Garuda - Garba Rujukan Digital

TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Septiani, Rina
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Indonesia merupakan negara yangÂ memiliki lima agama yang diakui dan setiap agama memiliki tuntunan acuan serta aturan yang harus ditaati oleh setiap pemeluk agamanya, di dalam agama Islam terdapat beberapa pedoman yang harus ditaati yaitu Al-quran dan Hadits serta ijma ulama.Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang didalamnya mengatur bukan hanya mengenai ibadah dengan sang khalik (Hablumminallah) tapi juga diatur mengenai hubungan dengan sesama manusia (hablumminannas), hubungan antar sesama pemeluk agama Islam maupun dengan pemeluk agama lain. Ketika bersinggungan dengan agama lain tertutama mengenai ajaran agama.Islam memiliki aturan tertentu di dalam Al-quran yaitu lakum dinukum waliadin (untukmu agamamu dan untukku agamaku), berdasarkan hal tersebut maka terdapat aturan mengenai suatu perbuatan seseorang muslim yang pada awalnya sudah menyatakan beriman kepada ajaran Allah SWT dan Rasul Nya, serta taat kepada perintah dan menjauhkan laranganNya, setelah itu dia keluar dari Agama Islam kepada kekafiran baik dengan niat, perbuatan dan ucapan yang menyebabkan kekafiran makaÂ hal tersebut didalam islam dinamakan dengan riddah.Â

TINJAUAN HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP KETENTUAN FORCE MAJEURE DALAM HUKUM PERDATA Hidayat, Rifqi; Komarudin, Parman
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Salah satu perbedaan utama antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada akadnya, bahwa bank konvensional memakai kontrak hutang dengan bunga yang diharamkan sedangkan bank syariah hanya menggunakan akad-akad yang diperbolehkan oleh Islam. Dalam setiap akad tersebut, terdapat berbagai klausul yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan akad, salah satunya adalah klausul force majeure, yaitu klausul tanggap bencana atau musibah yang bersifat preventif untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sayangnya, saat ini klausul force majeure tersebut sepenuhnya mengacu kepada hukum perdata dan kontrak konvensional, dan belum ada aturan spesifiknya dalam Islam. Oleh karena itu, perlu ada kajian khusus untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap klausul force majeure tersebut.Kata Kunci : Force Majeure, Hukum Perdata

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP POLIS ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI Ika Putri, Vianda Karina; Winarno, Bambang; Budiono, A. Rachmad
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstract: Electronic policy or e-policy is an insurance contract that happends due to an electronic commercial transactions. But e-policy has been in Indonesia although there is no clear legal framework related to the existence of these e-policy. The purpose of this study are 1) Determine and analyze how the legality of e-policy according to the law in Indonesia. 2) Determine and analyze how the strength of e-policies evidence in the event of a dispute between the parties. Judicial review of electronic policy in the insurance agreement, namely: 1) E-polis as a form of agreement which could be interpreted is not qualify as legitimate e-policy agreement contrary to KUHDagang to be equivalent for sub law. So, insurance agreement can be interpreted is not meet objective conditions of an agreement that could result in the agreement is null and void (Article 1320 of KUHPerdata). 2) The strength of evidence on e-policy will have a strong legal force if the e-policy is made in the form of a deed in writing and acknowledged by both parties entered into an agreement, but if e-policy just softfile that send by email then e-policy does not have the strength of evidence because it was not in accordance with the provisions of Indonesian laws. Keywords: Agreement, E-policy, The Insurance AgreementÂ Abstrak: Polis elektronik atau e-polis merupakan kontrak asuransi yang terjadi akibat suatu transaksi komersial elektronik. Namun e-polis telah berada di Indonesia meski belum ada payung hukum yang jelas terkait adanya e-polis ini. Tujuan Penelitian ini ialah 1) Mengetahui dan menganalisis keabsahan e-polis menurut hukum di Indonesia, 2) Mengetahui dan menganalisis bagaimana kekuatan pembuktian e-polis dalam hal terjadi sengketa antara para pihak. Tinjauan yuridis terhadap polis elektronik dalam perjanjian asuransi, yakni : 1) E-polis sebagai suatu bentuk perjanjian yang dapat diartikan tidak memenuhi syarat sah perjanjian karena e-polis bertentangan dengan KUHDagang yang setara dengan Undang-Undang. Sehingga perjanjian asuransi tersebut dapat diartikan tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian yang dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 1320 KUHPerdata). 2) Kekuatan pembuktian pada e-polis akan memiliki kekuatan hukum yang kuat apabila e-polis dibuat dalam bentuk akta yang tertulis dan diakui oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, namun apabila e-polis tersebut hanya berbentuk softfile yang dikirim melalui email maka e-polis tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum positif Indonesia.Â Kata Kunci : Perjanjian, E-polis, perjanjian asuransi

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM R, Yuminah
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Terjadinya kontroversi dalam masalah kepemimpinan perempuan dalam Islam berasal dari perbedaan ulama dalam menafsiri sejumlah ayat dan hadis Nabi. Secara umum jika dianalisa kualitas hadis riwayat al-BukhÃ¢rÃ®, al-TurmuzÃ®, dan al-NasÃ¢`Ã® serta Imam Ahmad Â tentang kepemimpinan perempuan secara umum adalah shahÃ®h li dzÃ¢tihi. Sanadnya memenuhi kaidah kesahihan sanad hadis, yaitu sanadnya bersambung, periwayatnya bersifat tsiqah, dan terhindar dari syudzÃ»dz dan âillah. Matannya juga memenuhi kaidah kesahihan matan hadis, yakni terhindar dari syudzÃ»dz dan âillah.Secara tekstual, hadis tersebut menunjukkan larangan bagi perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum. Oleh karena itu, mayoritas ulama secara tegas menyatakan kepemimpinan perempuan dalam urusan umum dilarang. Namun secara kontekstual hadis tersebut dapat dipahami bahwa Islam tidak melarang perempuan menduduki suatu jabatan atau menjadi pemimpin dalam urusan umum. Bahkan menjadi kepala negara, dengan syarat sesuai dengan kriteria Â dan sanggup melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual, karena kandungan petunjuknya bersifat temporal.

Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi al-Yatama dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu Hafidzi, Anwar; Hayatunnisa, Eka
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Poligami merupakan ketentuan hukum Islam yang membolehkan beristeri lebih dari satu. Permasalahan ini disinggung dalam al quran dan ada ayat-ayat yang memberikan dasar hukum pada poligami. Pada dasarnya Islam membolehkan poligami yang dalam al quran disebutkan bahwa poligami maksimal di berikan batasan sampai 4 org isteri.Â Mengenai hal ini terdapat berbagai persoalan dan problematika yang dipahami secara beragam oleh beberapa ulama, terutama mengenai dampak poligami di era modern sekarang ini. Oleh karena itu penelitian ini akan berfokus pada kajian terhadap 2 kitab fikih yakni Fikih Islaam wa Adillatuhu dan Fikiih Sunnah, yang keduanya membahas tentang dampak poligami. Penulis mencoba mengkontestualisasikan cara pandang kedua kitab ini dalam memahami poligami yang terjadi di masa kini. Penelitian ini menggunakan metode desktiptif analitik terhadap dua kitab yang telah disebutkan di atas. Melalui tulisan ini, tampak bahwa dampak poligami sangat merugikan pihak perempuan, lebih dari itu ia juga justru menimbulkan masalah baru di lingkungan masyarakat.Â

HAK DAN STATUS ANAK SYUBHAT DALAM PENIKAHAN Al Amruzi, Fahmi
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstract: Allah has clearly established all good things that are lawful (halal) or forbidden (haram), and between them there is something called syubhat, where most people fall into it and they do not know whether it is halal or haram. If you do not know whether it is halal or haram will a thing, then will arise a phenomenon called as syubhat. A relationship that was made because there is an element of syubhat, whether that happens to a marriage, called syubhat and then to be fasakh, or occurs in watha which is also called watha syubhat and consequently bear a child, the child is then called also with âa syubhat child.â Nasab (bloodline or lineage) of a syubhat child, whether resulting from a watha syubhat or a syubhat marriage, is set to his father, or a person who has become his/ her watha, because a marriage whether it is shahih or fasid, Â the nasab (lineage) of a child will remains to his/ her watha, not to his mother, because the Islamic law for a syubhat child is different from that of the illegitimate child. Keywords: Syubhat Marriage, Watha Syubhat, Syubhat Child, Illegitimate Child.Â Abstrak: Allah sudah menetapkan semua perkara baik yang halal atau haram jelas dan diantara keduanya ada sesuatu yang disebut syubhat, dimana kebanyakan manusia terjerumus ke dalamnya dan mereka tidak tahu apakah itu halal atau haram. Apabila tidak tahu halal dan haram suatu hal, maka akan timbul suatu penyakit yaitu syubhat. Sebuah hubungan yang dilakukan karena ada sebuah unsur syubhat, baik yang terjadi pada sebuah pernikahan yang disebut syubhat dan kemudian difasakh,Â atau terjadi pada wathaâ yang disebut juga wathaâ syubhat dan akibatnya melahirkan seorang anak, anak tersebut pun kemudian disebut pula dengan anak syubhat. Nasab anak syubhat baik yang dihasilkan dari wathaâ yang syubhat atau pernikahan Syubhat Â tetap kepada bapaknya, atau seorang yang telah mewathaânya. Karena baik nikah shahih atau fasid nasab anak tetap kepada seorang yang mewathaânya bukan kepada ibunya, karena anak syubhat hukumnya berbeda dengan anak zina.Â Kata kunci: Nikah syubhat, Wathaâ syubhat, Anak syubhat, Anak zina

Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II dalam Memberikan Penyuluhan Hukum atas Akta Risalah Lelang yang dibuatnya Haris, Muhammad
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Notaris memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan atau penjelasan tentang isi akta risalah lelang kepada para pihak yang ada di dalam risalah lelang tersebut. Risalah lelang adalah berita acara dokumen resmi dari jalannya penjualan dimuka umum atau lelang yang disusun secara teratur dan dipertanggung jawabkan oleh pejabat lelang dan para pihak (penjual dan pembeli) sehingga pelaksanaan lelang yang disebut didalamnya mengikat para pihak. Notaris selaku pejabat Lelang Kelas II juga berwenang menjelaskan fungsi dari risalah lelang yaitu sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Selain itu Risalah Lelang juga berfungsi sebagai dasar untuk melakukan balik nama/ peralihan/pemindahan hak sesuai benda yang dicantumkan dalam risalah lelang.Â Dengan diberikannya penjelasan tentang isi akta risalah lelang kepada para pihak lelang tersebut,Â akan memberikan dampak adanya rasa percaya dari para pihak yang melakukan lelang kepada notaris selaku pejabat lelang kelas II. Dengan tingginya rasa percaya dan aman kepada notaris tersebut diharapkan akan memicu peningkatan frekuensi lelang noneksekusi sukarela dari masyarakat

TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Septiani, Rina
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Indonesia merupakan negara yang memiliki lima agama yang diakui dan setiap agama memiliki tuntunan acuan serta aturan yang harus ditaati oleh setiap pemeluk agamanya, di dalam agama Islam terdapat beberapa pedoman yang harus ditaati yaitu Al-quran dan Hadits serta ijma ulama.Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang didalamnya mengatur bukan hanya mengenai ibadah dengan sang khalik (Hablumminallah) tapi juga diatur mengenai hubungan dengan sesama manusia (hablumminannas), hubungan antar sesama pemeluk agama Islam maupun dengan pemeluk agama lain. Ketika bersinggungan dengan agama lain tertutama mengenai ajaran agama.Islam memiliki aturan tertentu di dalam Al-quran yaitu lakum dinukum waliadin (untukmu agamamu dan untukku agamaku), berdasarkan hal tersebut maka terdapat aturan mengenai suatu perbuatan seseorang muslim yang pada awalnya sudah menyatakan beriman kepada ajaran Allah SWT dan Rasul Nya, serta taat kepada perintah dan menjauhkan laranganNya, setelah itu dia keluar dari Agama Islam kepada kekafiran baik dengan niat, perbuatan dan ucapan yang menyebabkan kekafiran maka hal tersebut didalam islam dinamakan dengan riddah.

TINJAUAN HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP KETENTUAN FORCE MAJEURE DALAM HUKUM PERDATA Hidayat, Rifqi; Komarudin, Parman
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Salah satu perbedaan utama antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada akadnya, bahwa bank konvensional memakai kontrak hutang dengan bunga yang diharamkan sedangkan bank syariah hanya menggunakan akad-akad yang diperbolehkan oleh Islam. Dalam setiap akad tersebut, terdapat berbagai klausul yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan akad, salah satunya adalah klausul force majeure, yaitu klausul tanggap bencana atau musibah yang bersifat preventif untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sayangnya, saat ini klausul force majeure tersebut sepenuhnya mengacu kepada hukum perdata dan kontrak konvensional, dan belum ada aturan spesifiknya dalam Islam. Oleh karena itu, perlu ada kajian khusus untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap klausul force majeure tersebut.Kata Kunci : Force Majeure, Hukum Perdata

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP POLIS ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI Ika Putri, Vianda Karina; Winarno, Bambang; Budiono, A. Rachmad
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstract: Electronic policy or e-policy is an insurance contract that happends due to an electronic commercial transactions. But e-policy has been in Indonesia although there is no clear legal framework related to the existence of these e-policy. The purpose of this study are 1) Determine and analyze how the legality of e-policy according to the law in Indonesia. 2) Determine and analyze how the strength of e-policies evidence in the event of a dispute between the parties. Judicial review of electronic policy in the insurance agreement, namely: 1) E-polis as a form of agreement which could be interpreted is not qualify as legitimate e-policy agreement contrary to KUHDagang to be equivalent for sub law. So, insurance agreement can be interpreted is not meet objective conditions of an agreement that could result in the agreement is null and void (Article 1320 of KUHPerdata). 2) The strength of evidence on e-policy will have a strong legal force if the e-policy is made in the form of a deed in writing and acknowledged by both parties entered into an agreement, but if e-policy just softfile that send by email then e-policy does not have the strength of evidence because it was not in accordance with the provisions of Indonesian laws. Keywords: Agreement, E-policy, The Insurance Agreement Abstrak: Polis elektronik atau e-polis merupakan kontrak asuransi yang terjadi akibat suatu transaksi komersial elektronik. Namun e-polis telah berada di Indonesia meski belum ada payung hukum yang jelas terkait adanya e-polis ini. Tujuan Penelitian ini ialah 1) Mengetahui dan menganalisis keabsahan e-polis menurut hukum di Indonesia, 2) Mengetahui dan menganalisis bagaimana kekuatan pembuktian e-polis dalam hal terjadi sengketa antara para pihak. Tinjauan yuridis terhadap polis elektronik dalam perjanjian asuransi, yakni : 1) E-polis sebagai suatu bentuk perjanjian yang dapat diartikan tidak memenuhi syarat sah perjanjian karena e-polis bertentangan dengan KUHDagang yang setara dengan Undang-Undang. Sehingga perjanjian asuransi tersebut dapat diartikan tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian yang dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 1320 KUHPerdata). 2) Kekuatan pembuktian pada e-polis akan memiliki kekuatan hukum yang kuat apabila e-polis dibuat dalam bentuk akta yang tertulis dan diakui oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, namun apabila e-polis tersebut hanya berbentuk softfile yang dikirim melalui email maka e-polis tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum positif Indonesia. Kata Kunci : Perjanjian, E-polis, perjanjian asuransi

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rizanizarli

Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address
Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rizanizarli

Contact Email rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone -

Journal Mail Official anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan

Location Kota banjarbaru, Kalimantan selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rizanizarli

Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address
Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA