cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizanizarli
Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Editorial Address
Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran
Published by Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
ISSN : 14126303     EISSN : 2549001X     DOI : 10.18592/sjhp.v22i1.4843
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Syariah specializes on Law and Islamic law, and is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 18, No 1 (2018)" : 20 Documents clear
DINAMIKA KASUS AHMADIYAH DAN ALIRAN KEPERCAYAAN LAINNYA SERTA PENYELESAIANNYA MELALUI HUKUM TERTULIS DI INDONESIA Hamimah, Siti
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.787 KB) | DOI: 10.18592/sy.v18i1.2062

Abstract

Pemerintah secara resmi mengakui enam agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu) Secara umum Pemerintah menghargai kebebasan menjalankan ibadah agama, namun demikian pembatasan yang terus berlangsung dari pemerintah, khususnya pada agama yang tidak di akui  dan agama yang dianggap menyimpang dari agama yang di akui merupakan pengecualian dari pelaksanaan penghormatan kebebasan beragama. Meskipun pemerintah pusat mengontrol hal-hal yang berkaitan dengan agama, pemerintah pusat tidak berusaha untuk membatalkan peraturan daerah yang membatasi hak seperti yang dijamin oleh Undang-undang Dasar. Pengikut kelompok agama minoritas terus  mengalami beberapa diskriminasi resmi dalam bentuk kesulitan di bidang administrasi, seringkali dalam konteks pencatatan sipil untuk akta pernikahan dan kelahiran atau berkenaan dengan pengeluaran kartu pendudukHasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa: pertama, penganut dari kepercayaan yang belum di akui resmi oleh pemerintah boleh mengosongkan kolom agama dalam KTP elektronik atau e-KTP. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati/ Walikota dengan kewenangan. Kedua, Dinamika kasus Ahmadiyah dan penyelesaiannya terhadap agama pemerintah sebagai lembaga tertinggi sebuah Negara harus bersikap netral.
ISTIṢḤĀB SEBAGAI SOLUSI PEMECAHAN MASALAH KEKINIAN Rasyid, Maskur
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (502.044 KB) | DOI: 10.18592/sy.v18i1.2125

Abstract

Dinamisasi hukum Islam bisa dicapai dengan menekankan sisi kemaslahatan sebagai pertimbangan utama penetapan hukum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meninjau ulang istiṣḥāb sebagai dalil hukum, yaitu menetapkan sesuatu berdasarkan status asal. Adakalanya asal segala sesuatu adalah mubah, bebas dari tuntutan, hukum asal masih relevan, dan adakalanya sifat asal adalah tetap. Istiṣḥāb dapat diterapkan pada banyak kasus, baik bidang hukum keluarga, hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum ekonomi. Lebih dari itu, kesesuaian prinsip istiṣḥāb dengan asas hukum di Indonesia (asas praduga tak bersalah), asas legalitas, dan prinsip nullum delictum nulapoena sine praevia leg poenali menjadikannya penting untuk diketahui lebih lanjut.
FIKIH BAGI PEMULA (STUDI STRATEGI PEMBELAJARAN KITAB FIKIH MELAYU RASAM PARUKUNAN) Syairazi, Abdul Hafiz
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (602.89 KB) | DOI: 10.18592/sy.v18i1.2126

Abstract

Fikih memuat hal yang cukup banyak diingat ketika akan dipraktikkan. Hal ini bisa menyulitkan bagi seseorang yang baru belajar fikih. Misalnya ketika akan salat, minimal ia harus mengetahui dan mengingat syarat sah salat, rukun salat dan hal-hal yang membatalkan salat. Kalau tiga hal tersebut tidak ia ketahui dan tidak ia ingat ketika salat, maka bisa jadi salatnya tidak sah karena lalai salah satunya. Untuk itu perlu suatu strategi dalam pembelajaran fikih agar orang yang baru belajar dapat mengingat tigal hal dengan mudah. Kitab Rasam Parukunan yang beraksara Arab dan berbahasa Melayu ini memberikan solusi terhadap problematika di atas. Kontribusi ini sangat penting untuk dikaji, karena strategi ini terbilang langka pada kitab-kitab sejenis, termasuk dalam kitab-kitab klasik sekalipun. Rasam Parukunan disusun oleh Abdurrahman bin Muhammad Ali dari Amuntai, Kalimantan Selatan. Strategi yang beliau terapkan dalam kitab tersebut adalah dengan pembahasan yang ringkas, pemberian garis pada tema dan/atau subtema, pembuatan akronim, dan pembuatan skema. 
IMPLIKASI HUKUM ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Saputra, Dadin E.; Khalid, Afif
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.622 KB) | DOI: 10.18592/sy.v18i1.2063

Abstract

Abstract: There is an increase in corruption level in Indonesia, both in the total number of cases and in the total amount of financial losses suffered by the state. There are even more systematic corruption which present in all aspect of social life.The main problem formulation would be focusing on the consideration upon the decision of the panel of judges of the Constitutional Court in its decision Number 25/PUU-XIV/2016 and its legal implication towards law enforcement process and corruption eradication. The objective of this research is, first, to understand the legal consideration of the panel of judges of constitutional court in the decision Number 25/PUUXIV/2016. As for the second objective, the researcher would like to be cognizant of the legalimplication related with the law enforcement and corruption eradication process. In conducting the research, the researcher is using normative judicial research, with juridical approach as the method. This research is using qualitative method and in analytical-descriptive analysis. This research resulted in number of conclusions, per se, Constitutional Court decision Number 25/PUUXIV/2016 has created legal uncertainty related to the formulation of corruption; as corruption was material offense, whereof in the beginning was formal offense. Such circumstance obliges law enforcer to establish the ground on how much actual financial loss the state has suffered, not on potential financial loss. There is different, legally unrelated perspective in defining “could” as in “could inflict state financial loss or harm state economy” under criminal approach of Law on Corruption Eradication and under administrative approach of Law Number 30 Year 2004.Abstrak: pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.Dan untuk mengetahui Implikasi hukum apa terkait dengan proses penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif analitis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 melahirkan ketidakpastian hukum yaitu berkaitan dengan rumusan delik tindak pidana korupsi, dimana awalnya rumusan tindak pidana korupsi adalah delik formil menjadi delik materiil, sehingga penegak hukum harus dapat membuktikan berapa nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara riil atau nyata (actual loss) bukan pada sudut pandang potensi nilai kerugian yang akan dialami (potential loss). Frasa kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara antara pendekatan pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan pendekatan administratif sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah 2 hal yang berbeda dan tidak mempunyai hubungan hukum.
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH: TINJAUAN TERHADAP PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) Ghafur, Jamaludin
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.212 KB) | DOI: 10.18592/sy.v18i1.2131

Abstract

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Melihat fungsinya yang sangat penting tersebut, maka penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat menaati dan mematuhinya. Namun faktanya, masih ada sebagian pihak yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap perda-perda yang ada. Terhadap pelanggaran atas perda, peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada satuan polisi pamong praja (Satpol PP) untuk melakukan langkah-langkah penegakan. Berdasarkan hal tersebut, fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan peraturan daerah (Perda)? Kedua, Apa hambatan-hambatan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan peraturan daerah (Perda)? Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: Pertama, peran Pol PP dalam penegakan perda meliputi 4 (empat) hal yaitu: (i) pengarahan; (ii) pembinaan; (iii) preventif (penindakan non yustisial); dan (iv) penindakan (yustisial). Kedua, Secara garis besar, ada tiga hambatan yang dialami oleh Pol PP dalam menegakkan perda yaitu: (i) keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Pol PP baik dari aspek keterampilan dan kapabilitas maupun jumlah personil; (ii) dukungan sarana dan prasana yang belum memadai; dan (iii) tingkat kesadaran masyarakat yang sangat rendah dalam mematuhi peraturan hukum (perda).
INTEGRASI HISBAH DAN DAKWAH DALAM PROSEDUR PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG KESALAHAN MAKSIAT DAN JENAYAH KHALWAT DI MALAYSIA Azhar, Alias
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.97 KB) | DOI: 10.18592/sy.v18i1.2002

Abstract

Abstrak:Institusi Hisbah merupakan sebuah institusi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan prinsip al-amr bil makruf wa nahyu anil munkar. Pihak yang menguatkuasakan institusi ini dikenali sebagai Muhtasib. Objektif artikel secara umumnya membincangkan pelaksanaan konsep hisbah dan dakwah secara integrasi dalam prosedur dan modus operandi pencegahan maksiat dan jenayah khalwat di Malaysia. Sehubungan itu, artikel ini akan meninjau bidang tugas dan bidang kuasa bahagian penguatkuasaan dan pencegahan maksiat dan jenayah khalwat di Malaysia serta seterusnya menganalisis aplikasi konsep hisbah dan dakwah di kalangan pegawai penguatkuasa agama di Malaysia. Selain itu, turut membincangkan pendekatan amar makruf dan nahi mungkar dalam kerangka Hisbah yang mengkhususkan kepada operasi pencegahan maksiat dan jenayah khalwat. Kuasa ini diberikan kepada pegawai-pegawai penguat kuasa jenayah syariah di Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Bidangkuasa penguatkuasaan jenayah Syariah khusus kesalahan jenayah khalwat adalah tertakluk kepada bahagian penguatkuasa, jabatan agama Islam negeri-negeri. Kajian literatur dan kepustakaan diaplikasikan secara kondusif bagi menjelaskan prinsip hisbah dan dakwah. Selain itu, kajian deskriptif dan analisis kandungan bersifat tekstualiti dilakukan terhadap peruntukan undang-undang terkandung dalam enakmen jenayah syariah negeri-negeri. Selanjutnya, kajian lapangan secara tembual dan observasi tentang aplikasi konsep hisbah di Bahagian Penguatkuasaan Jenayah Syariah, Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Analisis perbandingan turut diaplikasi bertujuan untuk mencari persamaan dan perbezaan antara konsep dan realisasi hisbah dan dakwah oleh pihak penguatkuasa jenayah syariah bagi kesalahan khalwat. Umumnya, prosedur dan modus operandi pihak berkuasa dalam mencegah maksiat dan jenayah khalwat perlu memenuhi kriteria amar makruf nahi mungkar dalam kerangka hisbah. Akhirnya, artikel ini menghasilkan cadangan pendekatan alternatif terbaik yang lebih efektif iaitu integrasi hisbah dan dakwah dalam prosedur  pencegahan dan penguatkuasaan perundangan jenayah khalwat. Kata kunci: Hisbah, Dakwah, Maksiat, Khalwat, Undang-undang Jenayah Islam. AbstractHisbah institution is an institution responsible for implementing the principle of al-amr bil makruf wa nahyu anil munkar. The party that enforces this institution is known as Muhtasib. The purpose of this article is to discuss the implementation of the concept of hisbah and dawah in an integrated manner in the procedures and operation modus in prevention of immoral and criminal of khalwat in Malaysia. In this regard, this article will review the areas of duty and the jurisdiction of the enforcement and islamic criminal in Malaysia and further analyze the application of the concept of hisbah and dawah among religious enforcement officers in Malaysia. In addition, it also discusses the approach of the good and evil nature of the Hisbah framework which specializes in the prevention of immorality and the crime of khalwat. This authority is given to shariah criminal enforcement officers in the state Islamic Religious Department. The jurisdiction of Shariah criminal enforcement of special offenses against khalwat is subject to the enforcement division, the state Islamic religious department. Literary studies are applied conducive to explaining the principles of hisbah and dawah. In addition, descriptive and content analysis of textual content is performed on the provisions of the law contained in the syariah criminal enactment of states. Furthermore, field surveys were conducted and observations on the application of hisbah concept in the Shariah Criminal Enforcement Division, the State Islamic Religious Department. Comparative analysis is also applied to find the similarities and differences between the concepts and realization of hisbah and dawah by the shariah criminal enforcement of khalwat offense. Generally, the procedures and operation modus of the authorities in preventing immoral and criminal of khalwat should meet the criterion of a false morality.Finally, this article produces a more effective alternative approaches that are integration of hisbah and dawah in the prevention and enforcement procedures of khalwat crime. Keywords: Hisbah, Da’wah, Immoral, Khalwat, Islamic criminal law.
RELASI SETARA ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KASUS KEWARISAN ISLAM (FARAIDH) Wahidah, Wahidah
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.681 KB) | DOI: 10.18592/sy.v18i1.2144

Abstract

Prinsip dasar kewarisan Islam faraidh yang mutlak dipegangi adalah “laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam harta peninggalan” tanpa memandang besar kecil orangnya, atau banyak dan sedikitnya harta warisan yang ditinggalkan pewarisnya. Laki-laki yang berstatus sebagai waris ashobah tidak selalu (harus dipahami) mendapat bagian/hak yang lebih besar  atau banyak daripada perempuan. Kesetaraan dalam konteks kewarisan Islam, hakikinya memang tidak dimaksudkan “sama” antara perolehan waris laki-laki dan perempuan. Sebab banyak dan sedikitnya bagian yang diperoleh seorang ahli waris dalam suatu strukturnya, sangat tergantung pada kondisi atau status seseorang di setiap kasusnya. Ini dibuktikan melalui beberapa contoh kasus kongkrit yang berbanding terbalik dengan anggapan dan pemahaman (sebagian) masyarakat selama ini. Selain itu, realitas menunjukkan bahwa telah terjadi semacam modifikasi penyelesaian kasus kewarisan yang mencoba menghubungkan dengan latar belakang sosial-ekonomi keluarga. Atas dasar ini, ajaran prinsip (qath’i) atau normatif dalam Islam tentang keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tetap bisa ditegakkan.
ISTIṢḤĀB SEBAGAI SOLUSI PEMECAHAN MASALAH KEKINIAN Rosyid, Maskur
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (502.044 KB) | DOI: 10.18592/sy.v18i1.2125

Abstract

Dinamisasi hukum Islam bisa dicapai dengan menekankan sisi kemaslahatan sebagai pertimbangan utama penetapan hukum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meninjau ulang isti???b sebagai dalil hukum, yaitu menetapkan sesuatu berdasarkan status asal. Adakalanya asal segala sesuatu adalah mubah, bebas dari tuntutan, hukum asal masih relevan, dan adakalanya sifat asal adalah tetap. Isti???b dapat diterapkan pada banyak kasus, baik bidang hukum keluarga, hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum ekonomi. Lebih dari itu, kesesuaian prinsip isti???b dengan asas hukum di Indonesia (asas praduga tak bersalah), asas legalitas, dan prinsip nullum delictum nulapoena sine praevia leg poenali menjadikannya penting untuk diketahui lebih lanjut.
FIKIH BAGI PEMULA (STUDI STRATEGI PEMBELAJARAN KITAB FIKIH MELAYU RASAM PARUKUNAN) Syairazi, Abdul Hafiz
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (602.89 KB) | DOI: 10.18592/sy.v18i1.2126

Abstract

Fikih memuat hal yang cukup banyak diingat ketika akan dipraktikkan. Hal ini bisa menyulitkan bagi seseorang yang baru belajar fikih. Misalnya ketika akan salat, minimal ia harus mengetahui dan mengingat syarat sah salat, rukun salat dan hal-hal yang membatalkan salat. Kalau tiga hal tersebut tidak ia ketahui dan tidak ia ingat ketika salat, maka bisa jadi salatnya tidak sah karena lalai salah satunya. Untuk itu perlu suatu strategi dalam pembelajaran fikih agar orang yang baru belajar dapat mengingat tigal hal dengan mudah. Kitab Rasam Parukunan yang beraksara Arab dan berbahasa Melayu ini memberikan solusi terhadap problematika di atas. Kontribusi ini sangat penting untuk dikaji, karena strategi ini terbilang langka pada kitab-kitab sejenis, termasuk dalam kitab-kitab klasik sekalipun. Rasam Parukunan disusun oleh Abdurrahman bin Muhammad Ali dari Amuntai, Kalimantan Selatan. Strategi yang beliau terapkan dalam kitab tersebut adalah dengan pembahasan yang ringkas, pemberian garis pada tema dan/atau subtema, pembuatan akronim, dan pembuatan skema. 
IMPLIKASI HUKUM ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Saputra, Dadin E.; Khalid, Afif
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.622 KB) | DOI: 10.18592/sy.v18i1.2063

Abstract

Abstract: There is an increase in corruption level in Indonesia, both in the total number of cases and in the total amount of financial losses suffered by the state. There are even more systematic corruption which present in all aspect of social life.The main problem formulation would be focusing on the consideration upon the decision of the panel of judges of the Constitutional Court in its decision Number 25/PUU-XIV/2016 and its legal implication towards law enforcement process and corruption eradication. The objective of this research is, first, to understand the legal consideration of the panel of judges of constitutional court in the decision Number 25/PUUXIV/2016. As for the second objective, the researcher would like to be cognizant of the legalimplication related with the law enforcement and corruption eradication process. In conducting the research, the researcher is using normative judicial research, with juridical approach as the method. This research is using qualitative method and in analytical-descriptive analysis. This research resulted in number of conclusions, per se, Constitutional Court decision Number 25/PUUXIV/2016 has created legal uncertainty related to the formulation of corruption; as corruption was material offense, whereof in the beginning was formal offense. Such circumstance obliges law enforcer to establish the ground on how much actual financial loss the state has suffered, not on potential financial loss. There is different, legally unrelated perspective in defining ?could? as in ?could inflict state financial loss or harm state economy? under criminal approach of Law on Corruption Eradication and under administrative approach of Law Number 30 Year 2004.Abstrak: pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.Dan untuk mengetahui Implikasi hukum apa terkait dengan proses penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif analitis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 melahirkan ketidakpastian hukum yaitu berkaitan dengan rumusan delik tindak pidana korupsi, dimana awalnya rumusan tindak pidana korupsi adalah delik formil menjadi delik materiil, sehingga penegak hukum harus dapat membuktikan berapa nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara riil atau nyata (actual loss) bukan pada sudut pandang potensi nilai kerugian yang akan dialami (potential loss). Frasa kata ?dapat? merugikan keuangan negara atau perekonomian negara antara pendekatan pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan pendekatan administratif sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah 2 hal yang berbeda dan tidak mempunyai hubungan hukum.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25 No 2 (2025) Vol 25 No 1 (2025) Vol 24 No 2 (2024) Vol 24 No 1 (2024) Vol 23 No 2 (2023) Vol 23, No 1 (2023) Vol 23 No 1 (2023) Vol 22, No 2 (2022) Vol 22, No 1 (2022) Vol 21, No 2 (2021) Vol 21 No 1 (2021) Vol 21, No 1 (2021) Vol 20, No 2 (2020) Vol 20, No 1 (2020) Vol 19, No 2 (2019) Vol 19, No 1 (2019) Vol 19, No 1 (2019): (in Press) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 1 (2015) Vol 15, No 1 (2015) Vol 14, No 2 (2014) Vol 14, No 1 (2014) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 1 (2013) More Issue