Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Septiani, Rina
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (974.946 KB) | DOI: 10.18592/sy.v17i1.1033

Abstract

Indonesia merupakan negara yang  memiliki lima agama yang diakui dan setiap agama memiliki tuntunan acuan serta aturan yang harus ditaati oleh setiap pemeluk agamanya, di dalam agama Islam terdapat beberapa pedoman yang harus ditaati yaitu Al-quran dan Hadits serta ijma ulama.Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang didalamnya mengatur bukan hanya mengenai ibadah dengan sang khalik (Hablumminallah) tapi juga diatur mengenai hubungan dengan sesama manusia (hablumminannas), hubungan antar sesama pemeluk agama Islam maupun dengan pemeluk agama lain. Ketika bersinggungan dengan agama lain tertutama mengenai ajaran agama.Islam memiliki aturan tertentu di dalam Al-quran yaitu lakum dinukum waliadin (untukmu agamamu dan untukku agamaku), berdasarkan hal tersebut maka terdapat aturan mengenai suatu perbuatan seseorang muslim yang pada awalnya sudah menyatakan beriman kepada ajaran Allah SWT dan Rasul Nya, serta taat kepada perintah dan menjauhkan laranganNya, setelah itu dia keluar dari Agama Islam kepada kekafiran baik dengan niat, perbuatan dan ucapan yang menyebabkan kekafiran maka  hal tersebut didalam islam dinamakan dengan riddah. 
Keadilan Jender dan Sanksi atas Istri dalam Hukum Formal Keluarga Islam Septiani, Rina
Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol 13, No 1 (2015)
Publisher : UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.561 KB) | DOI: 10.18592/khazanah.v13i1.516

Abstract

The objective of this research is to prove that regulations on the imposition of sanctions from gender based justice perspective has yet to bring justice. In addition, regulations concerning sanction charge are still accommodating pro- visions set forth in fiqh laws. In practice, judges have toiled on women protec- tion; however, as long as the regulations remain unchanged, justice for women cant be truly upheld. This issue has actually sparred discrepancies among scholars. This research focuses on the exploration of some issues, such as in what do- mestic issues women of Islamic family will be liable for sanctions and how such sanctions will be analyzed from gender based justice perspective. This research found out that there is equality in Islamic law. It can be seen from the sanctions charged to women in the case of nushuz, divorce, and khuluk even though, in reality, there are some decisions made by Religious Court, which do not reflect justice values especially for women if it is reviewed from gender perspective in Indonesia. This research is a qualitative study corroborated with descriptive analysis based on textual reviews. Methods adopted for this re- search is that of normative legal research.Kata Kunci: Kekerasan, Nushuz, kesetaraan, keadilan, jender
TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Septiani, Rina
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (974.946 KB) | DOI: 10.18592/sy.v17i1.1033

Abstract

Indonesia merupakan negara yang  memiliki lima agama yang diakui dan setiap agama memiliki tuntunan acuan serta aturan yang harus ditaati oleh setiap pemeluk agamanya, di dalam agama Islam terdapat beberapa pedoman yang harus ditaati yaitu Al-quran dan Hadits serta ijma ulama.Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang didalamnya mengatur bukan hanya mengenai ibadah dengan sang khalik (Hablumminallah) tapi juga diatur mengenai hubungan dengan sesama manusia (hablumminannas), hubungan antar sesama pemeluk agama Islam maupun dengan pemeluk agama lain. Ketika bersinggungan dengan agama lain tertutama mengenai ajaran agama.Islam memiliki aturan tertentu di dalam Al-quran yaitu lakum dinukum waliadin (untukmu agamamu dan untukku agamaku), berdasarkan hal tersebut maka terdapat aturan mengenai suatu perbuatan seseorang muslim yang pada awalnya sudah menyatakan beriman kepada ajaran Allah SWT dan Rasul Nya, serta taat kepada perintah dan menjauhkan laranganNya, setelah itu dia keluar dari Agama Islam kepada kekafiran baik dengan niat, perbuatan dan ucapan yang menyebabkan kekafiran maka  hal tersebut didalam islam dinamakan dengan riddah. 
KEADILAN JENDER DAN SANKSI ATAS ISTRI DALAM HUKUM FORMAL KELUARGA ISLAM Septiani, Rina
Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol 13, No 1 (2015)
Publisher : UIN Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.561 KB) | DOI: 10.18592/khazanah.v13i1.516

Abstract

The objective of this research is to prove that regulations on the imposition of sanctions from gender based justice perspective has yet to bring justice. In addition, regulations concerning sanction charge are still accommodating pro- visions set forth in fiqh laws. In practice, judges have toiled on women protec- tion; however, as long as the regulations remain unchanged, justice for women cant be truly upheld. This issue has actually sparred discrepancies among scholars. This research focuses on the exploration of some issues, such as in what do- mestic issues women of Islamic family will be liable for sanctions and how such sanctions will be analyzed from gender based justice perspective. This research found out that there is equality in Islamic law. It can be seen from the sanctions charged to women in the case of nushuz, divorce, and khuluk even though, in reality, there are some decisions made by Religious Court, which do not reflect justice values especially for women if it is reviewed from gender perspective in Indonesia. This research is a qualitative study corroborated with descriptive analysis based on textual reviews. Methods adopted for this re- search is that of normative legal research.Kata Kunci: Kekerasan, Nushuz, kesetaraan, keadilan, jender
Penguasaan Konsep Siswa dalam Materi Siklus Air Melalui Pembelajaran Berbasis WhatsApp Group Septiani, Rina; Sudin, Ali; Sujana, Atep
Jurnal Pena Ilmiah Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Jurnal Pena Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/jpi.v3i2.27712

Abstract

OlehRina Septiani1605874Penguasaan konsep pada pembelajaran masih sangat rendah di sekolah dasar untuk mengetahui konsep. Penguasaan konsep dapat diukur melalui tes atau ulangan harian yang menjadikannya sebagai patokan penilaian. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan goals penguasaan konsep utuk mengetahui seberapa jauh siswa memahami dan mengerti tentang penguasaan konsep. Subject penelitian yang dilakukan pada peelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 1 Bulak kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan tes uraian peguasaan konsep materi siklus air untuk instrument. Pada hasil penelitian yang diperoleh terdapat tiga kelompok yang dilakukan oleh peneliti, yang pertama menggunakan paham konsep, kedua miskonsepsi, dan ketiga tidak paham konsep. paham konsep siswa dapat paham apa yang telah dilihat pada tes uraian dan mengetahui jawaban, untuk miskonsepsi siswa ketika ingin menjawab pertanyaan pada tes uraian dari hasil jawaban siswa menjawab benar akan tetapi dalam pernyataan yang ditulis siswa memilih jawaban ragu-ragu atau tidak yakin atau pada miskonsepsi siswa menuliskan jawaban salah tetapi pada pernyataan siswa menjawab yakin, tidak paham konsep artinya siswa benar-benar tidak mengetahui jawaban yang terdapat pada butir soal. Untuk mengetahui siswa termasuk kedalam tiga kategori tersebut peneliti menggunakan pembelajaran melalui dalam jaringan (daring) dengan aplikasi WhatsApp Group. Hasil jawaban yang dilalukan dalam uji tes uraian pada siswa secara daring melalui WhatsApp Group maka diperoleh 47% siswa miskonsepsi, 37% siswa paham konsep dan 16% siswa tidak paham konsep.
Divorce Outside the Religious Courts in the Citereup Bogor Community Septiani, Rina; Maulidini, Putri; Taufiq, Arif
Al-Bayyinah Vol. 7 No. 2 (2023): Al-Bayyinah
Publisher : Faculty of Sharia and Islamic Law Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/al-bayyinah.v7i2.5642

Abstract

The divorce regulations that apply in Indonesia are stated in article 39 of the 1974 Law (1). Divorce only can done in front hearing Court after the relevant Court tried and was unsuccessful reconcile second both parties. (2). For do divorce must Enough reason that between husband the wife will not live in harmony as husband and wife. (3). System method divorce in front hearing Court in set in   regulation separate legislation. However, this regulation does not apply to the entire community of Citereup which still adheres to Islamic Sharia law where divorce pronounced by a husband to a wife wherever the law is valid falls under divorce. The research method used is qualitative research based on field research which is oriented towards interviews, observation and documentation in order to obtain clear and accurate data. The results of the research are that the public's perception regarding divorce carried out outside the Religious Courts is that it is legal, the causal factors are: Lack of legal awareness in the community, costs are considered too burdensome for the parties to divorce, divorce procedures in the Religious Courts are considered complicated by the community. The impacts felt by society include: Divorce that has no legal force, difficulty in officially remarrying, unequal distribution of responsibilities.
The Perspective of Shafi'i Fiqh on the Legal Ruling of Giving a Ring in the Engagement Process Imron, Ali; Susanti, Popi; Jaudi, La; bin Awang Tarif, Muhammad Akmal; Septiani, Rina
Journal of Mujaddid Nusantara Vol. 1 No. 3 (2024): Journal of Mujaddid Nusantara September, 2024
Publisher : Institute of Education and Social Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62568/jomn.v1i3.186

Abstract

Marriage is a fundamental social institution in the context of Islam. In the realm of marital customs, various traditions have emerged, including the presentation of engagement rings. The practice of giving engagement rings has become an important component of marriage proposal ceremonies, especially in Indonesia. However, according to Islamic jurisprudence, particularly within the Shafi'i school of thought, the legal standing of engagement rings requires further examination. This investigation aims to analyze the legal implications of the practice of giving engagement rings from the perspective of Shafi'i Fiqh, while also considering customary practices. The research methodology employed is a legal study with a qualitative approach. Findings indicate that Shafi'i Fiqh accommodates a wide range of customary rituals in marriage, including the exchange of engagement rings. Although there is no specific regulation governing this practice, Islam promotes marriage as a means of building a family rooted in truth, love, and compassion.
Fluid restriction in hemodialysis patients with chronic kidney disease in RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Wijayaa, Andi Putra; Septiani, Rina; Sari, Dewi Kartika; Rizky, Ahmad Fauzi; Hidayah, Nurul; Arifin, Zulkarnain
Indonesian Nursing Journal Vol. 2 No. 2 (2025): January 2025
Publisher : Program Studi Keperawatan, Politeknik Negeri Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31962/inj.v2i2.299

Abstract

Background: Chronic kidney disease (CKD) patients undergoing hemodialysis must adhere to fluid restrictions to prevent complications such as hypertension, heart failure, and pulmonary edema. However, maintaining adherence is challenging due to physiological, psychological, and social factors. Purpose: This study aims to evaluate compliance with fluid restrictions among hemodialysis patients, identify factors influencing adherence, and propose strategies to improve compliance at RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang. Methods: A mixed-methods approach was employed, involving a cross-sectional survey of 100 hemodialysis patients and in-depth interviews with 16 participants. Quantitative data were analyzed using descriptive and inferential statistics, while qualitative data were thematically analyzed. Measures to minimize biases, such as ensuring confidentiality and cross-checking data, were implemented. Results: Quantitative findings revealed that participants had a moderate knowledge score (mean: 7.8/10) and an adherence rate of 75.3%, with a mean interdialytic weight gain of 2.5 kg. Significant correlations were found between knowledge and adherence (r = 0.58, p < 0.001) and adherence and weight gain (r = -0.65, p < 0.001). Qualitative analysis identified themes such as psychological challenges, social influences, coping strategies, and the importance of education. Participants highlighted thirst, cultural expectations, and limited understanding as barriers to adherence, while family support and education emerged as facilitators. Conclusion: Enhancing patient education, addressing psychological and social challenges, and promoting innovative coping strategies are essential to improving adherence to fluid restrictions. Tailored interventions and multidisciplinary approaches can optimize fluid management and patient outcomes in hemodialysis care
Legal Protection for Wives in Murder Cases: An Islamic Law and Positive Law Perspective Yasir, Muhammad; Nur, Syamsiah; Septiani, Rina; Rahayu, Solihah Sari; Rintaningrum, Ratna; Abdullah Lawang, Karimuddin
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5893

Abstract

This study aims to analyze the legal protection for wives in murder cases from the perspectives of Islamic law and positive law. In the context of Islamic law, the principle of justice governs the rights of wives, including protection against domestic violence. However, the implementation of this principle in judicial practice still faces various challenges. On the other hand, Indonesia's positive law, despite regulating women's protection through the Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT), also encounters obstacles in effective law enforcement, particularly in cases of violence resulting in murder. This study also discusses the comparison of sanctions imposed on perpetrators of wife murder in both legal systems, highlighting significant differences in the determination and implementation of penalties. Additionally, this research identifies major challenges in law enforcement, such as the lack of gender sensitivity among law enforcers and the limited access victims have to effective protection. The proposed policy recommendations include strengthening regulations on wife protection, enhancing the capacity of law enforcement officers, and expanding access to legal and psychological services for victims. This study contributes to the development of a more responsive legal policy for women's protection.
The Position of Women in Islamic Family Law: A Study of Rights and Obligations in Marriage Septiani, Rina
Journal of Nafaqah Vol. 2 No. 1 (2025): JON-JUNE
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/a9yh4k70

Abstract

This research is motivated by the persistence of gender inequality in the understanding and practice of women's rights and obligations in marriage according to Islamic family law. One of the main problems is the assumption that women have a subordinate position in the household, which often stems from conservative interpretations of religious texts. This research aims to examine normatively and contextually the position of women in Islamic family law, as well as analyze the rights and obligations of women in marriage based on classical and contemporary fiqh perspectives. The method used is normative qualitative with a literature study approach to the verses of the Qur'an, hadith, and the opinions of scholars from various madhhabs. The results of the study show that in principle, Islam upholds equality and justice in the relationship between husband and wife, but in practice there is often a gap between legal norms and social reality, which is influenced by patriarchal culture and lack of contextual understanding. In conclusion, it is necessary to develop a more progressive and gender-just approach to Islamic family law so that women can play a role as autonomous and equal legal subjects in marriage.