cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
JIMFISIP menerbitkan artikel ilmiah mahasiswa dari delapan Program Studi, yaitu Prodi Sosiologi, Prodi Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Politik dan Prodi Ilmu Pemerintahan. JIMFP terbit satu volume dan empat nomor dalam setahun, yaitu bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 50 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019" : 50 Documents clear
Sikap Masyarakat Terhadap Pola Komunikasi Pencegahan Nahi Munkar Oleh Front Pembela Islam Andrian Misbar; Amsal Amri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

Penelitian yang berjudul “Sikap Masyarakat Terhadap Pola Komunikasi Pencegahan Nahi Munkar Kelompok Front Pembela Islam (Studi Penelitian di Gampong Weu Raya Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar” ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi pencegahan nahi munkar oleh FPI di Gampong Weu Raya, Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, sikap masyarakat terhadap pola komunikasi pencegahan nahi munkar oleh FBI di Gampong Weu Raya, Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dan tanggapan tokoh masyarakat Gampong Weu Raya, Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar pola komunikasi pencegahan nahi munkar yang dilakukan oleh kelompok FPI di pantai Lhoknga. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya deskriptif. Subjek penelitian ini ialah masyarakat, tokoh masyarakat Gampong Wue Raya dan pihak FPI. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pola komunikasi yang dilakukan oleh pihak FPI dalam mencegah kemungkaran di pantai Lhoknga dengan pola turun lapangan secara langsung dengan membubarkan para pelaku kemungkaran secara paksa dengan terlebih dahulu meminta izin dari tokoh masyarakat setempat. Sosialisasi juga dilakukan dengan pemancangan berbagai spanduk sekitar lokasi yang rawan terjadinya perbuatan kemungkaran. Sikap masyarakat terhadap pola komunikasi FIP ini bergam Sebagian masyarakat menanggapinya dengan sikap negatif karena FPI dianggap melakukan tindakan sewenang-wenang yang membuat kerugian usaha dagangan mereka. Sedangkan masyarakat yang menyikapi secara postif menganggap bahwa komunikasi pencegahan kemungkaran oleh pihak FPI suatu yang wajar karena itu sebuah kewajiban dalam Islam. Sikap tokoh masyarakat terhadap pola komunikasi FPI dalam mencegah kemungkaran di pantai Lhoknga ini sangat positif. Hal ini ditandai dengan memberikan izin bagi pihak FPI untuk leluasa melakukan pencegahan kemungkaran yang terjadi di sepanjang pantai Lhoknga. Tidak hanya itu tokoh masyarakat Gampong Wue Raya juga memperlihakan dukungannya dengan keikutsertaan mereka dalam melakukan razia di sepanjang pantai Lhoknga.Kata Kunci: Sikap Masyarakat, Pola Komunikasi, Nahi Munkar Front Pembela Islam.Community Attitudes Against Communication Patterns of Prevention of Nahi Munkar Front Groups of Islamic DefendersHe study entitled "Community Attitudes Against Communication Patterns of Prevention of Nahi Munkar Front Groups of Islamic Defenders (Research Study in Gampong Weu Raya District of Lhoknga, Aceh Besar Regency" is the aim of knowing FPI's communication prevention methods in Gampong Weu Raya, Lhoknga District Aceh Besar District, community attitudes towards the communication patterns used by the FPI in Gampong Weu Raya, Lhoknga Subdistrict, Aceh Besar District and the main figure of the community of Gampong Weu Raya, Lhoknga Subdistrict, Aceh Besar. This study used a qualitative approach with a type of descriptive study.The subjects of this study were the community, community leaders Gampong Wue Raya and the FPI.The technique of data collection was carried out by interviews, lists and analysis by the FPI in preventing the disasters on the coast of Lhoknga with a pattern down the field la it is important to dissolve the perpetrators of kemungkahan with them from the origin of the local community. Dissemination was also carried out by the authors of various banners about locations prone to changes in munkar deeds. The attitude of the community towards the FIP communication pattern has shifted. Some people responded with a negative attitude because FPI was considered to have carried out arbitrary acts that caused losses to their trading businesses. Whereas the public who directly responded positively assumed that such communication was an absolute matter by the reasonable FPI because it was an obligation in IslamKeywords: Community Attitudes, Communication Patterns, Nahi Munkar Islamic Defenders Front.
Strategi Komunikasi Politik Partai Politik Pendukung HM Jamin Idham-CHalidin Oesman dalam Pemenangan Pemilukada di Nagan Raya Intan Zihnia Syatira; Rahmat Saleh
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Strategi Komunikasi Politik Partai Politik Pendukung HM Jamin Idham-Chalidin Oesman dalam Pemenangan Pemilukada di Nagan Raya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik pendukung HM Jamin Idham-Chalidin Oesman beserta kendala yang dihadapi dalam pemenangan pemilukada 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitiatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teori yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah teori political marketing. Data dan informasi diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ketua atau sekretaris partai politik yang mendukung. Dalam penelitian ini ada beberapa strategi yang digunakan partai politik pendukung HM Jamin Idham-Chalidin Oesman dalam pemenangan pemilukada di Nagan Raya, yaitu mengadakan komunikasi secara internal dan eksternal, survei masyarakat, pengembangan isu positif, door to door campaign, dan merangkul tokoh-tokoh berpengaruh. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pemenangan HM Jamin Idham-Chalidin Oesman yaitu pertama adanya black campaign, kemudian terjadinya miskomunikasi dan adanya intimidasi dari pemerintah.Kata Kunci : Strategi Komunikasi Politik, Political Marketing, Pemilukada Political Communication Strategy of Political Parties Supporting HM Jamin Idham-Chalidin Oesman in the Winning of Regional Head Election in Nagan RayaThis research is entitled "Political Communication Strategy of Political Parties Supporting HM Jamin Idham-Chalidin Oesman in the Winning of Regional Head Election in Nagan Raya". This study aims to find out the political communication strategies carried out by HM Jamin Idham-Chalidin Oesman supporting political parties along with the obstacles faced in winning the 2017 Regional Head Election. This study uses qualitative research methods using a descriptive approach. The theory that researcher uses as a reference in this study is the theory of political marketing. Data and information are obtained through in-depth interviews with the chairman or secretary of the supporting political parties. In this study there are several strategies used by HM Jamin Idham-Chalidin Oesman supporting political parties in winning the Regional Head elections in Nagan Raya, namely conducting internal and external communication, community surveys, developing positive issues, door to door campaigns, and embracing influential figures . While the obstacles faced in winning HM Jamin Idham-Chalidin Oesman were firstly the existence of a black campaign, then the occurrence of miscommunication and intimidation from the government.Keywords: Political Communication Strategy, Political Marketing, Election
Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Sebagai Lahan Perkebunan (Studi Kasus Desa Blangtemung Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues) mahmuddin mahmuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk mengetahui alasan masyarakat membuka lahan perkebunan di kawasan hutan lindung di Desa Blangtemung. Penelitian ini menggunakan teori Tindakan Rasionalitas Intrumental dari Max Weber yang menyatakan bahwa tindakan rasionalitas instrumental merupakan tindakan yang berorientasi tujuan dan motivasi pelaku. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan maupun responden yang memenuhi kriteria subjek penelitian dan relevan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, fungsi hutan lindung menurut masyarakat itu sendiri yaitu: Pencegah longsor, Sumber kayu bagi masyarakat untuk bahan bangunan dan sebagian masyarakat memanfaatkan hutan tersebut untuk menambah penghasilan mereka. Kedua masyarakat membuka lahan perkebunan di kawasan hutan lindung dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: tingkat pendapatan dan kebutuhan masyarakat, sosial budaya masyarakat, tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah, penguasaan lahan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan membuka lahan perkebunan dikawasan hutan lindung dari sisi perekonomian mengalami peningkatan dan memudahkan masyarakat memanen di kawasah hutan lindung tersebut.Kata Kunci: Pengelolaan Hutan, Hutan Lindung, Lahan PerkebunanCommunity behavior in the management of protected forests as perkebuana land (case study of blangtemung village, dabun bracelet, gayo lues district)ABSTRACKThis thesis aims to find out the reasons people farming land in the protected areas in the village Blangtemung. Method this is a descriptive study using a qualitative approach, the data obtained through interviews with informants and respondents who meet the criteria and relevant research subject in providing the information required in this study. The results of this study shows thatFirst, the function of protected forests by the communities themselves, namely: Prevention of landslides, wood source for the community for building materials and some people were exploiting the forest to supplement their income. Both communities for farming land in the protected areas is influenced by several factors including: the level of income and the needs of society, social culture, education and knowledge society that is still low, tenure. From the results of this study concluded that the farming land area of protected forest in terms of the economy has increased and facilitate community kawasah harvesting in protected forests.Keywords: Management Forests, Protected Forests, Farm Land
Kebijakan Bupati Aceh Tamiang Sesuai SK No 541 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan (Studi Kasus : Masuknya Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) Dalam Area Penambangan Batu Gamping PT Tripa Semen Aceh (TSA) Di Desa Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang) Diah Utari; Prof. Dr. Adwani, M.Hum
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

Abstrak Bahasa Indonesia : Kebijakan Bupati Aceh Tamiang Sesuai SK NO 541 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan (Studi Kasus : Masuknya Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) Dalam Area Penambangan Batu Gamping PT Tripa Semen Aceh (TSA) di Desa Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang)SK No 541 Tahun 2016 merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Tamiang tentang izin lingkungan pada rencana kegiatan industri semen kapasitas produksi 10.000 ton/hari klinker yang berada di Kampung Kaloy Kabupaten Aceh Tamiang kepada perusahaan PT Tripa Semen Aceh. Terdapat hampir 2.549,2 Ha luas kawasan yang dikuasai. Akan tetapi, terdapat hampir 2.199,8 Ha kawasan eksplorasi masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Bupati Aceh Tamiang yang dikeluarkan sesuai SK No 541 Tahun 2016 dapat dikeluarkan kepada PT Tripa Semen Aceh (TSA) sedangkan status penambangannya masuk ke dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan untuk mengetahui upaya penyelesaian yang telah dilakukan Bupati Aceh Tamiang sesuai SK No 541 Tahun 2016. Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua teori yaitu kebijakan publik dan kelompok kepentingan sebagai alat untuk menganalisis serta menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif sebagai pendekatan penelitian. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (in-dept interview) dan kajian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwa keberadaan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) pada area rencana kegiatan industri semen PT Tripa Semen Aceh berada dalam kawasan yang dimaksud. Hampir terdapat 2.199,8 Ha lahan yang merupakan kawasan KEL,yang terbagi dalam tiga blok komoditas utama yaitu komoditas pasir kuarsa sebanyak ±351 Ha berada di KEL, komoditas clay/tanah liat sebanyak ±290,2 Ha berada di KEL, dan komoditas batu gamping sebanyak  ± 1.813 Ha. Dan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan Kebijakan Bupati Aceh Tamiang sesuai SK No 541 Tahun 2016 yang telah bermasalah, dan menimbulkan polemik maka dilakukannya perubahan atau adendum kebijakan.Abstrak Bahasa Inggris : Aceh Tamiang Regent Policy According to SK NO 541 of 2016 concerning Environmental Permits (Case Study: Entry of Leuser Ecosystem Area (KEL) in PT Tripa Semen Aceh (TSA) Limestone Mining Area in Kaloy Village, Tamiang Hulu District, Aceh Tamiang District)Decree No. 541 of the year 2016 is a policy issued by the Governors of Aceh Tamiang on environmental permits on plans the activities of the cement industry production capacity of 10,000 tons/day clinker residing in Kampung Aceh Tamiang Regency Kaloy to company PT Tripa Cement Aceh. There are almost 2,549.2 Ha area controlled. However, there are almost 2,199.8 Ha area of exploration entry in the Leuser ecosystem (ex.). This research aims to know the policy of the Regent of Aceh Tamiang issued according SK No 541 Year 2016 can be issued to PT Tripa Cement Aceh (TSA) whereas the status of the penambangannya entered into the Leuser ecosystem (ex.) and to the attempt has been made Regent of Aceh Tamiang according SK No. 541 of the year 2016. But in this study used two theories, namely public policy and interest groups as a tool to analyze and answer the research problem. In this study uses qualitative methods is descriptive research approach as. And data collection techniques used are in-depth interviews (in-dept interview) and the study of librarianship. The results from this research that the existence of the Leuser ecosystem (ex.) in the area of industrial activities PT cement plans to save Cement Aceh is in the region in question. Almost there are 2,199.8 Ha land area consists in EX. three blocks of main commodities commodity sand quartz ± 351 Ha was in EX., commodities clay/clay ± 290.2 Ha are in KEL, and commodities limestone ± 1,813 Ha. And efforts are being made in resolving the Aceh Tamiang Regency Regent Policy according SK No 541 Year 2016 which have been problematic, and raises the polemic then doing changes or adendum policy.
STRATEGI PARTAI GARUDA PADA PROSES VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019 ( Studi Kasus DPD Partai Garuda Provinsi Aceh ) Rizky Andyka; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

Verifikasi partai politik adalah penelitian atau pemeriksaan terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu. Sebagai partai politik, baru diperlukan perencanaan yang dilakukan oleh partai Garuda DPD Aceh untuk mendukung partai peserta Pemilu 2019 dan menjadi pemenang pada pemilu 2019 di Aceh. Tujuan penulis dalam penelitian ini ingin menjelaskan cara memverifikasi partai Garuda sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2019, menjelaskan strategi partai Garuda mempertanyakan dan menjelaskan bagaimana memasarkan politik partai Garuda sebagai partai politik peserta baru Pemilu tahun 2019 serta menjelaskan apa yang menjadi tujuan dan tantangan dalam proses verifikasi partai Garuda.Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi yang membahas, menggunakan teknik wawancara untuk membahas masalah yang dibahas. Data primer yang diperoleh melalui (wawancara), kemudian data sekunder melalui buku-buku, jurnal, media massa. Kemudian dianalisis menggunakan teori politik, Pemilu dan strategi pemasaran politik. Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual yang diverifikasi dalam UU No. 7 Tahun 2017 pasal 173 tentang Pemilu, dalam hal strategi partai Garuda menggunakan program bantuan yang mencari kerja yang solutif dalam bidang ekonomi,dalam hal pemasaran partai politik Garuda menggunakan media sosial sebagai sarana partisipasi partai dan menggunakan metode gerilya sunyi. Keuangan / persetujuan partai dan tingkat kesadaran kader partai menjadi tantangan dan tantangan yang terkait dengan partai Garuda DPD Aceh. Kata Kunci: Verifikasi partai, Strategi Pemasaran, Partai Garuda, Pemilu.
Peran Biro Humas dan Protokol Setda Aceh dalam mempublikasikan Kegiatan Pimpinan di Media Online Raesa Nadya; Mahyuzar Mahyuzar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkangambarannyatamengenaiperan Biro Humas dan Protokol Setda Aceh dalam mempublikasikan kegiatan pimpinan di media online. Dalam penelitian ini digunakan 4 kategori peran Humas menurut Dozier Broom yang dijadikan acuan oleh peneliti sebagai landasan teoritis dalam penelitian karenadapat menggambarkan bagaimana peran yang telah dijalankandenganbaikolehBiro Humas dan Protokol Setda Aceh dalam mempublikasikan kegiatan pimpinan di media online.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan ialah teknik Purposive Samplingdengan5 informan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancaradan dokumentasi. Berdasarkanpenelitian yang telahdilakukan, diperolehhasilbahwa: 1. Biro Humas dan Protokol Setda Aceh telah menjalankan peran dengan baik dalam mempublikasikan kegiatan pimpinan secara rutin di media online dengan mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi mengenai program dan kegiatan pimpinan kepada publik lalu mempublikasikan informasi tersebut melalui media online. 2. Sesuai dengan 4 kategori peran Humas menurut Dozier Broom, Biro Humas dan Protokol Setda Aceh dalam menjalankan peran sebagai penasehat ahli yaitu membantu mencarikan solusi dalam menyelesaikan masalah hubungan dengan publik. Kemudian Humas juga dalam menjalankan peran sebagai fasilitator komunikasi yaitu membantu pihak manajemen dalam hal mendengar apa yang diinginkan publiknya. Kemudian Humas juga dalam menjalankan peran sebagai pemecahan masalah yaitu membantu pimpinan baik sebagai penasihat hingga mengambil tindakan dalam menghadapi persoalan secara rasional dan profesional. Kemudian Humas juga dalam menjalankan peran sebagai teknisi komunikasi yaitu bagaimana Humas menjalin hubungan yang baik dengan instansi dan media terkait.Kata Kunci : Peran, Biro Humas dan Protokol Setda Aceh,Publikasi, Media Onlinethe role of the Public Relations Bureau and the Aceh Secretariat Protocol in publishing leadership activities in online mediaThis study aims to get a picture of the role of the Public Relations Bureau and the Aceh Secretariat Protocol in publishing leadership activities in online media. In this study four categories of PublicRelations roles according to Dieroier Broom are used as references by researchers as theoretical foundations in research because they can illustrate how roles have been played with both the Public Relations and Local Protocols. Aceh in publishing leadership activities in online media. This study is a qualitative research with a descriptive type. The informant selection technique used was the Purposive Sampling technique with 5 informants in this study. Data collection methods used are observation, interview and documentation. Based on the research that has been done, it is obtained that: 1. The Public Relations Bureau and Protocol of the Regional Secretariat of Aceh have carried out a good role in publicizing leadership activities routinely in online media by gathering, processing and presenting information about leadership programs and activities to the public and publishing such information through online media. 2. In accordance with the 4 categories of PublicRelations roles according to Dozier Broom, the Public Relations Bureau and the Aceh Secretariat Protocol in carrying out their roles as expert advisors are helping to find solutions to solving public relations problems. Then Public Relations is also in carrying out the role as a communication facilitator that is helping the management in terms of hearing what the public wants. Then Public Relations is also in carrying out the role as problem solving that is helping the leadership both as advisers to take action in dealing with problems rationally and professionally. Then Public Relations is also in carrying out the role as a communication technician, that is how Public Relations establishes good relationships with relevant agencies and media.Keywords: Role, Public Relations Bureau and Aceh Secretariat Protocol, Publications, Online Media
IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT PERIODE 2015-2016 DI KOTA LHOKSEUMAWE (Studi Kasus: Dinas Syari’at Islam Kota Lhokseumawe) Rika Karlina Putri; Prof. Dr. Adwani, M.HUm
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

ABSTRAKQanun jinayat telah disahkan sebagai aturan dalam bidang Syari’at Islam sebagai pedoman sehari-hari untuk seluruh komponen masyarakat serta sebagai payung hukum bagi masyarakat Aceh, yang dapat memberlakukannya Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat secara efektif hanya beberapa daerah saja, seperti Kota Banda Aceh yang menjadi Rule model pemberlakuan syari’at Islam di Aceh, beserta Kabupaten Aceh Besar. Hampir sebagian besar Kabupaten/Kota di Aceh belum efektif menjalankan Qanun Nomor 6  Tahun 2014  tentang hukum Jinayat, seperti Kota Lhokseumawe. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor tidak terlaksananya hukuman cambuk bagi pelanggar Qanun Jinayat sepanjang tahun 2015-2016 di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan sumber observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini bahwa ada beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Syari’at Islam khususnya pada pelanggar Qanun Jinayat yang tidak dihukum cambuk di Kota Lhokseumawe selama tahun 2015-2016. Kendala terbesar yang dihadapi adalah ketidakseriusan aparatur penegak hukum yang ditandai dengan garis koordinasi yang belum jelas antara Penyidik Wilayatul Hisbah, Satpol PP, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar’iyah. Hal ini terlihat dari saling menyalahkan antara instansi satu dengan lainnya karena, hasil wawancara dengan Kejaksaan dan Mahkamah Syar’iyah mengatakan bahwa pada tahun 2015-2016 tidak ada perkara yang dilimpahkan penyidik ke Kejaksaan sehingga, Kejaksaan juga tidak bisa melakukan tindak lebih lanjut terhadap pelanggar Qanun Jinayat untuk dipersidangkan dan dilakukan eksekusi hukuman cambuk. Kesimpulan penelitian ini bahwa Dinas Syari’at Islam akan  membuat rancangan untuk diskusi masalah pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelanggar Qanun Jinayat, yang melibatkan semua aparatur negara seperti polisi, tentara, Satpol PP dan WH untuk membentuk satu team operasi rahasia yang kuat.Kata Kunci: Qanun Jinayat, Cambuk, Kebijakan IMPLEMENTATION OF QANUN NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING JINAYAT LAW 2015-2016 PERIOD IN LHOKSEUMAWE CITY (Case Study: Syari'at Islamic Office in Lhokseumawe City)AbstractQanun Jinayat has been ratified as a rule in the field of Islamic Shari'a as a daily guideline for all components of society and as a legal foundation for Acehnese people, who can enforce Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat law effectively in only a few regions, such as Banda City Aceh which became the Rule of the model of Islamic Shari'a implementation in Aceh, along with the Aceh Besar District. Most districts/cities in Aceh have not been effective in implementing Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat law, such as the City of Lhokseumawe. The purpose of this study was to determine the factors that did not carry out caning for violators of Qanun Jinayat throughout 2015-2016 in the City of Lhokseumawe. This study uses a qualitative approach with sources of field observation, documentation, and in-depth interviews. The results of this study that there are several obstacles in the implementation of Islamic Shari'a, especially for violators of Qanun Jinayat who were not sentenced to caning in Lhokseumawe City during 2015-2016. The biggest obstacle faced was the lack of seriousness of law enforcement officials marked by unclear coordination lines between WH Investigators, Satpol PP, Prosecutors, and Mahkamah Syariah. This can be seen from blaming each other with one another. As a result of interviews with the Attorney General's Office and the Syariah Court, in 2015-2016 there were no cases delegated by investigators to the Prosecutor's Office so that the Attorney General could not take further action against Qanun Jinayat was tried and executed with caning. The conclusion of this study is that the Syari'at Islamic Office will need to plan for the discussion of the issue of approval for violators of Qanun Jinayat, which facilitates all countries such as the police, army, Satpol PP, and WH to make a strong secret operations team.Keywords: Jinayat Qanun, Whip, Policy
KEMENANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT PADA PILKADA 2017 (Suatu Penelitian Terhadap Pemasaran Politik Partai Aceh) Sartina wati; Dr. Effendi Hasan, M.A.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

Pilkada serentak Kabupaten Aceh Barat telah dilaksanakan pada 15 Februari 2017 yang diikuti oleh 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Pasangan H. Ramli MS dan Drs. H. Banta Puteh Syam, SH. MM yang diusung oleh Partai Aceh berhasil memenangkan Pilkada, sedangkan menurut hasil survei yang dilakukan Aceh Branding Institute (ABI) Dr. H. T. Alaidinsyah yang merupakan kandidat incumbent dan diusung oleh delapan Partai Nasional lebih berpotensi untuk menang pada Pilkada 2017 di Kabupaten Aceh Barat. Hasil rekapitulasi data pasangan H. Ramli MS dan H. Banta Puteh Syam, SH. MM unggul dengan perolehan sebanyak 52.538 suara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemasaran politik yang dilakukan Partai Aceh dalam memenangkan H. Ramli MS dan mengalahkan kandidat incumbent pada Pilkada 2017 di Kabupaten Aceh Barat dan untuk mengetahui pemasaran politik yang dilakukan Partai Aceh lebih efektif mempengaruhi pemilih di Kabupaten Aceh Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa pemasaran politik yang dilakukan Partai Aceh pada Pilkada 2017 di Kabupaten Aceh Barat, diantaranya visi misi dan program kerja yang jelas, kampanye secara langsung ke masyarakat, penyampaian isu-isu politik, survei ke masyarakat, pencitraan calon Bupati, menghadirkan tokoh berpengaruh seperti tokoh mantan kombatan GAM, membentuk tim bayangan, serta melakukan pemetaan. Selanjutnya pemasaran politik yang dilakukan Partai Aceh lebih efektif mempengaruhi pemilih di Kabupaten Aceh Barat, hal ini mencakup beberapa faktor diantaranya karena figur  H. Ramli MS, visi misi dan program kerja yang lebih menyentuh masyarakat, serta karena jargon kandidat. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemasaran politik Partai Aceh efektif mempengaruhi pemilih sehingga berhasil memenangkan Pilkada 2017 di Kabupaten Aceh Barat.THE VICTORY OF REGENT AND VICE REGENT OF ACEH BARAT IN REGIONAL ELECTION IN 2017 (A study of Political Marketing of Aceh Party)The regional election in Aceh Barat Regency was conducted on February 15, 2017 wherethreepairs of candidates Regent and Vice Regent took part. The pair of H. Ramli MS and H. Banta PutehSyam carried by Aceh Party success in winning this election. Based on the result of the survey conducted by Aceh Branding Institute (ABI), H. T. Alaidinsyah, the incumbent candidate whichis under theNational Party has a higher potential to win the 2017 regional election in Aceh Barat Regency. The result of data recapitulation shows that the AcehPartysurpasses the other party with 52.538 votes. This research aims to find out the political marketing which was done by Aceh Party in winning H. Ramli MS to defeat the incumbent candidate in 2017 Regional Election in Aceh Barat and to study the political marketing conducted by Aceh Party which is more effective in influencing the voters in Aceh Barat Regency. The method used in this research is a qualitative descriptive using interview and literary search. The result of the research shows that several political marketing done by the Aceh Party isclear vision and mission and work program, direct campaign to the community, submission to political issues, survey to the community, excellent self-image of the candidates, presenting an influential figure such as former combatant of the Free Aceh Movement (GAM), form a shadow team, and do a mapping.Furthermore, the political marketing conducted by Aceh Party is more effective in influencing the voters in Aceh Barat Regency, which covers on some factors such as the figure of H. Ramli MS, vision and mission and work program that impress the community more, and also due to the tagline of the candidate. From the result of the research, it can be concluded that the political marketing conducted by Aceh Party is more effective in influencing the voters, thus they can win the 2017 regional election in Aceh Barat Regency.
Peran Partai Partai Persatuan Pembangunan Dalam Melahirkan Qanun Pelaksanaan Syariat Islam Di ACEH Periode 2009-2014 Munawwar Munawwar; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

PPP merupakan salah satu partai politik yang berasas Islam, partai politik merupakan sarana perjuangan dalam dunia perpolitikan, PPP memiliki kewajiban sesuai dengan amanah konstitusinya untuk mendorong lahirnya qanun berkenaan dengan syariat Islam. 2009 merupakan tahun pertama partai politik lokal ikut pemilu, Kehadiran partai politik ini dapat mempermudah kinerja PPP ataupun mempersulit kinerja PPP dalam melahirkan regulasi berkenaan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Periode 2009-2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Peran PPP Provinsi Aceh Dalam melahirkan Qanun syariat Islam Periode 2009-2014; untuk mengetahui Strategi PPP Provinsi Aceh dalam memperjuangkan berlaku Syariat Islam Di Aceh sesuai dengan Platform Partai. Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua teori yaitu teori politik kartel dan teori partai politik sebagai alat analisis menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah data primer yaitu dengan wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi/kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PPP Provinsi Aceh memiliki peran yang cukup besar, dimana PPP  menjadi pelopor utama dalam memberikan pandangan terhadap qanun berkenaan syariat Islam sebelum disahkah, dan mendukung draft rancangan qanun berkenaan syariat Islam yang disodorkan oleh Eksekutif, untuk menunjukkan peran mereka di Parlemen, kader PPP melakukan lobi dengan partai politik lainnya, peran ini menunjukkan bahwa PPP tidak termasuk kedalam Partai politik yang telah terkartelisasi. Strategi yang digunakan oleh PPP Provinsi Aceh dalam berjuang, telah sesuai dengan fungsi partai politik. PPP merupakan salah satu partai politik yang berasas Islam, partai politik merupakan sarana perjuangan dalam dunia perpolitikan, PPP memiliki kewajiban sesuai dengan amanah konstitusinya untuk mendorong lahirnya qanun berkenaan dengan syariat Islam. 2009 merupakan tahun pertama partai politik lokal ikut pemilu, Kehadiran partai politik ini dapat mempermudah kinerja PPP ataupun mempersulit kinerja PPP dalam melahirkan regulasi berkenaan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Periode 2009-2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Peran PPP Provinsi Aceh Dalam melahirkan Qanun syariat Islam Periode 2009-2014; untuk mengetahui Strategi PPP Provinsi Aceh dalam memperjuangkan berlaku Syariat Islam Di Aceh sesuai dengan Platform Partai. Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua teori yaitu teori politik kartel dan teori partai politik sebagai alat analisis menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah data primer yaitu dengan wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi/kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PPP Provinsi Aceh memiliki peran yang cukup besar, dimana PPP  menjadi pelopor utama dalam memberikan pandangan terhadap qanun berkenaan syariat Islam sebelum disahkah, dan mendukung draft rancangan qanun berkenaan syariat Islam yang disodorkan oleh Eksekutif, untuk menunjukkan peran mereka di Parlemen, kader PPP melakukan lobi dengan partai politik lainnya, peran ini menunjukkan bahwa PPP tidak termasuk kedalam Partai politik yang telah terkartelisasi. Strategi yang digunakan oleh PPP Provinsi Aceh dalam berjuang, telah sesuai dengan fungsi partai politik.
STRATEGI KOMUNIKASI PELAYANAN DALAM MENINGKATKAN PASIEN RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT IBNU SINA INDRAPURI ACEH BESAR Muhammad Randa Fairuz; Amsal Amri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

Komunikasi yang dipakai dalam pelayanan kepada pasien di sebuah rumah sakit adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi apa yang dipakai dalam pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pasien di Rumah Sakit Ibnu Sina. Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yakni dengan menyajikan data dalam bentuk deskripsi berupa naratif, kata-kata, ungkapan, pendapat dan gagasan yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber. Peneliti memperoleh data berdasarkan wawancara mendalam dengan para narasumber yang berkompeten menjawab rumusan masalah, dengan menggunakan teknik penarikan informan secara purposive dan melalui studi pustaka berdasarkan data-data yang terima dari staff Rumah Sakit Ibnu Sina serta beberapa pasien rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dipakai dalam pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pasien Rumah Sakit Ibnu Sina antara lain : strategi implementasi, strategi pendukung, serta strategi integrasi. Adapun strategi tersebut mengacu pada strategi komunikasi yang diungkapkan oleh Alo Liliweri dalam bukunya Strategi Komunikasi Masyarakat. Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Pelayanan Rumah Sakit, Kepuasan PasienCommunication Strategy of Services In Improving Hospital Patients In Ibnu Sina Hospital Indrapuri Aceh Besar.The communication used in service to patients in a hospital is very important for the survival of a company engaged in services. The purpose of this study was to find out what communication strategies were used in the service to improve patient satisfaction at Ibn Sina Hospital. This type of research uses descriptive qualitative research methods, namely by presenting data in the form of descriptions in the form of narratives, words, expressions, opinions and ideas collected by researchers from various sources. Researchers obtained data based on in-depth interviews with competent speakers answering the formulation of the problem, using purposive withdrawal of informant techniques and through literature study based on data received from Ibn Sina Hospital staff and several hospital patients. The results showed that the communication strategy used in the service to improve patient satisfaction in Ibnu Sina Hospital included: implementation strategies, supporting strategies, and integration strategies. The strategy refers to the communication strategy expressed by Alo Liliweri in his Public Communication Strategy.  Keywords: Communication Strategy, Hospital Services, Patient Satisfaction     Communication Strategy of Services In Improving Hospital Patients In Ibnu Sina Hospital Indrapuri Aceh Besar