PEMBERIAN KREDIT EXPLOITASI Sunardi Edirianto
LAW REFORM Vol 5, No 1 (2009)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Dunia perbankan pada saat ini sangat erat kaitannya dengan perekonomianmasyarakat, terlebih lagi bagi masyarakat yang sedang membangun. Perbankan memilikiperan strategis karena fungsi utama bank merupakan wahana yang dapat menghimpundana dan menyalurkannya kepada masyarakat secara efektif dan efisien untukmeningkatkan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arahpeningkatan taraf hidup rakyat banyak. Seperti tertuang dalam Undang-UndangPerbankan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 . Bank adalahbadan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan danmenyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain dalamrangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit adalah penyediaan uang atautagihan yang dapat dipersamakan dengan ini berdasarkan persetujuan atau kesepakatanpinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan untuk melunasihutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari pemberian kredittersebut Masalah paling besar yang mungkin timbul dalam pemberian kredit ini dialamioleh semua bank di Indonesia tanpa kecuali adalah Penyelesaian kredit macet yangterjadi pada Bank, sehingga dalam kredit diperlukan adanya suatu jaminan. Untuk itulahdalam penyunusan tesis ini penulis mengambil judul “Penguasaan Dokumen DanPengikatan Agunan Dengan Surat Kuasa Membebankan Hak TanggunganDalam Pemberian Kredit Exploitasi”Kemudian dari judul tersebut pokok permasalahan yang penuliskemukakan adalah Mengapa dalam pemberian Kredit Eksploitasi menggunakan SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagai Pengikatan Jaminan Kredit; BagaimanaProsedur Penguasaan Dokumen dan Pengikatan Agunan dengan Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan dalam Pemberian Kredit Exploitasi; Kendala-kendalaapakah yang timbul dari adanya Penguasaan Dokumen dan Pengikatan Agunan denganSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dalam Pemberian Kredit ExploitasiDari pokok permasalah tersebut kemudian penulis akan melakukanpenelitian/pembahasan mengenai alasan-alasan apa yang dapat dikemukan berkaitandengan pemberian Kredit Exploitasi dengan mengunakan Surat Kuasa MembebankanHak Tanggungan sebagai Pengikatan Jaminan Kredit; bagaimana prosedur PenguasaanDokumen dan Pengikatan Agunan dengan Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan dalam Pemberian Kredit Exploitasi; Kendala-kendala yang timbul dariadanya Penguasaan Dokumen dan Pengikatan Agunan dengan Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan dalam Pemberian Kredit Exploitasi.Dan akhirnya didapat kesimpulan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pokokpermasahan tersebut adalah Agunan yaitu hak dan kekuasaan atas barang yang2diserahkan oleh debitur dan atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada bank gunamenjamin pelunasan hutang debitur, apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasisesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau addendumnya. Barangagunan berupa barang tidak bergerak adalah dengan cara menguasai dokumen/ buktibuktipemilikan yang sah dari barang tersebutKata kunci : Penguasaan Dokumen, SKMHT, Kredit Expolitasi

LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF KINI DAN MASA MENDATANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA I Gede Yuliartha
LAW REFORM Vol 5, No 1 (2009)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

ABSTRAKUpaya paksa yang dilakukan dalam Penyidikan maupunPenuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dikontrol melaluiLembaga Praperadilan. Tujuan lembaga ini dibentuk agar hak-haktersangka dapat dilindungi terutama dalam hal penangkapan maupunpenahanan yang tidak sah serta adanya penghentian penyidikan maupunpenuntutan. Walaupun lembaga tersebut telah diatur dalam hukum positif(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) namun dalam aplikasinya masihterdapat kelemahan-kelemahan baik dalam formulasinya maupun dalampenerapannya di Pengadilan sehingga tidak adanya perlindungan hakasasi manusia bagi tersangka.Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalahBagaimana kebijakan hukum pidana memformulasikan lembagaPraperadilan dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari perlindungan HakAsasi Manusia ? Bagaimana kebijakan aplikasi lembaga Praperadilandikaitkan dengan Hak Asasi Manusia ? dan Bagaimana kebijakan hukumpidana dalam memformulasikan lembaga Praperadilan dalam persfektifHak Asasi Manusia di masa mendatang?Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatifdengan meneliti data sekunder yang menitikberatkan pada studikepustakaan, dengan cara mengumpulkan, mengkaji dan mengolahsecara sistematis bahan-bahan kepustakaan atau studi dokumen yangberkaitan dengan kebijakan formulasi lembaga praperadilan danpenerapannya secara analisis kualitatif, kemudian dibuat kesimpulan yangsecara menyeluruh diharapkan dapat menggambarkan peranan danfungsi lembaga praperadilan baik dari segi kebijakan formulasi maupundalam aplikasikan dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia.Pengaturan lembaga praperadilan dalam hukum positif Indonesiaterdapat dalam Bab X Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Dalam penerapannya masih terdapat permasalahan terutama mengenaigugurnya permohonan praperadilan yang disebabkan oleh mulainyapemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. Dengan alasantersebut, obyek permohonan praperadilan tidak diperiksa secara tuntas2melalui suatu putusan praperadilan yang mempertimbangkan sah atautidaknya permohonan dimaksud.Diperlukan adanya pembaharuan hukum (Kebijakan) terhadapaturan Lembaga Praperadilan secara ideal dengan menitik beratkanperlindungan terhadap hak asasi manusia baik terhadap tersangkamaupun korban. Pembaharuan hukum lembaga praperadilan dari segisubstansi maupun struktur dengan jalan mengganti yang telah ada bukanmerupakan jalan terbaik, namun yang lebih terpenting adalahpembaharuan dari segi budaya hukum, etika moral hukum dan ilmupendidikan hukum.Kata kunci : Kebijakan Formulasi Lembaga Praperadilan, HAM

KEBIJAKAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN KORPORASI Evan Elroy S
LAW REFORM Vol 5, No 1 (2009)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

ABSTRAKPada saat ini, peran korporasi sudah sedemikian luasnya. Hampir seluruhaspek kehidupan masyarakat melibatkan korporasi di dalamnya. Dapat dilihatbahwa koporasi bergerak di berbagai bidang seperti industri pertanian, perbankan,hiburan dan sebagainya yang melibatkan perputaran uang yang tidak sedikit. Suatukenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peran korporasi saat ini menjadisangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan korporasi untuk terusmeningkatkan keuntungan yang diperolehnya mengakibatkan sering terjadinyatindakan pelanggaran hukum, bahkan memunculkan korban yang menderitakerugian. Walaupun demikian, banyak korporasi yang lolos dari kejaran hukumsehingga tindakan korporasi yang bertentangan dengan hukum tersebut semakinmeluas dan sulit dikontrol. Menjerat korporasi atas kejahatan yang dilakukannyamelalui adalah hal yang penting, namun yang tidak kalah pentingnya adalahmemberikan perlindungan dan keadilan kepada korban kejahatan korporasi.Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul permasalahan yaknibagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadapkorban kejahatan korporasi saat ini, serta bagaimana kebijakan formulasipertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi dimasa yang akan datang.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatifdengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan denganmengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumendokumenyang berkaitan. Selanjutnya, data dianalisis secara normatif kualitatifdengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalamdokumen dan perundang-undangan.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa saat ini kebijakan formulasipertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi belumdapat mewujudkan pertanggungjawaban korporasi terhadap korban. Oleh karenaitu, diperlukan reorientasi dan reformulasi pada kebijakan formulasi yang akandatang dengan menekankan pada keseragaman dan konsistensi dalam halpenentuan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana korporasi,siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan korporasi, sertasanksi-sanksi apa yang sesuai untuk korporasi yang melakukan kejahatan.Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Korban Kejahatan Korporasi

PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSIONAL DALAM RANGKA MENUJU OPTIMALISASI KERJA Eko Prihartono, SH
LAW REFORM Vol 5, No 1 (2009)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaanpengawasan fungsional dan tindak lanjutnya dalam pelaksanaan pengawasanuntuk menuju optimalisasi kenerja auditor di Inspektorat Jenderal DepartemenPertanian.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelitipersoalan-persoalan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yangmerupakan data sekunder, yang selanjutnya disebut dengan penelitianpustaka. Untuk melengkapi data sekunder, maka dilakukan penelitianlapangan untuk memperoleh data primer dengan mengadakan wawancara.Hasil penelitian ini adalah : (1). Inspektorat Jenderal DepartemenPertanian sebagai sub sistem pemerintahan, keberadaannya mempunyai andilbesar dalam terselenggaranya kepemerintahan yang baik dan bebas daripraktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Good Governance and CleanGovernance). .(2). Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian sebagai AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsipengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara signifikanberbagai macam permasalahan dan perubahan yang terjadi, baik politik,ekonomi maupun sosial melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkandalam suatu kebijakan pengawasan yang menyeluruh. (3) DepartemenPertanian berkepentingan dengan terwujudnya system pengawasan yangmemadai untuk menjamin tercapainya tujuan dan pelaksanaan kegiatansecara efektif, efisien dan ekonomis.. (4.) Tindak lanjut hasil pengawasanAparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat diperlukan dalam rangkamemperbaiki manajemen pemerintah antara lain aspek ketatalaksaan danSumber Daya Manusia Aparatur, aspek kelembagaan serta dasar peniliaiankinerja pimpinan unit kerja, agar suatu temuan yang sama tidak terulangkembali. (5). Semakin gencarnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja institusipengawas termasuk Inspektorat Jenderal, secara tidak langsung menuntutadanya peningkatan kinerja dari tim auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan.Kata kunci : Pengawasan fungsional, Optimalisasi kerja.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2009 2009

Filter By Issues

All Issue Vol 21, No 2 (2025): Law Reform Vol 21, No 1 (2025) Vol 20, No 2 (2024) Vol 20, No 1 (2024) Vol 19, No 2 (2023) Vol 19, No 1 (2023) Vol 18, No 2 (2022) Vol 18, No 1 (2022) Vol 17, No 2 (2021) Vol 17, No 1 (2021) Vol 16, No 2 (2020) Vol 16, No 1 (2020) Vol 15, No 2 (2019) Vol 15, No 1 (2019) Vol 14, No 2 (2018) Vol 14, No 1 (2018) Vol 13, No 2 (2017) Vol 13, No 1 (2017) Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2010) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 1 (2009) Vol 4, No 2 (2009) Vol 4, No 1 (2008) Vol 3, No 2 (2008) Vol 3, No 1 (2007) Vol 2, No 2 (2007) Vol 2, No 1 (2006) Vol 1, No 2 (2006) Vol 1, No 1 (2005) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA